Jumat, 29 September 2017

Alokasi APBD Minim Terhadap Pengembangan PAUD

Citizen Reporter, Muhammad Wildan Staf Seksi Informasi dan Kemitraan BPPAUDNI Regional III Melaporkan dari Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM -Untuk mewujudkan target Satu Desa Satu PAUD diperlukan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Karena jika hanya mengandalkan bantuan pembiayaan dari pusat melalui APBN butuh waktu lama. Saat ini, masih ada sekitar 23 ribu desa yang belum memiliki lembaga PAUD.

“Sharing APBD tingkat satu dan dua terhadap pengembangan PAUD masih sangat minim,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (Dirjen PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Dr Lydia Freyani Hawadi, Pskolog, saat menjadi nara sumber pada Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif tingkat Regional se Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat,di Hotel Clarion, Makassar, Selasa (4/3/2014), malam.

Untuk menuntaskan target satu desa satu PAUD di seluruh Indonesia, kata Prof Lydia, perlu keterlibatan pemerintah daerah, karena kalau hanya mengandalkan alokasi anggaran dana dari pusat tidak cukup dan butuh waktu lama.

Dikatakan, saat ini, share APBD tingkat I terhadap pengembangan PAUD masih di bawah 4 persen. Bahkan, APBD tingkat II share-nya masih di bawah 2 persen.

Dijelaskan, hingga kini, masih ada sekitar 27.000 desa di seluruh Indonesia yang belum memiliki lembaga PAUD. Jika hanya mengandalkan anggaran dari pusat yang terbatas maka target untuk menuntaskan satu desa satu PAUD butuh waktu sekitar 13 tahun.

Salah satu strategi yang ditempuh untuk mewujudkan target satu desa satu PAUD adalah menggandeng istri kepala pemerintahan dengan menjadikannya sebagai Bunda PAUD. Dimulai dari Istri Presiden sebagai Bunda PAUD Nasional. Terus berjenjang ke bawah, istri gubernur, istri bupati/ wali kota hingga istri lurah.

Cara tersebut dinilai cukup efektif. Saat ini sudah ada beberapa kabupaten yang mampu mewujudkan satu desa satu PAUD.
Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia itu juga menyinggung pentingnya inovasi PAUD sebagai salah satu upaya mencegah buta aksara, serta memberi rasa nyaman bagi anak sehingga bisa menikmati belajar di sekolah dasar. (*)

Sumber: www. makassar.tribunnews.com/

Kamis, 28 September 2017

Perlukah Anak Diikutkan PAUD?

KOMPAS.com - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih sering dianggap pendidikan sekunder, sehingga banyak orang tua yang lebih memilih untuk langsung menyekolahkan anaknya ke Sekolah Dasar. Sebenarnya, perlukah anak diikutkan dalam PAUD?

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Prof. Lydia Freyani Hawadi mengatakan, sebaiknya anak-anak usia 2-6 tahun diikutkan PAUD karena di tempat ini anak-anak mendapat pengalaman, sosialisasi, serta pengajaran pada masa terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Ia memaparkan, PAUD dapat memberikan manfaat yang nyata terhadap perkembangan kecerdasan dan moral anak. PAUD menanamkan kejujuran, disiplin, cinta sesama, cinta tanah air, bahkan tentang gizi. Menurutnya, penyampaian nilai-nilai dasar tersebut semakin efektif jika diberikan sejak usia dini.

"Esensi dari PAUD adalah pemberian rangsangan atau stimulasi pendidikan yang sesuai dengan tahap tumbuh-kembang anak dan dilaksanakan melalui pendekatan bermain sambil belajar," papar Reni, panggilannya, dalam Nutritalk bertajuk "Pentingnya Tumbuhkan Kecintaan pada Gizi Sejak Dini" oleh Sarihusada Selasa (21/5/2013) di Jakarta.

Sayangnya, saat ini jumlah anak yang diikutkan dalam PAUD baru mencapai 34,54 persen dari total anak usia PAUD di Indonesia. Padahal ditargetkan pada tahun 2015 mencapai 70 persen.

Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia ini memaparkan, kurangnya minat orangtua memasukkan anaknya ke PAUD adalah tambahan biaya pendidikan sebelum anaknya mencapai pendidikan wajib. Padahal, PAUD bahkan dapat dilakukan secara tidak formal dengan dukungan pemerintah yang dilakukan di tempat-tempat umum seperti rumah ibadah atau posyandu.

"Riset menunjukkan, anak-anak yang ikut PAUD cenderung lebih berprestasi dan ceria, berani, dan bersemangat. Pemantauan anak yang ikut PAUD hingga kelas 5 SD menunjukkan prestasi mereka lebih baik dibandingkan anak yang tidak," tutur Reni.

Pilih yang tepat
Bila tinggal di lingkungan yang sudah tersedia banyak PAUD, maka pemilihan PAUD yang tepat juga perlu diperhatikan oleh orangtua. Menurut Reni, PAUD yang baik adalah PAUD yang dapat memberikan pendidikan secara holistik integratif.

Reni pun memaparkan syarat-syarat memilih PAUD yang tepat untuk anak. Syarat pertama yaitu, pilih yang lokasinya dekat dengan rumah. "Jika terlalu jauh, anak akan capek di jalan sehingga tidak bisa fokus mengikuti PAUD," ujar Reni.

Kedua, pilih yang pengajarnya berkompeten dan memahami teknik pengajaran PAUD yang tepat. Dan ketiga, kurikulum PAUD jelas dan memasukkan nilai-nilai dasar positif ke dalamnya.

Sumber: www.kompas.com

Satu TK Negeri di Setiap Desa

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyambut baik terbitnya UU 6/2014 tentang Desa. Dengan adanya UU itu, setiap desa akan mendapatkan suntikan alokasi dana desa. Kemendikbud berharap dana itu bisa dipakai untuk pendirian sekaligus operasional TK (Taman Kanak-Kanak) Negeri di setiap desa.
 
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Lydia Freyani Hawadi mengatakan, keberadaan TK negeri saat ini sangat terbatas. Dia menuturkan saat ini jumlah TK di seluruh Indonesia mencapai 74 ribuan unit. Sedangkan jumlah TK negeri mulai di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota hanya 437 unit.

Padahal dengan status kelembagaan negeri, suatu unit TK akan lebih muda dikontrol kualitas pemenuhan standar pelayanan minimalnya (SPM). "Minimal bisa dikontrol kualitas standar sarana prasarananya dan kurikulumnya," ujar guru besar Universitas Indonesia (UI) itu.

Dia mengatakan peningkatan jumlah TK negeri tidak bisa dijalankan secara alamiah. Pejabat yang akrab disapa Reni itu mengatakan, seluruh desa yang belum memiliki TK negeri bisa memanfaatkan uang atau dana alokasi desa yang jumlahnya bisa mencapai Rp 1 miliar per desa per tahun itu. 

Untuk legalitas program penegerian TK itu, Reni mengatakan akan diterbitkan peraturan dari Kemendikbud. "Sekarang sedang digodok aturannya," kata dia.

Skema pendirian TK negeri itu bisa memangun dari nol atau menegerikan status TK yang sudah ada. Jika pendirian TK negeri itu menggunakan skema dari nol, upay aini sekaligus bisa mempercepat pemenuhan kebutuhan unit layanan PAUD di Indonesia.

Reni menuturkan saat ini kebutuhan lembaga layanan PAUD (formal maupun non formal) mencapai 551 ribu unit. Sedangkan yang baru terpenuhi hanya 174 ribu lembaga atau satuan PAUD (TK, kelompok bermain, tempat penitipan anak, dan sejenisnya). Itu artinya kekurangan satuan layanan PAUD mencapai 377 ribu unit.

Dia menegaskan pemenuhan kekurangan satuan layanan PAUD itu tidak bisa mengandalkan anggaran di Kemendikbud saja. Sebab saat ini Kemendikbud hanya memeliki anggaran pendirikan satuan layanan PAUD untuk 2.000 rintisan setiap tahunnya. Jika hanya mengandalkan anggaran di Kemendikbud, maka pemenuhan kebutuhan satuan layanan PAUD baru tercapai 188 tahun lagi.

