Sabtu, 03 November 2018

Bab III Ayo Kursus

Pemecahan Rekor MURI Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUDNI menorehkan prestasi yang membanggakan pada tahun 2013. Bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi dan Kompetensi (LSK), Direktorat menyelenggarakan pemecahan  rekor Muri Uji Kompetensi Tata Rias Pengantin Tradisional. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), 27 Juni 2013.

Ketua LSK Suyatmi Harun menjelaskan, uji kompetensi tata rias pengantin tradisional diikuti 506 orang peserta, meliputi 13 gaya pengantin tradisional. Peserta terdiri dari 23 Tempat Uji Kompetensi (TUK) di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Timur Lampung, dan Bali. Sedangkan tata rias pengantin 13 gaya tersebut adalah tata rias pengantin Gaun Panjang, Sunda Putri, Sunda Siger, Yogya berkerudung, pengantin Betawi, pengantin Padang, Pengantin Banten Lestari, Pengantin Solo Putri, Pengantin Lampung Pepadun, Pengantin Bali Agung, Pengantin Dayak Kenyah, Pengantin Dayak Bahau, dan Pengantin Balikpapan. Dengan jumlah peserta sebanyak 506, Uji Kompetensi Tata Rias Pengantin Tradisional ini berhasil memecahkan rekor MURI. Pemecahan rekor MURI tahun ini tujuannya mengukur tingkat kompetensi peserta kursus, serta mensosialisasikan tata rias pengantin yang merupakan salah satu kekayaan budaya.


Direktur Jenderal PAUDNI menegaskan Indonesia harus bangga memiliki berbagai corak budaya unik. Ini menunjukkan kekayaan budaya Indonesia, yang menjadi akar kepribadian bangsa, termasuk rias pengantin, yang tidak dimiliki bangsa lain.


Direktur Jenderal mengatakan satuan pendidikan seperti lembaga kursus dan pelatihan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pelestarian dan pembudayaan tata arias pengantin tradisional kepada masyarakat. Agar masyarakat memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan tata rias pengantin yang berkualitas dan sesuai dengan pakemnya, maka perlu dikembangkan standar-standar pembelajarannya.


Pada kegiatan tersebut, Direktur Jenderal meminta agar LKP tata rias meningkatkan mutu pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan merujuk standar internasional melalui pendekatan adaptasi atau adopsi pendidikan karakter. Sehingga, pembelajarannya dapat membentuk insan cerdas, terampil, dan berakhlak mulia, agar tidak kehilangan jati diri sebagai suatu bangsa.
Oleh karena itu, Himpunan Perias Pengantin Indonesia (HARPI) Melati
diharapkan terus menerus menggali dan mengembangkan berbagai jenis atau
gaya pengantin di setiap daerah. Selain itu, pemerintah akan mendorong HARPI
Melati untuk mematenkan hak cipta atas seni tata rias pengantin tradisional karya Bangsa Indonesia.


TUK dan LSK Untuk meningkatkan kualitas peserta didik kursus dan pelatihan, Direktorat Jenderal PAUDNI megembangkan program Uji kompetensi. Ini adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu. Uji  kompetensi diselenggarakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK), yang merupakan tempat berlangsungnya Uji Kompetensi. Keberadaan TUK ini ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) setelah dilakukan verifikasi kelayakan sarana dan prasarana. LSK bersifat independen, dan didirikan oleh asosiasi /organisasi profesi yang selama ini menjadi mitra Ditjen PAUDNI, dan  keberadaannya diakui oleh Ditjen PNFI. LSK ini merupakan lembaga independen yang berhak melakukan uji kompetensi


Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUDNI pada tahun 2013 telah mempersiapkan diri menerapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI merupakan penjenjangan kualifikasi, dan kompetensi tenaga kerja yang menyandingkan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan, serta pengalaman kerja. Melalui skema ini, seseorang yang memiliki keterampilan dengan tingkat tertentu dapat disetarakan dengan sarjana (S1), bahkan doktor (S3). Sejumlah kegiatan telah diselenggarakan terkait dengan penerapan KKNI yang secara penuh akan diimplementasikan pada tahun 2015. Selain  enyiapkan sejumlah regulasi dan ketentuan tentang KKNI, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan juga melakukan Sosialisasi KKNI dalam Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta,
Rabu (14/8). Pada kegiatan sosialisasi tersebut, Direktorat mengundang pejabat
dari 19 kementerian terkait dan sejumlah media massa.


KKNI terdiri dari sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu)
sebagai jenjang terendah sampai dengan 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi. Seorang pekerja dengan jabatan operator, yang telah berpengalaman dan mengikuti sejumlah pelatihan kerja dapat disetarakan hingga diploma 1. Sedangkan teknisi atau analis yang memiliki jenjang 6 dapat disetarakan dengan sarjana, dan seorang ahli dengan jenjang 9 dapat disandingkan dengan seorang doktor.


KKNI disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja. KKNI terdiri dari Deskripsi umum yang mendeskripsikan karakter, kepribadiaan, sikap berkarya, etika, moral yang berlaku pada setiap jenjang. Sedangkan deskripsi spesifik mendeskripsikan cakupan keilmuan (science), pengetahuan (knowledge), pemahaman (know-how) dan keterampilan (skill) yang dikuasai seseorang bergantung pada jenjangnya.


Direktur Jenderal PAUDNI pada sambutannya mengatakan selama ini
penghargaan yang sudah tertata rapih dan jelas baru ada pada tenaga kerja lulusan pendidikan formal. Ada sistem jenjang karier dan gaji yang jelas.
Sedang tenaga kerja yang berasal dari pendidikan non formal seperti kursus
dan pelatihan belum mendapatkan penghargaan yang lebih baik. Meski dalam beberapa hal, tenaga kerja yang berasal dari kelompok nonformal ini acapkali jauh lebih baik dan lebih terampil dibanding tenaga kerja dari pendidikan formal. Menurut Dirjen, pemerintah sesungguhnya sudah memberikan acuan
yang jelas terkait penjenjangan dan kualifikasi tenaga kerja pendidikan non formal yakni melalui Keppres Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI. Inti Kepres tersebut adalah aturan penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi dengan  mempertimbangkan bidang dan pengalaman kerja, tingkat pendidikan serta pelatihan kerja yang sudah diikuti.


Dirjen Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas Kemenakertrans Abdul
Wahab Bangkona mengatakan bahwa KKNI merupakan upaya komprehensif
untuk mensinkronkan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk itu
seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja dan kompetensi yang harus dimiliki.


Oleh karena itu ia menyambut baik upaya Direktorat Jenderal PAUDNI yang
mengundang berbagai kementerian terkait untuk membahas tentang KKNI. Sebab hal ini merupakan program nasional yang saling terkait antara kementerian satu dengan lainnya. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Wartanto mengatakan berdasarkan Keppres Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI, penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI mempertimbangkan bidang dan lama pengalaman kerja, tingkat pendidikan, serta pelatihan kerja yang telah diperoleh. Capaian pembelajaran dinyatakan dalam bentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.


KKNI merupakan upaya kompre hensif dari pemerintah untuk mensinkronkan
pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk itu seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja dan
kompetensi yang harus dimiliki. Persiapan penerapan KKNI ini sejalan dengan potensi ekonomi Indonesia di masa mendatang. Dengan pertumbuhan yang relatif stabil pertahun, Indonesia diperkirakan menjadi kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam beberapa kesempatan menyebutkan, di tahun tersebut Indonesia membutuhkan 130 juta tenaga terampil. 


Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)
Peran kursus dan pelatihan dalam memberikan layanan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi masyarakat, merupakan salah satu aspek yang sangat strategis dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang jumlahnya mencapai
kurang lebih 17.805 LKP di Indonesia dan yang sudah divalidasi 10.909 (data
Januari 2013), dengan berbagai jenis keterampilan merupakan kekuatan yang sangat besar dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan dan pengangguran tersebut.


