Sabtu, 23 Desember 2017

Dirjen PAUDNI, Kemdikbud Berikan Bantuan Rintisan PAUD Untuk Desa Laerung, Wajo.

WAJO. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) HR.  Agung Laksono mencanangkan program Nasional Terpadu Gerakan Pembangunan Kampung (Gerbang Kampung) di Desa Laerung Kecamatan Majauleng, Minggu (29/9/2013).

Hal ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Menko Kesra yang didampingi Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru, Dirjen PAUDNI, Kemdikbud dan juga Deputi V Kemenkokesra. Dalam kunjungan kali ini Menko Kesra menyerahkan bantuan dari beberapa Kementerian Republik Indonesia yang diterima oleh Bupati Wajo A Burhanuddin Unru.

Total proyek dan kegiatan yang masuk di Kabupaten Wajo dalam program nasional terpadu Gerbang Kampung ini berkisar Rp 15 miliar, termasuk dalam bentuk sarana dan prasarana, infrastruktur dan kegiatan yang dilakukan di desa untuk kepentingan masyarakat desa.

Bantuan Rintisan PAUD
Dalam kunjungannya ke Wajo, selain untuk menghadiri peresmian pilot project Pandu Gerbang Kampung, Direktur Jenderal PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, juga menyempatkan diri mengunjungi lembaga PAUD yang tidak jauh dari lokasi Puncak Gerbang Kampung.

Dirjen PAUDNI didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Drs. Jasman Juanda, M.Si dan juga Kepala Balai Pengembangan PAUDNI Regional III Makassar Dr. Muhammad Hasbi mengunjungi lembaga Paud Tunas Dualimpoe, desa Laerung. Di lembaga Paud, Dirjen PAUDNI  berdialog sesaat dengan pengelola Paud.

Untuk kabupaten Wajo, Ditjen PAUDNI menyalurkan bantuan sebesar Rp 2,84 miliar. Sebanyak 1,80 miliar dari jumlah tersebut diberikan untuk penyediaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI. Bentuknya berupa tunjangan profesi guru TK sebesar Rp 1,51 miliar, dan tunjangan fungsional untuk 474 guru TK serta insentif tenaga pendidik PAUD di Wajo, senilai Rp 372 juta.

Pada kesempatan ini Dirjen PAUDNI memberikan tambahan bantuan Rintisan PAUD senilai 45 juta. “Bantuan rintisan ini harus segera di akses dengan mengajukan proposal,” terang Dirjen. Ia menambahkan, bantuan yang diberikan bertujuan untuk mengembangkan lembaga paud Tunas Dualimpoe didesa Laerung (Teguh Susanto/HK).

Sosialisasi dan Koordinasi Program Pembinaan PTK PAUDNI

Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Program Pembinaan PTKPAUDNI diselenggarkan mendahului RAKORNAS PAUDNI yang insha Allah akan kami selenggarakan pada tanggal 6-8 Mei 2013 yang akan datang di Yogyakarta.

Mengapa demikian ? Hal ini tidak lain tidak bukan disebabkan karena ada masalah yang urgent perlu dibahas bersama, untuk dikoordinasikan dengan pihak Dinas Pendidikan Kab/Kota, yaitu terkait masalah penyaluran tunjangan guru TK yang masih tersisa belum dicairkan. Meskipun tentunya kegiatan kita malam ini bukan melulu tentang PTK Paud semata, tetapi tentang keseluruhan PTK Paudni yaitu PTK Paud, PTK Kursus dan PTK Dikmas.

Kembali pada urgensi kegiatan kita malam ini, tentunya berkait erat dengan komitmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang sangat tinggi untuk memberikan kesejahteraan bagi guru dan menyalurkan tunjangan tepat waktu. Untuk diketahui bersama dalam setiap kesempatan dan Rapim A, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Ir. Moh. Nuh tidak bosan-bosan mengingatkan Dirjen terkait tentang tunjangan guru, dalam hal Ditjen Paudni adalah tunjangan guru TK/TKLB. Bahkan tidak terhitung jumlahnya berapa kali rapat khusus yang langsung Pak Menteri untuk mengecek langsung kesiapan masing-masing Direktorat PTK dalam penyaluran tunjangan guru ini.

Pak Menteri minta agar jadwal penyaluran tunjangan pada tanggal 9-16 April untuk Triwulan I dapat dipatuhi, dipenuhi. Namun apa boleh buat sebagaimana seperti yang dilaporkan Direktur PTK Paudni, sampai saat ini pihak Direktorat belum bisa menuntaskannya karena data-data yang akurat dari kab/kota belum diterima semuanya. Untuk itu melalui pertemuan yang sangat berharga ini, saya Dirjen Paudni menghimbau agar actor penting ditingkat hulu dalam penyaluran tunjangan guru yaitu Kepala Bidang PNFI, atau Kepala Bidang Paudni, atau Kepala Dikdas yang membawahi TK meningkatkan kinerja baiknya.

Kita harus punya willingness, dan passion dalam bekerja sehingga hasil kerjaan kita menjadi baik dan member kepuasan tidak hanya untuk diri kita namun juga untuk orang lain. Harus kita sadari bawa kebaikan apapun yang kita tunjukkan akan berimbas langsung untuk diri kita sendiri pada akhirnya.
Alokasi anggaran di dalam DIPA satuan kerja Direktorat PTK PAUD NI tahun 2013, sebesar Rp 844.678.792.000. Dan 93.22% nya atau dalam rupiah Rp 787.416.792.000 adalah untuk peningkatan kesejahteraan PTK PAUDNI. Jika pada tahun 2012 yl tunjangan guru TK bukan PNS, Penilik, TLD dan FDI dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi melalui dana dekonsentrasi maka pada tahun 2013 ini kegiatan tersebut dilakukan oleh Kementerian, dalam hal ini Direktorat PTK Paudni. Hal ini telah Saudara ketahui, sesuai Keputusan Rapat Kerja Komisi X DPR-RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 14 Desember 2012 yang bersepakat bahwa semua kegiatan dekonsentrasi termasuk tunjangan ditarik ke pusat kecuali kegiatan yang sesuai dengan pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan di propinsi yaitu: perencanaan, koordinasi, sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi dan monitoring.

Kata kunci dari pertemuan kita malam ini sampai dengan tanggal 27 April adalah koordinasi dan sinergi. Sinergi mempunyai makna terhimpunnya energy menjadi satu.Energi teman-teman di Direktorat PTK Paudni dengan energy teman-teman di Kab/Kota serta Propinsi terhimpun menjadi satu kesatuan.

Insha Allah dengan niat baik, kerja baik maka kesulitan apapun yang mnenghadang kita dapat kita lampaui. Dengan kondisi anggaran yang baru cair, maka praktis kita hanya punya waktu 7 (tujuh) bulan efektif untuk menyelesaikan semua kegiatan.

