Jumat, 12 Januari 2018

Kejar Paket "Butuh Sentuhan" Ditjen PAUDNI

Jakarta. PAUDNI – Era pasar bebas sudah didepan mata, secara otomatis kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas semakin meningkat. Bukan hanya jenjang akademik saja yang dibutuhkan dunia usaha dan indutri, tetapi juga keahlian dan ketrampilan bekerja.

Oleh sebab itu perlu adanya penguatan kecakapan hidup (life skill) bagi masyarakat yang sedang menempuh jenjang pendidikan, terutama jalur non reguler (kejar paket). Sehingga mereka begitu lulus menjadi tenaga siap pakai, dan memenuhi kriteria jenis pekerjaan yang dibutuhkan pasar.

Menurut Heppi, selaku Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI), “memiliki pengalaman yang mumpuni dan kita butuh sentuhannya”. Jakarta (14/4)
Hal tersebut disampaikan Heppi kepada Dirjen PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi Psikolog. Saat mengawal  sidak Ujian Nasional (UN) Kejar Paket C di SMP 19 dan SMP 11 Jakarta Selatan, bersama Drs. H. Suharyanto Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah (Kasudin Dikmen) Kota Jakarta Selatan.

Kasudin Dikmen Jakarta Selatan menjelaskan, penyelenggaraan UN Paket C tahun 2014 untuk wilayah kerjanya mencapai 1815 peserta, menurun 1110 orang jika dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 2925 dari 54 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
H. Andi Aziz, SE, M.Pd. Kasi PNFI Sudin Dikmen Jakarta Selatan menambahkan, pelaksanaan UN paket C di SMP 19 dan 11 mempergunakan 30 ruangan untuk menampung 1080 peserta, dimana tiap ruangan dijaga oleh dua orang pengawas. (M.Husnul Farizi, S.IP/HK)

Dirjen: Penilik harus Berani Nyemprit

SURABAYA, PAUDNI. Direktur Jenderal PAUDNI menegaskan penilik harus berani bersuara untuk mengontrol kinerja lembaga-lembaga PAUDNI. Sehingga program PAUDNI di wilayah kerja mereka dapat terjamin dan terkendali.

“Penilik harus punya gigi, berani nyemprit kalau kerja lembaga PAUDNI di wilayahnya tidak baik,” ujar Dirjen PAUDNI Lydia Freyani Hawadi saat menyampaikan arahan dalam Sosialisasi Regulasi Jabatan Fungsional Penilik dan Pamong Belajar PTK Dikmas Tahun 2014, di Surabaya, Jumat (11/4).
Lydia mengingatkan, penilik memiliki peran penting sebagai pengendali mutu program PAUDNI. Dia juga meminta penilik mulai melakukan pemetaan jumlah lembaga di wilayah kerja masing-masing, agar penyebarannya merata.

“Jumlah PKBM di tiap kecamatan itu cukup satu, PAUD juga cukup satu di tiap desa. Awasi itu, jangan sampai kelebihan PKBM di satu kecamatan. Kalau lebih, itu yang membuat banyak PKBM hidupnya musiman, buat cari bansos saja,” urai Guru Besar Psikologi UI ini.

Terkait belum idealnya jumlah penilik di Indonesia dengan kebutuhan riil, Lydia berharap kesediaan pemerintah kabupaten/kota menambah jumlah penilik. Dalam catatannya, jumlah penilik di seluruh Indonesia baru hanya sekitar 7.400 orang, dari kebutuhan yang mencapai 21 ribu orang.

“Bayangkan, penilik yang ada baru sepertiga dari kebutuhan ideal. Lalu, bagaimana dengan mutu PAUDNI?  Standar belum tersusun, mutu belum terjaga.  Ya, memang bisa jalan tapi tentu belum optimal,” jelas Lydia.

Hal serupa juga dialami pamong belajar. Dia mengungkapkan, jumlah pamong belajar di Indonesia baru 2.537 orang. Padahal, kebutuhannya mencapai 12.425 orang.  Di seluruh BP PAUDNI, lanjut dia, jumlah pamong belajar hanya 156 dari kebutuhan ideal 420 orang.

Oleh karena itu, dia meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di masing-masing kabupaten/kota untuk ikut berperan dengan memberi masukan kepada Ditjen PAUDNI. Khususnya terkait alur pengadaan formasi penilik.

Di akhir arahannya, Lydia mendorong penilik dan PB rajin ke lapangan untuk memantau pelaksanaan program PAUDNI. “Kalau pamong, saya sudah lihat hasil kerjanya. Beberapa bulan lagi saya akan lihat hasil kerja para penilik,” pungkasnya.
(M. Subchan Sholeh)

Baru 97 Orang Guru PAUD Yang Sudah S1 di Kalimantan Utara

TARAKAN, PAUDNI– Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Lydia Freyani Hawadi mengatakan, guru PAUD yang berpendidikan sarjana atau D3 sesuai yang diisyaratkan dalam regulasi jumlahnya masih minim. Saat ini guru PAUD yang sudah memenuhi standar kompetensi baru 20 persen dari jumlah yang ada, sedangkan 80 persenya belum sarjana dan belum pernah mengikuti diklat tingkat dasar. Untuk itu, dibutuhkan peran serta pemerintah daerah untuk memperhatikan guru PAUD.

Hal tersebut dia sampaikan dihadapan para guru PAUD se-Kota Tarakan dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Utara. Menurutnya masih banyak guru PAUD yang memiliki latar belakang pendidikan SMA Sederajat. Untuk meningkatkan kompetensi dibutuhkan perhatian dari pemerintah daerah dengan memberikan anggaran baik yang berasal dari APBD tingkat I maupun II, guna melakukan training atau diklat tingkat dasar, lanjutan hingga mahir.
“Dibutuhkan bantuan kualifikasi untuk mendorong mereka yang belum memenuhi criteria sebagai guru PAUD untuk mendapatkan diklat maupun meneruskan pendidikanya ke S1, dan ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah juga harus ikut campur untuk meningkatkan kompetensi guru PAUD,” terangnya, Jumat (4/4).

Minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap SDM guru PAUD, diakui Lydia karena minimnya anggaran yang dialokasikan, meskipun di beberapa daerah telah mengganggarkan 20 persen dari jumlah APBDnya untuk dunia pendidikan tetapi belum menjamin peningkatan SDM guru PAUD secara signifikan. “Dari 20 persen itu untuk PAUD berapa, rata–rata hanya mendapatkan sebagian kecil dari total 20 persen,” ucapnya.

Di Tarakan, dari 649 guru PAUD baru 97 yang sudah S1 serta telah mengikuti kompetensi, minimnya anggaran untuk meningkatkan kompetensi guru PAUD diakui Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Tarakan, Aswadi. Menurutya belum tercapainya 50 persen guru PAUD memiliki kompetensi diakibatkan mininya dana, meskipun demikian kesejahteraan para guru PAUD sudah menjadi perhatian serius Disdik Tarakan.

“Dari Pemkot telah memberikan insentif sebesar Rp700 ribu perbulan, sedangkan untuk non formal atau kelompok belajar Rp500 ribu, jumlah ini sudah cukup besar dibandingkan dengan daerah lain. Untuk wilayah Kalimantan Utara kita masih unggul untuk pengelolaan PAUD, karena sesuai dengan program nasioanl satu desa / kelurahan satu PAUD tetapi di Tarakan sudah ada 120 lembaga yang tersebar di 20 kelurahan, sehingga satu kelurahan rata rata memiliki enam PAUD,” bebernya.
Sedangkan untuk peningkatan SDM guru PAUD Disdik telah memberikan beasiswa stimulant bagi guru – guru PAUD, namun karena jumlahnya terbatas maka belum semua mendapatkanya. Sedangkan untuk melakukan diklat tidaklah gampang karena harus mengundang instruktur yang sudah berpengalaman dan diakui kompetensinya. “Diklat tidak bias kita lakukan sendiri harus melalui lembaga yang berkompeten, sehingga diklat tidak bias sembarangan kita lakukan,” ungkapnya.

Kunjungan Kerja Dirjen PAUDNI di Semarang

Semarang. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Dr Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, mengunjungi Taman Kanak Kanak Negeri Pembina, SKB Kota Semarang, Desa Vokasi Gemawang, Kampung Literasi Bergas Provinsi Jawa Tengah.  Jum’at (28/2/2014).
Kunjungan  tersebut dilakukan Dirjen PAUDNI usai mengikuti Rapat koordinasi penyusunan program kerja tahunan di PP PAUDNI Regional II Semarang. Saat kunjungan Prof Lydia didampingi Istri Gubernur Jawa Tengah Siti Atikoh Suprianti, Kepala PP PAUDNI Regional II Dr Ade Kusmiadi, Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Pejabat lain dilingkungan PP PAUDNI Regional II Semarang Serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
Pada kunjungan pertama Dirjen PAUDNI mengunjungi TK Negeri Pembina yang  terletak di dekat Kampus Universitas Negeri Semarang tersebut. Rombongan Dirjen PAUDNI disambut  senyum manis  murid TK, Guru besar Fakultas Psikologi UI itu pun menyambut dengan sangat antusias sambil berdialog dan sesekali bertanya kepada murid TK sambil bernyanyi.
Dirjen PAUDNI menyampaikan pesan-pesan moral kepada murid TK tersebut. Anak TK yang mengenakan seragam hijau tersebut menyanyikan sejumlah lagu sebagai ungkapan terima kasih atas kunjungan dirjen ke sekolah mereka dilanjutkan foto bersama. Kemudian meninjau ruang belajar.
Dari taman kanak-kanak binaan tersebut, Prof Lydia melakukan kunjungan ke Sanggar Kegiatan Belajar Kota Semarang. Di SKB tersebut Prof Lydia berdialog dengan para pamong belajar dan meninjau sejumlah ruang belajar. Dilanjutkan dengan kunjungan ke Desa Vokasi Gemawang.  (Dedy H/ Informasi/P2PAUDNI Reg II Semarang)

Kebijakan PAUDNI 2014

JAKARTA, PAUDNI –  Pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas komprehensif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan.

