Jika dibandingkan dengan persentase rata-rata nasional penduduk tuna aksara usia 15 – 59 tahun di Indonesia pada tahun 2011 yang berada pada angka 4,43 persen, maka provinsi Papua di urutan pertama.
“Jumlah penduduk tuna aksara di Papua dan Papua Barat jauh dari rata-rata nasional,” ujar Direktur Jenderal Paudni, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog dalam Rapat Koordinasi Sinergi Pendidikan Pemberdayaan Masyarakat Papua dan Papua Barat di Sentani, Jayapura, Rabu (26/3).
Menurut Dirjen, pada tahun 2013 melalui program layanan khusus percepatan pengentasan tuna aksara di Papua dan Papua Barat jumlah penduduk tuna aksara berhasil diturunkan menjadi 34,38 persen.
Dikatakan, untuk provinsi Papua Barat, pada tahun 2011 masih terdapat 32.953 orang atau 6,79 persen penduduk di Papua Barat tuna aksara. Jika dibandingkan dengan provinsi Papua, jumlah ini relative kecil atau jauh dibawah provinsi Papua, karena jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat lebih kecil dari provinsi Papua. Pada tahun 2013 jumlah penduduk tuna aksara di provinsi Papua Barat turun menjadi 5,23 persen.
Lebih lanjut Lydia mengatakan, dalam upaya percepatan penuntasan tuna aksara khususnya di kabupaten yang terindikasi sebagai kantong-kantong tuna akasara di Provinsi Papua yaitu di Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Yahukimo, Puncak Jaya, Tolikara, Paniai, Nduga, Pegunungan Bintang, Deiya, Yalimo, Asmat, Dogiyai, Intan Jaya, dan Memberamo Tengah.
Sedangkan di provinsi Papua Barat sejumlah kabupaten yang mendapat perhatian antara lain Manokwari, Teluk Bintuni, Sorong, Sorong Selatan dan Kota Sorong membutuhkan komitmen serius pemerintah pusat dan Daerah.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Dr Wartanto MM menilai secara nasional pemerintah menginginkan tahun 2014 target penuntasan tuna aksara mencapai 3,83 persen. “Apabila jumlah buta aksara rendah, maka indeks pembangunan manusia (IPM) kita akan naik dan hal ini terkait dengan pengurangan angka kemiskinan,” katanya. (Eko/ Dikmas)