Saya berharap melalui pertemuan dua malam tigahari ini Ibu/Bapak/Saudara Kabid dapat membaca, memahami semua juknis/juklak yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan dan insentif tersebut. Dan saya yakin Ibu/Bapak/Saudara telah memiliki semua data yang akurat yang dibutuhkan untuk maksud tersebut. Dengan demikian maka tidak akan ada kekeliruan dalam pencairan, yang akan merepotkan kita semua di kemudian hari.

Saya berharap pada Ibu/Bapak/Saudara Kabid dapat mengulangi success story 2012 dimana tidak ada masalah berarti yang terjadi pada tahun lalu. Saya sangat appreciate capaian kita tahun lalu dan terima kasih banyak untu kita semua.

Saya perlu ingatkan, bahwa keberhasilan kerja Ibu/Bapak/Saudara di daerah masing-masing mencerminkan kerja baik kita semua sebagai satu tim. Saya mengharapkan ini terjadi dan saya yakin kita bisa, asal kita mau move on kearah yang lebih baik.
Alokasi anggaran yang tertuang didalam DIPA Direktorat Pembinaan PTK PAUD NI tahun 2013 perlu disinergikan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dan misi Direktorat Jenderal PAUD NI maupun misi Direktorat Pembinaan PTK PAUDNI.
Target dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Direktorat Pembinaan PTK PAUD NI yang sudah ditetapkan sampai dengan tahun 2014, perlu diamankan pencapaiannya baik aspek kuantitas maupun kualitas. Fokus pembinaan PTK PAUDNI yang menjadi misi sampai dengan tahun 2014 adalah:

  1. Pengembangan Karir melalui Peningkatan Kompetensi PTK PAUD NI yang meliputi: Guru TK/KB/TPA/SPS, Pamong Belajar, Instruktur Kursus, Penilik, Tenaga Lapangan Pendidikan Masyarakat, Tutor Keaksaraan, Kepala TK, Pengelola dan Penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal. Untuk menjaga kualitas dan percepatan peningkatan kompetensi PTK PAUD NI maka pelaksanaan program peningkatan kompetensi PTK PAUD NI bekerjasama dengan mitra yang menunjukan minat dalam pembinaan PTK PAUD NI, yaitu organisasi profesi dan orsosmas dan perguruan tinggi.
  2.  
  3. Beberapa strategi yang ditempuh oleh Direktorat PPTK PAUD NI dalam Peningkatan Kualifikasi bagi PTK PAUD NIadalah melalui: Bantuan Pendidikan bagi PTK PAUD NI, untuk program S1 bidang Studi PAUD dan PLS program percepatan melalui Penilaian Hasil Belajar yang dikonversikan dengan satuan kredit semester (SKS) (saat ini sudah ada kerjasama dengan 31 PTNegeri dan Swasta. Kedepan, akan dikembangkan peningkatan kualifikasi kerjasama dengan program studi PAUD dengan Universitas Terbuka.Sejak tahun lalu diawal saya jadi Dirjen saya sudah minta agar Dit PTK menjalin kerjasama dengan HIMPSI, Fakultas-Fakultas Psikologi se Indonesia agar lebih banyak lagi guru TK S1 dengan latar belakang Psikologi. Saya berharap minimal di setiap koridor bisa dilakukan MOU dengan Fakultas Psikologi dari PTN. Begitu juga dengan TUK bisa diadakan di setiap provinsi, jangan hanya di Jawa saja yang saat ini baru terbatas di tiga kota yaitu Semarang, Bantul dan Bogor. Ini tentu tidak cukup. Kita perlu menambahnya. Keikutsertaan seseorang dalam diklat berjenjang katakan diklat dasar yang 248 jam belum dikatakan tuntas jika tidak disertai ujian kompetensi. Baru finish jika seseorang peserta diklat menerima sertifikat kompetensi. Ini PR besar bagi Direktorat PTK. Harus diingat bahwa hasil pertemuan antara para pejabat kementerian pendidikan di ASEAN dengan SEAMEO dan ARNEC di Jakarta beberapa waktu yl menyepakati bahwa tahun 2016 masalah diklat Paud untuk PTK Paud harus sudah tuntas. Dan tahun 2020 semua guru TK di ASEAN sudah bergelarSarjana.

    Kita berada dipenghujung tahun terakhir Renstra, kalau kita melihat target dan capaian Renstra Paudni dalam PTK maka terlihat betapa masih jauh antara das seindan das sollen.
    Ini tidak melulu bicara APBN, bagi saya seharusnya Propinsi dan Kab/Kota lah yang harus demam. Dana APBN harus dilihat sebagai dukungan, artinya yang terbesar anggaran berasal dari daerah setempat.


    Saya pernah menyampaikan dalam pertemuan di Cikarang tahun yang lalu, harusnya bantuan yang diberikan tidak boleh rata untuk setiap kab/kota. Kita tahu kondisi satu sama lain tidak sama, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan nanti kedepannya. Dan bagi daerah sendiri harus bangga kalau bisa membiayai dirinya sendiri lebih besar. Untuk itu pada Kepala Dinas saya menghimbau tolong berjuang dalam rapat dengan gubernur maupun bupati/walikota agar tidak malu-malu menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya yang menyangkut kesejahteraan PTK Paudni ini.
Strategi lain yang dilakukan Direktorat PTK adalah memberi perhatian pada peningkatan kesejahteraan dan penghargaan PTK PAUDNI yang berdedikasi dan berprestasi, antara lain melalui; pemberian Tunjangan bagi Guru TK dan Insentif PTK PAUDNI selain Guru TK serta pemberian penghargaan/ apresiasi bagi PTK PAUD NI berprestasi (dahulu disebut kegiatan Apresiasi PTK PAUD NI).
Permasalahan yang dihadapi saat ini khususnya mengenai pemenuhan standar PTK PAUD masih sangat memprihatinkan kita. Dari data dan capaian kegiatan pembinaan (kualifikasi, kompetensi dan karir, serta penghargaan dan kesejahteraan) yang ada saat ini menunjukkan masih besarnya tantangan yang kita hadapi. Data dan capaian kegiatan pembinaan dapat kami sajikan sebagai berikut :