“Terselenggaranya layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI)  untuk mewujudkan insan Indonesia yang berakhlak  mulia, berkarakter, cerdas, terampil, mandiri, kreatif, dan profesional.” Ujar Lydia Freyani Hawadi (Direktur Jenderal PAUDNI) saat memimpin rapat Komisi 1 Rembuknas (6/3).

Pembangunan Pendidikan memfokuskan lima program yaitu Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Penuntasan pendidikan dasar sembilan tahun; Percepatan peningkatan kualifikasi akademik guru ke S1/ D4, sertifikasi, dan rintisan pendidikan profesi guru; Peningkatan akses mutu dan Pendidikan vokasi; Percepatan peningkatan jumlah Dosen S3 dan daya saing Perguruan Tinggi (PT).

Untuk peningkatan akses dan mutu PAUD diharapkan 50%  TK minimal memiliki 1 orang pendidik berijazah S1 yang memiliki kulifikasi guru; Di setiap 1 Program PAUD minimal memiliki 1 Pendidik PAUD yang bersertifikat PAUD Tingkat Dasar; Di setiap Kab/Kota memiliki  minimal 1  lembaga PAUD yang ideal; Di setiap Kab/Kota minimal memiliki 1 Tempat Uji Kompetensi (TUK); Di setiap Kab/Kota memiliki  1 kelompok Program Pendidikan Orang Dewasa (POD) berbasis Education for Sustainable Development (ESD).
(Gunawan Prasetyo/HK).
Semua Berita 
Aplikasi sPAUD-DIKMAS

Sinergi Perluasan Akses Pemberdayaan Masyarakat Papua

JAYAPURA. PAUDNI  – Kondisi tuna aksara di provinsi kepala burung, Papua dan Papua Barat masih memprihatinkan. Di sejumlah kabupaten jumlah populasi penduduk  tuna aksara mencapai lebih 50 persen. Di provinsi Papua, sebanyak 675.253 orang  atau 35,98 persen penduduk usia 15 – 59 tahun masih tuna aksara.

Jika dibandingkan dengan persentase rata-rata nasional penduduk tuna aksara usia 15 – 59 tahun di Indonesia pada tahun 2011 yang berada pada angka 4,43 persen, maka provinsi Papua di urutan pertama.

“Jumlah penduduk tuna aksara di Papua dan Papua Barat jauh dari rata-rata nasional,” ujar Direktur Jenderal Paudni, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog dalam Rapat Koordinasi Sinergi Pendidikan Pemberdayaan Masyarakat Papua dan Papua Barat di Sentani, Jayapura, Rabu (26/3).
Menurut Dirjen, pada tahun 2013 melalui program layanan khusus percepatan pengentasan tuna aksara di Papua dan Papua Barat  jumlah penduduk tuna aksara  berhasil diturunkan menjadi 34,38 persen.

Dikatakan, untuk provinsi Papua Barat, pada tahun 2011 masih terdapat 32.953 orang atau 6,79 persen penduduk di Papua Barat tuna aksara. Jika dibandingkan dengan provinsi Papua, jumlah ini relative kecil atau jauh dibawah provinsi Papua, karena jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat lebih kecil dari provinsi Papua. Pada tahun 2013 jumlah penduduk tuna aksara di provinsi Papua Barat turun menjadi 5,23 persen.

Lebih lanjut Lydia mengatakan, dalam upaya percepatan penuntasan tuna aksara khususnya di kabupaten yang terindikasi sebagai kantong-kantong tuna akasara di Provinsi Papua yaitu di Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Yahukimo, Puncak Jaya, Tolikara, Paniai, Nduga, Pegunungan Bintang, Deiya, Yalimo, Asmat, Dogiyai, Intan Jaya, dan Memberamo Tengah.
Sedangkan di provinsi Papua Barat sejumlah kabupaten yang mendapat perhatian antara lain Manokwari, Teluk Bintuni, Sorong, Sorong Selatan dan Kota Sorong membutuhkan komitmen serius pemerintah pusat dan Daerah.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Dr Wartanto MM menilai secara nasional pemerintah menginginkan tahun 2014 target penuntasan tuna aksara mencapai 3,83 persen. “Apabila jumlah buta aksara rendah, maka indeks pembangunan manusia (IPM)  kita akan naik dan hal ini terkait dengan pengurangan angka kemiskinan,” katanya. (Eko/ Dikmas)

Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Ditjen PAUDNI

JAKARTA. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI), Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog melantik empat orang pejabat eselon III dan IV, hari Jumat (28/3). Pelantikan ini merupakan pengisian jabatan yang kosong di beberapa satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen PAUDNI.

Sebelum  memberikan sambutannya Dirjen terlebih dahulu mengucapkan “selamat” kepada para pejabat yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya.

“Pengangkatan jabatan ini merupakan hasil pembinaan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerja yang dimiliki seorang aparatur negara, sebagai wujud tranparansi pengelolaan dan pembinaan yang memegang teguh etika birokrasi dan prinsip good governance and clean goverment”, kata Lydia saat memberikan sambutan pada acara tersebut.
Para pejabat eselon III & IV Ditjen PAUDNI yang baru dilantik adalah:

1. Nama          : Dr. Agus Salim
    Jabatan       : Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Kursus  dan Pelatihan
2. Nama          : Dra. Sri Ratna Diah G, MM
    Jabatan       : Kepala Seksi Kemitraan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
3. Nama          : Robert, SH., M.H
    Jabatan       : Kepala Seksi Kemitraan Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Nama          : Dra. Riyati Anggoro Peni, M.Pd
    Jabatan       : Kepala Seksi Informasi dan Kerja Sama PP-PAUDNI Regional II Semarang

Manajemen ASN
Terbitnya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), akan membawa perubahan dalam pengelolaan aparatur negara. Untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang menerapkan merit sistem dalam pelaksanaannya.

Menurut Dirjen, manajemen ASN ini berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Terkait dengan penilaian kinerja tahun 2014, Dirjen mengingatkan akan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 tentang penilaian kinerja pegawai yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bobotnya 60% dan Perilaku Kerja 40%.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Reni Akbar-Hawadi—sapaan akrab Dirjen PAUDNI menegaskan kembali bahwa jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya.
“Segeralah menyesuaikan diri agar lebih cepat tanggap dalam memahami tuntutan organisasi serta tantangan yang dihadapi dalam memegang tetap amanah secara profesional dan tanggung jawab,” demikian pesan Reni. (Eva Fatmawati/HK)

Direktorat Salurkan Bansos untuk Kegiatan Pramuka

SEMARANG, PAUDNI.  Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) menyalurkan bantuan untuk mendukung kegiatan kepramukaan. Bantuan tersebut untuk menyelenggarakan diklat kursus mahir tingkat dasar bagi para pamong belajar.

Bantuan tersebut diberikan kepada 18 lembaga PAUDNI, antara lain Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan nilai masing-masing Rp 40 juta. “Bantuan ini untuk melatih pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar,” ucap Direktur PTK PAUDNI Nugaan Yulia Wardhani pada Workshop Pembinaan Kepramukaan, Minggu (6/4).

Setiap paket bantuan tersebut untuk melatih 40 orang pamong belajar tentang kepramukaan. Sehingga para guru pendidikan nonformal tersebut mampu menyebarkan semangat kepramukaan kepada masyarakat.

Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk kepribadian setiap pramuka dan meningkatkan kecakapan hidup. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal PAUDNI. “Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat pembinaan kepramukaan untuk meningkatkan layanan pendidikan di Indonesia, terutama dalam hal pembinaan karakter,” ucap Nugaan.

Direktur Jenderal PAUDNI Lydia Freyani Hawadi berpesan agar pamong belajar membantu mengenalkan Saka Widya Budaya Bakti kepada masyarakat. Sebab, dari sisi nama, saka yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mungkin tidak semenantang Saka Bahari ataupun Saka Dirgantara.

Namun, misi yang diemban Saka Widya Budaya bakti sangatlah luhur karena berupaya meningkatkan layanan pendidikan dan melestarikan kebudayaan di Indonesia. “Saya ajak para pramuka untuk menangani PAUD, kursus, dan memberantas buta aksara,” ucap Dirjen yang juga Wakil Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
(Yohan Rubiyantoro/HK)

Pamong Belajar Dibekali Wawasan Kepramukaan

SEMARANG, PAUDNI. Pemerintah akan membekali para pamong belajar dengan wawasan kepramukaan. Hal ini diharapkan dapat menghidupkan kembali kegiatan pramuka, dan memacu pembangunan karakter bangsa.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Dirjen PAUDNI) Lydia Freyani Hawadi saat membuka Workshop Pembinaan Kepramukaan, Minggu (6/4).

