Kamis, 19 Juli 2018

Masalah yang Dihadapi Setelah Bercerai

Seorang ibu dapat menjadi single mother akibat perceraian. Proses perceraian biasanya stressful dan bahkan traumatis bagi sebagian orang. Orang tua yang bercerai harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang meliputi kesepian dan isolasi, masalah-masalah keuangan, dan beban kerja yang berlebihan. Dalam buku Psikologi Perkembangan Anak: Mengenal Sifat, Bakat, dan Kemampuan Anak oleh Reni Hawadi Akbar pada tahun 2001, beberapa masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang bercerai, baik pihak wanita maupun pria, seperti di bawah ini:

Masalah ekonomi
Setelah perceraian, suami maupun istri akan mengalami pengurangan pemasukan, karena penghasilan suami kini harus menafkahi dua rumah tangga. Sering, para wanita yang bercerai harus mencari pekerjaan untuk menyokong tunjangan yang mungkin diberikan suami, dan untuk memenuhi biaya hidup anak-anaknya.

Masalah praktis
Walaupun suami hanya membantu beberapa tugas rumah tangga sebelum perceraian, masalah ini pun dapat terjadi, karena kini istri harus bertanggung jawab sendiri terhadap semua pekerjaan rumah tangga.

Masalah psikologis
Baik pihak wanita maupun pria, setelah perceraian mereka cenderung merasakan perasaan-perasaan seperti perasaan tak menentu dan kehilangan identitas. Masalah-masalah ini lebih banyak terjadi pada wanita, yang tadinya mengasosiasikan identitasnya dengan identitas suaminya.

Masalah emosional
Pada banyak wanita, perasaan-perasaan seperti rasa bersalah, rasa malu, kebencian dan dendam, kemarahan, serta kecemasan terhadap masa depan biasanya menjadi sangat dominan dalam diri mereka, bahkan dapat mengubah kepribadiannya.

Masalah sosial
Wanita yang bercerai biasanya merasa ditinggalkan, dan menjadi ”terkunci” dalam dunia bersama anak-anak mereka. Kehidupan sosial mereka hanya terbatas pada aktivitas bersama kerabat dan teman-teman dari jenis kelamin yang sama.

Masalah karena kesepian
Ketika telah terbiasa berada dalam companionship dengan pasangan, wanita (dan pria) yang bercerai akan merasa kesepian ketika mereka kehilangan companionship dari seseorang yang memiliki nilai-nilai dan ketertarikan yang sama.

Masalah karena pembagian hak pengasuhan anak
Ketika hak pengasuhan anak dibagi kepada kedua orang tua setelah bercerai, masing-masing orang tua yang bercerai akan mengalami kesulitan dalam penyesuaian, baik terhadap diri mereka sendiri maupun anak-anak mereka. Masalah terjadi ketika misalnya, anak tidak patuh pada satu orang tua, setelah ia berada bersama orang tua yang lain.

Masalah seksual
Setelah bercerai, kedua belah pihak masing-masing akan merasa kekurangan aktivitas seksual yang biasa dilakukan, kecuali mereka menikah lagi segera setelah bercerai. Wanita yang memiliki anak biasanya akan kesulitan untuk memikirkan alternatif ini, sehingga interval waktu setelah bercerai dan menikah kembali (remarried) cenderung lebih panjang pada wanita daripada pria.

Masalah-masalah perubahan konsep diri
Tanpa memperhatikan pihak mana yang menimbulkan masalah yang mengakibatkan perceraian, kedua belah pihak biasanya akan merasakan rasa kegagalan karena pernikahan mereka tidak berhasil, dan merasakan perasaan benci atau dendam terhadap satu sama lain. Perasaan-perasaan ini, tanpa bisa dihindari, akan mewarnai konsep diri mereka yang mengarah kepada perubahan kepribadian.

Diharapkan dengan mengetahui beberapa masalah di atas, akan membantu mempersiapkan berbagai macam cara menghadapi kehidupan setelah perceraian. Walaupun perceraian akan menimbulkan masalah terutama anak, tetapi juga merupakan jalan bagi mereka yang memang membutuhkan perceraian sebagai solusi atas masalah mereka. Setiap orang berbeda-beda dan kita harus menghargai keputusan setiap orang.

Sumber: http://www.psikologizone.com/masalah-yang-dihadapi-setelah-bercerai/065111063

Pemkot Bekasi Berikan Honor Untuk Tutor PAUD

Bekasi Utara, Kota Bekasi [SAPULIDI News] - Mulai tahun 2013 Pemerintah Kota Bekasi akan memberikan insentif terhadap seluruh tutor dan guru PAUD yang ada di 12 kecamatan se Kota Bekasi.