  1. Data guru TK yang telah memiliki NUPTK sebanyak 267.576, yang telah berkualifikasi S1/S2/S3 sebanyak 54.888 (20,51 %), yang belum sebanyak 212.688 (79,49 %)
  2. Data guru KB/TPA/SPS yang telah memiliki NUPTK sebanyak 85.690, yang telah berkualifikasi S1/S2/S3 sebanyak 10.889 (13 %), yang belum sebanyak 74.801 (87 %)
  3. Total pendidik PAUD (formal dan nonformal) sebanyak 353.266 orang
  4. Total sasaran prioritas Peningkatan kualifikasi dan kompetensi adalah pendidik PAUD yang belum memenuhi kualifikasi S1 sebanyak 287.489 (81 %)
  5. capaian kualifikasi dan kompetensi kurun waktu tiga tahun (2010-2012),kualifikasi 22.131 (7,66 %) sementara kompetensi 75.773 (20,05 %)
  6. capaian peningkatan kesejahteraan 192,715 org (51%)
Itu baru masalah PTK Paud. Bagaimana dengan PTK Dikmas ? Apakah Kepala Dinas memiliki catatan berapa banyak pamong belajar yang ada di BPKB? SKB? Berapa banyak penilik yang kita miliki? Saya berharap pertemuan ini bisa juga menghasilkan catatan jumlah pamong belajar di setiap propinsi, dan kab/kota. Jika kita beranggapan PNFI ini penting ada, perlu eksis, maka masalah PTK Dikmas ini harus menjadi perhatian kita semua. Saya berharap Dinas pro aktif bersurat menyampaikan berapa banyak pamong belajar, penilik yang dibutuhkan? Jika data yang dibutuhkan dapat terkumpul maka tinggal pihak Ditjen berjuang ke Kementerian PAN RB untuk meminta alokasi pengadaannya dalam tahun ini.
Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada para peserta Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Pembinaan PTK PAUDNI tahun 2013. Harapan saya melalui pertemuan ini, akan diperoleh masukan dan kesepakatan semua pihak untuk melaksanakan program pembinaan PTK PAUDNI yang lebih baik melaluisinergitasPusatdan Daerah.

Geliat Pendidikan Untuk Semua (PUS) di tahun 2013

YOGYAKARTA. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI) akan beri penghargaan (reward) kepada Bunda PAUD yang APK PAUD-nya mencapai diatas 35,5 persen.

Hal tersebut di ungkapkan Direktur Jenderal PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog di hadapan para peserta Penyusunan Laporan Pendidikan Untuk Semua (PUS) tahun 2012 di Hotel Novotel, Yogyakarta, kamis (19/9). Selain membuka secara resmi, beliau juga memberikan pengarahan tentang indikator keberhasilan PUS.

Dirjen yang di damping oleh Wks Sekretaris Dr. Wartanto menguraikan tentang enam indikator  yang merupakan tolak ukur keberhasilan PUS. Indikator tersebut adalah pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan keaksaraan, pengarusutamaan gender, dan peningkatan mutu pendidikan.makin dekat dengan angka satu semakin tercapailah indikator dari PUS tersebut” jelas Guru Besar Universitas Indonesia ini.

Kondisi saat ini
Dipaparkan Reni Akbar Hawadi sapaan akrab Dirjen PAUDNI, PUS di Indonesia sudah menjadi lebih baik. Hal ini terlihat pada beberapa indikator, seperti indikator pendidikan dasar universal. Pada tahun 2012, angka partisipasi murni (APM) SD/MI mencapai 95,55 persen dan APM SMP/MTS adalah 77,71 persen.

Sementara untuk pendidikan anak usia dini, tahun 2012 telah mencapai 54,64 persen. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan kategori anak usia dini usia tiga sampai dengan enam tahun, namun jika dihitung dari anak usia nol sampai dengan enam tahun, APK PAUD masih berada di kisaran 35,52 persen.

Keberhasilan juga terjadi pada pendidikan keaksaraan. Terdapat penurunan jumlah tuna aksara orang dewasa yaitu sebesar 5,12 persen, terhitung pada tahun 2005 yaitu sebesar 9,55 persen dan tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 4,43 persen.

Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 18-20 September 2013 dihadiri perwakilan dari 33 Provinsi. Masing-masing provinsi mengirimkan lima peserta petugas pengolah data PUS yang terdiri dari tiga peserta dari Dinas Pendidikan Provinsi, satu peserta dari Kanwil Kemenag, dan satu peserta dari Badan Pusat Statistik Provinsi. Hadir pula Kepala pusat data dan statistik pendidikan (PDSP), Yul Yunazwin Nazaruddin sebagai salah satu nara sumber pada kegiatan ini.

Dirjen berpesan kepada perwakilan peserta setiap provinsi menyampaikan kepada Kepala pemerintahan daerahnya untuk ikut andil dalam penganggaran PAUD, baik pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 1 maupun APBD 2.  Hal ini perlu dilakukan guna tercapainya komitmen memberikan kado 100 tahun Indonesia pada tahun 2045. (Eva Fatmawati/HK)

Diklat Multimedia Untuk Tingkatkan Profesionalisme PNS

Bandung. Multimedia merupakan konsep dan teknologi dari unsur-unsur gambar, suara, animasi serta video. Unsur tersebut disatukan didalam computer untuk disimpan, diproses dan disajikan guna membentuk interaktif yang sangat inovatif.

“Idealnya, kemampuan teknis berkait erat dengan minat, akan tetapi potensi yang ada pada pegawai di lingkungan Ditjen PAUDNI masih kurang,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog saat memberikan sambutan pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)  Multimedia Bidang PAUDNI  di Bandung, Minggu (22/9)

Diklat multimedia dimaksudkan untuk  meningkatkan  kinerja dan kompetensi pegawai di lingkungan PAUDNI. “Untuk mewujudkan hal itu diperlukan diklat pelatihan multimedia guna meningkatkan profesionalisme PNS,” kata Dirjen.  Menilik kondisi saat ini, diakui Reni Akbar – Hawadi sapaan akrab Dirjen PAUDNI mengatakan bahwa kompetensi pegawai belum maksimal.

Dirjen PAUDNI yang juga Guru Besar Psikologi UI berharap, setelah selesai peserta diklat multimedia bisa membantu pimpinan menyiapkan bahan paparan berupa power point. “Kita harus mempunyai paparan yang sama di lingkungan Ditjen PAUDNI,” pinta Dirjen,
Reni Akbar – Hawadi mengatakan pembelajaran multimedia ini jangan hanya berhenti pada saat diklat saja tetapi bisa dipergunakan di masing-masing Satuan Kerja (Satker). Selain itu, Dirjen PAUDNI berencana akan mengusulkan perlombaan membuat power point.

Sementara itu, Kepala Subbag Kepegawaian Setditjen PAUDNI, Sri  Rawi Sasmoro mengatakan bahwa diklat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknologi informasi dan komunikasi khususnya multimedia. “Melalui diklat ini kita ingin memberika layanan informasi PAUD dan juga pendidikan Nonformal dan Informal yang efektif, efisien, transparan dn akuntabel,” kata Rawi.
Pendidikan dan Pelatihan Multimedia Bidang PAUDNI berlangsung di Bandung dari tanggal 22 – 25 September 2013. Adapaun peserta berasal dari masing-masing Satker yang ada di lingkungan Ditjen PAUDNI (Teguh Susanto/HK)

Ditjen PAUDNI Berikan Rp 825 juta Untuk PWI

MALANG. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI) memberikan bantuan kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebesar Rp 825 juta. Dana tersebut dipergunakan untuk menyelenggarakan pelatihan jurnalistik bagi anggota PWI di beberapa kota. Bantuan itu diberikan sejak tahun 2010, dengan jumlah yang rerata sama besar tiap tahun.

