Kamis, 22 Maret 2018

Pemda Harus Masukkan Anggaran Untuk Berantas Buta Aksara

JAKARTA (Pos Kota ) – Sedikitnya 13 juta penduduk Indonesia masih buta aksara. Semestinya angka yang cukup tinggi itu menjadi pemicu pemerintah kota dan kabupaten untuk bisa menggarahkan anggaran RAPBD bidang pendidikan khusus untuk memberantas buta aksara.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Dirjen PAUDNI) Lydia Freyani Hawadi pada konfrensi Pers Seminar Internasional meningkatkan Keaksraaan Berbasis Bahasa Ibu dan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (31/10/12).

“Pemerintah kota dan kabupaten jangan hanya menggarapkan anggaran pusat. Harusnya 20 persen anggaran dari pendidikan bisa disisihkan untuk menuntaskan keaksaraan,” kata Lydia Freyani.

Dalam kesempatan itu, Lydia Freyani juga mengimau pemerintah daerah sepatutnya mendukung bahasa ibu melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda) dan peningkatan alokasi anggaran. Hal ini dapat mengembangkan keaksaraan masyarakat. “Bahasa Ibu adalah bahasa pertama yang akan membawa seseorang mengenali bahasa lainnya juga mengenal literasi,” katanya.

Menurut Dirjen PAUDNI yang akrab disapa, Reni Akbar Hawadi ini masih banyak tunaaksara berusia lanjut. Mereka tentunya acapkali lebih sering berbahasa ibu. Kepada mereka, pengenalan aksara melalui bahasa ibu bisa menjadi lebih efektif. Oleh karena itulah Reni mengimbau pemerintah daerah untuk menerbitkan Perda yang mendukung pelestarian bahasa ibu. Salah satu provinsi yang Reni apresiasi adalah Pemerintah Jawa Barat.

“Dengan Perda itu, bahasa ibu menjadi kurikulum dalam pembelajaran sekolah di Jawa Barat,” ujar Guru Besar Universitas Indonesia tersebut.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan menggelar Seminar Internasional Meningkatkan Keaksaraan Berbasis Bahasa Ibu dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kegiatan diselenggarakan mulai tanggal 31 Oktober hingga 3 November 2012 di Hotel Atlet Century, Jalan Pintu Satu Senayan Jakarta. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim direncanakan membuka acara pada 1 November 2012. (rizal)

Teks: Dirjen PAUDNI Lydia Freyani Hawadi tengah berharap pemda membuat anggaran untuk mengurangi buta aksara

Sumber: http://poskotanews.com/2012/10/31/pemda-harus-masukkan-anggaran-untuk-berantas-buta-aksara/

Dirjen PAUDNI Pemerintah Siap Terapkan KKNI

JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya meningkatkan penghargaan terhadap tenaga kerja yang berasal dari pendidikan non formal.

Salah satunya adalah dengan menerapkan aturan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada semua jenis pekerjaan yang ada dimana semua tenaga kerja lulusan pendidikan non formal akan mendapatkan penghargaan sesuai tingkat ketrampilan yang dimiliki.

“Selama ini penghargaan yang sudah tertata rapih dan jelas baru ada pada tenaga kerja lulusan pendidikan formal. Ada system jenjang karier dan gaji yang jelas,” kata Dirjen Pendidikan Ana Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Kemendikbud Lydia Freyani Hawadi, di sela sosialisasi ISQ lintas kementerian program penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja, Rabu (14/8).

Sedang tenaga kerja yang berasal dari pendidikan non formal seperti kursus dan pelatihan belum mendapatkan penghargaan yang lebih baik. Meski dalam sejumlah kasus, tenaga kerja yang berasal dari kelompok non formal ini acapkali jauh lebih baik dan lebih terampil dibanding tenaga kerja dari pendidikan formal.

Pemerintah sendiri dikatakan Freyani sesungguhnya sudah memberikan acuan yang jelas terkait penjenjangan dan kualifikasi tenaga kerja pendidikan non formal yakni melalui Keppres Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI.

Inti Kepres tersebut adalah aturan  penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi dengan mempertimbangkan bidang dan pengalaman kerja, tingkat pendidikan serta pelatihan kerja yang sudah diikuti.

Kepres yang sudah terbit setahun lalu, lanjutnya masih terus disosialisasikan ke semua lembaga pendidikan terutama lembaga kursus dan sektor industri. “Kepres sifatnya mengikat dan dunia kerja tentu harus melaksanakannya,” lanjut Freyani.

KKNI merupakan penjenjangan kualifikasi, dan kompetensi tenaga kerja yang menyandingkan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan, serta pengalaman kerja. Melalui skema ini, seseorang yang memiliki keterampilan dengan tingkat tertentu dapat disetarakan dengan sarjana (S1), bahkan doktor (S3).

KKNI terdiri dari 9 jenjang kualifikasi, mulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi. Seorang pekerja dengan jabatan operator yang telah berpengalaman dan mengikuti sejumlah pelatihan kerja dapat disetarakan hingga diploma 1.
Sedangkan teknisi atau analis yang memiliki jenjang 6 dapat disetarakan dengan sarjana, dan seorang ahli dengan jenjang 9 dapat disetarakan dengan seorang doktor.

Sementara itu Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Wartanto mengatakan bahwa KKNI merupakan upaya komprehensif untuk mensinkronkan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk itu seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja dan kompetensi yang harus dimiliki. (inung/d)

Foto: Dirjen PAUDNI Kemendikbud Lydia Freyani Hawadi. (inung)

Sumber:  http://poskotanews.com/2013/08/14/dirjen-paudni-pemerintah-siap-terapkan-kkni/

Indonesia Tuan Rumah Forum Keaksaraan Internasional

JAKARTA (Pos Kota)-  UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) memilih Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan Forum Kebijakan Internasional Pendidikan Keaksaraan dan Kecakapan Hidup Orang Dewasa. Forum yang diikuti 60 peserta dari Indonesia, dan 50 peserta dari 19 negara dikawasan Asia dan Afrika tersebut akan berlangsung selama 3 hari yakni 20-22 Agustus 2013 di Jakarta.

“Peserta tersebut terdiri dari kalangan pendidik, organisasi masyarakat, mitra swasta, pengelola PKBM, dan yang terkait,” jelas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Kemendikbud, Lydia Freyani Hawadi, Minggu (18/8),

Dikatakan Lydia, Indonesia dinilai sebagai negara yang berhasil menjadi role model penuntasan tuna aksara melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta konsisten menyelenggarakan konferensi internasional keaksaraan. Selain itu Indonesia juga merupakan Ketua Forum Internasional PKBM.

Forum yang akan menghadirkan pembicara dari Australia dan Jepang sebagai Negara maju yang berhasil memberikan layanan pendidikan dan kecakapan hidup bagi remaja tersebut merupakan kerja sama antara UNSECO Bangkok dan Jakarta, UIL, Pemerintah Indonesia, dan the Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE).

Adapun beberapa Negara yang akan bergabung antara lain Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Timor Leste, Vietnam, Bangladesh, India, Nepal, Ethiopia, dan Sudan Selatan.

Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud, Ella Yulaelawati menambahkan, forum ini merupakan kelanjutan dari dua forum regional serupa, yang sebelumnya dilaksanakan di Bamako tahun 2010 dan Kairo tahun 2011. Forum ini bertujuan meningkatkan kesempatan belajar bagi remaja rentan, serta meningkatkan kualitas hidup mereka.

“Melalui forum ini, kita saling berbagi kebijakan dan praktik terbaik cara meningkatkan keaksaraan dan kecakapan hidup remaja melalui aktivitas PKBM,” ucap Ella yang merupakan Ketua Penyelenggara Forum Internasional tersebut.
Rencananya pada kesempatan tersebut juga akan diluncurkan Second Global Report on Adult Learning and Education (GRALE II). “Ini merupakan laporan dunia tentang kondisi dan tantangan pendidikan orang dewasa,” lanjut Ella.
Ia berharap, forum internasional dan peluncuran laporan tersebut dapat menjadi momentum untuk meningkatkan keseriusan seluruh pihak dalam memberikan kesempatan kepada remaja untuk memperoleh pendidikan keaksaraan dan kecakapan hidup.
(inung/sir)

Sumber:  http://poskotanews.com/2013/08/18/indonesia-tuan-rumah-forum-keaksaraan-internasional/

Dirjen PAUDNI: Kursus Mesti Sesuai Minat & Bakat

SOLO – Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, non Formal dan Informal (PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi menyatakan bahwa kursus atau pelatihan bermanfaat untuk pengembangan dan menggali potensi yang ada pada diri kita.