"Kita di Ditjen PAUDNI berharap desa-desa yang mendapatkan alokasi dana desa ikut aktif membangun satuan layanan PAUD," paparnya.
Saat ini baru Jogjakarta saja yang mencapai angka 100 persen dalam program satu desa satu PAUD. Artinya setiap desa di Jogjakarta sudah memiliki minimal satu unit layanan PAUD. (wan)

Sumber:  www.jpnn.com

Rabu, 27 September 2017

Dirjen PAUDNI Tandatangani MoU dengan Bupati Banyumas

(Purwokerto, 10/6), Direktur Jenderal PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog menandatangani Naskah Kesepahaman (MOU) dengan Bupati Banyumas dalam rangka revitalisasi SKB Kota Purwokerto.
Kegiatan ini dilakukan mengingat pentingnya SKB yang memiliki peran strategis untuk menyelenggarakan proses pembelajaran, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. 

Diharapkan dengan adanya revitalisasi ini, peran SKB akan lebih memberikan manfaat dan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat sekitarnya untuk menimba ilmu dan keterampilan di lembaga tersebut.

Sumber: www.infokursus.net

Akademi Komunitas Tidak Akan Mematikan Lembaga Kursus

SOLO. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi Psikolog menegaskan bahwa Akademi Komunitas (community college) tidak akan mematikan lembaga kursus dan pelatihan. Pendirian akademi tersebut justru harus menjadi pemacu bagi lembaga kursus untuk berbenah diri.

“Keduanya memiliki pangsa pasar yang berbeda,” ucapnya saat diwawancarai sejumlah media nasional, Minggu (28/10). Reni, sapaan Dirjen PAUDNI mengatakan lembaga kursus lebih banyak melayani program kursus reguler yang waktunya lebih singkat. Biasanya program tiga bulan atau enam bulan, sedangkan akademi komunitas berjenjang diplomasi satu dengan masa studi satu tahun.

Senada dengan Dirjen PAUDNI, Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Wartanto optimis lembaga kursus tidak akan hangus oleh akademi komunitas. “Saya yakin keduanya bisa bersinergi,” ucapnya. Sebelumnya, sejumlah lembaga kursus dan pelatihan memiliki beragam pandangan tentang akademi komunitas. Ada yang menyadarinya sebagai ancaman, namun ada pula yang menganggapnya sebagai peluang.

Tahun ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membangun 20 akademi komunitas sebagai amanat Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 59 ayat 7 UU tersebut menjabarkan bahwa akademi komunitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diplomasi satu dan atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang berbasis keunggulan lokal.

Cari Peluang Kursus Baru
Dirjen PAUDNI meminta agar para pengelola lembaga kursus dan pelatihan tidak hanya menjalankan program konvensional. Tetapi harus jeli mencari peluang jenis kursus baru. Ia berkisah tentang minimnya kursus penata musik dan suara (sound engineer) di Indonesia. “Kerabat saya ada yang mendalami sound engineer di Amerika, karena di Indonesia belum ada yang mumpuni. Ini kan peluang,” ucapnya.

Ia juga menyoroti masih minimnya literatur tentang adat perkawinan dari tiap-tiap daerah di Indonesia. Padahal dari 450 lebih jumlah kabupaten/kota, masing-masing memiliki adat perkawinan yang berbeda-beda. “Baru sebanyak 40 adat perkawinan yang dibakukan,” katanya. Untuk itu ia berharap pemerintah daerah ikut membantu pendataan potensi kursus dan pelatihan sesuai kearifan lokal. (Yohan Rubiyantoro/HK)
 
Sumber:  paud-tk-kis.blogspot.co.id

Guru PAUD Harus Sering Ikut Diklat

MATARAM. Pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi guru pendidikan anak usia dini (PAUD) perlu digencarkan. Ini untuk mengatasi masih rendahnya tingkat pendidikan guru PAUD yang ada saat ini.

“Idealnya guru PAUD berpendidikan minimal S1. Namun saat ini, baru 16 persen Guru PAUD yang berpendidikan sarjana. Lainnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Bahkan di beberapa daerah masih ada guru PAUD yang hanya lulusan SMP,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Dirjen PAUDNI) Prof. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog saat pembukaan Diklat Peningkatan Kompetensi Tutor PAUD di Mataram, Nusa Tenggara Barat, belum lama ini.