“Bantuan pemerintah ini berasal dari rakyat, tolong digunakan dengan baik dan bertanggung jawab. Pelatihan ini harus dapat menghasilkan wartawan yang profesional dan kompeten,” tegas Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Dr. Wartanto yang membuka pelatihan jurnalistik bagi anggota PWI se kota Malang, Senin (2/11).

Pelatihan yang merupakan tindak lanjut MoU antara Mendikbud dengan Ketua Umum PWI tersebut menyajikan sejumlah materi. Antara lain filosofi dasar jurnalistik, dasar penulisan berita, teknik wawancara, hubungan pers-pemerintah, pengenalan jurnalisme siber, dan jurnalisme foto.
“Saya minta agar PWI dapat membantu menyosialisasikan program-program PAUDNI kepada masyarakat,”  ujar Dr. Wartanto pada pelatihan yang diikuti oleh sekira 40 wartawan di kota Malang itu. Pelatihan yang dikelola Sekolah Jurnalistik Indonesia PWI tersebut menghadirkan para wartawan senior sebagai narasumber. Antara lain Sabam Siagian, Saur Hutabarat, Uni Lubis, dan Arbain Rambey.

Ketua Bidang Pendidikan PWI, Marah Sakti Siregar menyebutkan telah melatih sekira 900 wartawan. Sebanyak lebih dari 600 orang berhasil memperoleh sertifikat kompetensi. “Kami memiliki target untuk melatih lebih banyak lagi wartawan, terutama di kawasan timur Indonesia,” harapnya.

Selaraskan dengan KKNI
Pada pelatihan jurnalistik di Malang, Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan meminta agar para wartawan meningkatkan keterampilannya seiring dengan penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada tahun 2015. KKNI merupakan penjenjangan kualifikasi, dan kompetensi tenaga kerja yang menyandingkan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan, serta pengalaman kerja. Melalui skema ini, para pekerja yang memiliki keterampilan dan telah mengikuti sejumlah pelatihan dapat disetarakan dengan pendidikan formal.

“Misalnya anda lulusan S1, tetapi memiliki pengalaman kerja yang panjang dan sering mengikuti pelatihan, maka Anda bisa disetarakan dengan S2, atau bahkan S3,” ucapnya. KKNI terdiri dari sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi.

Dr. Wartanto mengatakan berdasarkan Keppres Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI, penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI mempertimbangkan bidang dan lama pengalaman kerja, tingkat pendidikan, serta pelatihan kerja yang telah diperoleh. (Yohan Rubiyantoro/HK)

Ancora Foundation Bantu Pengembangan PAUD di Indonesia

JAKARTA. Ancora Foundation turut membantu pengembangan program pendidikan anak usia dini (PAUD) di Indonesia. Yayasan yang terafiliasi dengan Ancora Capital, perusahaan private equity ini telah membantu lebih dari 350 lembaga PAUD. Ancora memberikan bantuan sarana prasarana, dan pelatihan untuk guru-guru PAUD.

“Ancora Foundation fokus pada program pendidikan. Selain memberikan beasiswa pascasarjana, kami juga membantu PAUD. Sebab ini penting untuk membangun karakter anak-anak sejak usia dini,” ucapScholarship Manager Ancora Foundation Ahmad Zakky Habibie saat beraudiensi dengan Direktur Jenderal PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, Selasa (3/9).

Ancora Foundation memiliki target mengembangkan 1.000 PAUD yang diberi nama program Sekolah Rakyat Ancora. Program tersebut berupaya memberikan layanan PAUD kepada 20 ribu anak pertahun. “Program ini dilandasi karena masih banyak anak usia dini yang belum memperoleh akses dan layanan PAUD, terutama anak-anak di daerah terpencil,” ucap Zakky.

Selain itu, usia nol hingga enam tahun merupakan masa keemasan seorang anak. Mereka yang mendapatkan layanan PAUD pada usia tersebut memiliki prestasi akademik yang lebih baik dibanding yang tidak mendapatkan layanan. Anak-anak PAUD juga menunjukkan karakter dan kreativitas yang lebih bagus saat masuk sekolah dasar.

Pelatihan Guru TK
Direktur Jenderal PAUDNI menyambut baik kepedulian Ancora Foudation dalam membantu program PAUD di Indonesia. Menurutnya, pengembangan PAUD tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran serta swasta dan masyarakat justru yang lebih penting. “Pada tahun ini kami hanya mengalokasikan bantuan rintisan PAUD baru untuk 1.491 lembaga karena keterbatasan anggaran. Sedangkan di Indonesia masih ada lebih dari 25 ribu desa yang belum memiliki PAUD. Oleh sebab itu saya sangat senang dengan perhatian Ancora,” ujarnya.

Dirjen menyarankan agar program CSR Ancora Foundation lebih diarahkan untuk membantu pelatihan guru Taman Kanak-kanak. Sebab kualifikasi dan kompetensi mereka masih relatif rendah. “Guru TK yang bergelar sarjana tidak lebih dari 20 persen,” ujarnya. Oleh sebab itu, Dirjen berharap agar Ancora dapat membantu menyediakan beasiswa S1 bagi guru-guru TK yang belum bergelar sarjana.

Selain itu, Dirjen menawarkan Ancora Foundation untuk mengadopsi Program Diklat Berjenjang yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI. “Diklat ini mampu meningkatkan kompetensi para pendidik PAUD,” ajaknya.

Sebelumnya, sejumlah perusahaan dan yayasan juga beraudiensi dengan Dirjen PAUDNI, dan menyatakan minat mereka untuk melakukan CSR di bidang PAUD. Antara lain Tanoto Foundation, PT Nestle Indonesia, Frisian Flag, dan PT Bumitama Gunajaya Agro. (Yohan Rubiyantoro/HK)

Dirjen PAUDNI: Kepala Desa Mau Membuat Anggaran

TOBA SAMOSIR. Dirjen PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, sangat mengapresiasi  Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir karena telah menunjukkan kinerja yang baikdalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal itu disampaikannya ketika berkunjung ke lembaga PAUD Mandiri Jaya di Dusun II Desa Aeknatolu Jaya Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba Samosir, Senin (26/08).

Dirjen berharap hendaknya ada minimal satu lembaga PAUD setiap satu desa. “Saya berharap agar kepala desa mau membuat anggaran untuk mendirikan lembaga PAUD. Sekecil apa pun anggarannya tolong dibuat jangan sampai PAUD dilupakan,” tambahnya.