"Namun untuk mengikuti kursus, mesti sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki. Sebab kalau hanya asal-asalan ikut kursus, akan buang-buang uang saja," ungkap Lydia saat bertemu wartawan, menjelang pembukaan Pameran Kursus dan Pelatihan Nasional, di Solo, Jawa Tengah, akhir pekan lalu.

Lydia mengimbuh, kursus memang merupakan pendidkan non formal yang pada dasarnya penting. "Meski kita telah mengikuti pendidikan formal yang memang mutlak, tetapi tanpa mengikuti pula pendidikan non formal, maka pendidikan yang kita miliki belum lengkap," tandasnya.

Menurut Lydia, pendidikan formal itu sendiri tidak memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan, terutama ketrampilan dalam dunia kerja. Sehingga adanya kursus yang menunya beragam sekali sangat membantu orang dalam bekerja. Misalnya saat mengikuti pendidikan formal perhotelan, ingin terampil pada bidang bartender, maka kursuslah bartender, dan sebagainya.

Lebih lanjut Lydia mengatakan, selain kecerdasan, sebenarnya kita juga memiliki bakat. Bakat tersebut biasanya menurun dari orangtua. "Karena itu, agar tidak sia-sia, kita ikut kursus, maka kursuslah sesuai minat dan bakat kita. Karena dalam diri kita ada potensi bakat. Dan itu bisa dikembangkan melalui kursus," jelasnya. 

Sementara itu, Pameran Kursus dan Pelatihan Nasional yang digelar selama tiga hari mulai tanggal 27-29 Oktober 2012 di Solo, diikuti 69 lembaga kursus yang mewakili 15 rumpun kursus seperti musik, masak, perhotelan, otomotif dan sebagainya.
(rfa)

Bahasa Ibu Jangan Sampai Pudar!

JAKARTA - Penggunaan bahasa ibu di era globalisasi akhir-akhir ini sudah mulai luntur. Padahal, penggunaan bahasa ibu di lingkungan keluarga sangatlah penting.  Dengan menggunakan bahasa ibu, seorang anak dapat diarahkan untuk belajar bahasa Indonesiadan bahasa daerah dengan baik.

Kondisi ini mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar “Seminar Internasional dalam meningkatkan keaksaraan berbasis bahasa Ibu dan Teknologi  dan Komunikasi (TIK)”. Acara yang digelar di Hotel Atlet Century Senayan, dihadiri oleh Ichiro Miyazawa dari Unesco Bangkok, Ulrike Mette Haneman dari Unesco Institute for lifelong learning, Aliou Boly dari Unesco Education Quality Analisys Framework, dan Menteri Pendidikan Timor Leste Benedito Dos Santos Freitas. Selain itu, hadir pula Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (Paudni) Kemendikbud Lydia Freyani Hawadi dan juga Arief Rahman selaku ketua Harian Komite Nasional Unesco Indonesia.


Dalam seminar ini, para pemateri membahas tentang pengaplikasian bahasa ibu serta fungsi penggunaan bahasa ibu di beberapa negara yang tergabung dalam E-9, yaitu Indonesia, Bangladesh, Brazil, China, Mesir, India, Meksiko, Nigeria dan Pakistan; serta negara-negara ASEAN+  yaitu, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos PDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste. Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan bahasa ibu mempunyai arti bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya.

Menurut Arief Rahman, di Indonesia harus ada peraturan daerah untuk bahasa ibu, agar masyarakatnya tidak lupa pentingnya bahasa ibu. “Indonesia adalah multilingual, masalahnya kita masih fokus dalam penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa  Inggris, jadi  lupa pada bahasa ibu,” ujar Arief Rahman, saat ditemui Okezone, di Hotel Century, Jakarta, Rabu (31/10/2012).

Sementara menurut Lydia, Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Information , Communication and Technology (ICT), adalah strategi untuk penerapan Mother Tongue (Bahasa Ibu).

“Jadi, selain membahas tuna aksara, kami juga membahas bahasa ibu, yang selama ini sudah dilupakan. Saat ini yang lebih terkenal justru bahasa alay dan prokem,” tutur Lydia.

Lydia juga berharap, Bahasa ibu yang selama ini sudah dilupakan oleh masyarakat, harusnya sudah mulai digunakan kembali melalui buku-buku dan strategi ICT itu sendiri.
(mrg)

Sumber:  https://news.okezone.com/read/2012/10/31/373/711776/bahasa-ibu-jangan-sampai-pudar

Wah, Kursus Saja Bisa Jadi "Sarjana"!

JAKARTA - Selama ini kita mengenal kursus sebagai wadah untuk mendapatkan keterampilan tertentu, misalnya kecakapan berbahasa asing atau memasak dan menjahit. Tetapi bagaimana jika dengan mengikuti kursus saja kita bisa mendapat kualifikasi setingkat sarjana? 

Inilah yang akan segera diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada 2015.


Menurut Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) Kemendikbud, Lydia Freyani Hawadi, KKNI adalah penjenjangan kualifikasi, dan kompetensi tenaga kerja yang menyandingkan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan serta pengalaman kerja. Artinya, seseorang dengan pengalaman kerja tertentu dapat mengambil pendidikan nonformal dan meraih kualifikasi setara diploma, sarjana hingga doktor.

"KKNI disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja," kata Lydia, seperti dikutip dari laman Kemendikbud, Jumat (4/4/2014).
Lydia mengungkapkan, ada sembilan jenjang kualifikasi dalam KKNI. Jenjang pertama adalah yang terendah, dan jenjang ke-9 merupakan jenjang tertinggi. Kesembilan jenjang kualifikasi ini merupakan tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional.

Untuk meraih kualifikasi setara diploma satu, seorang pekerja dengan jabatan operator yang telah berpengalaman dapat mengikuti sejumlah pelatihan kerja. Kemudian, teknisi atau analis yang memiliki jenjang enam dapat disetarakan dengan sarjana (S1).

"Sedangkan seorang ahli dengan jenjang sembilan dapat disetarakan dengan seorang doktor (S3)," imbuhnya.

Hingga saat ini, berbagai lembaga kursus dan pelatihan (LKP) menyelenggarakan 69 jenis keterampilan. Dari jumlah itu, 28 di antaranya memiliki Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) berbasis KKNI.

Kemendikbud pun membentuk 30 Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK), 865 Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan menunjuk 1.000 penguji yang menyelenggarakan uji kompetensi. Kesemuanya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi peserta kursus dan masyarakat memperoleh sertifikat kompetensi

"Uji kompetensi ini menggunakan acuan SKL dan KBK yang telah dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUDNI Kemdikbud," ujar Lydia. 
(rfa)
Sumber:  https://news.okezone.com/read/2014/04/04/373/965357/wah-kursus-saja-bisa-jadi-sarjana

Panduan Cetak Anak Berprestasi di Sekolah

PEMBERIAN gizi dan asupan makanan yang baik merupakan kunci penting mendukung tumbuh kembang anak usia prasekolah. Untuk itu, peran serta orangtua harus mendukungnya agar anak bisa tumbuh dengan sehat dan optimal saat masuk sekolah.


Fenomena yang terjadi sekarang banyak para orangtua tidak mengetahui makanan bergizi yang baik untuk anaknya, di mana mereka memberikan aneka makanan tidak pas. Padahal, asupan saat masa golden age (dua hingga enam tahun) sangat vital untuk tumbuh kembang secara fisik dan psikis baik dan sehat.
 
Namun, tidak usah cemas menghadapinya, syaratnya Anda harus bisa memberikan konsumsi nutrisi yang cukup pada dua tahun pertama.


"Pada dasarnya, makanan anak usia dini yang berumur dua sampai enam tahun harus terpenuhi zat gizi yang dibutuhkan sesuai tumbuh berkembang. Tapi khususnya untuk orangtua yang menginginkan anaknya tumbuh dengan sehat, para ibu harus memberikan nutrisi yang cukup pada anak. Pasalnya, umur ini daya tahan tubuh anak sedang dibangun dan perkembangan otaknya sedang berkembang cepat. Inilah mengapa pada kondisi satu sampai dua tahun menjadi vital bagi seorang anak. Bahkan, penelitian telah menunjukkan bahwa seorang anak yang berprestasi di sekolah dasar ialah sebuah hasil pengelolaan asupan menu gizinya yang baik saat dua tahun pertama," tutur Dr. Elvina Karyadi, M.Sc, PH.D, SpGK, ahli gizi dan Direktur Micronutrient Initiative Indonesia (MII) dalam acara bertema Pentingnya Tumbuhkan Kecintaan pada Gizi Sejak Dini di Restoran Kembang Goela, Jl. Jendral Sudiraman, Jakarta, Selasa ( 21/45/2013)


Untuk mendapatkan kondisi kesehatan fisik anak optimal, dia manganjurkan enam bulan pertama harus diberikan ASI eksklusif. Kemudian enam bulan selanjutnya, sudah diperkenalkan makanan lunak. Selanjutnya bila sudah di atas satu tahun, boleh diperkenalkan makanan orang dewasa.