Hal ini disampaikan oleh, Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi melalui Kepala Bidang PNFI dan PAUD Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ujang Teddy.

"Mulai tahun depan sesuai dengan arahan pak walikota seluruh tutor dan PAUD yang jumlahnya 5.470-an orang akan mendapatkan insentif tambahan dari APBD Kota Bekasi sebesar Rp. 100 ribu per bulan. Insentif ini akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali," kata Ujang Teddy saat memberikan sambutan dalam kegiatan workshop Pelatihan Gerak Motorik Dasar, Senam Irama Ceria 2 yang dilaksanakan oleh HIMPAUDI Kecamatan Bekasi Utara di lapangan Kantor Kecamatan, Sabtu, (17/11).

Insentif ini tahun 2012 dibayarkan akhir desember dan tidak semua guru dan tutor PAUD mendapatkannya. Namun mulai tahun 2013 sesuai dengan program Walikota Bekasi seluruh guru dan tutor PAUD akan mendapatkan insentif tersebut.

Terpisah, Ibu Eti Ketua HIMPAUDI Kecamatan Bekasi Utara berharap insentif ini menjadi motifasi baginya bersama guru PAUD lainnya untuk mencapai target pada program Pendidikan Untuk Semua (PUS) sesuai target Pemerintah hingga 2014.
 
Indonesia Peringkat 64
Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau Education for All yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) berhasil mendongkrak peringkat Indonesia dalam Education For All Global Monitoring Report (EFA-GMR).

Pada tahun 2011 Indonesia menempati rangking 69 dari 127 negara, tahun ini Indonesia berada di posisi 64.

Direktur Jenderal PAUDNI Lydia Freyani Hawadi menuturkan kenaikan peringkat tersebut sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan program PUS.

"Keberhasilan program ini karena didukung oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang telah mengganggarkan dana APBD untuk meningkatkan program PUS di daerah," urai Dirjen PAUDNI beberapa hari yang lalu di Bandung Jawa Barat.

Penilaian yang dilakukan oleh UNESCO setiap tahun tersebut memiliki 4 indikator. Pertama, Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah. Kedua, Angka Bertahan sampai tingkat V SD/MI. Ketiga, Angka Melek Huruf Penduduk Usia Di Atas 15 Tahun. Keempat Indeks Spesifik Gender.

Prestasi PAUD dan Melek Aksara
Prestasi yang diraih ini bukan tanpa sebab. Tengok saja capaian Kemdikbud dalam menurunkan angka buta aksara. Data melek aksara penduduk di atas 15 tahun secara nasional pada akhir 2011 telah mencapai 95,2 persen.

"Diharapkan akhir tahun 2014 dapat mencapai 95,8 persen," ucap Reni Hawadi, sapaan Dirjen PAUDNI. Selain itu masih terdapat sederet capaian lain yang terkait program PUS, yaitu tertampungnya lulusan program kecakapan hidup di dunia kerja, serta meningkatnya jumlah pendidik PAUDNI.

Belum lagi Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun yang telah mencapai 55,91%. "Akhir tahun 2014, APK PAUD dapat mencapai target kesepakatan Dakkar, yaitu 72,9%," ucapnya optimis. (bang imam/dirjen PAUDNI)

Haram Hukumnya Ajarkan Calistung dalam Kurikulum PAUD

Oleh: Yuansyah Satya
Seperti diketahui, PAUD dikhususkan bagi anak-anak usia 3-6 tahun, salah satu materi yang diajarkan adalah memperkenalkan anak didik dengan berbagai pengetahuan dengan metode yang menyenangkan sebagai persiapan untuk masuk ke pendidikan formal yakni sekolah dasar.

Pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini dinilai masih cukup rendah. Ini terlihat dengan masih adanya penerapan ujian calistung bagi lulusan TK untuk menuju Sekolah Dasar (SD), sehingga berakibat pada masih rendahnya angka partisipasi siswa pada pendidikan dini tersebut.