Pengangguran dan kemiskinan di Indonesia masih cukup besar yang memerlukan perhatian pemerintah. Jumlah penganggur terbuka berdasarkan data BPS pada Agustus 2011 sebesar 7,70 juta jiwa atau 6,56% dari jumlah angkatan kerja (15 tahun ke atas), yaitu sebanyak 117,37 juta jiwa.Sementara
itu, jumlah angkatan kerja setengah menganggur sebanyak 13,52 juta jiwa
dan bekerja paruh waktu sebanyak 21,06 juta jiwa.


Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang atau 12,36% dari jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan kenyataan tersebut, perlu segera dilakukan langkah-langkah strategis melalui pengembangan program yang secara langsung dapat mengurangi pengangguran. Penanganan masalah pengangguran akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tindak kriminal.


Program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) adalah salah satu solusi yang tepat
dalam menanggulangi masalah pengangguran sekaligus kemiskinan dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan hal di atas, Direktorat pembinaan Kursus dan Pelatihan pada tahun 2013 telah memprogramkan, melanjutkan, dan memperkuat pelayanan pendidikan kecakapan hidup (life skill) bagi warga masyarakat putus sekolah, menganggur dan kurang mampu (miskin). 


Penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup merupakan upaya nyata untuk mendidik dan melatih warga masyarakat agar menguasai bidang-bidang keterampilan tertentu sesuai dengan kebutuhan, bakat-minat, dan peluang kerja/usaha mandiri yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja baik di sektor formal maupun informal sesuai dengan peluang kerja (job opportunities)
atau usaha mandiri. Misi dari program pendidikan kecakapan hidup adalah; 1) mengentaskan pengangguran dan kemiskinan di perkotaan/ pedesaan, 2) memberdayakan masyarakat perkotaan/pedesaan, 3) mengoptimalkan dayaguna dan hasilguna potensi dan peluang kerja yang ada, serta 4) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan kursus dan pelatihan sehingga memiliki bekal untuk bekerja atau usaha mandiri Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM).


Menurut World Economic Forum, sebuah lembaga nirlaba yang didirikan oleh
1.000 perusahaan papan atas dunia yang berkedudukan di Jenewa,   kewirausahaan merupakan penggerak yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian dan sosial suatu negara. Pertumbuhan yang begitu cepat dari banyak perusahaan tak lepas dari adanya peran kewirausahaan yang dinilai sebagai sumber pertumbuhan inovasi, produktivitas dan peluang kerja
Dalam laporan penelitiannya pada tahun 2011 yang bertajuk “The Global  Entrepreneuralship and Successful Growth Strategies of Early Stage Companies”, menunjukkan bahwa 1% dari total 380.000 perusahaan top dunia di 10 negara memberikan kontribusi sebesar 44% dari total penghasilan mereka kepada negara dan 40% memberikan lapangan kerja. Dan 5% dari perusahaan-perusahaan teratas tersebut memberikan kontribusi 72% dari jumlah total penghasilan mereka dan 67% terhadap penyediaan lapangan kerja.


Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat melalui program  pendidikan kewirausahaan dalam bentuk regulasi dan implementasi di lapangan, diantaranya melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Presiden Republik Indonesia juga telah mencanangkan Gerakan Kewirausahaan Nasional pada 2 Februari 2011.


Melalui program kewirausahaan masyarakat ini diharapkan mampu mengurangi
angka pengangguran yang menurut data BPS bulan Agustus 2011, jumlah penganggur terbuka tercatat sebanyak 7,7 juta orang (6,56%) dari total angkatan kerja sekitar 117,37 juta orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar berada di pedesaan. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan para penganggur tersebut, 3,56% berpendidikan SD ke bawah, 8,37% berpendidikan SLTP
10,66% berpendidikan SMA, 10,43% berpendidikan SMK,7,16% berpendidikan Diploma, dan 8,02% berpendidikan Sarjana.


Berdasarkan lapangan pekerjaan utama yang diidentifikasi, pada umumnya
penduduk yang bekerja lebih mengandalkan bekerja sebagai karyawan atau bekerja sebagai karyawan/buruh tidak tetap. Dari 109,67 juta orang yang bekerja pada Agustus 2011, status pekerjaan utama yang terbanyak sebagai
buruh/karyawan sebesar 37,77 juta orang (34,44 persen Sementara itu, jumlah angka putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan masih cukup tinggi. Data Pusat Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2008/2009 menunjukkan bahwa dari 2,56 juta lulus SMP/MTs sebesar  1,13% tidak melanjutkan, angka putus sekolah SMA/MA sebesar 3,77%, putus SMK
sebesar 3,43%, dan lulus sekolah menengah yang tidak melanjutkan sebesar 45,49%. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka diperlukan suatu langkah terobosan.


Penguatan sumber daya manusia, khususnya dalam peningkatan mutu produk
perlu didorong dan disiapkan kemampuannya. Menurut pendapat Sosiolog David Mc Clelland, suatu negara bisa menjadi makmur bila ada entrepreneur sedikitnya 2 % dari jumlah penduduknya. Singapura sudah 7,2 %, sedangkan
pada 2001 di Indonesia baru 0,18% dari penduduknya yang menggeluti dunia wirausaha. Hal ini juga menunjukkan bagaimana paradigma tentang pendidikan yang ditanamkan oleh penjajah, pendidikan hanya menyiapkan, tenaga-tenaga terampil untuk keperluan birokrasi dan industri. Disinilah, dunia pendidikan dan pemerintah bekerja sama untuk mendorong terwujudnya pendidikan yang berorientasi wirausaha.


Apresiasi LKP Berprestasi Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dalam  meningkatkan kinerja lembaga kursus
dan pelatihan (LKP) adalah melalui lomba. Pada tahun 2013, Direktorat kembali
menggelar Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional. Kegiatan ini sudah menjadi agenda rutin Direktorat Jenderal PAUDNI setiap tahun sejak 2007. Acara ini telah mencetak LKP yang dapat menjadi contoh bagi LKP lain yang belum memiliki kesempatan untuk menjadi juara nasional.


Lomba atau apresiasi ini tidak saja sebagai ajang bagi LKP dalam mengukur
prestasi penyelenggaraan LKP tetapi juga Berdasarkan 8 komponen standar
tersebut diharapkan akan terjaring keunggulan-keunggulan dari setiap LKP
dalam mengembangkan program dan pelayanannya, sehingga LKP yang unggul
akan terpilih menjadi pemenang dan patut memperoleh gelar juara. Apresiasi inipun merupakan ajang seleksi dan media bagi LKP yang sudah berkualifikasi/berprestasi di tingkat nasional dapat berkompetisi di tingkat internasional.


Dengan demikian keberadaan LKP tidak saja diakui di dalam negeri saja,
tetapi diharapkan dapat menunjukkan kualitasnya di manca negara. Penghargaan Pengabdi Kursus Pada tahun 2013, Direktorat Pembinaan
Kursus dan Pelatihan menyematkan penghargaan bagi pemerintah daerah yang memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan, pendanaan dan pembinaan kepada kursus di daerah. Selain itu, Direktorat juga memberikan penghargaan kepada perorangan yang telah mendedikasikan dirinya memajukan kursus dan pelatihan dapat sebagai pembuktian dalam manajemen mutu dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pemakai jasa lembaga.


Tim juri/penilai Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional terdiri dari
kalangan praktisi LKP, akademisi, media massa, konsorsium LKP, dan sejumlah
unsur masyarakat. Dalam menentukan pemenang apresiasi, para juri  menggunakan alat ukur yang mengacu pada komponen standar nasional pendidikan yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian Pemberian penghargaan ini dilatarbelakangi banyaknya lembaga kursus dan pelatihan yang diselenggarakan oleh masyarakat, lembaga, organisasi secara mandiri dalam rangka melayani masyarakat yang ingin memiliki keterampilan.