"Saat pemberian makan saat bayi berusia satu sampai dua tahun, anak juga bisa diberikan makanan lunak sekaligus ASI eksklusif. Di mana ASI masih bisa diberikan kepada anak sampai dua tahun. Ini tentu baik untuk pembangunan sistem daya tahan tubuh dan perkembangan volume otak hingga tingkat sempurna," terangnya.


Hal senada disampaikan oleh Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) bahwa memberikan asupan yang bergizi sesuai dengan tingkat usia, kemudian mengikuti pendidikan usia dini sangat berpengaruh pada performa dan prestasinya saat berada di sekolah dasar.


"Seorang orang anak yang dikenalkan makanan sehat dan kemudian terbiasa mengonsumsinya, ditambah mengikuti pendidikan usia dini (PAUD), biasanya mempengaruhi performa dan prestasinya dibandingkan anak yang tidak diberikan asupan yang cukup dan mengikuti PAUD saat masa batita dan balitanya," tambahnya di depan khalayak media.
(tty)

Qalbinur Nawawi, Jurnalis
Sumber:  https://lifestyle.okezone.com/read/2013/05/21/483/810516/panduan-cetak-anak-berprestasi-di-sekolah

Rabu, 21 Maret 2018

Guru Sekolah Internasional Jangan Asal Bule

“Kita pastikan pendidik bukan asal comot dari turis yang liburan tiga bulan, lalu disuruh jadi guru. Kita pastikan anak kita dapat pengajar terbaik.”

Demikian diungkapkan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Kemdikbud Lydia Freyani Hawadi. Artinya, guru sekolah internasional itu, jangan hanya karena dia bule, atau warga negara asing. Mereka harus berkualitas dan memenuhi berbagai syarat sebagai guru.

Karena itulah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 31/2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Lembaga Pendidikan Asing (LPA) dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (LPI).

Permendikbud ini berisi aturan baru terkait perizinan sekolah internasional, salah satunya mewajibkan sekolah internasional untuk mengantongi akreditasi A.

Lydia Freyani Hawadi mengatakan, Permendikbud tersebut ditandatangani sehari setelah penutupan taman kanakkanak (TK) Jakarta International School (JIS), yaitu 23 April 2014, namun baru dipublikasikan sekarang.

“Mereka (sekolah internasional) diminta menyesuaikan diri dengan Permendikbud itu selambatlambatnya 1 Desember 2014. Jika tidak, status mereka bisa diganti menjadi sekolah standar nasional atau ditutup,” tutur Lydia. Menurut Lydia, dari 44 TK dan PAUD internasional yang tercatat, kurang dari lima institusi yang sudah mengurus akreditasi.

Sedangkan, TK dan PAUD yang belum tercatat juga wajib mengikuti aturan dalam Permendikbud baru itu. “Untuk jenjang TK dan PAUD, akreditasi bisa diajukan kepada BAN Pendidikan Non Formal (PNF). Sedangkan untuk SD, SMP, SMA bisa mendaftar ke BAN Sekolah/Madrasah,” ujarnya.

Lydia mengatakan, sekolah internasional yang sudah memperoleh izin sesuai Permendikbud 31/2014 akan dinamakan Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK). Selain akreditasi A, syarat mendapatkan status SPK adalah sekolah internasional wajib mencari mitra setara dari luar negeri, kepemilikan saham terbagi atas 49% saham asing dan 51% saham nasional, serta sekolah internasional wajib memiliki modal penyelenggaraan sekolah selama minimal enam tahun.

“Syarat modal enam tahun ini banyak diprotes, tapi kami jalan terus supaya tidak terjadi hit and run, anak Indonesia dikumpulkan lalu sekolah ditutup tahun depan. Jangka waktu enam tahun diharapkan anak kelas 1-6 aman,” ucapnya.

Lydia menambahkan, Permendikbud itu juga memuat syarat ketat terkait tenaga kependidikan di SPK. Dari sisi jumlah, minimal 30% tenaga pendidik adalah pendidik lokal. Sedangkan, guru asing yang bekerja di SPK harus memiliki pengalaman kerja minimal lima tahun sebagai pendidik di negaranya.

“Tidak boleh guru asing yang fresh graduate langsung mengajar di sini,” katanya. Selain itu, anak-anak Indonesia yang bersekolah di SPK juga wajib terdaftar di Kemdikbud. Tujuannya untuk memastikan mereka mendapatkan pelajaran agama.

Budaya Indonesia
Dari sisi kurikulum, ujar Lydia, siswa Indonesia di SPK wajib mendapatkan pelajaran Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Budaya Indonesia (Indonesian Studies).

Siswa asing juga wajib mendapatkan pelajaran Budaya Indonesia. Lydia mengungkapkan, Permendikbud 31/2014 juga berlaku untuk kursus asing sebagai lembaga pendidikan nonformal.

Menurutnya, selama ini modal dari kursus asing, seperti Wall Street Journal, hampir sebagian besar berasal dari luar negeri.

Dari sisi pendidik, kursus asing juga tidak boleh asal mencomot guru. Lembaga-lembaga kursus itu juga harus mencatatkan diri ke Kemdikbud, termasuk untuk pengajarnya.
[C-5/N-6] 


Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/guru-sekolah-internasional-jangan-asal-bule/56186

Penganugerahan Bersama bagi Pemenang Lomba Pengembangan Alat Permainan Edukatif PAUD Tingkat Nasional Tahun 2013

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada masyarakat khususnya para pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta pengembang, pembuat dan pengrajin di bidang alat permainan edukatif. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, non-formal, dan informal (Dirjen PAUDNI) Kementerian Pendidikan  melalui Direktorat Pembinaan PAUD menyelenggarakan Lomba Pengembangan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Tingkat Nasional Tahun 2013 dengan tema "Ciptakan APE yang aman dan kreatif".

 Kegiatan lomba pengembangan APE PAUD dilaksanakan sejak 15 Juli-24 Oktober 2013 dan diikuti sebanyak 419 peserta dari seluruh Indonesia dengan naskah yang diterima panitia sebanyak 495 naskah lomba. Hasil dari kegiatan lomba ini diharapkan adanya karya inovatif dalam bentuk prototype atau contoh APE PAUD yang sesuai standar keamanan, kebutuhan dan tahap perkembangan anak.

Penilaian lomba, dilaksanakan melalui 2 tahap, tahap pertama dilaksanakan tanggal 16 s/d 21 September 2013 dimana dari 495 naskah lomba, dipilih sebanyak 30 nominasi pemenang lomba. Dan pada tanggal 22 s/24 Oktober 2013 bertempat di Media Hotel dan Towers Jakarta, dilaksanakan penilaian tahap kedua untuk menetapkan 6 pemenang Lomba pengembangan APE PAUD Tingkat Nasional Tahun 2013 sekaligus pengumuman pemenang.

Penentuan pemenang lomba, didasari aspek edukatif, kreatifitas, estetika, keamanan dan kemudahan produksi massal dari prototype APE yang dibuat serta presentasi hasil karya yang disampaikan masing-masing peserta di hadapan dewan juri lomba.
 
Penganugerahan hadiah bagi pemenang Lomba Pengembangan APE PAUD Tingkat Nasional Tahun 2013 dilakukan bersama oleh Dirjen PAUDNI Kemdikbud- Prof.  Lydia Freyani Hawadi beserta Dirjen IKM Kementerian Perindustrian- Euis Saedah dan Deputi Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi BSN-Dewi Odjar Ratna Komala.

Dalam konferensi pers Dewi Odjar mengungkapkan bahwa industri mainan anak telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Industri mainan anak terbukti mampu menyerap tenaga kerja, melestarikan lingkungan melalui pemanfaatan limbah industri yang memenuhi unsur keamanan, serta mendorong peningkatan kemampuan stimulasi kecerdasan anak-anak bangsa melalui mainan edukatif.

Selain itu Dewi juga mengatakan bahwa untuk meningkatkan kesiapan industri mainan anak dalam pemenuhan SNI maka diperlukan adanya sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia, kemudahan mendapatkan bahan baku yang memenuhi standar keamanan dan mutu, dukungan pemerintah pusat dan daerah, serta menciptakan model laboratorium mainan anak Indonesia.