Saat ini diperlukan penekanan agar adanya peningkatan sosialisasi PAUD untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang PAUD. Guru Besar Psikologi UI ini mencontohkan bahwa masyarakat sering melihat adanya dikotomi antara Taman Kanak-Kanak dan PAUD. "Di masa lalu, TK dimaknai sebagai entitas yang bertugas mempersiapkan anak didik untuk memasuki sekolah dasar," ujarDirjen Pendidikan Usia Dini (PAUD), Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof Dr. Lydia Freyani Hawadi.
Hal ini berimplikasi dalam metoda pengajaran yang melakukan “drilling” pembelajaran agar alumnus TK menguasai kemampuan CALISTUNG (baCA, tuLIS, hiTUNG) untuk memasuki sekolah dasar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 17 Tahun 2010 hal itu kini tidak diperkenankan, karena selain membuat anak menjadi terbebani, penerapan ujian calistung juga bisa menghambat peningkatan angka partisipasi PAUD.
“Pembelajaran calistung tidak boleh difokuskan pada penyelenggaran pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK). Anak didik TK boleh diajari calistung, tapi tanpa paksaan dan melalui cara yang menyenangkan,” ujar Reni.
Saat ini TK merupakan bagian dari Pendidikan Usia Dini, yang tetap mempersiapkan anak didik untuk memasuki sekolah dasar dengan metoda yang menyenangkan sehingga setiap anak tidak akan merasa jenuh dan lelah di usia dini, yang kelak dapat berpotensi mengurangi kemampuan mereka di masa datang.
Melalui Pendidikan Anak Usia Dini, anak dapat dididik oleh gurunya dengan metode dan kurikulum yang jelas. Mereka dapat bermain dan menyalurkan energinya melalui berbagai kegiatan fisik, musik, atau keterampilan tangan. Dapat belajar berinteraksi secara interpersonal dan intrapersonal.
Kepada mereka secara bertahap dapat dikenalkan huruf atau membaca, lingkungan hidup, pertanian, dan bahkan industri. Pengenalan itu tidaklah berlebihan, karena dalam penyampaiannya disesuaikan dengan dunia anak, yakni dunia bermain sehingga proses belajarnya menyenangkan.
Dirjen PAUD juga menjelaskan dengan angka pertumbuhan anak sebesar 1,5% per tahun berarti setiap tahunnya sekitar 3,5 juta bayi lahir, berarti kebutuhan akan PAUD sangat signifikan. Oleh karenanya, Reni optimis, 30 ribu desa yang masih belum memiliki PAUD dapat dipenuhi dalam waktu tiga tahun, dengan upaya yang keras dan fokus sehingga pada tahun 2025 akan menghasilkan generasi pemimpin muda yang sehat dan unggul.

http://www.neraca.co.id/article/22721/haram-hukumnya-ajarkan-calistung-dalam-kurikulum-paud

Ditjen PAUDNI Sebar Rata Bantuan

YOGYAKARTA. Pemerataan menjadi perhatian utama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI) dalam memberikan bantuan kepada satuan pendidikan nonformal dan lembaga di bidang PAUDNI.

“Bantuan adalah persoalan yang kompleks. Program ini dapat memperluas layanan akses PAUDNI, tapi tentunya harus diberikan tepat sasaran secara merata,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog saat membuka kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang PAUDNI di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (18/10).

Dengan dijadikannya pemerataan sebagai perhatian utama, maka jumlah bantuan yang diterima lembaga dalam setiap kota/kabupaten akan terdapat kuota. Untuk mewujudkan hal itu, Dirjen PAUDNI yang juga merupakan Guru Besar Universitas Indonesia ini menyatakan pendataan perlu dikuatkan.

“Harus ada data yang mudah diakses untuk melihat berapa jumlah bantuan yang sudah mengalir ke tiap-tiap daerah. Jangan sampai jumlah bantuan di suatu daerah dibandingkan daerah lain tidak seimbang,” kata Reni Akbar Hawadi, panggilan akrab Dirjen PAUDNI

Ditekankan dalam memberikan bantuan Ditjen PAUDNI tidak sekedar menjalankan program, tapi untuk meningkatkan layanan dan akses PAUDNI.
“Bukan hanya untuk menambah daya serap. Oleh karena itu perlu dikaji lembaga mana yang benar-benar  membutuhkan bantuan serta memenuhi persyaratan,” ujar Reni.

Dukungan masyarakat
Meski Pemerintah sudah memiliki anggaran untuk perkembangan PAUDNI, Reni menyatakan dana yang dimiliki Pemerintah tidak cukup untuk menyentuh semua lapisan masyarakat.

Digambarkan Lydia, untuk menyentuh angka partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini (PAUD) sebesar 75 persen pada tahun 2015 memerlukan dana Rp17 Triliun, tapi untuk tahun 2013 Ditjen PAUDNI hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp2,4 Triliun. Sejumlah dana itu pun bukan hanya diperuntukan untuk PAUD, tapi juga untuk pendidikan nonformal dan informal.

Oleh karena itu, bantuan dari pemerintah hanya merupakan stimulus bagi masyarakat. Diharapkankan masyarakat kelak bisa mandiri dalam menjalankan program. “Selama ini, masyarakatlah yang telah menjadi ujung tombak PAUDNI,” ujar Reni menyatakan apresiasinya. (Dina Julita/HK)
Sumber : Kemdikbud

Copyright © Ren Lydia Freyani Hawadi | Guru Besar Universitas Indonesia