“Kegiatan ini sebagai persiapan dari pembentukan Saka Widya Budaya Bakti Bidang PAUDNI di gugus depan Sanggar Kegiatan Belajar. Oleh karena itu para pamong belajar harus kita latih dari sekarang,” ucap Dirjen yang juga Wakil Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Kegiatan ini juga merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, tentang Saka Widya Budaya Bakti yang telah ditandatangani bulan lalu. Melalui kerja sama tersebut, Kemdikbud akan membentuk beberapa krida.

Antara lain Krida Pendidikan Masyarakat, Anak Usia Dini, Kursus, Bina Sejarah, Bina kesenian, dan Bina Nilai Budaya. Oleh karena itu, para pamong belajar perlu dilatih untuk menguasai program pendidikan dan kebudayaan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka pasal 11 menyebutkan pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal, yang diperkaya dengan pendidikan nilai gerakan pramuka.

Pamong belajar yang telah mendapat wawasan kepramukaan diharapkan dapat membentuk anggota pramuka yang berakhlak mulia, patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup.
(Yohan Rubiyantoro/HK)

Ditjen PAUDNI Alokasikan 3, 1 Milyar Untuk PAUD di Kalimantan Utara

Tarakan. PAUDNI – Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal  (Ditjen PAUDNI) mengalokasikan anggaran untuk program PAUDNI tahun 2014 sebesar 3, 1 Milyar. Bantuan tersebut diperuntukan untuk program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Untuk program paud, kita alokasikan 3,1 Milyar,” ungkap Dirjen PAUDNI saat memberikan materi pada Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Nonformal Se-Kalimantan Utara, di Hotel Dinasty (3/4)

Bantuan tersebut akan dibagi ke 5 (lima) Kabupaten dan kota di Kaltara sesuai dengan kuota masing-masing kabupaten dan kota. Bantuan Paud tersebut untuk 242 lembaga paud dari total 520 lembaga Paud yang ada di Provinsi Kaltara.

Bantuan tersebut terdiri dari Bantuan Alat Permainan Edukatif, Bantuan Organisasi Mitra dan Bantuan gugus PAUD. Kabupaten Nunukan mendapatkan jumlah kuota yang paling besar dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya, sebanyak Rp. 1.347.000.000,00. Sedangkan untuk Kabupaten Malinau mendapatkan alokasi anggaran Rp. 481.000.000,00, Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp. 372.600.000,00 Kabupaten Bulungan sebesar Rp. 657.400.000 ndan Kota Tarakan sebesar Rp. 595.000.000,00.

Dirjen PAUDNI mengatakan bahwa APK PAUD untuk Provinsi Kaltara masih rendah yaitu 55, 36 persen. Angka ini masih dibawah APK PAUD secara Nasional yaitu 68,10 persen. Selain itu untuk persentse ketuntasan program Satu Desa Satu PAUD di Provinsi Kaltara baru mencapai 35, 8 persen. (Teguh Susanto/HK)

Ditjen PAUDNI Berikan Tunjangan Guru Bantu

Yogyakarta. PAUDNI – Tim Verifikator merupakan ujung tombak pemberian seluruh bentuk tunjangan untuk guru PAUD dan TK. Tunjangan yang diterima harus tepat waktu dan tanpa kesalahan.

Berdasarkan pengalaman tahun 2013, masih ada tunjangan yang retur,” Kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, kamis (13/3), di Yogyakarta. Ia mengatakan hal itu dalam Workshop Rekonsiliasi Data Penerima Tunjangan dan Bantuan Bagi Guru Bantu.

Pastikan data yang diiput adalah data yang benar, kata Lydia, karena kesalahan penulisan nama maka penerima bantuan tidak bisa menerima tunjangan tersebut.

Untuk tahun 2014, Ditjen PAUDNI sudah bekerjasama dengan salah satu bank pemerintah dalam hal penyaluran tunjangan guru tersebut. Dan penerima bantuan dapat langsung mengambil tunjangan tersebut tanpa harus memiliki rekening bank. “Cukup dengan menunjukkan Kartu Identitas (KTP),” ujar Reni Akbar Hawadi sapaan akrab Dirjen PAUDNI.

Kegiatan ini dihadiri oleh petugas verifikator dari dinas pendidikan Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. (Teguh Susanto/ HK)

Kembangkan PAUD di Desa 3T

SURABAYA, PAUDNI – Pembangunan PAUD di Indonesia masih perlu ditingkatkan akses dan layanannya. Terutama pada daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Oleh karena itu perlu pengembangan program PAUD di daerah 3T atau desa yang jumlah anak usia dininya terbatas.
Kebijakan Program PAUD dalam perluasan Akses layanan PAUD di daerah 3T, diharapkan tidak hanya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tetapi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Kota.

“Untuk meningkatkan penguatan relevansi dan mutu PAUD, sebuah TK memiliki minimal 50% tenaga Pendidik berijazah S1 (Sarjana), sebab hingga saat ini masih banyak guru TK yang belum S1.” ujar Lydia Freyani Hawadi (Dirjen PAUDNI), saat membuka rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan dan Pelaksanaan Program PAUD Tingkat Nasional 2014, Selasa (18/3).

Selain itu, Dirjen Menekankan pentingnya lembaga PAUD memiliki 30% guru yang mempunyai sertifikat Diklat tingkat dasar. “Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sangat penting untuk membangkitkan generasi emas Indonesia dimasa depan yang lebih berakhlak mulia, berkarakter, cerdas, terampil, mandiri, kreatif, dan profesional.” ujar Dirjen PAUDNI.

Kegitan ini turut dihadiri Direktur PAUD, dan para peserta dari 11 Provinsi yang terdiri dari Kapala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, serta 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari Semarang, Surabaya, Mataram dan Banjarbaru.
(Gunawan Prasetyo/HK).

Dirjen PAUDNI : Demi Peningkatan SDM, Staff Jangan Ragu Meminta Pelatihan

Papua-Ditjen PAUDNI.”Staff jangan ragu-ragu untuk meminta diadakan pelatihan kepada pimpinannya”, ujar Dirjen PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi Psikolog, saat menyampaikan sambutan didepan jajaran pimpinan dan staff Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini BP-PAUDNI Regional VI Papua(25/3), saat melakukan kunjungan kerjanya di Papua.(25/3)
Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah, BP-PAUDNI menurut Dirjen wajib pula memberikan pelatihan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia didalamnya, selain peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidikan (PTK) ataupun lembaga PAUDNI di masyarakat. Karena Dirjen berpendapat bagaimana bisa melakukan pelayanan maksimal bagi masyarakat, jika sumber mutu kompetensi yang dimiliki belum ditingkatkan.

Sedangkan untuk model yang dhasilkan oleh UPT, Dirjen meminta agar hasil pengembangan model di masyarakat diserahkan ke Ditjen PAUDNI. Karena laporan tersebut sangat menentukan langkah dan strategi Kementerian, dalam mengembangkan pendidikan di daerah selanjutnya.

Sambil menutup dialog dan arahannya Dirjen berpesan agar BP-PAUDNI Regional VI Papua terus meningkatkan kinerjanya. Terutama dalam penuntasan angka tuna aksara yang masih tinggi, rendahnya APK PAUD dan meningkatkan jumlah pamong yang ada, serta meningkatkan konektivitas dengan Direktorat terkait model yang dikembangkan.

Selain itu Dirjen meminta segera diselenggarakannya Tempat Uji Kopetensi (TUK), bagi peserta didik lembaga kursus dan pelatihan di Papua dan Papua Barat. Dengan harapan masyarakat di wilayah tersebut bukan hanya sekedar mengikuti kursus, dalam artian memiliki ilmu tapi tidak teruji kopetensinya. (M.Husnul Farizi, S.IP/HK)

Sebanyak 68,1 persen Anak Indonesia Terlayani PAUD

MAKASSAR, PAUDNI. Sebanyak 68,1 persen anak Indonesia sudah terlayani PAUD hingga akhir 2013.  Jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) tersebut dihitung berdasarkan anak usia 0-6 tahun dengan jumlah sebesar 32 juta anak.

“Tren capaian APK PAUD usia 0-6 tahun setiap tahun semakin meningkat,” ujar Direktur Jenderal PAUDNI Lydia Freyani Hawadi Pada pembukaan Workshop Rekonsiliasi Data Guru Taman Kanak-Kanak di Makassar beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal memaparkan potret pemetaan APK PAUD 0-6 tahun di beberapa provinsi sangat beragam. Sebanyak 16 provinsi memiliki APK PAUD di bawah 31 persen, yaitu: Papua, Papua Barat, Maluku, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Malutu Utara, NTT, Aceh, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan Lampung.

Sedangkan sebanyak 11 provinsi memiliki APK 31-40 persen, yaitu: Jawa Barat, Banten, Jambi, Sulawesi Tengah, NTB, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Bengkulu,  dan Jawa Tengah. Sedangkan 4 provinsi memiliki APK sebesar 41-50% yaitu: Bali, Gorontalo, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung.

“Target tahunan yang tertuang dalam kontrak kinerja Dirjen PAUDNI mencapai 61%, namun realisasinya 68,10%, dengan persentase kinerja  111,64%,” ujarnya. Menurut Dirjen, salah satu strategi Ditjen PAUDNI yang telah berhasil meningkatkan APK PAUD antara lain pemberian BOP PAUD kepada 45.000 lembaga dan Program Satu Desa Satu PAUD.