Melalui kegiatan Lomba Pengembangan APE PAUD Tingkat Nasional Tahun 2013 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan bagi anak usia dini di masa mendatang serta tentunya mengajarkan kepada orang tua untuk selalu memilih produk yang bermutu dan berstandar. (Awg)

 http://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/4849/Penganugerahan-bersama-bagi-pemenang-Lomba-Pengembangan-Pengembangan-Alat-Permainan-Edukatif-PAUD-Tingkat-Nasional-Tahun-2013-oleh-Kemendikbud--BSN-dan-Kemenperin#.WrHBjzOJjIU
 

Dirjen PAUD: Anak Perlu Diberi Ilmu Tentang Kejahatan Seks


Jakarta, HanTer - Maraknya pelecehan seksual pada anak disebabkan ketidaktahuan anak tentang seks dan kurangnya pengawasan orang tua pada anak membuat pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini melakukan pemberian pengetahuan tentang kejahatan seksual terhadap anak.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Dirjen PAUD-NI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi menghimbau agar anak – anak diberi pengetahuan mengenai kejahatan seksual dan selalu menjaga barang berharga yang mereka miliki agar tidak seorangpun diperbolehkan menyentuh tubuh mereka.
“Jangan katanya itu burung kepada anak laki – laki tapi katakan bahwa itu penis dan katakan itu vagina kepada anak perempuan, itu adalah barang yang paling berharga yang harus di jaga kesuciannya,” tegas Lydia di Kepualuan Seribu.
Lebih jauh Lydia mengatakan agar para  orang tua murid mengenai pendidikan selain di sekolah, orang tua harus mengajarkan kepada anaknya yang masih di usia dini agar berani ke toilet sendiri dan ketika pulang dari sekolah tanyakan kegiatan anaknya sewaktu berada di sekolah.
“Janganlah percaya kepada siapapun karena kejahatan seksual bisa terjadi oleh orang terdekat,” ujar Lydia.
Karena itu, Lydia menambahkan, sebaiknya anak-anak dibekali pengetahuan yang cukup tentang kejahatan seksual agar anak-anak dapat terhindar dari para pelaku criminal yang akhir-akhir ini banyak bermunculan.


(Hendro)

Sumber: http://www.harianterbit.com/hanteriptek/read/2014/05/13/2212/33/22/Dirjen-PAUD-Anak-Perlu-Diberi-Ilmu-Tentang-Kejahatan-Seks

Ketika Gerakan Kepanduan Teralienasi

TIAP pekan, pelajar di seluruh pelosok negeri ini tampak masih mengenakan seragam cokelat-cokelat, beratribut tempelan gambar binatang atau bunga di lengan. Dengan kacu merah putih bersilang di leher dan topi kabaret tampak gagah dan penuh percaya diri.

Ironisnya, sudah lebih dari dua dasawarsa gerakan kepanduan di negeri ini terkesan teralienasi alias mengalami keterasingan. Seperti pasien yang masih membutuhkan infus dan suplemen penambah darah.

Wakil Ketua Kwartir Nasional, Prof Dr Lydia Freyani Hawadi mengatakan Gerakan Pramuka sejak dua tahun lalu masuk dalam Kurikulum 2013. Kementerian pendidikan telah mengamanatkan agar Gerakan Pramuka kembali ditempatkan sebagai program ekstrakurikuler wajib guna menumbuhkan patriotisme, cinta Tanah Air, dan menanamkan budi pekerti luhur.

Meski telah ditetapkan sebagai bagian dari Kurikulum Pendidikan 2013 dan wajib diselenggarakan di sekolah, roh kepanduan masih belum terasa hidup di lingkungan sekolah. "Mungkin pengaruh zaman yang membuat roh kepanduan belum terasa seperti di era 80 atau 90'an. Saat itu Pramuka di Indonesia berada pada masa emas," kata Lydia di Jakarta, belum lama ini.

Menurut dia, generasi anak bangsa saat ini terbuai oleh teknologi digital yang terus berkembang semakin canggih. Ditambah lagi internet dan dunia maya dan hadirnya multi media yang semakin membuat anak menjadi jauh dari kebutuhan bersosialisasi seperti mengikuti gerakan kepanduan.

"Jika kita mengkaji berbagai kejadian yang menimpa generasi bangsa kita saat ini, paling tidak kita semua akan tersadar bagaimana kontrol Pramuka menjadi bagian penting dalam menghadapi semuanya," tuturnya.

"Lihatlah bagaimana bangganya generasi kita saat ini melakukan kerusakan; bagaimana gembiranya ketika mereka menggunakan napza dan obat-obat terlarang, seks bebas dan aborsi, tawuran dan kekerasan, serta kriminalitas remaja."

Lebih memprihatinkan lagi, menurut dia, dalam masalah kebangsaan. Rendahnya solidaritas sosial, semangat kebangsaan, semangat bela negara, dan semangat persatuan dan kesatuan.

Kurang Perhatian
Andalan Nasional Kwartir Nasional Pramuka Urusan Komunikasi dan Informatika, Muhammad Syafrudin menambahkan sejumlah aksi kekerasan dan masalah sosial yang menimpa generasi bangsa, salah satunya disebabkan kurangnya perhatian pemerintah dalam mengedepankan nilai-nilai kepramukaan dalam setiap lini kehidupan mereka.

"Oleh karenanya, pada 26 Oktober 2010, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengabsahkan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka," katanya.

Berdasarkan UU ini, Pramuka bukan lagi satu-satunya organisasi yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di sekolah-sekolah ataupun lembaga formal lainnya. Organisasi profesi juga diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan kepramukaan.

Hal ini salah satunya bertujuan untuk memantapkan generasi masa depan bangsa dalam memperkuat karakter bernegara melalui empat konsensus bangsa. Yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Di samping Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, juga telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Hal tersebut dipertimbangkan karena pendidikan Kepramukaan dinilai mampu bersinergi secara koheren dalam mengejewantahkan sikap dan keterampilan yang menjadi muatan Kurikulum 2013. Pendidikan kepramukaan juga dilaksanakan untuk menginternalisasikan nilai-nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian para generasi bangsa.

Revitalisasi Gerakan Pramuka adalah pemberdayaan Gerakan Pramuka yang dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan terencana untuk lebih meningkatkan peran, fungsi, dan tugas pokok Gerakan Pramuka serta memperkokoh eksistensi organisasi Gerakan Pramuka.
Reportase : Eko B Harsono
Editor : Eko B Harsono 
 
Sumber: http://www.harnas.co/2015/08/17/ketika-gerakan-kepanduan-teralienasi  

Perwakilan BKKBN Jatim Dukung Wujudkan 10.000 Taman Posyandu

Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Djuwartini, SKM, MM menandatangani MoU percepatan pembentukan Taman Posyandu di Jawa Timur guna tercapainya sasaran pembentukan 10.000 Taman Posyandu pada Tahun 2013 di Jawa Timur.

Penandatanganan tekad Perwakilan BKKBN Jatim membantu segera terwujudnya Taman Posyandu itu dilakukan dihadapan Ketua TP. PKK Jatim Ibu Nina Soekarwo, disaksikan oleh Gubernur Jawa Timur dan Direktur Jenderal PAUD Non formal dan Informal Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi  pada acara Seminar sehari 3000 Bunda Paud di Jatim Expo Internasional Surabaya, 16 Juni 2012. Ikut menandatangani MoU dari Dinas Pendidikan Prov. Jatim, Dinas Kesehatan Prov. Jatim, BApemas Prov. Jatim, BPPKB Prov. Jatim, Dewan Pendidikan Jatim dan BP PAUDNI Reg II. Jawa Timur.

Ketua TP. PKK. Prov Jatim Ny. Dra. Hj. Nina Soekarwo, MSi mengharapkan pada tahun 2013 pembentukan 10.000 Taman Posyandu telah tuntas di seluruh Jatim. Saat ini telah terbentuk 3.000, tahun 2012 dibentuk 3.500 sedangkan tahun 2013 tinggal membentuk 3.500 Taman Posyandu.   Strategi pembentukan merata seluruh desa, satu desa minimal terdapat satu Taman Posyandu.

Taman Posyandu disiapkan untuk membangun pondasi yang kokoh dalam membentuk generasi masa depan yang berkualitas internasional, berkarakter dan berkepribadian Indonesia. Saat ini terdapat 2.744.132 anak usia dini (68,22 persen) yang belum mendapatkan layanan PAUD Holistik-Integratif. Sedangkan 1.278.206 anak usia dini sudah mendapatkan layanan PAUD, namun masih bersifat parsial, belum menyangkut seluruh kebutuhan esensial anak untuk tumbuh kembang  yang meliputi gizi, kesehatan, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan.

Menurut Ketua TP. PKK Prov Jatim yang lekat dengan sapaan Bude Karwo tantangan yang dihadapi pemerintah apabila tidak menangani secara serius permasalahan anak usia dini secara holistik dan optimal adalah terganggunya pertumbuhan dan perkembangannya sehingga menjadi SDM yang tidak berkualitas, dan akhirnya menjadi beban negara.