Untuk itu Guru Besar Universitas Indonesia ini menyatakan intensitas penyelenggaraan diklat bagi guru PAUD perlu ditingkatkan demi peningkatan kompetensi para pendidik tersebut.

“Dengan banyak mengikuti diklat, kemampuan guru PAUD dalam membentuk individu, kepribadian, dan watak anak akan semakin bertambah,” ujar Reni Akbar Hawadi, panggilan akrab Lydia.

Selain itu, Reni juga mendorong guru PAUD untuk memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk sering mengikuti berbagai diklat, terutama bagi mereka yang baru menjadi guru PAUD.

“Kita tahu bahwa usia dini ini adalah usia krusial jadi sehingga mau tidak mau para guru harus punya keinginan untuk meningkatkan kemampuannya,” tambah Reni. (Sugito/HK)

Sumber :Dirjen PAUDNI Kemdikbud

Dirjen PAUDNI Luncurkan JayagiriEdu

Berlangsung dalam suasana ceria dan penuh keakraban, situs JayagiriEdu, diresmikan penggunaannya oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal & Informal, Prof. DR. Lydia Freyani Hawadi, Psi. Dengan disaksikan oleh para Kepala Satuan Kerja Ditjen PAUDNI Kemdikbud RI, para pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), serta penggiat Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM), situs yang dirancang oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang bernaung dibawah Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal & Informal (P2-PNFI) Regional I Jayagiri Bandung ini, diluncurkan di Tasikmalaya (8/9/2012).

Ir. Djajeng Baskoro, M.Pd., selaku Kepala P2-PNFI Regional I Jayagiri Bandung sekaligus penggagas situs JayagiriEdu ini mengemukakan,"JayagiriEdu merupakan "Rumah besar bagi teknologi pembelajaran, yang memungkinkan siapa saja untuk dapat belajar,berbagi, berlatih, bahkan  mendapatkan sertifikat sesuai kompetensi, melalui pemanfaatan fasilitas yang dikenal luas dalam dunia teknologi pendidikan sebagai e-training." Selain itu, menurut beliau, di "rumah besar" ini para fasilitator dan para peserta didik dapat berinteraksi aktif secara virtual layaknya social media, guna menjalankan proses pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi peserta didik.


Ragam fasilitas e-training dalam situs JayagiriEdu ini pada awalnya dirancang untuk memenuhi target peningkatan kompetensi bagi Pamong Belajar dan Penilik dalam lingkungan Ditjen PAUDNI Kemdikbud RI. Berdasarkan arahan dari Dirjen PAUDNI, Prof.DR.Lydia Freyani Hawadi, Psi., pada proses pengembangannya  kemudian, fasilitas e-training dalam situs JayagiriEdu dapat pula dimanfaatkan oleh berbagai  lembaga ataupun instansi diluar Ditjen PAUDNI, baik yang berada dibawah Kemdikbud RI, Kementerian lainnya, maupun kalangan umum atau swasta yang tertarik bersinergi menggunakan fasilitas e-training situs JayagiriEdu ini, dalam meningkatkan kompetensi personil-personilnya.


Dalam kata sambutan peluncuran situs yang bisa diakses dengan mengetikkan alamat www.jayagiriedu.net pada aplikasi browser ini, Dirjen PAUDNI, Prof.DR.Lydia Freyani Hawadi, Psi., mengharapkan, JayagiriEdu dapat menjadi "rumah besar" teknologi pembelajaran yang mampu menjadi wadah bagi PTK, akademisi, praktisi, dan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagi informasi, inspirasi dan motivasi, demi mencerdaskan kehidupan bangsa.


Pada akhir acara, dilakukan penandatanganan MoU antara Kepala P2-PNFI Regional I Jayagiri Bandung dengan  beberapa LKP dan Forum TBM Pusat, yang isinya berupa kesepakatan untuk melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan tujuan menunjang program peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Program Kemitraan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan media e-training.