Dirjen PAUDNI mengatakan bahwa PAUD adalah amanat dari Deklarasi Dakar sehingga perlu diimplementasikan. “Masyarakat tidak tahu kalau anak usia dini adalah usia emas, dan  pemerintah pusat ingin mempersembahkan anak yang cerdas dan kompetitif pada saat menyambut 100 tahun Indonesia merdeka tahun 2045 mendatang,” papar Dirjen lagi.

Untuk itu, Dirjen minta kepada semua pihak terutama Bunda PAUD Kabupaten Toba Samosir, memiliki komitmen besar terhadap masa depan anak. “Anggaran pusat memang ada tapi sedikit sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan  Bunda PAUD untuk berjuang di DPRD untuk pembangunan pendidikan anak usia dini ini,” katanya.

Jika tidak, ujar Dirjen PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, berapa tahun lagi APK PAUD bisa tuntas. “Apalagi jumlah bayi yang lahir 3,5 juta jiwa setiap tahunnya dan ini akan menjadi persoalan bangsa,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan PAUD Dr. Erman Syamsuddin yang ikut mendampingi Dirjen PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, menjelaskan Gedung PAUD Mandiri Jaya ini dibangun Bank Dunia sebesar Rp. 139.730.800 juta, dengan dua lokal  di tambah satu lokal di gedung yang bersebelahan . Jumlah muridnya ada 60 orang dengan dua orang guru.  “Bank Dunia sampai saat ini sudah membantu membangun 51 lembaga PAUD di seluruh Indonesia,” tambahnya. (Sugito/HK)

Dukung Sail Komodo, Ditjen PAUDNI Bangun Rumah Pintar

JAKARTA. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  mendukung perhelatan Sail Komodo 2013. Pada event berskala internasional tersebut, Ditjen PAUDNI memberikan bantuan rintisan rumah pintar sebesar Rp 200 juta.

Konstruksi fisik bangunan dikerjakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Sedangkan bantuan rintisan dari Ditjen PAUDNI akan digunakan untuk persiapan, peningkatan manajemen lembaga, penguatan sentra, transpor pengelola, dan pengelolaan kegiatan .

Rumah Pintar yang dibangun di Kampung Tengah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut akan diresmikan oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono pada puncak Acara Sail Komodo, 14 September 2013.

Rumah pintar memiliki lima sentra. Yaitu sentra buku, sentra bermain, sentra panggung, sentra komputer, dan sentra kriya. “Rumah Pintar diharapkan dapat meningkatkan keterampilan anak-anak, remaja, ibu-ibu usia produktif, dan masyarakat di Labuan Bajo,” ucap Direktur Jenderal PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, baru-baru ini.

Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ella Yulaelawati Ph.D menyebutkan telah membangun 79 rumah pintar sepanjang tahun 2010 sampai dengan 2012. Kemdikbud merangkul Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) untuk menyukseskan program rumah pintar tersebut.

Rumah pintar sebagian besar tersebar di Koridor Jawa, Kalimantan dan Papua-Maluku. Pada tahun 2013, bantuan rintisan rumah pintar akan diberikan pada 18 lembaga, dengan target sebaran di seluruh koridor ekonomi. Hal ini sesuai dengan kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Republik Indonesia. (Teguh Susanto/HK)

Jumat, 22 Desember 2017

Tenaga Terampil Dapat Disetarakan Dengan Sarjana

JAKARTA. Pemerintah siap menerapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada tahun 2015. KKNI merupakan penjenjangan kualifikasi, dan kompetensi tenaga kerja yang menyandingkan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan, serta pengalaman kerja. Melalui skema ini, seseorang yang memiliki keterampilan dengan tingkat tertentu dapat disetarakan dengan sarjana (S1), bahkan doktor (S3).

KKNI terdiri dari sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi. Seorang pekerja dengan jabatan operator, yang telah berpengalaman dan mengikuti sejumlah pelatihan kerja dapat disetarakan hingga diploma 1. Sedangkan teknisi atau analis yang memiliki jenjang 6 dapat disetarakan dengan sarjana, dan seorang ahli dengan jenjang 9 dapat disandingkan dengan seorang doktor.

“KKNI disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja,” ucap Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Lydia Freyani Hawadi, pada kegiatan Sosialisasi KKNI dalam Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja, Rabu (14/8).

Pada kegiatan yang diikuti oleh 19 kementerian tersebut, Lydia menguraikan bahwa kualifikasi yang terdiri dari 9 jenjang merupakan tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional. KKNI terdiri atas dua bagian yaitu deskripsi umum dan deskripsi spesifik.

Deskripsi umum mendeskripsikan karakter, kepribadiaan, sikap berkarya, etika, moral yang  berlaku pada setiap jenjang. Sedangkan deskripsi spesifik mendeskripsikan cakupan keilmuan (science), pengetahuan (knowledge), pemahaman (know-how) dan keterampilan (skill) yang dikuasai seseorang bergantung pada jenjangnya.

Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Wartanto mengatakan berdasarkan Keppres Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI, penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI mempertimbangkan bidang dan lama pengalaman kerja, tingkat pendidikan, serta pelatihan kerja yang telah diperoleh. “Capaian pembelajaran dinyatakan dalam bentuk ijazah dan sertifikat kompetensi,” imbuh Wartanto.

Ia juga menegaskan bahwa KKNI merupakan upaya komprehensif untuk mensinkronkan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk itu seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja dan kompetensi yang harus dimiliki. “Proyeksi kebutuhan tenaga kerja harus mengacu pada potensi masing-masing daerah,” ucapnya.

Persiapan penerapan KKNI ini sejalan dengan potensi ekonomi Indonesia di masa mendatang. Dengan pertumbuhan yang relatif stabil pertahun, Indonesia diperkirakan menjadi kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam beberapa kesempatan menyebutkan, di tahun tersebut Indonesia membutuhkan 130 juta tenaga terampil. (Yohan Rubiyantoro/HK)

Ditjen PAUDNI Rangkul Pusat Data dan Statistik Pendidikan untuk Data Akurat

JAKARTA. Data merupakan sumber utama dalam menyusun kebijakan dan rencana strategis DirektoratJenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI). Oleh karena itu, Ditjen PAUDNI akan bekerja sama dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) untuk melakukan pendataan.

“Pendataan yang baik haruslah akurat, detail, dan tidak ada duplikasi sehingga tidak akan berpengaruh negatif dalam pengambilan kebijakan,” kata Direktur Jenderal PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog pada rapat koordinasi pendataan Ditjen PAUDNI dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) di Jakarta, Kamis (1/8).

Dalam koordinasi tersebut, disepakati bahwa Ditjen PAUDNI akan bekerja sama dengan PDSP Kemdikbud untuk melakukan pendataan dalam bidang PAUDNI, termasuk dalam penyusunan instrumen.

“Data ini akan menjadi dasar dalam penyebaran bantuan, sehingga bantuan terdistribusi secara tepat sasaran,” tambah Dirjen PAUDNI.