Peran lembaga penyelenggara kursus sangat membantu pemerintah daerah karena memberikan bekal keterampilan, mengurangi pengangguran sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat melalui berbagai keterampilan usaha di daerah-daerah. Warga masyarakat yang berperan aktif di bidang kursus dan keterampilan, baik; sebagai penyelenggara kursus, pengurus konsorsium, pengurus organisasi profesi kursus dan keterampilan semakin banyak. Hingga tahun 2013, terdapat sebanyak 17.805 lembaga kursus dan pelatihan yang tersebar di seluruh penjuru nusantara.


Program kursus dan pelatihan mencapai 24.204 program layanan, dan setiap
tahun lebih dari 2,1 juta orang terlayani. Ini menandakan bahwa kursus memiliki nilai strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembentukan daya saing bangsa. Oleh sebab itu, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
memberikan penghargaan kepada para pengabdi yang dapat membangkitkan kebanggaan tersendiri di bidang pendidikan, karena tanpa banyak dukungan pendanaan dari pemerintah mereka dapat secara mandiri memajukan kursus dan pelatihan Pameran Kursus dan Pelatihan Bertempat di Mega Mall Center Batam (MMBC), Direktur Jenderal PAUDNI membuka secara resmi kegiatan pameran kursus dan pelatihan tingkat nasional.


Pameran yang menjadi kegiatan rutin tahunan Direktorat Pembinaan Kursus dan
Pelatihan itu diselenggarakan selama 3 hari, dari tanggal 5 hingga 7 Oktober 2013. Pada tahun 2013, tema pameran yang diambil adalah “Kursus Membangun Karakter dan Daya Saing Bangsa.” Selaku penanggung jawab kegiatan, Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Dr. Wartanto menyampaikan bahwa pameran tahun 2013 mengambil tema tersebut karena
sesuai dengan kondisi kota Batam yang telah menjadi kota industri dan perdagangan bebas. Tema dan kondisi kota tersebut sangat relevan jika dikaitkan dengan telah dekatnya pemberlakukan penuh Asean Free Trade Area
(AFTA) pada tahun 2015.


Menurut Wartanto, pemberlakukan AFTA menuntut kompetensi SDM
yang dapat bersaing dan memiliki karakter positif. Dengan mengikuti kursus dan pelatihan, kompetensi dapat diraih dan profesi pun akan mudah didapat. Kursus dan pelatihan telah berkontribusi dalam usaha mengurangi tingkat pengangguran. Sedangkan dalam pengarahan pembukaan, Direktur Jenderal PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog., menyatakan dukungannya atas pelaksanaan pameran. Menurutnya, pameran seperti ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi perkembangan kursus dan pelatihan dan masyarakat secara luas khususnya di kota Batam. Menurut dirjen, ada
4 alasan penting kegiatan pameran seperti ini sangat penting dan strategis, yaitu:
1. Adanya era globalisasi yang telah dimulai dengan China ASEAN Free
Trade Area (CAFTA) pada tahun 2010, India-Asean Free Trade Asean (IAFTA) pada tahun 1011, Asean Economic Community (AEC) pada tahun 2015, dan era globalisasi penuh pada tahun 2020.


2. Masih adanya permasalah dasar Indonesia, yaitu masalah lapangan
kerja, pengangguran di usia produktif, masalah kemiskinan, dan kesenjangan
antar wilayah. 


3. Masih sedikitnya persentase jumlah wirausahawan di  Indonesia, yang hanya sebesar 0,85% dari idealnya minimal 2%.
4. Kontribusi yang signifikan dari kursus dan pelatihan bagi kemajuan
bangsa dan negara. Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal menyerahkan memberikan penghargaan bagi pemenang apresiasi LKP berprestasi tingkat nasional dan bagi para pengabdi kursus. Pameran turut dimeriahkan penampilan “Musik Balada” oleh Asosiasi Pendidik dan Praktisi Seni Pertunjukan Indonesia (Prasasti) pimpinan Ully Hary Rusady Pergantian Direktur Pada pengujung tahun 2013, terjadi sejumlah mutasi di lingkungan Direktorat Jenderal PAUDNI. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memiliki Direktur  yang baru, yaitu Muslikh, SH. Sebelum menjabat sebagai Direktur Pembinaan  Kursus dan Pelatihan, beliau adalah Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kemdikbud. Sedangkan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang sebelumnya, Dr. Wartanto dipercaya menjabat Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI. Serah terima jabatan (sertijab) pejabat esselon II ter-  sebut diselenggarakan pada hari Senin, 4 November 2013. Seremoni tersebut disaksikan oleh Direktur Jenderal PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog dan sejumlah pejabat.


Dr. Wartanto yang menjabat Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan sejak 16 Juli 2008 berpesan kepada pejabat baru agar terus melakukan penataan lembaga. Selain itu, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan. Antara lain, penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. “Program penjaminan mutu lembaga kursus juga perlu ditingkatkan,” ucapnya saat memberikan kesan dan pesan selama menjabat.


Bab II Belajar Sepanjang Hayat

Rumah Pintar Dimana-mana

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus memperluas akses dan layanan untuk masyarakat. Salah satunya melalui Rumah Pintar, sebuah program pemberdayaan masyarakat yang komprehensif. Program ini memadukan ilmu pengetahuan dengan kesejahteraan. Mendidik sekaligus mencipta lapangan pekerjaan.

Rumah Pintar bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bekal keterampilan. Sehingga, masyarakat menjadi terampil dan mampu bekerja atau berwirausaha. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan budaya membaca. Pada tahun 2013, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis. Melalui aturan ini, pemerintah mengakui keberadaan Rumah Pintar sebagai salah satu pendidikan nonformal.

Rumah pintar dapat menyelenggarakan sejumlah layanan kepada masyarakat. Antara lain, layanan pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan keaksaraan, pengembangan minat baca, dan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan sosial, ekonomi, serta budaya. Sepanjang tahun 2013, pemerintah bersama SIKIB membangun Rumah Pintar di berbagai wilayah. sia Bersatu (SIKIB) meresmikan Rumah Pintar di sejumlah lokasi, antara lain:

1. Rumah Pintar Pandawa, NTB
Pada hari Kamis, 24 Januari 2013 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA meresmikan Rumah Pintar Pandawa bersama Rumah Pintar Nur Ilahi yang terletak di Kabupaten Lombok Timur. Pada saat yang bersamaan, juga diresmikan Rumah Pintar Al-Ma’arif yang terletak di Kabupaten Sumbawa Besar. Peresmian tersebut dipusatkan di Rumah Pintar Pandawa, Desa Ungga, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pada peresmian Rumah Pintar tersebut, pemerintah menyerahkan bantuan laptop, satu buah piano, alat permainan edukatif, dan sejumlah paket buku bacaan.

Mendikbud mengharapkan rumah pintar dapat menjadi sentra pendidikan, pemberdayaan  masyarakat, sekaligus untuk membebaskan buta aksara. Rumah pintar dapat dijadikan sebagai bagian dari Program Kuliah Kerja Nyata. Mahasiswa dapat mendampingi pengelola rumah pintar untuk kegiatan operasional agar keberadaan rumah pintar terjaga dan terjamin. Koordinator Indonesia Pintar SIKIB, drg. Laily Mohammad Nuh, menyebutkan rumah pintar adalah ‘rumah pendidikan’ bagi masyarakat. Program ini melayani semua kelompok usia, mulai anak usia dini sampai dengan usia lanjut sebagai proses belajar sepanjang hayat. Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono meresmikan 26 Rumah Pintar sekaligus menyerahkan 3 unit Kapal Pintar, dan 4 buah Motor Pintar pada tanggal 19 Februari 2013. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara simbolis di Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peresmian tersebut dihadiri oleh Kepala
Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio, M.M, Wakil Ketua SIKIB Hj. Herawati Boediono, Ketua I SIKIB Okke Hatta Radjasa, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dan sejumlah pejabat Kemdikbud.