Namun, Dirjen menegaskan masih adanya kesenjangan APK PAUD di berbagai daerah. Selain itu, masih ada kesenjangan antara siswa dari keluarga sejahtera dan prasejahtera dalam hal layanan PAUD. “Hal ini menjadi tantangan bagi pengembangan PAUD di tahun-tahun mendatang. Saya mengajak seluruh pemerintah daerah agar bersama-sama maningkatkan APK PAUD,” ucapnya.
(Yohan Rubiyantoro/HK)

Kamis, 11 Januari 2018

Dirjen PAUDNI: Tugas Bunda PAUD Harus Sejalan Dengan Visi Misi kemdikbud

Makassar. PAUDNI. – “Bunda PAUD mengemban tugas mulia dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa di masa depan, khususnya mempersiapkan generasi 2045,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Dirjen PAUDNI) Lydia Freyani Hawadi.
Dirjen mengatakan ada beberapa hal yang harus dipahami oleh Bunda PAUD diantaranya yang paling utama adalah Bunda PAUD harus memahami visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Teknis dan Sinkronisasi Bunda PAUD dengan Pelakasanaan Program PAUD di Makassar, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu (25/02)

Reni Akbar Hawadi, sapaan akrab Dirjen PAUDNI mengatakan,Visi Kemdikbud adalah Terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan untuk membentuk insan indonesia yang cerdas dan komprehensif.

Kemudian, Bunda PAUD diharapkan mengerti komponen penting terkait PAUD yang diamanatkan dalam misi Kemdikbud yaitu 5 (K) terdiri dari Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan  Kepastian

Sebut saja misi “Ketersediaan”, Bunda PAUD harus dapat memastikan di daerahnya tersedia layanan PAUD, ketersediaan sarana prasarana, pendidik, maupun peserta didik.

Untuk “Keterjangkauan” dapat diartikan pelaksanaan PAUD terjangkau  bisa dalam arti jarak ataupun biaya.Lebih lanjut, Bunda PAUD berkontribusi dalam meningkatkan “Kualitas” lembaga, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sebagainya. Lidya juga menekankan pentingnya “Kesetaraan” dalam artian semua peserta didik dilayani tanpa memandang perbedaan gender. “Termasuk ada “Kepastian” lembaga PAUD dan juga pasti anak usia dini sekolah semua,” ujar Lidya.

Selain itu Bunda PAUD juga diharapkan mengetahui jumlah populasi anak usia dini di wilayahnya masing-masing, jumlah lembaga, data pendidik dan tenaga kependidikan, data sarana prasarana, besarnya alokasi dana di APBD untuk program PAUD, dan mengetahui program-program di Direktorat Pembinaan PAUD Kemdikbud. (Teguh/HK, Arifah/PIH)

Ditjen PAUDNI Berikan Kesempatan Karier yang Adil untuk Pegawai

JAKARTA. Manusia sangat menentukan maju mundurnya sebuah organisasi, karena itu Ditjen PAUDNI ingin para pegawainya mendapatkan kesempatan karier yang adil.

Hal itu disampaikan Dirjen PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, pada pertemuan dengan Sekretaris Ditjen PAUDNI Dr. Gutama, Kabag Hukum dan Kepegawaian Ir. Agus Pranoto Basuki, M.Pd, dan para Kasubag Tata Usaha (TU) di jajaran Ditjen PAUDNI, Kamis (13/3).
Dirjen PAUDNI mengatakan diperlukan pola yang mengatur peningkatan jenjang karier para pegawai. “Saya ingin karier pegawai naik karena prestasi, karena kita memang ingin menegakkan keadilan dan kejujuran di sini,” katanya.

Guru Besar Universitas Indonesia itu berharap para Kasubbag TU dapat bekerja sama dengan Bagian Hukum dan Kepegawaian guna menganalisa karier pegawai, seperti merumuskan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) berkaitan dengan bobot, kompetensi, integritas dan lain-lain yang bisa jadi pegangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat).

Sehingga, kata Dirjen PAUDNI yang akrab dipanggil Reni Hawadi-Akbar ini, saat pegawai ada yang ingin ikut diklat seperti Diklat PIM 4, diberi hak untuk ikut seleksi. “Kalau mereka sudah memenuhi syarat, berikan akses untuk mengikuti karena itu memang hak mereka, toh dari situ akan ada seleksi alam,” tambahnya.
Selain itu, ke depan Dirjen PAUDNI berharap agar satu orang pegawai idealnya mendapat pelatihan minimal 10 jam per tahun. Hal ini berkaitan dengan adanya pesan dari Sekretaris Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tasdiq Kinanto yang meminta agar para pegawai di jajaran Ditjen PAUDNI dapat meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan sesuai dengan potensinya.
“Jangan sampai selama jadi pegawai mereka hanya sekali ikut diklat yaitu prajabatan. Tahun depan tolong para Kasubag TU merancang anggaran untuk ini, dan ini pasti akan besar,” tambah Dirjen PAUDNI.
Tour of duty
Dirjen juga berharap jangan ada penolakan resistensi dari direktorat jika kelak dilakukan pergeseran di jajarannya hal ini berkaitan dengan upaya Ditjen PAUDNI untuk mematangkan para pegawainya.
“Cara itu dilakukan untuk memperkaya wawasan, walaupun di satu sisi tidak semua dari mereka compatible dengan lingkungan yang baru. Perputaran posisi ini juga kelak akan dilakukan pada pegawai tertentu yang memiliki kepribadian kreatif, terutama bagi mereka yang mampu menerima tantangan,” ujar Reni. (Sugito/Fariz/HK)

Ditjen PAUDNI Gelar Lomba Artikel, Foto, dan Desain Perangko

JAKARTA. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar lomba artikel, foto, dan desain perangko untuk masyarakat, termasuk rekan-rekan jurnalis. Lomba tersebut berhadiah total Rp 167,5 Juta.

Lomba yang memiliki tema umum: “PAUDNI Memberikan Layanan Pendidikan Sepanjang Hayat” tersebut terdiri dari empat jenis lomba. Pertama adalah Lomba Foto, kedua Lomba Publikasi Keaksaraan, ketiga lomba artikel tentang PAUD, dan keempat adalah Lomba Desain Perangko.

“Semua kategori dapat diikuti oleh seluruh masyarakat, baik wartawan, pelajar, mahasiswa, guru, dan lainnya,” ujar Direktur Jenderal PAUDNI, Lydia Freyani Hawadi, di Jakarta, Kamis  (25/7).
Dirjen PAUDNI, memaparkan penyelenggaraan lomba tersebut bertujuan untuk mengenalkan program-program PAUDNI kepada masyarakat luas. Ia berharap, dengan lomba ini, masyarakat dapat tertarik untuk memahami program-program yang ada. “Selama ini harus kita akui bahwa masyarakat belum banyak mengenal program-program pendidikan nonformal dan informal,” ungkapnya.

Ia menambahkan, masyarakat dan banyak pemangku kepentingan menganggap bahwa Ditjen PAUDNI adalah unit utama di Kemdikbud yang membina PAUD saja. Padahal, Ditjen PAUDNI juga melakukan pembinaan terhadap pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).

Sejumlah program PNFI yang dibina oleh Ditjen PAUDNI adalah program kursus dan pelatihan, pemberantasan buta aksara, pemberdayaan perempuan, kewirausahaan, desa vokasi, dan banyak program lainnya. “PNFI merupakan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan yang bisa dinikmati seluruh masyarakat hingga usia senja mereka,” imbuh Dirjen.

Oleh sebab itu, ia sangat berharap agar masyarakat dapat mengikuti Lomba Foto, Artikel, dan Desain Perangko PAUDNI 2013, sambil mempelajari program-porgram PAUDNI yang ada. Masing-masing kategori lomba memiliki jadwal, kriteria, dan persyaratan yang berbeda sesuai dengan tema yang ada. Informasi selengkapnya tentang Lomba Foto, Artikel, dan Desain Perangko PAUDNI 2013 silakan mengunjungi www.paudni.kemdikbud.go.id, pada sisi kanan atas. (Yohan Rubiyantoro/HK)

Kemdikbud Luncurkan Saka Widya Budaya Bhakti

Makassar. PAUDNI – Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog menegaskan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah menjalin kesepakatan dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

“Perjanjian Kerja Sama ini merupakan turunan dari MoU yang sudah ditanda tangani oleh Mendikbud M.Nuh dengan Ketua Kwarnas Azrul Anwar,” tutur Dirjen PAUDNI saat melakukan Sosialisasi Saka Widya Budaya Bhakti ke Kwarda Sulawesi Selatan, Rabu (26/2).

Kesepakatan itu tertera dalam Surat Kesepakatan Nomor 17/XI/KB/2013 dan nomor 011/PK-MoU/2013 tentang Pendidikan Kepramukaan pada Gugus Depan  Berbasis di Satuan Pendidikan dan Satuan Karya Pramuka Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan.

Sedangkan ruang lingkup pelaksanaan pendidikan kepramukaan di bidang pendidikan formal, pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, informal, serta kebudayaan kepada anggota gerakan pramuka dalam wadah Satuan Karya Pramuka (Saka) Widya Budaya Bakti.

Saat ini Ditjen PAUDNI sedang menyiapkan draft Perjanjian Kerja Sama dari 5 Dirjen di lingkungan Kemdikbud dan Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka Widya Budaya Bhkati. Lima Dirjen yang rencananya menandatangani Perjanjian Kerja Sama yaitu Dirjen PAUDNI, Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Menegah, Dirjen Pendidikan tinggi dan Dirjen Ke budayaan.