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat serius menangani permasalahan tumbuh kembang anak yang sangat berpengaruh pada pembentukan generasi emas Indonesia. Hal tersebut diwujudkan dengan telah keluarnya Peraturan Gubernur No. 63 Tahun 2011, tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif, yang bertujuan agar seluruh kebutuhan esensial anak usia dini dapat terpenuhi, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. “ demikian  disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo sebelum membuka  Seminar Sehari Bersama 3.000 Bunda PAUD se Jawa Timur dengan menabuh gong.

Pergub (Peraturan Gubernur) tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif, sebagai payung hukum Taman Posyandu   merupakan satu-satunya di Indonesia, sehingga diharapkan akan menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia.

Bukan hanya pemerintah yang memikirkannya, tetapi seluruh elemen masyarakat termasuk perusahaan swasta melalui CSR (Corporate Social Responsibility) nya. Hal tersebut dibuktikan oleh PT. Temprina Media Grafika (TMG),  Jepe Press Media Utama (JP Book), Jawa Pos Group, yang menggelar Seminar Sehari bersama 3000 Bunda PAUD, bertujuan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan anak sejalan dengan komitmen TP.PKK Prov. Jatim.

“Permasalahan tumbuh kembang anak merupakan permasalahan yang serius, harus ditangani oleh seluruh elemen masyarakat, karena sangat mempengaruhi pembentukan generasi muda berkarakter. Hari ini  saya sampaikan terima kasih kepada seluruh Bunda  PAUD, relawan  yang menangani secara lansung anak-anak tanpa pamrih, sekaligus kepada pihak swasta, sehingga salah satu tugas pemerintah sedikit berkurang, karena pendidikan anak untuk mewujudkan generasi berkarakter telah ada yang menangani,”ungkap Gubernur.

Sebagai pembicara, Direktur Jenderal PAUD Nonformal dan Informal Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi menyatakan jika anak usia dini hingga usia produktif bila mendapatkan pendidikan yang benar akan berkembang menjadi SDM yang handal hingga dapat meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan bangsa.
Sedangkan Direktur Utama TMG dan JP Books Ir. Misbahul Huda, MBA dalam ceramah menyatakan pihak swasta melalui CSR nya akan selalu mendukung pemerintah menangani permasalahan pendidikan anak usia dini, termasuk meningkatkan SDM para pengasuh dalam hal ini Bunda PAUD agar mereka mempunyai semangat, intelektual sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka, dengan demikian diharapkan akan tumbuh generasi muda yang handal berkarakter.

Usai menandatangani MoU percepatan pembentukan Taman Posyandu, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Djuwartini, SKM, MM menghadiri peresmian  Kadin Institute, Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Entrepreneurship di Graha Kadin Jatim, yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo. (AT/Humas)

International Experiences Workshop

Educational development aims to produce highly intelligent Indonesians by providing affordable, available, quality, relevant and equal educational services. In practice, however, training methods and skills vary greatly, including between ministries and on issues such as industry standards, which can impact employment.

This concern was emphasised by the Director of Courses and Training in Non-Formal and Informal Early Childhood Education (PAUDNI) at the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) Muslich SH., during the International Experiences Workshop on Resource Mobilisation for Skills Enhancement.

"These differences give rise to new discourse: whether we need an agency or institution to act as a facilitator for ministries involved with training and skills policies," he said during a presentation.

TNP2K’s Executive Secretary Bambang Widianto said, "Indonesia needs to boost its economic growth to generate jobs. Countries are facing challenges, such as the need to create employment, raise productivity and promote small and medium enterprises. This will not only create value-added work but also build good industrial relations so that both employers and employees can agree on issues such as minimum wage, severance pay and outsourcing systems that are satisfactory to all parties. Development skills are essential for improving productivity. In this workshop we want to hear and learn about efforts in ​​other countries to develop skills," he said in a speech at the workshop.

Meanwhile, the Secretary General of the Ministry of Manpower and Transmigration, Ir. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc, reiterated the point that different methods are being used between ministers, as well as within institutions themselves.

The workshop was facilitated by four institutions: National Team for Accelerating Poverty Reduction (TNP2K), Australian Aid, World Bank and the National Development Planning Agency (BAPPENAS). It was held on 12 March 2014 at the Borobudur Hotel in Jakarta to discuss international experiences in mobilising resources for skills improvement. The discussions also involved the sharing of implementation experiences in Australia, South Korea and Chile.
Among the experiences highlighted from Australia was that training was actively conducted to maximise necessary industry labour skills and to boost the commitment of apprentices to achieve the greatest results.

Speakers at the workshop: Muslich, SH; psychologist Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi; Secretary General of the Ministry of Manpower and Transmigration (Kemnakertrans), Ir. Wahab Abdulah Bangkona, M.Sc; Director of Labour and Employment Expansion, Dra. Rahma Iryanti, BAPPENAS; Nina Tursina Indonesian Employers Association (APINDO); and Sumarna from the Chamber of Commerce and Industry (Kadin). In addition, several overseas speakers were invited, including Cristobal Ridao-Cano (Education Economist) at the World Bank; Ignacio Canales and Bonny Banks (Chile); Sung Joon Paik (South Korea); and Bernard Moore (Australia).

Sumber:  http://www.tnp2k.go.id/en/artikel/international-experiences-workshop-on-skills-enhancement/

Minimnya Ketersediaan PAUD Indonesia

tebuireng.online-Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu pendidikan dasar yang penting bagi tumbuh kembangnya anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Namun ketersediaan PAUD ini masih belum maksimal, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan PAUD.

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Lydia Freyani Hawadi mengatakan, kebutuhan PAUD di Indonesia mencapai 551.779. Namun jumlah  PAUD di Indonesia baru mencapai 174.367.

Dari jumlah tersebut,  termasuk Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 74.487, diikuti Kelompok Bermain sebanyak 70.477. Sedangkan Satuan PAUD sejenis mencapai 26.269 lembaga. Berdasarkan survei nasional BPS pada tahun 2010, anak usia 0-9 tahun telah mencapai 45,93 juta jiwa. Pada tahun 2045, anak-anak tersebut akan berusia 35-44 tahun.

Lydia pun mengatakan, agar program Satu Desa Satu PAUD semakin berkembang, segala sarana dimanfaatkan. Salah satunya,  rumah ibadah juga dijadikan sebagai lokasi pengembangan program PAUD.

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, naik dari tahun ke tahun meski masih banyak membutuhkan lembaga PAUD baik TK swasta maupun negeri. Pada tahun 2004, APK PAUD masih 24,75 persen, namun pada akhir 2013 naik menjadi 68,1 persen. “Tahun 2014, kami menargetkan APK PAUD sebesar 72 persen. Kami harap bisa tercapai,” ujar Lydia.

Majalah Tebuireng
Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Lydia Freyani Hawadi mengatakan, masih terdapat provinsi-provinsi yang tingkat ketuntasannya  program Satu Desa Satu PAUD masih di bawah 50 persen yaitu Maluku Utara, Kalimantan Barat, Maluku, Aceh, Papua, dan Papua Barat.
“Kendala geografis menjadi salah satu kendala penuntasan program PAUD di provinsi-provinsi tersebut. Jaraknya juga jauh,” tambah Lydia.

Oleh karena itu dibutuhkan tenaga bantuan yang mampu bahu-membahu menuntaskan program ini, agar anak-anak di desa terpencil pun mampu mendapatkan pengajaran yang sesuai, hingga dapat berguna untuk masa depan Indonesia kelak. (ul)

Sumber : ROL

Peringati Milad Fatimah Az Zahra Muslimah ABI Gelar Workshop Parenting

Jakarta – Dalam rangka memperingati milad Fatimah Az Zahra, Muslimah Ahlulbait Indonesia (Muslimah ABI) Mengadakan Workshop Parenting bertema “Sayyidah Fatimah Az Zahra sa, Putri Kinasih Nabi Muhammad SAW, Inspirasi Mendidik Anak.” Kegiatan berlangsung di Jakarta, Sabtu, 1 April 2017.

“Dua hal penting yang ingin saya sampaikan,” kata Ustazah Endang Sri Rahayu selaku Ketua Pimnas Muslimah ABI dalam sambutannya. “Pertama, dengan memperingati Milad Sayyidah Fatimah Az Zahra akan mengingatkan kita kembali pada satu sosok atau figur yang merupakan teladan bagi kita semua. Karena kesempurnaan dan kemuliaannya, kita akan menempatkan Sayyidah Fatimah Az Zahra sebagai figur dan panutan kita.”