Kapal Pintar merupakan kapal yang didesain sebagai sarana “perpustakaan bergerak”. Kapal ini dilengkapi buku-buku pengetahuan dan alat peraga yang ditujukan untuk masyarakat, terutama yang belum terjangkau layanan pendidikan secara optimal. Kapal-Kapal Pintar tersebut akan menyinggahi pulau-pulau terpencil di wilayah operasi Lantamal IV Tanjung Pinang, Lantamal VI Makasar,
serta Lantamal X Jayapura secara reguler dan terjadwal. Terobosan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dan mengakses informasi yang dibutuhkan secara berkesinambungan. Selain menyerahkan Kapal Pintar kepada TNI Angkatan Laut, SIKIB juga menyerahkan 4 unit Mobil Pintar yang diterima oleh Komandan Korem 012/Teuku Umar Kolonel Inf Daddy Estoe Widodo, Komandan Korem 131/Santiago Brigjen TNI Jhony Lumbang
Tobing, Komandan Lantamal VII Laksma TNI Dedy Yulianto, dan Komandan Lantamal XI Brigjen TNI Marinir Heri Setiadi.

3. Rumah Pintar Se-Jawa Timur
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA meresmikan Rumah Pintar se-Jawa Timur pada tanggal 1 Juli 2013. Peresmian tersebut dipusatkan di yayasan Pondok Pesantren ALAnwar, desa Patereman Kabupaten Bangkalan. rumah pintar tersebut didirikan untuk meningkatkan minat baca pada masyarakat khususnya anak-anak usia sekolah, termasuk ibu-ibu dan
kaum remaja. Mendikbud berharap rumah pintar mampu memfasilitasi kegiatan belajar di luar sekolah, untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak-anak.

4. Rumah Pintar Sail Komodo
Ibu Negara Ani Yudhoyono bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan empat rumah pintar bertepatan dengan puncak acara Sail Komodo 2013. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (14/9). Pembangunan empat rumah pintar menggunakan dana APBN senilai Rp 2,3 miliar. Presiden berharap rumah pintar dapat membantu meningkatkan kreativitas masyarakat menuju Nusa Tenggara Timur menjadi destinasi pariwisata dunia. Konstruksi fisik bangunan dikerjakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat, sedangkan bantuan rintisan rumah pintar berasal dari Direktorat Jenderal PAUDNI. Bantuan tersebut digunakan untuk persiapan, peningkatan manajemen lembaga, penguatan sentra, transpor pengelola, dan pengelolaan kegiatan.

Rumah pintar memiliki lima sentra. Yaitu sentra buku, sentra bermain, sentra panggung, sentra komputer, dan sentra kriya. “Rumah Pintar diharapkan dapat meningkatkan keterampilan anak-anak, remaja, ibu-ibu usia produktif, dan masyarakat di Labuan Bajo,” ucap Direktur Jenderal PAUDNI.

5. Lima Rumah Pintar di Bali
Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono meresmikan lima unit Rumah Pintar di Bali, Senin 25 November 2013. Peresmian dilakukan secara simbolik di Rumah Pintar Munti Gunung, Dusun Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Empat Rumah Pintar lainnya adalah Rumpin Tunas Muda (Kabupaten Bangli), Nurul Hidayah (Jembrana), Widya Kumara (Karangasem), dan Pradnyasari (Tabanan).

Usai melakukan peresmian, Ibu Negara bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau fasilitas di dalam Rumpin Munti Gunung. Rumpin ini memiliki beberapa ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Di Ruang Sentra Bermain terdapat berbagai mainan anak, baik modern maupun tradisional. Rumah Pintar tersebut memiliki Sentra Ketahanan Pangan. Di pekarangan terdapat puluhan pot tanaman buah dan sayuran, seperti nanas, cabai, dan tomat. Sentra ketahanan pangan ini bertujuan untuk mempromosikan kegiatan menanam.

6. Rumah Pintar di Puncak Hari Nusantara
Usai menghadiri Peringatan Hari Nusantara 2013 di Anjungan Pantai Talise Palu, Minggu 15 Desember 2013, Wakil Presiden Prof. Dr. Boediono dan Ibu Herawati Boediono bersama rombongan mengunjungi Rumah Pintar di Jl. Kedondong, Desa Donggala Kodi Kota Palu. Di Rumah Pintar itu, Ibu Herawati Boediono menandatangani dua prasasti yang menandakan diresmikannya Rumah Pintar Najadi ToPande dan Rumah Pintar Yasmin. Usai meresmikan Rumah Pintar, Ibu Herawati Boediono bersama Wapres meninjau sentra audio video, sentra buku, sentra kriya, dan sentra komputer. Di sentra-sentra itu, Ibu Herawati Boediono bersama Wapres menyapa anak-anak yang sedang belajar. Sebelum meninggalkan Rumah Pintar, Wapres dan Ibu Herawati Boediono menyaksikan ketrampilan
ibu-ibu rumah tangga menenun tenun ikat di Rumah Tenun dan melihat buku-buku yang ada di mobil pintar perpustakaan keliling.

Adicipta Lokatara Utama
Pada tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganugerahkan Adicipta Lokatara Utama kepada Ibu Negara Ani Yudhoyono. Penghargaan tersebut disematkan atas gagasan Ibu Negara mendirikan Rumah Pintar. Penghargaan Adi Cipta Lokatara Utama merupakan penghargaan tertinggi atas prakarsa, inovasi, dan daya cipta luar biasa yang berdampak nasional dan internasional.

Penghargaan kepada Ibu Ani itu diserahkan langsung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam peringatan Hari Anak Nasional 2013 di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (23/7) Ibu Ani mendapat penghargaan tersebut karena telah berperan dalam mengembangkan rumah pintar di seluruh Indonesia melalui Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB). Di rumah pintar ini, berbagai sarana dan prasarana pembelajaran terintegrasi dalam satu tempat. Ada berbagai sentra belajar dalam rumah pintar, yaitu sentra buku, sentra audio visual, sentra kriya, sentra komputer,dan sentra bermain.

Sejak 2010, rumah pintar diakui sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis yang diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26 ayat 4. Rumah pintar pun te mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak, ASEAN, bahkan Timor Leste akan mengadaptasi konsep tersebut di negaranya. Sampai saat ini sudah ada 339 Rumah Pintar yang tersebar diseluruh provinsi. SIKIB menargetkan seluruh kota/kabupaten di Indonesia memiliki rumah pintar. Setidaknya, tahun 2014, akan ada 500 rumah pintar yang telah didirikan. Rumah Pintar merupakan bagian program Indonesia Pintar yang diprakarsai SIKIB. Perkumpulan yang dipimpin Ibu Ani ini berdiri pada tanggal 28 Desember 2004, beberapa hari setelah bencana tsunami aceh berlangsung. SIKIB bertujuan untuk membantu mempercepat implementasi target Tujuan

Pembangunan Milenium atau MDGs di sejumlah bidang, seperti pendidikan, kesehatan, kreativitas, pemberdayaan perempuan, kepedulian sosial, dan lingkungan. Pada bidang pendidikan, SIKIB membentuk program Indonesia Pintar. Program ini kemudian melahirkan rumah pintar sebagai tempat belajar masyarakat, mulai usia dini hingga lanjut usia. Tidak cukup hanya di situ, SIKIB juga mencetuskan pula kapal pintar, mobil pintar, dan motor pintar untuk menjangkau wilayah yang sulit terjangkau. Hingga awal 2013, SIKIB sudah memprakarsai 150 unit Mobil Pintar, 409 unit Motor Pintar, dan 6 unit Kapal Pintar.