Lydia mengatakan, Saka Widya Budaya Bhakti memiliki 6 Krida yaitu Krida anak usia dini, Krida Pendidikan Kecakapan Hidup, Krida Pendidikan Masyarakat, Krida Bina Sejarah, Krida Bina Kesenian, dan Krida Bina Budaya.

“Untuk pangkalan Saka di Sulawesi Selatan berada di BP PAUDNI Regional III Makasar,” ujar Kak Reni Akbar Hawadi sapaan akrab Dirjen PAUDNI dilingkungan Kwarnas. Dirjen berharap panji – panji Saka dapat berkibar besar diwilayah Sulawesi Selatan.  (Teguh Susanto/HK)

Dirjen PAUDNI:Sertifikasi Jadikan Profesi Guru Lebih Bermartabat

Bandung.PAUDNI-Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, perlu adanya sertifikasi bagi mereka. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, ujar Dirjen PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog. Saat memberikan sambutan pada  acara Sinkronisasi dan Koordinasi Tunjangan Guru Kemendikbud Tahun 2014 di Bandung.

Dirjen PAUDNI menyampaikan, bagi Guru yang telah lulus sertifikasi pendidik, baik Guru PNS, maupun Guru yang bukan PNS. Namun telah melaui inpassing, berhak mendapatkan tunjangan profesi yang setara dengan 1 kali gaji pokok. Sedangkan bagi guru bukan PNS yang belum inpassing, mendapatkan tunjangan profesi sebesar Rp. 1.500.000,-.

Menurut Dirjen PAUDNI, sebenarnya banyak hal yang menjadi perhatian pemerintah, untuk menjadikan guru sebagai profesi yang lebih bermartabat. Salah satunya memberikan subsidi tunjangan fungsional dan tunjangan khusus, selain tunjangan profesi.

Subsidi tunjangan fungsional diberikan kepada Guru bukan PNS yang bertugas di sekolah, Baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat. Berstatus sebagai guru tetap atau tidak tetap, pada jenjang SD, SMP, dan SLB yang memenuhi persyaratan.

Sedangkan tunjangan khusus diberikan bagi guru PNS maupun bukan, yang bertugas di daerah khusus, daerah yang terpencil atau terbelakang,daerah perbatasan dengan negara lain, daerah bencana alam, daerah bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lainnya. Tunjangan ini jumlahnya setara dengan satu kali gaji yang bersangkutan.

Selain itu, dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan percepatan proses sertifikasi, pemerintah juga memberikan bantuan pendidikan bagi peningkatan kualifikasi akademik guru ke jenjang S1/D-IV yang sesuai dengan bidang tugas guru masing-masing.

Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi terkait tunjangan Guru Nasional diselenggarakan pada tanggal 16-18 Febuari 2014, dilaksanakan khusus daerah yang berada di wilayah regional IV. Pesertanya berasal dari Dinas Pendidikan di delapan Provinsi, yaitu : Jambi,Lampung, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Kegiatan ini melanjutkan 3 regional yang telah diselenggarakan sebelumnya. (M. Husnul Farizi, S.IP/HK)

Ditjen PAUDNI Bantu Pelatihan Jurnalistik PWI

BENGKULU, PAUDNI –  Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI) memberikan bantuan kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk menyelenggarakan pelatihan jurnalistik bagi anggota PWI di beberapa kota. Tahun ini, bantuan yang disiapkan sebesar Rp 800 juta.

Bantuan yang diberikan sejak tahun 2010 tersebut bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi wartawan. Dukungan Ditjen PAUDNI ini sebagai bagian dari tindak lanjut MoU antara Mendikbud dengan Ketua Umum PWI. Naskah MoU tersebut telah diperbarui pada Hari Pers Nasional di Bengkulu, 9 Februari 2014.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membuka Hari Pers Nasional menyatakan peningkatan kompetensi wartawan sangat diperlukan agar mereka mampu membuat berita yang berimbang. Alhasil, para pewarta mampu menjadi salah satu pilar demokrasi yang dapat mengawasi kinerja pemerintah. “Pers sehat  dapat menciptakan masyarakat yang berdaulat,” ucapnya.

Ketua Bidang Pendidikan PWI, Marah Sakti Siregar menyebutkan bantuan dari Ditjen PAUDNI digunakan untuk menggelar pelatihan jurnalistik dengan sejumlah materi. Antara lain filosofi dasar jurnalistik, dasar penulisan berita, teknik wawancara, hubungan pers-pemerintah, pengenalan jurnalisme siber, dan jurnalisme foto.

PWI  telah melatih sebanyak 900 wartawan, 600 orang dari jumlah tersebut berhasil memperoleh sertifikat kompetensi. “Kami memiliki target untuk melatih lebih banyak lagi wartawan, terutama di kawasan timur Indonesia,” harapnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal PAUDNI Lydia Freyani Hawadi minta agar PWI dapat membantu menyosialisasikan program-program PAUDNI kepada masyarakat. Selain itu, Direktur Jenderal berharap agar PWI melatih staf di lingkungan Direktorat Jenderal PAUDNI dalam hal tulis-menulis.
(Yohan Rubiyantoro/HK)

Selasa, 09 Januari 2018

Pegawai Ditjen PAUDNI Mengikuti Pelatihan Menulis

BANDUNG. Sebanyak 41 pegawai Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) mengikuti pelatihan menulis berita. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Bandung, 28-31 Oktober 2013.

Selama empat hari, peserta yang berasal dari 13 satuan kerja dilatih menjadi jurnalis. Pemateri kegiatan tersebut adalah wartawan Harian Kompas dan Pengajar Lembaga Pendidikan Jurnalistik (LPJ) Antara.

Teguh Priyanto, pengajar LPJ Antara mengatakan Jurnalis haruslah mengembangkan tiga fungsi media. Yaitu, empowering (penguatan), educating (mendidik), dan enlighting (pencerahan) serta nationalism building (membangun nasionalisme). “Jurnalis harus bisa mengembangkan fungsi 3E + N ini” ungkapnya .

Sapto H.P., Kepala Biro Kantor Berita Antara Jawa Barat, yang juga menjadi pemateri memaparkan berbagai syarat menulis berita yang baik. Wartawan senior tersebut menegaskan, Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) menjadi kunci dalam menulis. “Menulis harus lugas, singkat, dan aktual,” ujarnya. Karena itu, syarat What, Where, When, Who, Why (5W) +  How menjadi syarat mutlak.
Tri Harijono, Redaktur Kompas mengatakan wartawan harus menggali peristiwa yang terjadi di masyarakat. Ia menilai cukup banyak program PAUDNI yang layak untuk diangkat menjadi berita menarik. “Menulis bukan hal yang sulit, asalkan kita tekun berlatih setiap hari,” ucapnya.
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Agus Pranoto Basuki berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan pegawai. Sehingga kualitas berita pada majalah dan laman tiap satker semakin baik. (Rustam Efendi-BP PAUDNI Regional VI).

Pemerintah Berikan Rp 82 ,5 Juta Bagi Pemenang Lomba Alat Permainan PAUD

JAKARTA.  Pemerintah memberikan total hadiah sebesar Rp 82,5 juta kepada para pemenang Lomba Pengembangan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Tingkat Nasional tahun 2013. Lomba yang sebagian besar diikuti oleh para pendidik PAUD tersebut bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada para pengembang dan pengrajin. Sehingga mereka dapat menciptakan APE yang kreatif dan aman bagi anak-anak.

Kegiatan lomba Pengembangan APE PAUD dilaksanakan mulai 15 Juli 2013 sampai dengan 24 Oktober 2013, dan diikuti 419 peserta dari seluruh Indonesia. Lomba ini diharapkan dapat menghasilkan karya inovatif dalam bentuk protopite atau contoh APE PAUD yang sesuai standar keamanan, kebutuhan, dan tahap perkembangan anak.

Penilaian lomba dilaksanakan melalui 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan tanggal 16 hingga 21 September 2013 yang mana dari 495 naskah lomba, dipilih sebanyak 30 nominasi pemenang lomba. Lantas pada tanggal 22 hingga 24 Oktober 2013, dilaksanakan penilaian tahap kedua untuk menetapkan 6 pemenang Lomba Pengembangan APE PAUD Tingkat Nasional Tahun 2013.
Pada kegiatan lomba tersebut, yang menempati juara pertama adalah Puji Riswati dari Pekalongan. Pemenang dengan judul karya Loker Divergen tersebut berhak mengantongi uang pembinaan sebesar Rp 25 juta. Sedangkan juara kedua diraih oleh Tony Suhendra dari Bandung. Melalui karyanya yang berjudul Injak Jejak, ia berhak membawa pulang hadiah sebesar Rp 20 juta. Sementara Karya APE berjudul Panggung Boneka Jari Tematik berhasil membawa Rohita asal Surabaya meraih juara ketiga. Ia berhak membawa pulang uang sebesar Rp 15 juta.

Sedangkan pemenang Harapan I didapat oleh Gun Sugianto dari Padang, dengan karya APE berjudul Permainan Kewirausahaan Anak. Sedangkan Harapan II diraih oleh Endang Titik Setianingsih dari Sleman, dengan karya Menara Tancap. Sementara Harapan III didapatkan Ismi Fauzia Ulinuha dari Magelang dengan karya Math For Kids. Masing-masing pemenang harapan I sampai III mendapat hadiah Rp 10 juta, Rp 7,5 juta, dan Rp 5 juta. Selain itu, seluruh pemenang juga mendapatkan piagam penghargaan dan trofi.