“Mungkin selama ini Sayyidah Fatimah Az Zahra hanya kita kenal sebagai putri nabi, tetapi kita tidak melangkah lebih jauh mengenal sesungguhnya Sayyidah Fatimah seperti yang disabdakan Rasulullah bahwa beliau adalah salah satu di antara empat wanita penghulu surga yaitu: Sayyidah Asiyah istri Fir’aun, Sayyidah Maryam ibunda Nabi Isa as,  Sayyidah Khadijah Istri Rasulullah, dan yang terakhir adalah Sayyidah Fatimah Az Zahra putri Rasulullah SAW.”
“Di sisi lain Rasulullah bersabda bahwa Fatimah adalah sisi lain dariku barangsiapa mencintainya berarti mencintaiku, dan barang siapa mencintai aku berarti mencintai Allah Swt.”
 
“Kedua, dengan menggali kemuliaan Sayyidah Fatimah Az Zahra as dapat memberi inspirasi kita dalam mendidik kemandirian anak, sebagaimana tema Workshop Parenting yang diselenggarakan Muslimah ABI kali ini. Ada satu julukan luar biasa yang diberikan Rasulullah kepada Sayyidah Zahra yaitu Ummu Abiha. Inilah yang merupakan inspirasi bagi kemadirian anak. Sayyidah Zahra mendapat gelar Ummu Abiha di usia sekitar 5 tahun, pasca meninggalnya Sayyidah Khadijah. Pada saat itu Rasulullah dalam kondisi sulit menghadapi kaumnya dalam upaya mendakwahkan ajaran Islam. Pada saat itulah Sayyidah Zahra yang masih belia dengan kematangan jiwanya, dengan kemuliaannya beliau mampu menjadi pendamping dan penopang dakwah Rasulullah SAW,” papar Ustazah Zainab.

Sambutan juga disampaikan Ketua Umum Ahlulbait Indonesia (ABI) Ustaz Hasan Alaydrus. Beliau mengapresiasi terselenggaranya acara ini sebagai upaya mengenalkan wanita mulia dengan segudang julukan di antaranya Sayyidati Nisa il alamin. Menurutnya, ada upaya tangan-tangan jahat yang bekerja keras agar wanita mulia ini tidak dikenal. ”Sehingga banyak orang tidak kenal Fatimah,” kata Ustaz Hasan.

Dr. Maria Ulfah Anshor M.Si, dari Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hadir menyampaikan keynote speaker dalam acara itu.
Selanjutnya, Workshop Parenting secara resmi dibuka oleh Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Rohika Kurniadi Sari.
Workshop Parenting ini diisi oleh tiga pembicara: Pertama, Ir. Ratna Megawangi M.Sc, PhD. Kedua, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, MM. Ketiga Ustaz Ir. Rusli Malik. (Pemaparan/materi Workshop Parenting ini akan diuraikan dalam artikel selanjutnya).

Tak melulu mendengarkan pemaparan para pembicara, peserta workshop juga dihibur dengan lantunan lagu Islami oleh Band Kisa. Selain itu, pembagian doorprize oleh panitia, turut meramaikan acara. Pagi harinya, pukul 7 sebelum workshop dimulai, peserta juga dapat melakukan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan Dana Mustadhafin melalui Program Visit Sehat.


“Semoga acara ini membawa berkah untuk kita semua,” kata ketua panitia acara, Dra. Pungky Purdati Ningrum, Msi.

Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari Konsulat Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Islam Iran, Dewan Syura ABI (Ustaz Abdullah Beik), Sekjend ABI (Ustaz Ahmad Hidayat), serta perwakilan dari berbagai lembaga dan organisasi lainnya.
(Zen-Malik)

Sumber:  http://www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/?p=15712

Pemberian Vitamin A Dalam Bentuk Tetes Raih Piagam MURI

SIMALUNGUN– Pemkab Simalungun melaksanakan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Kabupaten Simalungun yang dirangkai dengan gebyar PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) tahun 2013 di Open Stage Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Senin (26/8).

Mengawali peringantan HAN dan Gebyar PAUD, pemberian PIN PAUD kepada Bunda PAUD Simalungun Ny Erunita JR Saragih, oleh Dirjen PAUDNI Kemendiknas RI Prof Dr Lydia Freyani Hawadi SPi yang dilanjutkan dengan pemberian akta lahir oleh Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM dan pemberian vitamin A dalam bentuk tetes kepada 2.106 anak PAUD secara serentak.

Pemberian vitamin A dalam bentuk tetes kepada 2.106 anak secara serentak, mendapat apresiasi dari Tim Museum Record Indonesia (MURI) yang hadir pada acara yang dihadiri sekitar tiga ribuan masyarakat itu.

Henri Zheng tim MURI, saat berlangsungnya acara mengumumkan bahwa pemberian vitamin A kepada anak PAUD pecahkan rekor MURI. Selanjutnya tim MURI diwakili Hanri Zheng menyerahkan piagam MURI kepada DR JR Saragih SH MM, Ketua DPRD Binton Tindaon SPd, Bunda PAUD Ny Erunita JR Saragih, Kadis Kesehatan dr Saberina MARS, Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dra Mislaini Saragih.

Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dra Mislaini Saragih dalam laporannya mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional (HAN), diharapkan agar seluruh komponen pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua bersama-sama mewujudkan kesejahteraan anak dengan menghormati anak-anak dan memberikan jaminan terhadap pemenuhannya tanpa perlakuan diskriminatif.

Dia menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan untuk menggugah dan meningkatkan kesadaran semua bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta meningkatkan peran serta dunia usaha, masyarakat dan orangtua dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Dalam rangka memperingati HAN dan gebyar PAUD, Pemkab Simalungun menyelenggarakan beberapa kegiatan, seperti seminar, lomba menggambar, penyerahan akta lahir, pemberian vitamin A secara gratis dari Dinas Kesehatan, pemeriksanaan kesehatan dan pengobatan gratis kepada anak yang dilaksanakan di Rumah Sakit Tuan Rondahaim Saragih.

Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM dalam sambutannya mengatakan, dalam rangka mendukung keberadaan PAUD, pemkab dari tahun ke tahun memberikan bantuan dana untuk peningkatan kualitas anak PAUD maupun tenaga pengajar. Seperti pada tahun 2012 lalu pemkab menampung anggaran PAUD Rp115 juta, tahun 2013 kembali dianggarkan Rp200 juta.
Sedangkan pada tahun 2014 mendatang, Pemkab Simalungun memrogramkan menampung anggaran Rp2 miliar disambut tepuk tangan guru PAUD, anak-anak dipelok desa dapat terlayani melalui PAUD dan juga tenaga pengajarnya. Oleh karenanya, diharapkan kepada guru PAUD untuk senantiasan memberikan perhatian kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

“Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Kadis Kesehatan yang telah memberikan perhatian kepada anak-anak dengan memberikan vitamin secara gratis. Kirannya program seperti ini dapat berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Dirjend PAUDNI Kemendiknas Prof Dr Lydia Freyani Hawadi Spi, merasa kagum dan menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Simalungun atas upaya yang diberikan dalam rangka peningkatan kualitas anak-anak PAUD.
Melihat kegiatan pemberian vitamin A dalam bentuk tetes secara gratis kepada anak-anak dan mendapat penghargaan dari MURI, Dirjen memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati Simalungun.

“Kegiatan ini luar biasa, mencerminkan bahwa Bupati dan Bunda PAUD berperan memberikan perhatian terhadap keberadaan anak PAUD,” katanya.
Sebagai bentuk perhatian PAUDNI terhadap keberadaan PAUD di Simalungun, tahun 2013 ini pihaknya memberikan bantuan sebesar Rp1, 290 miliar buat PAUD. Oleh karenanya diharapkan kepada Pemkab Simalungun, senantiasa memberikan perhatian yang lebih terhadap keberadaan PAUD di tiap nagori (desa) dan ke depan diharapkan para guru PAUD harus berpendidikan S-1.

Jumlah Lembaga PAUD Mengalami Peningkatan
Pada kesempatan itu, Plt Kadis Pendidikan Simalungun Pintor Siahaan didampingi Kabid PNF (Pendidikan Non Formal) Drs Tua Dasius Sitanggang menjelaskan, jumlah PAUD di Simalungun sejak 15 Juni 2012 lalu mengalami peningkatan setelah Bunda PAUD Ny dr Erunita Anggraini JR Saragih, dinobatkan sebagai Bunda PAUD.


Berdasarkan data yang dimiliki bidang PNF jumlah PAUD tahun 2012 sebanyak 311 lembaga PAUD. Kemudian tahun 2013 ada penambahan PAUD baru sebanyak 69 lembaga. Maka jumlah lembaga PAUD yang terdata hingga Agustus 2013 sebanyak 380 lembaga.