Firman Hadiansyah, M.Hum, ketua Forum TBM Pusat, yang ikut menandatangani MoU dengan P2 PNFI Regional I Jayagiri Bandung mengatakan,"Hadirnya situs JayagiriEdu ini tentu merupakan sebuah terobosan, khususnya bagi dunia pendidikan luar sekolah di Indonesia. Mengingat, penggunaan teknologi dalam berbagai aspek terutama pendidikan kini merupakan hal yang tidak dapat dielakkan. Namun, hendaknya Diklat yang berlangsung secara virtual ini tidak membuat Diklat yang dikelola secara konvensional sampai diabaikan." Lelaki asal Serang yang dikenal pula sebagai sastrawan muda penggiat komunitas rumahdunia dengan nama pena, Firman Venayaksa ini juga berharap, JayagiriEdu dapat terus berkembang, terus didukung berbagai pihak, agar kelak nilai kebermanfaatannya semakin tinggi guna memenuhi salah satu kebutuhan fitrah setiap individu masyarakat, yaitu : pendidikan.(aea)


Sumber: pkbmdaring.kemdikbud.go.id


Kebijakan dan Program Hebat, Bermula dari Data yang Akurat

SURABAYA. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psi menekankan pentingnya akurasi data sebagai pijakan dalam menggelontorkan program maupun kebijakan di bidang PAUDNI. Data yang valid dan akurat akan berbuah kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Dirjen PAUDNI saat membuka Workshop Pendataan PAUDNI Tahun 2012 di Surabaya, Senin (24/9). “Setiap program harus didukung ketersediaan data dan informasi yang lengkap. Sehingga, dapat diukur pencapaian target setiap tahun,” ujarnya.

Pada kegiatan yang dihadiri oleh Tim Pengelola Pendataan Ditjen PAUDNI, Balai Pengembangan dan Pusat Pengembangan PAUDNI, serta sejumlah dinas pendidikan provinsi, dan kabupaten/kota tersebut, Reni, sapaan Dirjen PAUDNI menguraikan kebijakan pengembangan sistem pendataan di Kemdikbud. Kebijakan tersebut berfokus pada tiga data pokok. Yakni data lembaga, data pendidik, dan data peserta didik.

“Data ini harus by name by address, dengan demikian seluruh kabupaten/kota berkewajiban untuk mengumpulkan dan memasukkan data lembaga, pendidik, dan peserta didik,” pinta Dirjen PAUDNI dihadapan para peserta.

Menyigi Data Pada 2011
Kegiatan pendataan secara paripurna telah dilakukan mulai 2011. Ditjen PAUDNI telah menyigi data melalui perangkat SIM PAUDNI, khususnya untuk program PAUD. Hasil yang telah dikantongi antara lain, jumlah lembaga Satuan PAUD yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) telah mencapai 140.348 Lembaga.

Sedangkan jumlah peserta didik PAUD sebesar 9.419.849 orang. Sebagian besar adalah peserta didik TK, KB dan SPS. Sementara jumlah pendidik (PTK) PAUD sebesar 348.179 orang. “Hasil pendataan tahun 2011 hendaknya bisa ditingkatkan. Sehingga, kita dapat menghasilkan data yang lebih lengkap, akurat, dan proporsional untuk mendukung perencanaan dan penyusunan program pembinaan PAUDNI pada tahun yang akan datang” ucap Dirjen PAUDNI. (Yohan Rubiyantoro-Ratna/HK)

Sumber:  https://mandirinews.wordpress.com/

Selasa, 26 September 2017

Merintis Saka Widya Bakti, Menghapus Tuna Aksara

Kamis (3/1) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Dirjen PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psi bertemu Kak Azrul Azwar, Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka di Ruang Data Kwarnas Gerakan Pramuka Jalan Merdeka Timur No.6 Jakarta Pusat.

