Senin, 19 November 2018

Bab V Memacu Layanan Sekretariat

Rakor Nasional PAUDNI Direktorat Jenderal PAUDNI membuka lembaran tahun 2013 dengan menggelar evaluasi capaian tahun 2012 dan rencana kerja tahun 2013. Seluruh unit bekerja ligat
menyiapkan program-program untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
Puncaknya, pada tanggal 6-8 Mei 2013, Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Acara ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan
program 2012 dan menyosialisasikan kebijakan tahun 2013.


Para peserta berasal dari dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, serta unit pelaksana teknis Ditjen (UPT) Direktorat Jenderal PAUDNI di delapan regional. Pada acara
pembukaan tanggal 6 Mei 2013, Direktur Jenderal PAUDNI menegaskan seluruh orang harus bekerja lebih keras agar mencapai target kinerja. Masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan, antara lain membebaskan masyarakat Indonesia dari tuna aksara, meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga kursus, menuntaskan program Satu Desa Satu PAUD, dan menyusun
beragam norma standar prosedur kriteria (NSPK) bidang PAUDNI.


Pada pertemuan yang dihadiri ra-Jakarta Utara, Tanah Abang, Senen, dan Berlan di Jakarta Pusat, Kecamatan Grogol Petamburan dan Rawa Buaya di Jakarta Barat, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.
Aksi solidaritas tersebut merupakan hasil kerja sama Ditjen PAUDNI, UNICEF, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi), Ikatan Guru Taman Kanak-kanak
Indonesia (IGTKI), Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia
(GOPTKI), dan sejumlah organisasi mitra lainnya.


Ditjen PAUDNI juga memberikan satu boks alat permainan edukasi (APE) di setiap posko, buku mewarnai, buku gambar, kertas lipat, pensil warna, puzzle, boneka jari, dan beragam alat tulis
serta alat permainan lainnya. Serangkaian bantuan ini diharapkan dapat membantu anak-anak untuk bermain sambil belajar di tenda darurat. Anak-anak korban banjir di sembilan titik tersebut terlihat riang gembira mengikuti kegiatan yang didampingi oleh para guru. Mereka merasa terhibur dengan
berbagai permainan yang digelar, seperti menggambar, bermain bongkar pasang balok, membaca cerita, mendengarkan dongeng dan lain-lain.


Selain itu, seluruh guru PAUD yang menjadi relawan juga menyisipkan pesan moral kepada anak-anak agar tetap tabah dalam menghadapi bencana banjir. Para relawan juga memotivasi anak-anak usia dini agar tetap bermain dan belajar. Direktorat Jenderal PAUDNI ingin mengembalikan
keceriaan anak-anak, jangan sampai bencana banjir menimbulkan trauma dan menghambat tumbuh kembang intelektualitas mereka.


Berdasarkan data yang dihimpun Himpaudi, terdapat 470 lembaga PAUD yang terkena bencana banjir di DKI Jakarta 2013. Wilayah Jakarta Timur sebanyak 224, di Jakarta Pusat sebanyak 87,
di Jakarta Barat sebanyak 119, di Jakarta Selatan sebanyak 14, dan di Jakarta Utara sebanyak 26 lembaga PAUD. Selain memberikan bantuan alat permainan edukasi dan alat tulis, Ditjen
PAUDNI juga menyalurkan bantuan biskuit, susu kemasan, handuk, pakaian, popok, pasta gigi, sabun mandi, dan berbagai kebutuhan lain untuk anak-anak korban banjir Bencana Gempa Aceh Pada hari Selasa, 2 Juli tahun 2013 sekira pukul 14.40 WIB, Aceh diguncang gempa bumi. Dengan kedalaman mencapai 10 km, gempa berkekuatan 6,2 SR tersebut dirasakan cukup kuat oleh sebagian besar
masyarakat pesisir Aceh, khususnya di Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh Tengah. Utusan peserta tersebut , Direktur Jenderal menyoroti sejumlah provinsi yang masih memiliki angka partisipasi kasar (APK) PAUD di bawah rerata nasional. “Daerah dengan APK PAUD yang masih rendah
harus berbenah diri. Jika tidak, ini sama saja menelantarkan dan menyia-nyiakan anak kita sendiri,” pesannya. Selain itu, Direktur Jenderal juga meminta agar pemerintah daerah meningkatkan kepedulian terhadap pengembangan program pendidikan nonformal dan informal (PNFI). Sebab, masih ada masyarakat yang belum memiliki kesempatan mengenyam pendidikan formal karena himpitan ekonomi, kendala geografis, atau rintangan lain.