Selama ini Ditjen PAUDNI sudah melaksanakan pendataan secara online (daring) secara lengkap tentang kelembagaan PAUDNI. Hal ini dinyatakan oleh Sekretaris Ditjen PAUDNI, Dr. Gutama.

Sementara itu Kepala PDSP Yul Yunazwin Nazaruddin menyepakati bahwa pendataan yang dilakukan oleh unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Ditjen PAUDNI merupakan dasar dalam menyusun kebijakan dan rencana strategis Kemdikbud.

“Dengan adanya koordinasi ini, pendataan tidak perlu dilaksanakan berulangkali oleh berbagai pihak. Namun cukup sekali, namun datanya bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak,” kata Yul. (Rais/HK)
Aplikasi sPAUD-DIKMAS

Tingkatkan Daya Saing Peserta Didik Kursus

MEDAN. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) meminta agar lembaga kursus dan pelatihan segera meningkatkan daya saing peserta didik mereka. Sebab, menjelang berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean 2015, akan terjadi kompetisi sumberdaya manusia.

“Saat ini pekerja dari India, Singapura, Thailand, dan negara-negara lain sudah membanjiri Indonesia. Kalau peserta didik lembaga Bapak/Ibu tidak berkualitas, maka akan kalah bersaing,” ucap Direktur Jenderal PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog di hadapan para pengelola kursus dan organisasi mitra PAUDNI di Kantor Balai Pengembangan PAUDNI Regional I Medan, Sabtu (21/7).

Dirjen juga menegaskan agar pengelola kursus lebih kreatif dalam membuka program kursus. Jangan hanya menawarkan program yang konvensional, namun harus berani mengkreasi program sesuai kebutuhan pasar dan potensi daerah masing-masing. “Kalau potensi daerahnya industri tekstil ya buat kursus menjahit, kalau daerah perkantoran, ya buat kursus komputer. Tapi jangan hanya kursus mengetik, buat inovasi program lain,” ujarnya  mencontohkan.

Dirjen juga memaparkan begitu besarnya potensi pasar yang dapat digarap oleh para pengelola kursus. Hal ini ditandai dengan tumbuhnya kelas menengah. Studi Bank Dunia menyebutkan, kelas menengah Indonesia saat ini 56,5 persen dari 247 juta penduduk. Pada 2003 berjumlah 81 juta jiwa, kini menjadi 134 juta jiwa, atau tumbuh 65 persen selama sembilan tahun.

“Ini berarti peluang investasi, peluang kerja. Lembaga kursus harus siap menangkap peluang ini. Cetak peserta didik yang berkualitas, agar cepat diserap dunia kerja dan dunia industri,” kata Dirjen. Ia juga minta agar lembaga kursus tidak tergantung dari dana pemerintah dan melakukan evaluasi atas kinerjanya.

Pada pertemuan tersebut terungkap bahwa terdapat lembaga kursus yang sudah berdiri 18 tahun, namun masih tetap berkinerja C. “Jangan salahkan pemerintah, evaluasi dulu secara internal kenapa terjadi hal seperti itu. Pemerintah sudah memberi banyak bantuan, mungkin lembaga Bapak/Ibu salah kelola” imbuhnya.

Butuh 130 Tenaga Terampil
Sebelumnya, pada Safari Ramadhan ke Kota Tebing Tinggi, Menko Kesra menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan 130 juta tenaga terampil pada tahun 2030. Namun, komposisi penduduk yang bekerja saat ini, masih di dominasi lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
“Oleh sebab itu pendidikan sangat penting. Seluruh lembaga pendidikan harus bersama-sama menyiapkan tenaga terampil ini,” katanya. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia. Dari sisi jumlah penduduk, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar, yakni 247 juta jiwa. “Ini menjadi pasar tenaga kerja yang sangat potensial,” ucapnya. (Yohan Rubiyantoro/HK)

TPA Mekar Asih Dharma Wanita Persatuan Kemdikbud Butuh Peningkatan SDM

JAKARTA. Menyikapi kebutuhan masyarakat akan tempat penitipan anak (TPA), TPA Mekar Asih Yayasan Bakti Idhata yang dikelola oleh Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu memperluas layanan di tempat baru. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) juga perlu untuk ditingkatkan.

Begitu yang disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dr. Erman Syamsuddin dalam acara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-18, tempat penitipan anak (TPA) Mekar Asih di Jakarta, Rabu (26/6).

TPA Mekar Asih memang banyak peminat. Seringkali, orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke TPA ini harus bersedia terdaftar tunggu terlebih dahulu. “Banyak sekali yang mau memasukkan anaknya ke TPA ini, kebanyakan orang di luar Kemdikbud.  Akan tetapi kami lebih mengutamakan anak pegawai Kemdikbud, karena itu alasan TPA ini didirikan,” kata Pelaksana Kegiatan Yayasan untuk Pendidikan Nonformal Ny. Rif’ati Gutama menjelaskan, beberapa waktu lalu.

Biasanya, kuota yang lapang tersedia sesaat setelah pelepasan anak ke jenjang berikutnya, baik ke taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD). Pelepasan anak didik dilakukan bersamaan dengan acara HUT TPA Mekar Asih. Tahun ini, ada delapan anak yang dilepaskan, tapi baru tiga anak yang mengisi tempat yang tersediat. Dengan demikian masih ada kuota untuk lima anak baru di TPA. Anak dari pegawai Kemdikbud akan lebih diprioritaskan.

Untuk memperluas layanan TPA Mekar Asih, Ny Rif’ati mengakui mereka belum bisa melakukan karena ketiadaan tempat. Beberapa tempat yang potensial, masih dalam sebatas wacana.

Sementara itu, perihal kualitas SDM TPA Mekar Asih, diakui Ny. Rif’ati mereka merasa perlu untuk mendapat pelatihan kembali dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI). Terakhir kali mereka mendapatkan pelatihan Ditjen PAUDNI yakni pada lima tahun lalu. Saat ini, untuk meningkatkan kualitas diri, enam orang PTK Mekar Asih harus aktif mencari dan mengikuti pelatihan secara mandiri.

“Pengetahuan kan terus berkembang, keadaan sekarang juga berbeda. Jadi kami butuh pelatihan kembali. Lagi pula TPA ini adalah labsite dari Direktorat Pembinaan PAUD, di mana sering dijadikan tempat observasi mahasiswa PAUD dan dijadikan tempat magang bagi orang yang ingin mendirikan PAUD. Seharusnya kamu bisa mendapat perhatian yang lebih dalam peningkatan kualitas SDM,” ujarnya.

Lebih jauh, Ny Rif’ati berharap PTK di TPA ini bisa pula meraih beasiswa S1 PAUD selain pelatihan. “PTK di sini memang sudah berpendidikan S1, tapi tidak ada S1 PAUD di sini,” ujarnya.