Lebih lanjut dikatakan Sitanggang, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tiap tahun mengalami peningkatan dari tahun 2011 tingkat APK sebanyak 11 persen, tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 16 persen, sedangkan tahun 2013 menjadi 28 persen.

Peningkatan ini dikarenakan gencarnya Bunda PAUD melakukan pembinaan kepada pengelola PAUD maupun tenaga pendidik PAUD. Pada pelepasan PAUD ke Kecamatan Purba, Tapian Dolok dan Raya Kahean serta peresmian PAUD baru sejumlah 3 lembaga di Kecamatan Panombeian Pane, Pane dan Raya, Bunda PAUD selalu berpesan kepada Bunda PAUD kecamatan maupun nagori serta pengelola maupun tenaga pendidik PAUD untuk tetap meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di lembaga PAUD masing-masing.

Acara peringatan HAN dan Gebyar PAUD tahun 2013 di Simalungun diakhiri dengan pemberian hadiah kepada para juara pemenang lomba oleh Bunda PAUD Kabupaten Simalungun.

Adapun yang menjadi juara kategori lomba anak PAUD Mandiri, yakni juara I PAUD Kecamatan Tapian Dolok, juara II PAUD Silimakuta, juara III PAUD Jorlang Hataran, juara harapan I PAUD Hutabayu Raja, juara harapan II PAUD Pamatang Sidamanik, juara harapan III PAUD Girsang Sipangan Bolon.

Untuk kategori lomba menggambar bebas, juara I PAUD Hutabayu Raja, juara II PAUD Bandar Huluan, juara III PAUD Gunung Malela, juara harapan I PAUD Pematang Bandar, juara harapan II PAUD Tanah Jawa, juara harapan III PAUD Dolok Silau. Penyerahan hadiah diserahkan Bunda PAUD Ny Erunita JR Saragih didampingi panitia.

Hadir pada acara tersebut, Kajari Simalungun Polin O Sitanggang SH MH MM, mewakili Kapolres Simalungun Kompol Ramli Sirait, Kasdim 0207 Simalungun Mayor Inf Uchi Cambayong, mewakili Danrindam I/BB, Sekda Drs Gidion Purba, Ketua Dharma Wanita Persatuan Ny Ruth Gidion Purba, pera pejabat Pemkab Simalungun, pengurus HIMPAUDI Kabupaten Simalungun, beserta para undangan lainnya. (leo)

Sumber: https://www.metrosiantar.com/news/simalungun/2013/08/27/80693/peringatan-han-dan-gebyar-paud-di-simalungun/

Istri Gubri Annas Maamun Resmi Dilantik sebagai Bunda PAUD Riau

PEKANBARU, UTUSANRIAU.CO - Hj Latifah Hanum Annas secara resmi dilantik menjadi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Riau menggantikan Hj Septina Primawati Rusli di Ruang Pauh Janggi, Gedung Daerah Provinsi Riau, Minggu (4/5/2014).

Jabatan Bunda PAUD Provinsi Riau melekat kepada istri Gubernur Riau yang baru terpilih. Pelantikan sendiri dilakukan langsung Dirjen Paudni Kemdikbud, Prof Dr Lydia Freyani Hawadi. Istri Gubernur Riau (Gubri), H Annas Maamun tersebut dilantik melalui Surat Keputusan (SK) KPTS.309/V/2014.

Selain pelantikan Bunda PAUD Provinsi Riau, juga dilakukan pelantikan untuk Bunda PAUD dua kabupaten, yakni Rokan Hilir yang diisi Wan Mardiana yang dituangkan dalam SK dengan KPTS.800/2014/138.

Kemudian Bunda PAUD Kepulauan Meranti diisi Nirwana Sari yang dituangkan dalam SK KPTS.183/2014. Pelantikan Bunda PAUD kedua kabupaten tersebut dilakukan oleh Bunda PAUD Riau, Hj Latifah Hanum yang baru saja dilantik.

Bunda PAUD merupakan tokoh sentral yang mengontrol berjalannya kegiatan pendidikan di tingkat PAUD. Keberadaannya juga mengayomi seluruh peserta didik di tingkatnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini.
Hadir dalam pelantikan tersebut, mantan Bunda PAUD Riau, Hj Septina Primawati Rusli, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dwi Agus Sumarno, seluruh pengelola PAUD se-Riau, peserta didik dan para orang tua.

Dalam sambutannya, Gubernur Riau, H Annas Maamun berharap agar para Bunda PAUD terus bisa memberikan sesuatu yang baik dalam meningkatkan kualitas PAUD di Provinsi Riau ke depannya.

"Berharap kepada yang baru saja dilantik bisa memberikan pendidikan yang baik untuk peserta didik usia dini," ujarnya. (goriau/lis)

Evi Diana Dinobatkan Jadi Bunda PAUD Sergai

MedanBisnis� Pantai Cermin. Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Serdang Bedagai Ny Evi Diana Erry Nuradi dinobatkan sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Penobatan itu ditetapkan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, nonformal dan informal Prof Dr Lydia Freyani Hawadi.

Ny Evi merupakan salah satu dari 70 Bunda PAUD se-Indonesia yang dikukuhkan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-formal, dan Informal Prof Dr Lydia Freyani Hawad, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Bulan Desember lalu.

Ungkapan rasa syukur itu, ditandai dengan pagelaran seni budaya sekaligus pengukuhan Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUD) Serdang Bedagai di Theme Park Pantai Cermin, Rabu (6/2).


Dalam sambutannya, Ny Evi Diana Erry menegaskan, pembangunan bangsa dimulai dari pembangunan karakteristik generasi penerus yang dalam hal ini anak didik PAUD. 

Karena katanya, melalui pembangunan karakteristik seorang anak diajarkan tentang budi pekerti, moral yang baik sehingga ia dapat tumbuh secara sempurna kelak. Dari beberapa penelitian, bahwa rentang usia 0-6 tahun merupakan waktu yang tepat dalam membentuk karakter seseorang yang disebut Golden Age.

Bupati T Erry Nuradi mengatakan, kebijakan perluasan akses dan peningkatan mutu pelayanan PAUD di Serdang Bedagai telah dilakukan secara intensif sejak tahun 2001 bersama seluruh elemen masyarakat baik pemerintah, organisasi dan masyarakat daerah ini.

Untuk itu, dia mengharapkan HIMPAUDI bersama pemerintah dan stakeholder lainnya, lebih intens dalam membantu keberadaan tenaga pendidik dan dunia kependidika.(jhonni sitompul)


Sumber:  http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/02/07/11487/evi-diana-dinobatkan-jadi-bunda-paud-sergai/

Pendidikan Anak Usia Dini Semakin Berkembang di Banten

Banten - Dirjen PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) kementerian pendidikan dan Kebudayaan, Lydia Freyani Hawadi mengatakan, Saya sangat terkesan dengan pembangunan yang sudah maju pesat di provinsi Banten. Dari tiap tiap kabupaten saat ini sudah banyak Taman Bacaan masyarakat dan pusat kegiatan belajar masyarakat bahkan diluar target. 

Namun yang harus diperhatikan dari Pemprov Banten adalah kesejahteraan para penilik dan pamong yang beralih profesi sehingga tenaga pengajar berkurang. Lebih lanjut menurut Dirjen PAUD Lydia Freyani Hawadi, PAUD salah satu dari prioritas kemendikbud, karena kita harapkan anak-anak usia dini ini bisa menjadi awal pembagunan pendidikan berkelanjutan. Dan kemendikbud punya komitmen bahwa anak-anak ini nantinya yang akan menggantikan generasi berikutnya. 

Hal ini disampaikan dalam Kunjungan kerja ke Balai pelayanan pendidikan non formal dinas pendidikan provinsi Banten di Jl. Syech Nawawi Al Bantani , Palima, Serang, Banten. Menurut Lydia Freyani Hawadi, kunjungan ini pun untuk meyerap segala aspirasi dari seluruh dari unit pengajar PAUD. Dan hampir permasalahan yang ada adalah permasalahan perbedaan kesejahteraan dan kesetaraan penilik dan pamong serta guru PAUD dan pengawas, namun hal ini tidak menjadi permasalahan karena pemerintah saat ini terus berupaya menigkatkan kesejahteraan dan kesetaraan para penilik, pamong , guru PAUD dan pengawas. 

Pertemuan dengan para Kepala dinas pendidikan , kepala sanggar kegiatan belajar se Provinsi Banten, penilik PAUDNI se-provinsi Banten, dan Forum PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) serta lembaga-lembaga Kursus. Berlangsung di Balai pelayanan pendidikan non formal dinas pendidikan provinsi Banten di Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Palima Serang, Banten. 