Direktur Jenderal PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi berharap lomba ini dapat mendorong masyarakat agar lebih kreatif mengembangkan APE yang berkualitas sesuai Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD, dan memenuhi standar keamanan mainan anak sesuai SNI/ISO 8124 Tahun 2010. “Saya optimis hasil lomba ini mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan bagi anak usia dini di masa mendatang,” ucapnya.
Penganugerahan hadiah bagi pemenang Lomba Pengembangan APE PAUD Tingkat Nasional Tahun 2013 diberikan oleh Dirjen PAUDNI Kemdikbud, Dirjen IKM Kementerian Perindustrian, Deputi Informasi dan Pemasyarakatan Standarisasi BSN disaksikan serta lembaga PAUD. Antara lain HIMPAUDI, IGTKI, GOPTKI, Aisyiyah, Muslimat NU, Kemala Bhayangkari, dan Persit Kartika Chandra. (Kurnia Wijayanti/Yohan Rubiyantoro)
 

Penobatan Bunda PAUD Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara

MANADO. Penobatan Bunda PAUD Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog didampingi oleh Bunda PAUD Provinsi Sulut, Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun.

Acara yang diselenggarakan di halaman kantor Gubernur Sulut dihadiri oleh Gubernur Sulut, Dr. S.H.S. Sarundajang, para Bunda PAUD Kabupaten dan Kota yang akan dinobatkan, para pimpinan satker perangkat daerah, pengurus TP-PKK Provinsi Sulut, dan perwakilan para pendidik beserta anak usia dini Se-Provinsi Sulsel. Kamis (31/10).

Dalam sambutannya Direktur Jenderal PAUDNI menegaskan dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif, menuntut adanya kerja sama semua pihak yaitu pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, serta seluruh komponen masyarakat termasuk Bunda PAUD.

Disampaikan pula oleh Reni Akbar Hawadi, sapaan akrab Dirjen PAUDNI tentang pentingnya pendidikan anak usia dini dalam rangka pembentukan generasi muda yang berkualitas, sehingga pemerintah menetapkan berbagai kebijakan yang meliputi perluasan akses layanan pendidikan, perbaikan gizi, dan pelayanan kesehatan kepada anak usia dini.

“Kebijakan tersebut sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan anak selanjutnya” ujar Guru Besar Psikolog Universitas Indonesia.

Dukungan Dana
Sejak tahun 2006 sampai tahun 2013, Ditjen PAUDNI telah memberikan bantuan dana melalui Bank Dunia dan Kerajaan Belanda sebesar 21.600.000.000 (Dua puluh satu milyar enam ratus juta rupiah) yang dialokasikan untuk dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kep.Sangihe dan Kabupaten Kep. Talaud.
Di samping itu, dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah direalisasikan untuk kegiatan rintisan PAUD Baru, Penguatan Lembaga PAUD, Bantuan Alat Permainan Edukatif (APE), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), serta Insentif tenaga pendidik PAUD.

Secara umum kondisi program PAUD di Provinsi Sulut telah mencapai 66,72% untuk angka partisipasi kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun. Dari 1658 desa yang ada di provinsi Sulut, masih 425 desa yang belum ada PAUD nya atau sekitar 77,23% desa yang sudah ada PAUD. (Eva Fatmawati/HK)

Jawa Tengah Juara Umum Apresiasi PTK PAUDNI Tujuh Tahun Berturut-turut

Batam — Seluruh peserta dari Provinsi Jawa Tengah larut dalam rasa haru dan bahagia di Malam Anugerah Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2013. Tahun ini provinsi tersebut kembali menjadi juara umum dalam Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Nasional. Jawa Tengah berhasil menyabet 13 penghargaan meliputi enam jenis lomba (juara 1), empat jenis lomba (juara 2), satu jenis lomba (juara 3), dan dua jenis lomba (harapan 2).

Lydia pun meminta semua peserta asal Jawa Tengah naik ke panggung untuk merayakan kemenangan mereka. Ia juga meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Nur Hadi Amiyanto, untuk memberikan sambutan sekaligus berbagi cerita kepada peserta dari provinsi lain mengenai strategi yang diterapkan kontingen Jawa Tengah dalam menyiapkan peserta Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Nasional.

Kadisdik Provinsi Jawa Tengah, Nur Hadi Amiyanto mengatakan, prestasi menjadi juara umum selama tujuh tahun berturut-turut tersebut merupakan hasil dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas seluruh pihak yang terlibat. Jawa Tengah, katanya, juga selalu taat azas apa yang menjadi garis besar atau kebijakan dari Ditjen PAUDNI Kemdikbud.

“Jadi juara bukan hal yang mudah. Tapi kami punya semangat dan komitmen,” ujarnya di atas panggung saat pemberian penghargaan oleh Dirjen PAUDNI Kemdikbud, Senin malam, (7/10), di Hotel Harmoni One, Batam, Kepulauan Riau.

Ia menambahkan, meski Provinsi Jawa Tengah tidak termasuk provinsi yang kaya, namun pemerintah daerahnya berkomitmen menyiapkan anggaran khusus untuk membina dan membimbing para peserta sebelum mengikuti lomba Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Nasional. Pembinaan khusus yang dilakukan bekerjasama dengan guru, perguruan tinggi, praktisi pendidikan, serta forum-forum pendidikan. Selain itu, tutur Nur Hadi, ada juga pembekalan mental melalui ESQ.

Tidak hanya itu, bahkan kompetisi lain pun seperti Olimpiade Siswa Nasional (OSN), Pemprov Jawa Tengah juga mengalokasikan anggaran untuk membimbing para siswa dan guru sebelum mengikuti olimpiade. Hasilnya, Jawa Tengah sering mendapat predikat juara umum dalam OSN. Seperti tahun 2013 ini, Jawa Tengah juga menjadi juara umum dalam OSN Tingkat SMP yang digelar di Batam pada Mei lalu, dan juara umum OSN Tingkat SMA yang diselenggarakan di Bandung pada September lalu.

Dirjen PAUDNI Lydia Freyani Hawadi mengatakan kekagumannya atas prestasi yang diraih Jawa Tengah dalam setiap kompetisi nasional yang diselenggarakan Kemdikbud. Ia berharap pemerintah provinsi lain dapat mengikuti langkah-langkah yang diterapkan pemprov Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas dan daya saing para SDM pendidikannya. (Teguh Susanto/ HK, PIH)

82 Juara dalam Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Nasional

Batam — Rangkaian Acara Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2013 ditutup dengan mengumumkan nama-nama pemenang dalam lomba. Lomba terdiri dari 17 jenis. Terdapat 15 jenis lomba kategori perorangan dan setiap jenis lomba memberikan predikat juara dari tingkat Harapan II hingga Juara I. Sedangkan 2 jenis lomba merupakan kategori kelompok dan setiap jenis lomba memberikan predikat juara 1 sampai 3. Sehingga total pemenang berjumlah 81, ditambah satu juara umum. Para pemenang menerima hadiah berupa uang tunai, piala, dan piagam penghargaan.
Ke-17 jenis lomba tersebut di antaranya lomba karya tulis untuk pengelola PAUD, lomba karya nyata untuk pemilik PAUD, lomba karya nyata untuk pengelola PKBM, lomba karya nyata untuk tutor pendidikan keaksaraan, lomba karya nyata untuk instruktur kursus tata busana, lomba karya nyata untuk instruktur komputer, serta dua jenis perlombaan kelompok, yaitu lomba senam poco-poco dan paduan suara.
Malam Anugerah Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2013 berlangsung pada Senin malam, (7/10), di Ballroom Hotel Harmoni One, Batam, Kepulauan Riau. Dirjen PAUDNI Lydia Freyani Hawadi, membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh yang berhalangan hadir karena harus mengikuti KTT APEC di Bali.

Mendikbud mengatakan, menjadi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI merupakan tugas yang berat namun sangat mulia. Kondisi pendidikan non formal dan informal berbeda dengan pendidikan jalur formal yang kelasnya sudah tertata rapi dengan fasilitas yang memadai. “Jalur nonformal hrs proaktif menyundang peserta didik dengan karakterisitik yang sangat beragam,” ujar Lydia saat membacakan sambutan Mendikbud M. Nuh.

Mendikbud juga mengucapkan selamat kepada para pemenang dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI. Menurutnya, kemenangan yang diraih dalam lomba ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi tinggi. Ia berpesan agar mereka terus memberikan motivasi dan pengajaran dalam pendidikan nonformal dan informal. Berbagai inovasi dalam pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas bangsa,” katanya.
Ke-85 pemenang mendapat hadiah berupa uang tunai, piala, dan piagam penghargaan. Untuk juara I lomba perorangan mendapat hadiah berupa uang tunai sebesar Rp 20 juta, juara II sebesar Rp 15 juta, dan juara III sebesar Rp 10 juta. Sedangkan untuk juara harapan I sebesar Rp 8 juta dan juara harapan II sebesar Rp 7 juta. Sementara itu untuk kategori kelompok terdapat tiga juara. Juara I mendapat Rp 20 juta, juara II mendapat Rp 17,5 juta dan juara III mendapat Rp 12 juta.