Pertemuan diawal tahun 2013 tersebut adalah untuk bersinergi dalam rangka merintis keberadaan Satuan Karya (Saka) Widya Bakti yang bermanfaat sebagai wadah pengendalian dan pembinaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan di bidang pendidikan anak usia dini.
Saka Widya Bakti juga merupakan pendidikan nonformal dan informal yang menjadi sarana untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produktif dalam melaksanakan bakti kepada masyarakat bangsa dan hegara yang dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan dan pembinaan Gerakan Pramuka.
Kak Joedyaningsih, Sesjen Kwarnas Gerakan Pramuka menyambut audiensi ini dengan positif, “Ini merupakan Program Kwarnas untuk makin memperbanyak Saka, karena pendidikan kepamukaan itu yang pertama nilai dan kedua adalah keterampilan. Nah yang keterampilan arahnya adalah job cretion (penciptaan lapangan pekerjaan). Maka dengan adanya saka, job creation juga semakin banyak. Pramuka dapat mencari pekerjaan dengan keterampilan tersebut, alangkah baik dan indahnya. Gerakan Pramuka juga punya andil kepada pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran, saka merupakan wadah menambah nilai keterampilan yang bisa dipakai untuk mencari pekerjaan dan bahkan membuat lapangan pekerjaan,”
Pada pelaksanaanya, Saka Widya Bakti telah mempersiapkan krida yang dapat dipilih anggotanya. Krida tersebut adalah Krida Pendidikan Masyarakat (TKK Membaca, Menulis, Berhitung dan Media), Krida Anak Usia Dini (TKK Deteksi dini tumbuh kembang Anak , Manajemen Anak Usia Dini dan Kelembagaan Anak Usia Dini) serta Krida Khusus (TKK Pembelajaran dan Pemandirian)
Melalui Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal [BP-PAUDNI] Regional II yang berada di Surabaya, Jawa Timur, kegiatan saka tersebut mulai dipersiapkan hingga beberapa persyaratan sesuai Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Nomor 170.A Tahun 2008 terpenuhi, harapannya jika semua persyaratan dapat dipenuhi dalam waktu dekat, pada pelaksanaan Musyawarah Nasional 2013 dapat segera disahkan, “Saya berharap pada Munas nanti Saka Widya bakti dapat disahkan dan banyak pramuka yang berminat untuk bergabung,” tegas Ibu Lydia.
Kerja keras dan dukungan berbagai pihak tentu tak lepas dari perintisan pembentukan Saka ini, sehingga pada saat audiensi dengan Ketua Kwarnas, Dirjen PAUDNI  hadir bersama Kak Pria Gunawan (Kepala BP PAUDNI Regional II), Kak Eko Yunianto (Kasi Informasi BP PAUDNI Regional II), Kak Budi Utomo (Andalan Daerah Gerakan Pramuka Kwarda Jawa Timur), Kak Yetti Widya K Santi dan Kak Lilik Rahayu Lestari (Pamong Belajar Muda)
“Pada dasarnya, di Indonesia angka Tuna Aksaranya masih tinggi, untuk usia 60 tahun ke atas ada sekitar 7 Juta dari total sekitar 13,5 Juta masyarakat Indonesia yang masih Tuna Aksara,” tandas Ibu Lydia yang optimis dengan bergabungnya anggota Gerakan Pramuka mampu menjadi tutor Tuna Aksara.
Lebih lanjut Ibu Lydia menyampaikan bahwa dengan anggota Gerakan Pramuka yang sudah terbina rasa nasionalismenya akan lebih mudah melaksanakan tantangan untuk membantu masyarakat bebas dari Tuna Akasara, karena rasa memiliki terhadap Indonesia sudah menjadi pendidikan karakter yang mendasar dalam Gerakan Pramuka.

Sumber: http://indrapramuka.blogspot.co.id

Mendikbud Lantik Lydia Freyani Hawadi sebagai Dirjen PAUDNI

Jakarta  – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh melantik Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lydia Freyani Hawadi, Jumat (27/01), di gedung Kemdikbud. Berbarengan dengan pelantikan tersebut, dilantik juga Anna Erliyana, sebagai Staf Ahli Bidang Hukum Kemdikbud,  Kacung Marijan sebagai Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional Kemdikbud, dan tiga pimpinan perguruan tinggi.

Ketiga pimpinan perguruan tinggi tersebut adalah Aulia Tasman sebagai Rektor Universitas Jambi masa jabatan 2012-2016, menggantikan Kemas Arsyad Somad, Moh Hasan sebagai Rektor Universitas Jember masa jabatan 2012-2016 menggantikan Tarsicius Sutikto, dan RD Kusumanto kembali dilantik sebagai Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya masa jabatan 2012-2016 yang merupakan masa jabatan ke-dua kalinya.