Menjalin Kemitraan dengan Perusahaan
Penyelenggaraan program pendidikan masyarakat seyogyanya tidak dianggap semata-mata hanya tugas pemerintah saja. Meskipun pemerintah memang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan bagi seluruh warga negara. Namun, pendanaan pendidikan memerlukan peran serta dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal PAUDNI berupaya untuk mengembangkan kemitraan dengan berbagai perusahaan swasta, BUMN, maupun berbagai organisasi sosial masyarakat. Selama tahun 2013, terdapat sejumlah perusahaan yang turut aktif membantu program pendidikan masyarakat, antara lain:

1. Program CSR Pendidikan Nonformal
Direktur Jenderal PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog., di dampingi Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ella Yulaelawati, M.A., Ph,D., dan Vice President PT. Indominco Mandiri, Drs. Muh. Nasution, MM., meresmikan PKBM Mitra Malahing di Bontang, Jumat (14/6). PKBM tersebut merupakan lembaga binaan PT. Indominco Mandiri. Sebelum meresmikan PKBM Mitra Malahing, Dirjen memberikan motivasi kepada seluruh peserta PKBM agar terus belajar hingga akhir hayat, dan usia bukanlah menjadi batasan. Vice President PT. Indominco Mandiri, HM. Nasution, mengatakan perusahaannya mencoba mensinergikan program CSR dengan program pemerintah. Ia melihat masih banyak warga yang buta aksara di sekeliling perusahaannya. Oleh karena itu mereka tergerak untuk melakukan CSR dalam hal penuntasan tuna aksara.Melalui kerja sama dengan PKBM, masyarakat tidak hanya dilatih untuk belajar, tetapi juga membuat produk lokal, misalnya kerajinan tangan, pengelolaan makanan khas, yang semuanya dari potensi lokal. Program CSR ini pun akan terus berkelanjutan, dan bagi masyarakat yang sudah mendapatkan paket C akan dilatih agar bisa bekerja di perusahaan.

Bahkan, para peserta PKBM sudah ada yang mengikuti pelatihan operator dan bekerja di area operasional PT. Indominco Mandiri.. Dalam sambutannya, Dirjen memberikan apresiasi tinggi kepada PT. Indominco Mandiri. Ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan swasta dalam memberikan layanan prima di bidang pendidikan untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif.

2. Kemitraan dengan BRI
Bank BRI turut membantu Pengembangan program PAUDNI. Bank tersebut memberikan bantuan untuk program Indonesia Pintar. Antara lain memberikan satu unit kapal pintar bersama dengan Bank BNI dan Bank Mandiri. Selain itu, Bank BRI bersama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menggelar program AKRAB. AKRAB merupakan akronim dari Aksara Agar Berdaya, salah satu program unggulan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI. Program tersebut merupakan penguatan pendidikan keaksaraan integrase dengan ekonomi kerakyatan di Provinsi Jawa Tengah. 

Kegiatan AKRAB bersama BRI merupakan laku Corporate Social Responsibility (CSR), yakni BRI Peduli Pendidikan. Bertempat di Sekretariat Boarding School “MebangunDesa” di Jalan Raya Baturaden Barat Desa Ketenger Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, BRI Peduli Pendidikan secara simbolik menyerahkan bantuan kepada tiga desa, yakni Desa Argopenidan, Desa Karang Dhuwur, dan Desa Karang Kemiri Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap. Bantuan senilai Rp 100 juta untuk masing-masing desa diberikan secara simbolik. Melalui bantuan tersebut, desa penerima bantuan dapat memanfaatkannya untuk memberdayakan masyarakatnya melalui berbagai program keaksaraan, seperti keaksaraan wirausaha, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), atau berbagai program keaksaraan lainnya. Selain itu, BRI Peduli Pendidikan juga menyerahkan sebanyak 40 rekening bank BRI kepada peserta didik di desa penerima bantuan

Melek Aksara dengan BatungBingar
Batung Bingar (baca, tulis, hitung, bicara, dengar) merupakan metode pembelajaran sebagai upaya mengentaskan ketunaaksaraan dalam waktu 48 jam (15 hari). Metode Batung Bingar ini dimulai dengan orientasi tutor, yaitu membekali tutor kemampuan dalam proses pembelajaran keaksaraan Batung Bingar, melaksanakan kurikulum, menerapkan bahan ajar, dan menilai hasil pembelajaran keaksaraan Batung Bingar.

Orientasi tutor dilaksanakan minimal 1 hari. Melalui orientasi ini, tutor mengasah keterampilan melaksanakan metode-metode pembelajaran keaksaraan dalam model pembelajaran Batung Bingar. Bersama tim pengembang model, tutor mempraktekkan perangkat model (kurikulum, bahan ajar, alat penilaian) dalam pembelajaran, tidak sekedar memahami konsepnya.

Perangkat model dibagikan kepada seluruh peserta orientasi. Peserta orientasi adalah tutor keaksaraan yang memiliki pengalaman menjadi tutor minimal 1 tahun, diutamakan yang berijazah Sarjana, dan memiliki komitmen tinggi terhadap pembelajaran keaksaraan. Pada akhir kegiatan orientasi, tim pengembang harus memastikan bahwa peserta orientasi telah menguasai keterampilan pembelajaran batung bingar melalui uji kompetensi. Batung Bingar merupakan model yang dikembangkan oleh Balai Pengembangan PAUDNI Regional II Surabaya.

Model ini berupaya memecahkan masalah krusial dalam pelaksanaan pendidikan keaksaraan, yakni lemahnya kemampuan penyimpanan memori/daya ingat warga belajar atas materi yang didapat. Oleh karena itu, model Batung Bingar memperpendek proses dengan mendekatkan waktu pembelajaran. Hal ini ternyata efektif dalam rangka memperpanjang masa tangkapan atas materi yang diterima warga belajar. Sehingga, memudahkan proses belajar yang lebih efektif.

Memadukan berbagai metode perolehan bahasa, meminimalisir jeda waktu pembelajaran, Hal penting lain dalam proses pembelajaran adalah jadwal pembelajaran. Selama ini pertemuan tutor dengan warga belajar sebanyak 2-3 kali per minggu. Jeda waktu antarpertemuan, menurut warga belajar, membuat mereka lupa kembali dengan materi ajar sebelumnya. Tidak heran, program keaksaraan selama 6 bulan, hanya bisa menuntaskan 50% sasaran buta aksara. Oleh sebab itu, model Batung Bingar mampu menjadi terobosan. Setelah orientasi, para tutor melaksanakan proses  pembelajaran keaksaraan Batung Bingar. Jumlah warga belajar tiap kelompok adalah 10 orang, sebagaimana hasil seleksi calon warga belajar.

Proses pembelajaran dilaksanakan selama 48 jam secara intensif (tiap hari dan terus menerus) dengan menggunakan bahan ajar yang mengacu pada SKKD (Standar Kompetensi Keaksaraan Dasar). Model pembelajaran ini memiliki 4 (empat) bahan ajar, yaitu Bahan Ajar Batung Bingar seri 1: Berbicara dan Mendengar, Bahan Ajar Batung Bingar seri 2: Membaca, Bahan Ajar Batung Bingar seri 3: Menulis, danBahan Ajar Batung Bingar seri 4: Berhitung dan Pemantapan Batung Bingar. Hasil pembelajaran ini diharapkan warga belajar memiliki kompetensi mem-baca, me-nulis, berhitung, ber-bicara, dan men-dengar (batung binger

Program Penuntasan Keaksaraan di Papua
Direktorat Jenderal PAUDNI membuat program percepatan peningkatan keaksaraan di Papua dan Papua Barat karena persentase tuna aksara di kedua provinsi tersebut mencapai 34% atau sekitar 650 ribu jiwa penduduk. “Berdasarkan penelitian, suatu Negara atau suatu wilayah yang keaksaraanya lebih dari 30% itu rawan konflik,” kata Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ella Yulaelawati Ph.D. Saat ini ada enam kabupaten di Papua dan Papua Barat yang akan disasar penuntasan keaksaraannya yaitu Kabupaten Paniai, Yakuhimo, Jayawijaya, Puncak, Tolikara dan Jayapura. Untuk menuntaskan tuna aksara di Provinsi Papua diperlukan gerakan nasional dan sinergi lintas sektor. Namun, upaya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan tuna aksara di Papua tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pemerintah tanpa kerja sama kemitraan dan ketersediaan lembaga masyarakat yang memadai.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Papua, sebanyak 91 persen penduduk yang tuna aksara tersebut terkonsentrasi di 15 kabupaten, yaitu Puncak, Nduga, Intan Jaya, Memberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Yalimo, Tolikara, Deiyai, Puncak Jaya, Yahukimo, Asmat, Jayawijaya, Paniai, dan Dogiyai. Bahkan dua kabupaten diantaranya di atas 85%, yaitu Kabupaten Puncak 86,47% dan Kabupaten Nduga 85,59%. Upaya percepatan penuntasan tuna aksara di kabupaten-kabupaten tersebut, membutuhkan komitmen pemerintah pusat dan daerah bersama pemangku kepentingan lainnya melalui sinergi program pemberdayaan masyarakat.