Selain pemberian penghargaan kepada para pemenang, dalam Malam Anugerah Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2013 juga dibacakan Rekomendasi Batam tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI sebagai hasil dari seminar internasional. Acara juga dimeriahkan dengan berbagai tarian tradisional. (Teguh Susanto/HK, PIH)

Dirjen PAUDNI menobatkan Ibu PAUD Daerah Istimewa Yogyakarta

Berau. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI) memberikan bantuan tambahan di luar kuota yang ditentukan Pemerintah Pusat pada Provinsi Kalimantan Timur, khususnya kabupaten Berau.

Hal tersebut, disampaikan Dirjen saat menemui pimpinan lembaga PAUD Bintang Kecil Tanjung Batu, PAUD Qolbun Salim dan Taman Kanak-kanak Al Iklas Pulau Derawan ketika mengunjungi lembaga tersebut. Menurut Dirjen PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog. Tambahan bantuan diperuntukkan untuk peningkatan kualitas Alat Permainan Edukasi (APE), di mana lembaga mendapatkan bantuan masing-masing senilai 8  juta Rupiah.

Menurut Dirjen, saat mengunjungi  dua  lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan satu Taman kanak-kanak di kabupaten Berau,  APE yang ada masih belum memadai. Namun lembaga wajib mengajukan proposal. Meskipun, bantuan tambahan diberikan khusus pada lembaga yang di kunjungi oleh Dirjen PAUDNI. Dirjen berharap, dengan bantuan tambahan, dapat memacu peningkatan pendidikan anak usia, khususnya di kabupaten Berau.Berau (27/9) (Muhamad Husnul Farizi/HK)

Pendaftar CPNS Ditjen PAUDNI Capai 3.461 Orang

JAKARTA. Jumlah pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI) mencapai 3.461 orang hingga hari Senin, 30 September 2013, pukul 8.40 WIB. Lowongan CPNS ini baru dibuka pada 23 September lalu, namun jumlah peminat terus bertambah setiap hari.

Dari total 30 formasi CPNS yang ditawarkan, peminat terbanyak adalah formasi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, jumlahnya sebanyak 1.217 pelamar. Setelah itu diikuti oleh formasi S1 Pendidikan Luar Sekolah sebanyak 470 pelamar. Jumlah pelamar yang paling sedikit adalah formasi S1 Statistik sebanyak 15 orang.

Dari total jumlah pelamar formasi Pendididkan Bahasa Inggris, sebagian tidak memenuhi syarat skor Test of English as Foreign Language (TOEFL) sebesar 500. Selain itu, terdapat sejumlah pelamar yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan formasi yang ditetapkan.
Pada beberapa kesempatan, Direktur Jenderal PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi menegaskan agar rekrutmen CPNS Ditjen PAUDNI dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. “Tidak boleh ada Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme,” tegasnya.

Pendaftaran CPNS Ditjen PAUDNI menggunakan mekanisme online. Seluruh pelamar harus melakukan registrasi terlebih dahulu melalui website http://cpns.kemdikbud.go.id. Setelah itu, kandidat yang lolos seleksi administrasi, harus mengikuti Tes Kemampuan Dasar, dan Tes Kemampuan Bidang.

Lowongan CPNS Ditjen PAUDNI dibuka hingga hari Senin, 7 Oktober 2013. Persyaratan dan formasi lengkap dapat mengunjungi www.kemdikbud.go.id. Rekrutmen CPNS Ditjen PAUDNI tidak dipungut biaya. Waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan pegawai atau pejabat Ditjen PAUDNI. (Yohan Rubiyantoro/HK)

Guru PAUD Masih Didominasi Lulusan SMA

MAKASSAR, PAUDNI. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Lydia Freyani Hawadi mengatakan, hingga saat ini, tenaga pendidik atau guru di lembaga PAUD masih didominasi lulusan SMA.

Hal tersebut diungkapkan ketika membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program PAUDNI, di Balai Pengembangan (BP PAUDNI) Regional III di Makassar, Jumat (21/3).

Jumlah tenaga pendidik PAUD saat ini, baik formal maupun informal, sebanyak 352.464 orang. Yang berlatarbelakang pendidikan SMA sebanyak 81,7 persen. Sisanya masih berpendidikan SD (0,3 persen), SMP (3,0 persen), D3 (7,3 persen).

Sedangkan yang berpendidikan S1 sebesar 7,3 persen, dan S2 sebanyak 0,4 persen.
Syarat pendidikan untuk tenaga pendidik PAUD formal minimal S1. Sedangkan tenaga pendidik untuk PAUD nonformal minimal SMA.

Dirjen menjelaskan pula bahwa jumlah lembaga PAUD yang ada saat ini masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan.

Jumlah lembaga PAUD yang dibutuhkan sebanyak 551.779 buah, sedangkan yang ada saat ini baru 174.367 buah. “Saat ini masih dibutuhkan lembaga PAUD sebanyak 377.000 buah. Kebutuhan satuan PAUD ini dihitung dengan rasio kemampuan daya tampung 25 anak per satuan PAUD,” kata Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia tersebut.

Salah satu cara yang ditempuh untuk mempercepat pencapaian jumlah satuan PAUD adalah meluncurkan Program Satu Desa Satu PAUD. Namun program ini membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah.
(Rusdy Embass/BP PAUDNI Regional III)

Penuntasan Tuna Aksara di Papua Berada di Zona Merah

SENTANI, PAUDNI – Komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjadikan pendidikan sebagai sektor strategis pembangunan di tanah Papua secara menyeluruh sangat penting. Terlebih mengingat luasnya wilayah Papua dan penyebaran penduduk yang tidak merata, serta adanya tingkat peradaban yang berbeda-beda di berbagai lokasi.

“Tanpa dukungan komitmen serta motivasi kuat seluruh elemen masyarakat untuk mengejar ketertinggalan di Papua dan Papua Barat . Saat ini, untuk persoalan buta aksara Papua masih berada pada zone merah,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Dirjen PAUDNI) Lydia Freyani Hawadi di Jayapura, Minggu (10/5).

Menurut Dirjen, hal ini menuntut perhatian pemerintah yang lebih serius dan lebih spesifik untuk tiap daerah karena satu daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya. Jika keterbatasan sarana, prasara, akses, layanan, program dan komitmen tidak segera dijawab maka Papua dan Papua Barat akan terus tertinggal.

Dibutuhkan pendekatan orientasi yang  berbeda.:untuk daerah perkotaan dan pedalaman di tanah Papua. Orientasi pendidikan ditujukan pada peningkatan mutu, tetapi untuk daerah terpencil dan jauh akses menuju daerah-daerh ini harus diperluas sehingga pemerataan kesempatan akan pendidikan dapat dicapai.

Berdasarkan pengamatannya, sejumlah pemimpin di daerah kabupaten atau kota di Papua dan Papua Barat masih banyak yang kurang memahami dan mengerti bagaimana dan apa saja program PAUDNI, sehingga persoalan pengentasan tuna aksara dan juga pelaksanaan pendidikan anak usia dini terabaikan. “Ini bisa dipahami karena sejumlah Bupati dan Walikota di pulau Jawa juga tidak mengerti apa saja elemen pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dan informal,” katanya.

Menurut Dirjen, salah satu hal penting dari bentuk komitmen yang dapat diwujudkan  dalam percepatan pengentasan pembangunan pendidikan PAUDNI di tanah Papua dapat diwujudkan dengan adanya anggaran pembangunan daerah. “Bentuk komitmen yang paling nyata tentu dari sektor anggaran dan program yang memadai,” katanya. (Eko Dikmas)

Program BP PAUDNI Jangan Berbenturan Dengan Dinas Pendidikan

BANJARMASIN, PAUDNI.  Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Dirjen PAUDNI) meminta agar program Balai Pengembangan PAUDNI tidak saling berbenturan dengan UPT Dinas Pendidikan. Sehingga anggaran pemerintah lebih efektif dan efisien.

Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kegiatan dan Anggaran BP-PAUDNI Regional IV Tahun 2014. Kegiatan tersebut berlangsung dari tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2014 di Banjarmasin,Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut dikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten/Kota, Kepala BPKB,  Kabid PAUDNI Kabupaten/ Kota, Kabid PAUDNI Provinsi dan Pamong Belajar BP-PAUDNI.

Kepala BP-PAUDNI Regional IV Dr. Samto menjelaskan bahwa kegiatan yang ia selenggarakan bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program PAUDNI yang telah dilaksanakan oleh UPTD Provinsi dan Kabupaten/Kota, baik yang berasal dari bantuan BP-PAUDNI Regional IV maupun dari sumber yang lain selama tahun 2013. “Selain itu sebagai momentum untuk mensosialisasikan program BP-PAUDNI Regional IV Tahun 2014,” ujarnya (14/3).

Dirjen PAUDNI menegaskan agar kegiatan tersebut di ikuti oleh seluruh unsur.  Yaitu  dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, serta UPTD  yang terkait. “Kegiatan ini harus mampu mengharmonisasikan penyelenggaraan program PAUDNI yang dilaksanakan oleh UPTD PAUDNI Provinsi dan Kabupaten/ Kota,” pesannya kepada seluruh peserta.