HUT TPA
HUT TPA Mekar Asih secara rutin dirayakan dengan maksud mempererat tali silaturahmi antara peserta didik, orang tua, pengurus, dan pengelola. HUT ke-18 kali ini diselenggarakan di Gedung A, Komplek Kemdikbud, Jakarta. Biasanya, acara ini dilakukan di luar Kompleks Kemdikbud, seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Ancol.

Pada acara tersebut, anak-anak TPA yang berjumlah 30 orang itu menampilan pelbagai kegiatan seni, seperti Tari Dinding Badinding, membaca puisi, Tarian Kicau Burung, dan menyanyi.(Dina Julita/HK)

Ayo Ajak Anak-anak PAUD ke Museum

MEDAN. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog meminta para orang tua dan guru-guru PAUD agar mengajak putra-putri mereka ke museum. Menurutnya, langkah tersebut sangat menyenangkan, dan efektif untuk mengenalkan budaya, sejarah, dan kearifan lokal.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal PAUDNI saat mendampingi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Kebudayaan, Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, Ph.D mengunjungi Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (20/7).  “Anak-anak harus dikenalkan dengan museum, agar ada internalisasi budaya sejak dini,” ucapnya.

Dirjen menuturkan  setiap museum memiliki benda-benda koleksi dan kekhasan masing-masing yang sejatinya dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk anak-anak. Ia mencontohkan, di museum Negeri Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki sekira 6.000 koleksi benda bersejarah, anak-anak PAUD dapat melihat sejarah kain Ulos. “Disini mereka bisa mengenal corak, morif, dan warna,” katanya.

Selain itu, Dirjen juga menilai bahwa museum memiliki peran penting dalam pembangunan karakter anak-anak sejak dini. Sebab, museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat yang memamerkan benda-benda yang terkait sejarah perkembangan kehidupan manusia dan lingkungan, tetapi juga berperan penting dalam mengembangkan nilai budaya untuk memperkuat jati diri bangsa. “Mari kita ajarkan anak-anak kita agar bangga terhadap bangsanya. Kalau anak-anak PAUD sudah punya museum minded, saya yakin karakter mereka lebih kuat,” tegasnya.

Ia mengakui, masyarakat banyak yang enggan mengunjungi museum. Padahal manfaatnya luar biasa besar. Sebagai sarana belajar, anak-anak PAUD dapat dirangsang untuk mengenali objek-objek yang ada dalam museum. Kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai wahana rekreasi yang menyenangkan bagi anak-anak PAUD. “Guru harus kreatif, jangan hanya mengajak anak-anak PAUD ke taman hiburan, atau lokasi-lokasi yang konvensional. Cobalah ajak anak-anak ke museum,” ajak Dirjen. (Yohan Rubiyantoro/HK)

Rabu, 20 Desember 2017

Direktorat Jenderal PAUDNI berikan Anugerah Adicipta Loktara

Dukung peran masyarakat dalam menciptakan karya inovatif yang mendukung pendidikan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) akan memberikan Anugerah Adicipta Lokatara.

“Penghargaan ini sedikit berbeda dengan Anugerah Aksara yang telah kami miliki. Anugerah ini dapat diberikan kepada perseorangan, birokrasi dalam hal ini Gubernur atau Walikota,” katanya pada acara rapat perancangan pemberian Anugerah Adicipta Lokatara di ruang rapat Ditjen PAUDNI lantai 3, Rabu (10/7).

Ella Yulaelawati mengatakan, tujuan umum anugerah ini dilakukan sebagai wujud pengakuan dan penghargaan pemerintah kepada perseorangan, perkumpulan dan atau organisasi atas prakarsa, dedikasi, komitmen, dan karya cipta inovatif yang berkontribusi nyata dalam memecahkan permasalahan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Ella, sejalan dengan tujuan umum itu, pihaknya memiliki tujuan khusus untuk mengapresiasi para penggagas dan praktisi yang telah berkontribusi nyata melalui karya inovatif. Serta sebagai upaya luar biasa dalam bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan orang dewasa, pembelajaran nonformal dan informal maupun pendidikan inklusi.

Selain itu, anugerah ini juga diharapkan dapat meningkatkan citra dan akuntabilitas program pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal dalam rangka peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan pemberdayaan.

“Kami juga ingin agar anugerah ini dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi seluruh elemen bangsa untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Penentuan calon perseorangan, kelompok atau organisasi kemasyarakatan yang layak menjadi nominator penerima penghargaan. ditentukan berdasarkan data dan informasi yang ada. Nominasi juga terdiri dari beberapa kriteria, yaitu motif/gagasan awal, orisinalitas (originality, kreativitas (creavity), kepeloporan, (role model, pioneer), dampak (jangkauan/jumlah orang/sistem yang dibangun), hasil (kegiatan produk), dan kesinambungan (keberlanjutan kegiatan).

Ella menambahkan, kriteria calon penerima sendiri diusulkan oleh perseorangan, kelompok atau organisasi kemasyarakatan. Calon penerima dianggap memiliki hasil karya inovatif yang berlandaskan konsep pendidikan dan pemberdayaan masyarakat berupa konstruk atau gagasan disertai pemanfaatannya.

Sementara Dirjen PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog mengatakan, anugerah yang baru akan diberikan untuk pertama kalinya ini direncanakan akan diberikan kepada Ibu Negara Ani Yudhoyono. ”Pertama kali anugerah rencananya akan kita berikan untuk Ibu Ani, mudah-mudahan penghargaan dapat diberikan pada hari anak nasional mendatang,” katanya.

Menurut Lydia Freyani Hawadi, pemilihan Ibu Ani sebagai nominator penerima penghargaan ini untuk pertama kalinya melihat dari peran serta Ibu Negara dalam organisasi SIKIB dalam memberikan bantuan dalam bidang pendidikan.

“SIKIB banyak membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memajukan dunia pendidikan, salah satunya melalui program rumah pintar,” ujarnya. Saat ini, SIKIB memiliki 410 motor pintar dan 350 mobil pintar.

Rapat tersebut  dihadiri oleh Ketua I Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) Okke Hatta Rajasa, Koordinator Indonesia Pintar SIKIB Layli M. Nuh, Sekretaris SIKIB Rossi R Anton Apriyantono dan Asisten Deputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Ir. Dewi Yuni Muliati.(Teguh Susanto/HK)

Dirjen PAUDNI: Indonesia Harus Bangga

JAKARTA. Indonesia harus bangga memiliki berbagai corak budaya unik. Ini menunjukkan kekayaan budaya Indonesia dengan ciri khas tiap daerah yang menjadi akar kepribadian bangsa, termasuk rias pengantin, yang tidak dimiliki bangsa lain.
 
Hal itu disampaikan Dirjen PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog saat mewakili Wamendikbud bidang Pendidikan Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, MS, pada penutupan Pemecahan Rekor MURI Uji Kompetensi Tata Rias Pengantin Tradisional di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kamis (27.6).