Salah satu upaya Direktorat Jenderal PAUDNI pada tahun 2013 dalam menuntaskan tuna aksara di Papua dan Papua Barat adalah menyelenggarakan layanan keaksaraan dasar. Secara keseluruhan, sasaran keaksaraan pada tahun 2013 berjumlah 332.340 orang termasuk di dalamnya sasaran layanan khusus 58.000 orang dan 33 kabupaten terpadat niraksara 64.500 orang.

Dari jumlah tersebut sebanyak 42.750 orang sasaran dialokasikan untuk Papua dan Papua Barat. Untuk mempercepat penuntasan niraksara di kedua provinsi tersebut Kemdikbud bersinergi dengan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B).

Tuan Rumah Forum Keaksaraan Internasional
UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) memilih Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan Forum Kebijakan Internasional Pendidikan Keaksaraan dan Kecakapan Hidup Orang Dewasa. Indonesia dinilai sebagai negara yang berhasil menjadi role model penuntasan tuna aksara. Forum yang diikuti 60 peserta dari Indonesia, dan 50 peserta dari 19 negara di kawasan Asia dan Afrika tersebut berlangsung 20-22 Agustus 2013 di Jakarta.

Kegiatan yang diikuti oleh kalangan pendidik, organisasi masyarakat, mitra swasta, dan pengelola PKBM itu diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Forum tersebut merupakan kerja sama antara UNSECO Bangkok dan Jakarta, UIL, Pemerintah Indonesia, dan the Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE). Kegiatan itu menghadirkan pembicara dari Australia dan Jepang sebagai negara maju yang berhasil memberikan layanan pendidikan dan kecakapan hidup bagi remaja. Adapun beberapa negara yang turut serta antara lain Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Timor Leste, Vietnam, Bangladesh, India, Nepal, Ethiopia, dan Sudan Selatan. Forum ini merupakan kelanjutan dari dua forum regional serupa, yang sebelumnya dilaksanakan di Bamako tahun 2010 dan Kairo tahun 2011. Forum ini bertujuan meningkatkan kesempatan belajar bagi remaja rentan, serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Melalui forum ini, Indonesia saling berbagi kebijakan dan praktik terbaik cara
meningkatkan keaksaraan dan kecakapan hidup remaja melalui aktivitas PKBM. Pada kesempatan tersebut juga diluncurkan Second Global Report on Adult Learning and Education (GRALE II), yang merupakan laporan dunia tentang kondisi dan tantangan pendidikan orang dewasa Forum Kebijakan Internasional tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud)
Bidang Pendidikan Prof. Dr. Musliar Kasim, dan dihadiri oleh Direktur UNESCO Regional Science Bureau for Asia and the Pacific and UNESCO Representative to Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, the Philippines and Timor Leste, dan sejumlah pejabat Kemdikbud

Peringatan Hari AksaraInternasional ke-48
Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal PAUDNI menggelar puncak peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-48. Puncak peringatan HAI dipusatkan di Plasa Insan Berprestasi Gedung A, Kemdikbud, Senayan Jakarta. Tema yang diangkat pada peringatan HAI ke-48 tahun ini adalah “Keaksaraan Abad 21 Membangun Karakter dan Keunggulan Bangsa”, dengan subtema “Melalui Peringatan Hari Aksara Internasional ke- 48, Kita Tingkatkan Keberaksaraan Masyarakat Abad 21 untuk Membangun Karakter Keunggulan Bangsa.”

Dengan tema tersebut diharapkan dapat mengingatkan kembali dan memberi inspirasi tentang kesungguhan usaha untuk meningkatkan kualitas upaya penyelenggaraan pendidikan keaksaraan. Pendidikan keasksaraan adalah pondasi gerakan pemberdayaan masyarakat dan bukan sekedar pengentasan ketunaaksaraan semata. Dalam peringatan HAI tahun ini, digelar juga Festival Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Festival ini digelar di halaman Kemdikbud Senayan Jakarta, dari tanggal 10 hingga 12 Oktober 2013. Sejumlah taman bacaan masyarakat dari berbagai penjuru tanah air memeriahkan festival yang terbuka untuk umum tersebut. Indonesia telah menunjukkan capaian signifikan dalam hal keaksaraan orang dewasa dengan menurunnya angka niraksara dewasa secara konsisten dan pesat. Atas pencapaian ini UNESCO memberikan penghargaan King Sejong Literacy Prize pada tahun 2012 kepada pemerintah Indonesia.

Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-48, diawali dengan peresmian 12 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan 5 Rumah Pintar (Rumpin) yang ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh. Sejak tanggal 8 September 2013 telah dilaksanakan serangkaian acara peringatan HAI ke 48, kegiatan-kegiatan ini antara lain lomba dan pemberian penghargaan peserta didik keaksaraan, lomba publikasi bagi wartawan, penghargaan keaksaraan bagi pimpinan daerah, penilaian PKBM berprestasi, dan penilaian taman bacaan kreatif dan rekreatif.

82 Subgugus Tugas Trafficking
Direktorat Jenderal PAUDNI pada tahun 2013 telah menginisiasi atau mendorong pembangunan 82 Subgugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Unit kerja tersebut tersebar di 82kabupaten/kota yang rentan terhadap perdagangan orang. TPPO merupakan kejahatan yang terorganisasi dengan jaringan lintas Negara. Kejahatan ini merupakan bisnis illegal dengan beragam cara perekrutan tenaga kerja disertai iming iming upah yang menggiurkan.

Biasanya korbannya adalah anak perempuan. Para korban ini terpaksa harus pergi mencari pekerjaan sampai ke luar negeri atau ke luar daerah, karena tuntutan keluarga atau orangtua. Perdagangan orang merupakan salah satu persoalan kemanusiaan Kejahatan ini juga merupakan satu pelanggaran  terhadap hak asasi manusia (HAM) yang paling berat dengan menjadikan manusia layaknya sebuah komoditas barang. Modus ini dilakukan secara rapi dan terorganisasi, sehingga para korban awalnya tidak menyadari bahwa dirinya sedang masuk pada lingkaran perdagangan orang. Sindikat perdagangan manusia melihat adanya kelemahan dan kekurangtahuan masyarakat/wanita Indonesia yang akan bekerja di luar daerah maupun negeri. Kalau hal ini dibiarkan, dapat diperkirakanbahwa korban Tindak pidana perdagangan akan semakin meningkat, khususnya dari Indonesia.

Korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak juga rentan menjadi korban eksploitasi seks dan pengguna obat terlarang/NAPZA. Sekarang saatnya pemerintah dan masyarakat Indonesia harus bekerja sama memerangi masalah masalah ini serta menccegah sedini mungkin melalui pendidikan. Oleh karena itu Presiden menunjuk Kemdikbud sebagai kementerian yang mengetuai Subgugus Tugas TPPO. Kemdikbud merupakan kementerian yang ditunjuk Presiden sebagai Ketua Subgugus Tugas TPPO. Faktor utama penyebab tindak perdagangan orang adalah kemiskinan. Karena kesulitan hidup, mereka tergiur untuk bekerja di luar negeri. Akhirnya terjebak dalam kasus perdagangan orang. Selain itu, faktor rendahnya pendidikan dan hubungan keluarga yang tidak harmonis turut menambah deretan kasus tindak perdagangan orang.

Untuk mencegah perdagangan orang, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat telah menjalankan sejumlah program. Antara lain memberikan bekal keterampilan dan kecakapan hidup kepada masyarakat di wilayah yang rentan. Program ini diharapkan dapat menekan angka kemiskinan. Sehingga masyarakat tidak terjebak tindak perdagangan orang. Selain itu, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat juga aktif mengajak masyarakat untuk menjadi pegiat pencegahan perdagangan orang (trafficking). Pada tanggal 13 November, telah diselenggarakan Sosialisasi Pencegahan perdagangan orang. Kegiatan tersebut dihadiri sekira 80 orang dari berbagai organisasi masyarakat.

Selaku Ketua Subgugus Tugas TPPO, Kemdikbud bertugas melakukan pemetaan kasus, pengembangan model pencegahan, mendidik masyarakat tentang ketahanan keluarga, serta menfasilitasi partisipasi anak dalam pencegahan TPPO. Sejumlah layanan telah dilakukan Kemdikbud untuk mencegah TPPO. Antara lain, menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup yang berorientasi pemberdayaan perempuan dan keluarga.

Program pencegahan perdagangan orang juga diintegrasikan dengan program pendidikan kecakapan keorangtuaan. Ruang lingkup program ini antara lain pendidikan karakter dalam keluarga, pencegahan risiko kematian ibu melahirkan dan bayi, termasuk pendidikan untuk pengelolaan ekonomi keluarga. Sejak tahun 2011 layanan ini telah menjangkau 113 kabupaten / kota. Jumlah ini sudah melebihi target capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2012, yaitu
20% dari kabupaten/kota yang ada.

Pelatihan Pendidikan Keorangtuaan
Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal PAUDNI telah menyelenggarakan workshop pendidikan kecakapan keorangtuaan pada tanggal 21 Oktober 2013 hingga 24 Oktober 2013. Kegiatan tersebut di ikuti 90 orang peserta dari sejumlah organisasi masyarakat. Antara lain PKK, Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan beberapa organisasi perempuan dan keagamaan.

Direktur Jenderal PAUDNI meminta agar pemerintah daerah, dan para lembaga mitra Direktorat Jenderal PAUDNI turut menyelenggarakan program pendidikan kecakapan keorangtuaan. Dirjen menuturkan pentingnya kecakapan keorangtuaan (parenting). Sebab keluarga merupakan pilar terkecil dalam masyarakat, dan orangtua adalah pendidik pertama dan utama bagi pembentukan pribadi dan karakter seseorang.

Oleh sebab itu, setiap orangtua diharapkan mampu mendidik anak sejak dalam kandungan, hingga putra-putri mereka mampu hidup mandiri. “Workshop parenting ini kami selenggarakan untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan peserta tentang pendidikan kecakapan keorangtuaan,” ucapnya. Selain itu, pada kegiatan yang diselenggarakan di Bandung tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat juga menyosialisasikan sejumlah panduan parenting, berupa brosur, leaflet, dan poster hasil kerja sama dengan UNESCO Jakarta. Pada pelatihan tersebut, panitia juga membekali para peserta dengan pelatihan mengajar (micro teaching). Sebanyak  100 orang ibu rumah tangga dan kader posyandu dari Bandung dan Sumedang berlatih mengajar pendidikan keorangtuaan.

Mereka yang dibagi dalam tiga kelas mengajar dengan berbagai metode, dan media pembelajaran yang dibuat sendiri. Ada yang menggunakan powerpoint, gambar, drama, lagu, dan media  pembelajaran lainnya. Julaekha, peserta yang berusia paling lanjut menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat. Wanita 73 tahun asal Gorontalo tersebut berharap pengetahuan yang ia peroleh tentang pendidikan keorangtuaan dapat ditularkan kepada masyarakat di daerahnya. “Banyak ilmu
dan informasi yang saya peroleh untuk bekal melakukan pendampingan terhadap
masyarakat,” ucapnya.

Pada workshop tersebut, panitia memperkaya wawasan peserta dengan sejumlah materi. Antara lain Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Keorangtuaan di Masyarakat oleh Dr.Elih Sudia Permana, Pengajar Universitas Pendidikan Indonesia. Pola Asuh Anak dengan Gizi dan Jajanan Sehat oleh Prof. Sudarto, Guru Besar Universitas Indonesia. Tumbuh Kembang Anak Usia Dini oleh Dr.Uum Suminar, M.Pd, dari Pusat Pengembangan PAUDNI Regional Bandung, dan Pencegahan
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Anak oleh Ninik Srirahayu dari Komisi Nasional Perempuan.

Bab I Menyemai Generasi Emas

Satu Desa Satu PAUD

Program Satu Desa Satu PAUD yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menuai hasil. Hingga akhir tahun 2013, dari total 77.559 desa se Indonesia, sebanyak 53.832 desa sudah terlayani PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

“Tingkat ketuntasan nasional program Satu Desa Satu PAUD telah mencapai 69,4 persen,” sebut Direktur Jenderal PAUDNI Prof. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, di Jakarta (24/3). Berdasarkan Pendataan Daring Direktorat Jenderal PAUDNI Tahun 2013, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi teratas dalam program Satu Desa Satu PAUD. Seluruh desa di provinsi tersebut telah memiliki PAUD, atau tercapai 100 persen. Posisi kedua diikuti oleh Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mencapai 99,6 persen.

Sebanyak 27 provinsi telah memiliki tingkat ketuntasan PAUD di atas 50 persen. Artinya, lebih dari separuh jumlah desa di provinsi tersebut telah memiliki PAUD. Sedangkan provinsi yang tingkat ketuntasannya masih di bawah 50 persen yaitu Maluku Utara, Kalimantan Barat, Maluku, Aceh, Papua, dan Papua Barat.

“Kendala geografis menjadi salah satu kendala penuntasan program PAUD di provinsi-provinsi tersebut,” ucap Direktur Jenderal. Untuk memacu program Satu Desa Satu PAUD di provinsi yang tingkat ketuntasannya masih minim, Direktorat Jenderal PAUDNI memiliki sejumlah strategi. Antara lain, merangkul sejumlah organisasi mitra yang memiliki daya jangkau hingga ke daerah terpencil.

Pada tahun 2013, Ditjen PAUDNI bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan laut untuk membantu membangun PAUD di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Selain itu, Direktorat Jenderal PAUDNI juga memberdayakan rumah ibadah sebagai lokasi pengembangan program PAUD.

“Program PAUD ini tidak bisa dilaksanakan seorang diri oleh pemerintah pusat. Kami butuh peran serta masyarakat, swasta, organisasi agama, termasuk peran media massa,” ucap Direktur Jenderal. Direktur Jenderal PAUDNI juga memaparkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD pun naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004, APK PAUD masih 24,75 persen, namun pada akhir 2013 naik menjadi 68,1 persen. “Tahun 2014, kami menargetkan APK PAUD sebesar 72 persen,” ucapnya.

Dirjen menjelaskan, capaian tersebut tidak hanya hasil kerja keras Kemdikbud, melainkan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, ia memberikan apreasiasi kepada seluruh pihak yang peduli terhadap PAUD. “Ini berkat bantuan dan partisipasi masyarakat,” imbuhnya.