Sementara itu, sekertaris dinas pendidikan provinsi Banten Ade Kosasih, Balai pelayanan pendidikan non formal dibangun sejak 2011 lalu. Dalam pendiriannya Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal mempunyai target untuk meningkatkan pemerataan dan aksebilitasi layanan pendidikan,meningkatkan mutu layanan pendidikan serta partisipasi masyarakat dan kemitraan dgn dunia usaha/industri dalam penyelengaraan pendidikan serta meningkatkan mutu tenaga pendidikan disemua lini kelembagaan penyelengara pendidikan. 

Dalam kunjungannya untuk pertama kalinya di balai pelayanan pendidikan non formal yang baru berdiri dirjen PAUD kemendikbud Lydia Freyani disambut oleh Marawis risma yang merupakan binaan balai pelayanan pendidikan non formal banten dan marching band dari TK Padu Al Kautsar serang serta peragaan tjimande tari kolot dari Kebun Jeruk Hilir. (Andi Akbar/MKS)

Sumber:http://www.mnctrijayafm.com/news/detail/1847/pendidikan-anak-usia-dini-semakin-berkembang-di-banten

PAUD Masih Dimarjinalkan

Calon-calon pemimpin di tahun 2045 adalah anak-anak PAUDNI saat ini dan merupakan investasi yang harus dipupuk. Anggota Komisi X DPR RI, Popong Otje Djunjunan menilai Kemendikbud masih memarjinalkan PAUDNI. Padahal, usia dini merupakan masa keemasan.
    

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Lydia Freyani Hawadi mengatakan, kebutuhan PAUD di Indonesia mencapai 551.779. Namun jumlah  PAUD di Indonesia baru mencapai 174.367.
    
Dari 174.367 PAUD, kata Lydia, terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 74.487, diikuti Kelompok Bermain sebanyak 70.477. Sedangkan Satuan PAUD sejenis mencapai 26.269 lembaga.
    
"Kurangnya jumlah PAUD di Indonesia juga disebabkan sedikitnya anggaran bagi PAUD. Padahal PAUD ini merupakan pendidikan dasar untuk menyiapkan generasi bangsa menuju masa depan,"ujar Lydia kepada media belum lama ini.
    
Program PAUD, terang Lydia, harus terus dikembangkan sebab pada tahun 2045, atau pada 100 tahun usia kemerdekaan, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Pada periode tersebut, Indonesia akan memiliki banyak pemuda-pemudi yang penuh potensi.
    
"Calon-calon pemimpin di tahun 2045 adalah anak-anak PAUD saat ini. Oleh karena itu, PAUD adalah investasi yang harus kita pupuk sejak saat ini,” kata Lydia.
    
Berdasarkan survei nasional BPS pada tahun 2010, terang Lydia, anak usia 0-9 tahun telah mencapai 45,93 juta jiwa. Pada tahun 2045, anak-anak tersebut akan berusia 35-44 tahun. Program PAUDISASI kata Lydia sangat penting untuk menyiapkan anak-anak menjadi calon pemimpin di masa mendatang.
    
Sementara anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djunjunan menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih memarjinalkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) padahal jenjang pendidikan ini anak berada pada usia emas, sehingga harus mendapatkan perhatian yang serius.
    
"PAUD itu satuan pendidikan paling penting, karena anak-anak PAUD sedang berada dalam usia emas. Di sanalah anak-anak apakah akan menjadi sarjana, atau menjadi durjana. Itulah letak pentingnya PAUD, namun PAUD masih dimarjinalkan, dan kita masih mengutamakan pendidikan tinggi," ujar Popong, seperti dikutip Antara beberapa waktu lalu.
    
Popong, saat rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M.Nuh, di Jakarta, menilai, justru pendidikan tinggi itu tidak terlalu berat, karena yang ditekankan adalah ilmu pengetahuan. Selain itu jika anak sudah menjadi mahasiswa, sudah sulit diubah budi pekertinya.
    
"Tenaga pendidik di PAUD juga harus betul-betul profesional. PAUD saat ini, masih terkesan asal-asalan, jadi rusak anak-anak itu," kata Popong.
    
Apalagi, kasus yang terjadi di Jakarta International School juga menimpa siswa PAUD, sehingga makin mengesankan PAUD masih dipandang sebelah mata.
    
"PAUD JIS syukur sudah ditutup. Dia sudah melanggar dua Undang-undang, yaitu UU Sistem Pendidikan Nasional dan UU Perlindungan Anak. Itu sudah berlangsung sejak 1998. Bayangkan, sudah berapa lama itu terjadi," tegas Popong.
    
Lydia juga mengungkapkan, Usia Dini merupakan masa keemasan (the golden age) seorang anak. Fase tersebut juga menjadi periode yang sangat penting dalam perkembangan fisik dan mental seorang manusia.
    
Menurut Lydia, tumbuh kembang anak pada usia dini sangat menentukan kualitas kecerdasan, kesehatan dan kematangan emosional di masa mendatang.
    
Ia menjelaskan, Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tercermin dari jumlah lembaga PAUD yang terus bertambah setiap tahun. Hingga bulan Desember 2013, jumlah lembaga PAUD mencapai 174.367 lembaga se-Indonesia.

Investasi, Harus Dipupuk
Dari jumlah tersebut, lanjut Lydia, Taman Kanak-kanak (TK) menempati posisi teratas, sebanyak 74.487 TK, lalu diikuti Kelompok Bermain (KB) sebanyak 70.477. Sedangkan Satuan PAUD sejenis mencapai 26.269 lembaga.
    
Hingga akhir tahun 2014 sambung Lydia, tercatat ada 3.134 Taman Penitipan Anak. Ia menambahkan, Ditjen PAUDNI Kemdikbud akan memprioritaskan program PAUD. Sebab di tahun 2045, atau pada 100 tahun usia kemerdekaan, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Pada periode tersebut, Indonesia akan memiliki banyak generasi muda yang penuh potensi. Calon-calon pemimpin di tahun 2045 adalah anak-anak PAUD saat ini.
    
Berdasarkan survei nasional Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, anak usia 0-9 tahun telah mencapai 45,93 juta jiwa. Pada tahun 2045, anak-anak tersebut akan berusia 35-44 tahun. Oleh karena itu program PAUDISASI sangat penting untuk menyiapkan anak-anak menjadi calon pemimpin di masa mendatang.
    
“Oleh karena itu, PAUD adalah investasi yang harus kita pupuk sejak saat ini,” pungkas Lydia.
    
Beberapa daerah di Indonesia menurut Lydia, masih memiliki angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah 50 persen.  APK Paud terendah berada di tujuh daerah Indonesia Timur seperti  Papua, Papua Barat, NTT, Maluku,Maluku Utara, Kaltim dan Kalbar.
    
Sementara Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ditjen PAUDNI Kemdikbud Erman Syamsudin, pada tahun 2013 jumlah anak usia 3 – 6 tahun mencapai 18.520.685 jiwa, APK PAUD nasional tahun 2012 mencapai 63,01 persen dan tahun 2013 naik menjadi 68,10 persen.
    
“Untuk provinsi yang memiliki APK PAUD tertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 97,94 persen,”  ujar Erman.
    
Lebih jauh Erman menjelaskan, gambaran ketuntasan satu desa satu PAUD untuk tingkat ketuntasan nasional 69,4 persen yaitu dari 53.832 desa/kel. Ketuntasan di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 100 persen, disusul DKI Jaya 99,6 persen, kemudian diurutan ketiga adalah daerah Bali 97,3 persern.
    
Sedangkan, kata Erman, untuk wilayah Sumatera pencapaian APK PAUD Provinsi Sumut 64,76 persen, Sumbar 63,7 persen, Riau 53,76 persen dan Aceh 53,34 persen. Karena itu, diperlukannya strategi dan upaya lebih serius dalam memenuhi target capaian kinerja Ditjen PAUDNI di tahun ini.
    
Diperkirakan, akan lebih dari 36 persen anak Indonesia akan mengalami hambatan layanan PAUDNI pada tahun 2015 bila tidak segera ditangani dengan serius.
    
PAUDNI di Indonesia eksistensinya dimulai sebelum masa kemerdekaan. Pada masa ini setidaknya dapat ditelusuri melalui dua periode, yaitu pada  masa pergerakan nasional pada penjajahan Belanda sekitar Tahun 1908-1941 dan masa penjajahan Jepang Tahun 1942-1945. Namun demikian keberadaan dan perkembangan PAUD di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan PAUD di dunia internasional.

Sumber: Harian sore Sinar Harapan

Copyright © Ren Lydia Freyani Hawadi | Guru Besar Universitas Indonesia