Dalam sambutannya, Mendikbud meminta Dirjen PAUD yang baru untuk menjiwai tugas barunya. Dari 29 juta anak-anak berusia di bawah lima tahun, angka partisipasinya sekarang baru 58 persen, ditargetkan menjadi 75 persen pada 2015 mendatang.

“ Karena anak-anak itu adalah generasi yang kita siapkan sebagai penerus kita nanti, dan kado untuk 100 tahun kemerdekaan kita pada 2045 nanti,” katanya.

Mendikbud juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada rektor-rektor yang telah usai masa jabatannya. Mendikbud berharap agar para rektor dan direktur yang baru saja dilantik ini bisa meneruskan perjuangan mereka, dan menghasilkan dunia perguruan tinggi yang lebih baik.

“Perguruan tinggi adalah jenjang tertinggi di dunia pendidikan, pusat kemuliaan negara,” ujar mantan Menkominfo ini.

Mendikbud menekankan agar perguruan tinggi menjaga keramahan sosialnya. Jangan sampai ada mahasiswanya yang dikeluarkan karena tidak mampu secara ekonomi. “Tidak boleh mereka (mahasiswa) didrop-out karena miskin, mereka bisa di DO jika tidak mampu secara akademik,” tegas mantan Rektor ITS ini.

Selain masalah keramahan sosial, Mendikbud juga menginginkan agar perguruan tinggi bisa lebih intensif berdialog dengan mahasiswanya. Karena menurutnya, mahasiswa merupakan anak bangsa yang patut diberi kasih sayang, perhatian, dan didengarkan aspirasinya.

Sumber : Kemdikbud

Bupati Agam: PAUD Untuk Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Bupati Agam Indra Catri mengatakan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk pengembangan pendidikan anak usia dini.

"Ini dasar kita untuk mengembangkan pendidikan bagi anak usia dini," kata Indra Catri saat menghadiri pelantikan 467 orang Bunda PAUD Jorong se-Kabupaten Agam di Aula Pusdiklat Baso, Sabtu (1/2).

Bupati mengatakan, Pemerintah Kabupaten Agam akan selalu mendampingi dan membina semua lembaga PAUD yang berada di wilayah Agam, sehingga bisa mengisi kekosonggan dalam dunia pendidikan.

Selanjutnya Bunda Paud dapat membentuk layanan Paud melalui Satgas Bunda Paud terutama dinas instansi terkait. "Pentingnya Bunda untuk mendidik anak usia dini sangat diperlukan saat ini," katanya.

Bupati berharap semua Bunda PAUD yang baru dilantik dapat melaksanakan tugas pokok yang diberikan dengan baik sehingga pengembangan PAUD di Agam betul-betul sampai ke jorong.

Sementar itu Direktorat Jendra (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Dr Lydia Freyani Hawadi Psi mengatakan, proses pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini dipengaruhi 3 pilar utama yaitu, kesehatan, gizi dan stimulasi psikologi yang dilaksanakan secara terpadu.
Untuk terlaksananya 3 pilar tersebut diminta peran serta semua komponen masyarakat untuk membangun komitmen demi terwujudnya sumber daya manusia berkualitas pada masa yang akan datang.

Pada tahun 2012, data yang ada di Direktorat pembinaan PAUD Kabupaten Agam jumlah lembaga PAUD sebanyak 277 lembaga,  tenaga pendidik PAUD yang dimiliki  948 orang, jumlah jorong 8.213 jorong yang beluam ada PAUD, jumlah anak didik 32.811 dan yang bias terlayani 15.466 berarti sekitar 656,3 % selebihnya belum.


Lydia berharap PAUD di Kabupaten Agam bisa berkembang dengan baik sehingga semua anak usia dini dapat pendidikan, perlindungan dengan baik sehingga nanti bisa menciptakan generasi muda dari usia dini tercapai.

Sumber : Bagian Humas Setda Agam
www.agamkab.go.id

Copyright © Ren Lydia Freyani Hawadi | Guru Besar Universitas Indonesia