174.367 PAUD se Indonesia
Peningkatan APK PAUD tercermin dari jumlah lembaga PAUD yang terus bertambah setiap tahun. Hingga bulan Desember 2013, jumlah lembaga PAUD mencapai 174.367 lembaga se Indonesia.

Dari jumlah tersebut, Taman Kanak-kanak (TK) menempati posisi teratas, atau sebanyak 74.487 TK, lalu diikuti Kelompok Bermain sebanyak 70.477. Sedangkan Satuan PAUD sejenis mencapai 26.269 lembaga. “Hingga akhir tahun 2013 tercatat ada 3.134 Taman Penitipan Anak,” sebut Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal PAUDNI akan memprioritaskan program PAUD. Sebab di tahun 2045, atau pada 100 tahun usia kemerdekaan, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Pada periode tersebut, Indonesia akan memiliki banyak pemuda pemudi yang penuh potensi. Calon-calon pemimpin di tahun 2045 adalah anak-anak PAUD saat ini. “Oleh karena itu, PAUD adalah investasi yang harus kita pupuk sejak saat ini,” ucap Direktur Jenderal. Berdasarkan survei nasional BPS pada tahun 2010, anak usia 0-9 tahun telah mencapai 45,93 juta jiwa. Pada tahun 2045, anak-anak tersebut akan berusia 35-44 tahun. Oleh karena itu program PAUDISASI sangat penting untuk menyiapkan anak-anak menjadi calon pemimpin di masa mendatang.

Usia dini merupakan masa keemasan (the golden age) seorang anak. Fase tersebut juga menjadi periode yang sangat penting dalam perkembangan fisik dan mental seorang manusia. Tumbuh kembang anak pada usia dini sangat menentukan kualitas kecerdasan, kesehatan, dan kematangan emosional di masa mendatang.


Lomba Pengembangan APE PAUD
Dalam rangka meningkatkan kreatifitas para pengembang Alat Permainan Edukatif (APE), Direktorat Jenderal PAUDNI menyelenggarakan lomba Pengembangan APE PAUD. Kegiatan ini dimulai pada 15 Juli 2013 sampai dengan 24 Oktober 2013, dan diikuti 419 peserta dari seluruh Indonesia. Lomba yang sebagian besar diikuti oleh para pendidik PAUD tersebut bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada para pengembang dan pengrajin. Sehingga mereka dapat menciptakan APE yang kreatif, aman, dan sesuai perkembangan anak-anak.

Kegiatan Penilaian lomba dilaksanakan melalui dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan tanggal 16 hingga 21 September 2013, yang mana dari 495 naskah lomba, dipilih sebanyak 30 nominasi pemenang lomba. Lantas pada tanggal 22 hingga 24 Oktober 2013, dilaksanakan penilaian tahap kedua untuk menetapkan 6 pemenang Lomba Pengembangan APE PAUD Tingkat Nasional Tahun 2013. Pemerintah memberikan total hadiah sebesar Rp 82,5 juta kepada para pemenang Lomba. Pada kegiatan lomba tersebut, yang menempati juara pertama adalah Puji Riswati dari Pekalongan. Pemenang dengan judul karya Loker Divergen tersebut berhak mengantongi uang pembinaan sebesar
Rp 25 juta.

Sedangkan juara kedua diraih oleh Tony Suhendra dari Bandung. Melalui karyanya yang berjudul Injak Jejak, ia berhak membawa pulang hadiah sebesar Rp 20 juta. Sementara Karya APE berjudul Panggung Boneka Jari Tematik berhasil membawa Rohita asal Surabaya meraih juara ketiga. Ia berhak membawa pulang uang sebesar Rp 15 juta. Sedangkan pemenang Harapan I didapat oleh Gun Sugianto dari Padang, dengan karya APE berjudul Permainan Kewirausahaan Anak. 

Sedangkan Harapan II diraih oleh Endang Titik Setianingsih dari Sleman, dengan karya Menara Tancap. Sementara Harapan III didapatkan Ismi Fauzia Ulinuha dari Magelang dengan karya Math For Kids. Masing-masing pemenang harapan I sampai III mendapat hadiah Rp 10 juta, Rp 7,5 juta, dan Rp 5 juta. Selain itu, seluruh pemenang juga mendapatkan piagam penghargaan dan trofi.

Direktur Jenderal PAUDNI berharap lomba ini dapat mendorong masyarakat agar lebih kreatif mengembangkan APE yang berkualitas sesuai Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD, dan memenuhi standar keamanan mainan anak sesuai SNI/ISO 8124 Tahun 2010. “Saya optimis hasil lomba ini mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan bagi anak usia dini di masa mendatang,” ucapnya.

Penganugerahan hadiah bagi pemenang Lomba Pengembangan APE PAUD Tingkat Nasional Tahun 2013 diberikan oleh Dirjen PAUDNI Kemdikbud, Dirjen IKM Kementerian Perindustrian, Deputi Informasi dan Pemasyarakatan Standarisasi BSN.



Hari Anak Nasional
Pada tanggal 23 Juli 2013, Direktorat Jenderal PAUDNI turut merayakan Hari Anak
Nasional (HAN). Tema yang diangkat dalam perayaan HAN tahun ini adalah ‘Indonesia yang Ramah dan Peduli Anak Dimulai dari Pengasuhan dalam Keluarga’. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membuka kegiatan peringatan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan di di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa 23 Juli. Beliau mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional 2013 untuk seluruh anak Indonesia.

“Semoga dengan peringatan ini, anak-anak Indonesia semakin rajin menuntut ilmu, giat berolahraga, kreatif dalam karya seni, dan lebih berbakti kepada kedua orang tua,” pesan Presiden. Tema yang diangkat HAN tahun ini diharapkan bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi semua orang tua, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian pada pemenuhan empat hal pokok bagi anak-anak. Keempat hal pokok tersebut adalah hak perawatan dan pengasuhan, hak kesehatan, hak pendidikan dan rekreasi, dan hak perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kepedulian terhadap anak, kata Presiden, merupakan hal yang teramat penting, karena di tangan anak-anak Indonesia lah terletak masa depan bangsa dan negara “Kalian semua adalah pewaris negeri dan penentu maju mundurnya Negara dan bangsa kita di masa yang akan datang,” kata Presiden kepada anak-anak yang hadir dalam acara tersebut.

Tidak hanya menghadiri Puncak Peringatan HAN, dalam kesempatan ini, sebagai wujud kedekatan Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono terhadap anak Indonesia, keduanya juga berbuka puasa bersama anak-anak yang hadir memeriahkan acara. Di samping itu, beliau juga menyempatkan diri untuk menghadiri pameran HAN, yang mana salah satu peserta pameran adalah Direktorat Jenderal PAUDNI. Terdapat sebuah kado istimewa yang diberikan Presiden Republik Indonesia
Susilo untuk anak-anak Indonesia di Hari Anak Nasional 2013. Yakni lagu Bangga Jadi Anak Indonesia yang diciptakan Presiden dan diperdengarkan kali pertama pada acara puncak peringatan HAN 2013. Lagu Bangga Jadi Anak Indonesia ini dinyanyikan seorang penyanyi cilik bernama Lana Nitibaskara dengan iringan musik orkestra Purwacaraka. Lagu ini menambah deretan jumlah lagu anak-anak ciptaan Presiden. Sebelumnya, beliau menggarap dua buah lagu yang berjudul
‘Liburan Sekolah’ dan ‘Budi Temanku’. Dalam acara itu, Presiden bersama sejumlah menteri juga disuguhi pertunjukan anak-anak seperti lagu “Bersyukur” oleh Rafi Ramadhan Sudirman, atraksi Polda Cilik binaan Polda Metro Jaya dan lagu Anak Istimewa dinyanyikan oleh Anak Berkebutuhan Khusus yaitu Indan Sunandar dan Louis Bertrand.

 

Copyright © Ren Lydia Freyani Hawadi | Guru Besar Universitas Indonesia