Selain itu, terkait pengembangan program PAUD, Dirjen juga meminta agar BP PAUDNI melibatkan dinas sosial, dinas kesehatan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Bappeda dan dinas pendidikan dari provinsi lain. “Untuk menyukseskan program PAUD Holistik Integratif butuh peran serta dari seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen juga menyempatkan diri berkunjung ke Rumah Pintar di Taman Kota Banjarmasin. Dirjen didampingi Istri Gubernur Kalsel ibu Hj.Hayatun Fardah Rudi Arifin dan istri Walikota Banjarmasin Hj.Fathul Jannah Muhidin, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Dr.Ngadimun.
(Achmad Mauluddin/ Editor: Yohan Rubiyantoro)

Pentingnya Standar Nasional Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal

“Apakah Ditjen PAUDNI sudah on the track?,”tanya Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) mengawali arahan pada Rapat Koordinasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Senin (17/3) di Yogyakarta.

Pentingnya memahami regulasi dengan mengerti peraturan atau undang-undang yang memayungi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal misalnya PP no 17 tahun 2010.
Dirjen PAUDNI mengatakan, satuan pendidikan di ditjen PAUDNI dapat berupa kelompok belajar, LKP, PKBM, majlis taklim dan PAUD non formal. Saat ini PAUD Non Formal berkembang dengan cukup pesat, terbukti dengan adanya program satu desa satu PAUD, tetapi majlis taklim sebagai satuan pendidikan belum tergarap oleh Ditjen PAUDNI.

Selain itu, Reni Akbar – Hawadi sapaan akrab Dirjen PAUDNI mengingatkan Ditbindikmas selain menangani program pemberantasan buta aksara juga mesti berupaya melaksanakan pendidikan nonformal lainnya seperti pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan bagi peserta didik dewasa.

Direktorat Dikmas perlu memiliki 8 (delapan) standar nasional pendidikan. “Program-program Direktorat Dikmas harus distandarisasi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP),” kata Lydia.

Dirjen PAUDNI mencontohkan, warga belajar yang ingin mendapatkan SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara) dalam program pendidikan Keaksaraan Dasar belum pernah memperoleh uji kompetensi, sehingga terkesan program Keaksaraan dilaksanakan ini apa adanya.

Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan, Pejaminan mutu akhir pendidikan  keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi. Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan mendapat SUKMA. “Tetapi selama ini peserta didik yang belum melalui uji kompetensi diberikan SUKMA,” ujar Dirjen. (Teguh Susanto/HK)

Dirjen: LKP yang Sarana dan Prasananya tidak Standar, akan tertinggal dan tidak diminati masyarakat

SEMARANG. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog menutup secara resmi kegiatan uji publik standar sarana dan prasarana kursus dan pelatihan, hari Jumat (14/3). Kegiatan ini terselenggara selama tiga hari mulai tanggal 12 s.d 14 Maret 2014.

Ada delapan Standar Nasional Pendidikan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar tersebut terdiri dari Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK), Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

Dalam paparannya, Dirjen mengkritik karena belum ada satu pun kursus yang memiliki delapan standar tersebut. Apalagi tahun 2015 kita akan menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), hal ini berarti tenaga kerja Indonesia harus mampu bersaing dengan tenaga kerja asing dari negara-negara ASEAN. Sehingga untuk meningkatkan profesionalisme, peserta didik kursus dan pelatihan harus ikut serta uji kompetensi guna mengetahui tingkat keterampilan yang dimiliki.

“Jadi setiap jenis kursus harus memenuhi delapan standar tersebut, termasuk didalamnya standar sarana dan prasana,” Tegas Reni sapaan akrab Dirjen.

Sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran era kini dipertegas oleh semakin berkembangnya teknologi pada peralatan-peralatan yang digunakan oleh dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Hal ini menuntut kompetensi sumber daya manusia untuk mampu memanfaatkan, mengoperasikan, dan bahkan untuk mengembangkan teknologi tersebut.

Kegiatan ini diikuti 80 orang peserta dari sejumlah organisasi masyarakat. Antara lain para praktisi, pendidik, penguji, pengamat, ahli, akademisi, penyelenggara kursus dan asosiasi profesi/organisasi mitra kursus dan pelatihan. Sedangkan nara sumber yang di hadirkan selain dari unsur Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, hadir pula dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Di akhir sambutan penutupan, Dirjen berpesan kepada peserta yang hadir selaku penyelenggara kursus, khususnya bagi yang menerima BOP dari pusat agar membuat spanduk yang isinya bahwa bantuan yang terima oleh peserta didik melalui LKP tersebut adalah berasal dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lemahnya Standar Sarana dan Prasarana LKP
Tujuan pembelajaran kursus adalah penyerapan lulusan di dunia usaha dan dunia industri (DUDI), karenanya lembaga kursus dan pelatihan (LKP) harus mempunyai standar sarana dan prasana agar dapat memenuhi tantangan yang dipersyaratkan oleh DUDI dan era global di masa kini dan masa mendatang.

Fakta yang terjadi adalah sebagian besar LKP memiliki banyak keterbatasan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas, yang salah satunya adalah keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga 83,3% LKP berkinerja C dan D. Dengan adanya kegiatan ini, peserta yang hadir dapat memberikan tanggapan, kritik dan masukan sehingga dapat menyempurnakan draft standar sarana dan prasarana sebagai bahan validasi.

“Hingga tahun 2013, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah menyusun 30 draft standar sarana dan prasarana dari 30 jenis keterampilan, dan smuanya diprioritaskan untuk keterampilan yang telah memiliki standar kompetensi lulusan (SKL) dan banyak diminati oleh masyarakat,” Ujar Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan,  Muslikh, SH.

Diharapkan pada tahun 2014, ada tambahan lima jenis keterampilan yang akan masuk hingga tahap uji publik, validasi, dan finalisasi, yaitu : baby sitter, tata kecantikan rambut, tata rias pengantin, tata boga, dan perhotelan. (Eva Fatmawati/HK)

Hasil RNPK 2014 KOMISI 1: Gerakan Nasional PAUD dan Persiapan WAJAR PAUD Usia 4-6 Tahun

JAKARTA. Pada hari terakhir acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK), jumat (7/3), Komisi I yang diketuai oleh  Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI), Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, psikolog melaporkan hasil sidang komisi kepada Mendikbud dan seluruh peserta yang hadir. Pembacaan hasil sidang diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan PAUDNI Regional I Bandung, Jayeng Baskoro, dengan menyampaikan tiga isu strategis, rencana aksi dan komitmen gerakan nasional PAUD dan persiapan WAJAR PAUD 4-6 tahun.

Isu strategis pertama adalah perluasan akses. Meningkatkan akses layanan PAUD di desa dengan keberpihakan pada daerah 3T (tertinggal, terpencil dan terluar) dan keterbatasan jumlah Bantuan Operasional PAUD (BOP). Melihat isu strategis itu, Jayeng mengatakan rencana aksi dan komitmen yang dibuat sebagai solusinya adalah meningkatkan anggaran penyelenggaraan PAUD tidak hanya dari APBN tetapi juga didukung dari APBD I dan APBD II, dan mendorong diterbitkannya Perda, Pergub, Perko/Perwako untuk penyelenggaraan PAUD di kabupaten/kota khususnya daerah yang belum ada Perda, serta menyelenggarakan PAUD kunjung untuk daerah 3T atau desa yang jumlah PAUDnya terbatas.

“Standar pelayanan minimal PAUD melalui perluasan akses, diantaranya 80 persen desa/kelurahan di setiap kabupaten/kota sudah memiliki program PAUD,” tuturnya. Berikutnya 80 persen di setiap kabupaten/kota sudah memiliki PAUD HI dan pendidikan keorangtuaan, dan 25 persen kecamatan di setiap kabupaten/kota memiliki Taman Kanak-kanak (TK) Negeri.

Selanjutnya isu strategis kedua, mutu dan relevansi. Terdiri dari kualitas gedung PAUD  ada yang masih kurang baik, tunjangan guru PAUD nonformal yang belum setara dengan guru PAUD, dan pemberian apresiasi kepada desa Ramah Anak. Dengan isu trategis itu maka rencana strategis dan komitmen yang dibuat sebagai solusinya adalah mengadakan bantuan rehab ruang PAUD dari APBN dan APBD, bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), renovasi sarana dan prasarana PAUD nonformal, dan meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD Nonformal.

Standar pelayanan minimal mutu dan relevansi PAUD, Ia menjelaskan  50 persen TK minimal memiliki satu orang pendidik berijazah S1 yang memiliki kualifikasi guru, satuan PAUDNI sudah memulai menerapkan standar satuan pendidikan anak usia dini, di setiap kabupaten/kota memiliki satu program PAUD minimal memiliki satu pendidikan PAUD yang bersertifikat PAUD tingkat dasar sekurang-kurannya 30 persen, dan di setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu lembaga PAUD yang ideal yaitu satu anak tiga meter persegi.

Terakhir tentang  tata kelola, yaitu kebijakan pelaksanaan persiapan WAJAR PAUD umur 4-6 tahun. Rencana aksi yang dibuat yaitu menyusun naskah akademik WAJAR PAUD, termasuk peta jalan penuntasan PAUD, meningkatkan mutu PTK PAUD dan pemenuhan standar sarana dan prasarana, advokasi persiapan implementasi Wajar PAUD umur 4-6 tahun. “Pengoptimalisasi peran Bunda PAUD disetiap tingkatan pemerintahan perlu diintensifkan, dan menyempurnakan Standar Pelayanan Minimal PAUD,” tuturnya. (Eva fatmawati/HK, PIH)

Copyright © Ren Lydia Freyani Hawadi | Guru Besar Universitas Indonesia