Menurut Dirjen kegiatan yang melibatkan lebih dari 500 orang ini selain untuk mengukur kompetensi para peserta didik, juga diharapkan menjadi media sosialisasi atas kekayaan budaya Indonesia di bidang tata rias pengantin bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, juga bagi bangsa lain di belahan dunia.

Dalam konteks ini, kata Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, satuan pendidikan seperti lembaga kursus dan pelatihan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pelestarian dan pembudayaan tat arias pengantin tradisional kepada masyarakat.

“Agar masyarakat memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan tata rias pengantin yang berkualitas dan sesuai dengan pakemnya, maka perlu dikembangkan standar-standar pembelajarannya,” tambahnya.

Namun demikian, Dirjen menyarankan untuk meningkatkan mutu pembelajaran kursus dan pelatihan di bidang tat arias pengantin tradisional tersebut, dapat dilakukan dengan merujuk standar internasional melalui pendekatan adaptasi atau adopsi pendidikan karakter agar dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dlam pembentukan insan cerdas, terampil, dan berakhlak mulia, agar tidak kehilangan jati diri sebagai suatu bangsa.

Untuk itu diharapkan agar Himpunan Perias Pengantin Indonesia (HARPI) Melati secara terus menerus menggali dan mengembangkan berbagai jenis atau gaya pengantin pada setiap daerah yang nantinya dapat diusulkan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar dikembangkan ke dalam standar-standar pembelajaran.

“Disamping itu diharapkan HARPI Melati mengupayakan untuk mempatenkan hak cipta atas seni tat arias pengantin tradisional tersebut sebagai karya Bangsa Indonesia,” tambah Dirjen PAUDNI.
Selain itu, katanya, lembaga Sertifikasi Kompetensi Tata Rias Pengantin mengupayakan agar uji kompetensi dapat dikelola secara professional dan kredibel, dengan mengutamakan layanan yang prima dan berkualitas serta dapat bersaing di kancah internasional.

Rekor MURI
Sementara itu, Ketua Lembaga Sertifikasi dan Kompetensi (LSK) Suyatmi Harun menjelaskan peserta uji kompetensi tata rias pengantin tradisional diikuti 506 orang yang meliputi 13 gaya pengantin tradisional dari 23 Tempat Uji Kompetensi (TUK) di enam provinsi masing-masing DIK Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Timur Lampung, dan Bali.

Sedangkan tata rias pengantin 13 gaya tersebut adalah tat arias pengantin gaun panjang, sunda putri, sunda siger, Yogya berkerudung, pengantin Betawi, pengantin Padang, Pengantin Banten Lestari, Pengantin Solo Putri, Pengantin Lampung Pepadun, Pengantin Bali Agung, Pengantin Dayak Kenyah, Pengantin Dayak Bahau, dan Pengantin Balikpapan.

Dengan jumlah peserta sebanyak 506, Uji Kompetensi Tata Rias Pengantin Tradisional ini berhasil memecahkan rekor MURI. “Pemecahan rekor MURI tahun ini tujuannya selain mengukur tingkat kompetensi peserta kursus juga mensosialisasikan tata rias pengantin yang merupakan salah satu kekayaan budaya kita sebagai jati diri bangsa Indonesia kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan bangsa lain di dunia,” tambah Suyatmi Harun. (Sugito/HK)

Dirjen Harapkan Lembaga Kursus Membuka Kelas Bagi Orang Tua

SURABAYA. Direktur Jenderal PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog meminta para lembaga kursus dan pelatihan (LKP) membuka kelas bagi lansia. Mereka diharapkan dapat memupuk semangat belajar sepanjang hayat, bukan saja melayani generasi muda, tetapi juga  orang tua yang memiliki semangat mengembangkan diri.

Dirjen menilai, selama ini banyak orang tua tertarik mengikuti kursus dan pelatihan. Namun, tidak tersedianya ruang belajar dan metode khusus bagi para orang tua, membuat mereka merasa minder. sebab harus belajar dengan peserta didik lain, banyak yang usianya jauh lebih muda, dengan level kursus yang sama dengan mereka.

“Dan pendapat itu salah, karena kursus dan pelatihan merupakan wadah pengembangan diri. Bukan saja bagi para anak-anak ataupun remaja. Tetapi juga bagi para orang tua”, ujar Dirjen saat membuka acara Orientasi Teknis Bantuan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan, di Surabaya, (18/6).
Kegiatan yang diselenggarakan hingga tanggal 18 Juni tersebut diikuti oleh lembaga penyelengaran kursus dan pelatihan dari berbagai jenis kursus di Indonesia, dan peserta dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

Selain itu, Dirjen berharap bantuan yang diberikan pemerintah kepada LKP, dapat meningkatkan kualitas lembaga. Sehingga berjalan sesuai dengan relnya dan misi Kemdikbud. Yaitu : Kepastian, keterjangkauan, kesetaran, dan peningkatan mutu pendidik dan kependidikan. (M. Husnul Farizi/HK)

Tegakkan Clean Government dalam Pengadaan Barang dan Jasa

SOLO. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI), Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog memerintahkan agar pengadaan barang dan jasa diselenggarakan secara terbuka, dan tanpa kolusi, korupsi serta nepotisme. Hal tersebut guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan menerapkan tata kelola yang baik (good governance).

“Ciptakan iklim persaingan yang sehat, dan efisiensi belanja negara dalam tiap pelaksanaan lelang,” ucapnya kepada seluruh peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Ditjen PAUDNI, di Solo, (25/6).

Dirjen mengingatkan agar para peserta bersungguh-sungguh mengikuti diklat. Sebab tindak pidana korupsi masih sangat marak dalam pengadaan barang dan jasa. Oleh sebab itu, kita semua harus membentengi diri, dengan cara memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Dirjen juga menyambut baik bahwa pelaksanaan lelang di lingkungan Ditjen PAUDNI diselenggarakan secara elektronik (e-Procurement). Dengan cara tersebut, maka semua aktivitas pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih transparan, efektif, dan efisien. “Jangan hanya lelang saja yang elektronik, kita juga harus mulai e-office, e-arsip, dan pekerjaan lainnya berbasis elektronik,” ujarnya bersemangat.

Kasubdit Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP),  Irawaty mengingatkan agar para peserta memahami Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas  Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. Sebab, bila kita taat aturan maka praktik korupsi dapat dicegah sedini mungkin. “Kalau kita semua mengikuti Perpres dalam proses lelang, pasti aman,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa sekira 70 persen tindak pidana korupsi yang ditangani KPK adalah terkait pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu kita diminta cermat dalam proses lelang. “Banyak pejabat yang ditetapkan tersangka oleh KPK, padahal ia merasa tidak bertanggung jawab. Ini terjadi karena para Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran belum memahami secara benar proses pengadaan barang dan jasa,” urainya. (Yohan Rubiyantoro/HK)

Copyright © Ren Lydia Freyani Hawadi | Guru Besar Universitas Indonesia