Tanggap Bencana Aceh dan Jakarta Di awal tahun 2013, bencana banjir menerjang wilayah DKI Jakarta. Ditjen PAUDNI segera merespon kejadian tersebut mendirikan posko PAUD darurat di sembilan titik di wilayah DKI Jakarta. Di lokasi tersebut, para guru PAUD mengajak anak-anak usia dini untuk bermain sambil belajar di tenda darurat. Upaya ini berhasil menghibur anak-anak, terutama mereka yang PAUD nya terkena dampak banjir.


Sembilan lokasi tersebut adalah Kecamatan Jatinegara dan Pulogadung di Jakarta Timur, kecamatan Penjaringan Akibat gempa tersebut, 40 orang
meninggal dunia, sedangkan luka berat ada 160 orang lebih. Dari segi infrastruktur, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melansir, ada sekitar 16.000 rumah yang rusak karena gempa. Sebagai aksi peduli terhadap korban gempa di Aceh, Direktorat Jenderal PAUDNI menyalurkan sejumlah bantuan. Terdapat 12 set bantuan alat permainan edukasi (APE), makanan, susu, dan obat-obatan yang disalurkan ke Posko Kab. Bener Meriah dan
Posko di Kab. Aceh Tengah.


Bantuan tersebut diserahkan oleh tim perwakilan Ditjen PAUDNI yang beranggotakan delapan orang, Sabtu (6/7). Selain memberikan bantuan, tim juga mendata lembaga PAUD yang rusak. Menurut data yang dihimpun, terdapat 134 lembaga PAUD rusak di Kab. Aceh Tengah, dan 14 lembaga PAUD rusak di Kabupaten Bener Meriah. Bencana gempa tersebut menimbulkan
trauma bagi sejumlah anak. Oleh karena itu, telah diselenggarakan trauma
healing (prakarsa menghilangkan trauma) bagi anak-anak korban gempa di tiga titik pengungsian, yakni di dua titik di Aceh Tengah dan satu titik di Bener Meriah Pameran Program PAUDNI Sebagai salah satu upaya memperkenalkan
program kepada khalayak luas, Direktorat Jenderal PAUDNI berperan serta
aktif dalam sejumlah pameran dan even nasional. Sepanjang tahun 2013, Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI mengikuti pameran di berbagai daerah.
Sejumlah produk publikasi turut disajikan dan dibagikan kepada masyarakat.
Antara lain buku-buku, Lembaran Profil Direktorat Jenderal PAUDNI, majalah
Warta PAUDNI, stiker, pembatas buku, kalender 2014. Pada setiap pameran
yang diikuti, stan Direktorat Jenderal PAUDNI selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat.


Mereka sangat antusias untuk mengetahui program PAUDNI dan menanyakan
informasi tentang program maupun bantuan yang dapat mereka akses.
Berikut ini sejumlah pameran berskala nasional yang diikuti oleh Sekretariat
Direktorat Jenderal PAUDNI: 


Bazar Buku
Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI ikut berpartisipasi dalam
Pameran dan Bazar Buku Murah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Acara yang merupakan rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2013 itu berlangsung pada 27-29 Juni 2013. Pada kegiatan itu, bersama unit
utama lain di Kemdikbud, seluruh satuan kerja di Ditjen PAUDNI menampilkan
berbagai informasi tentang kebijakan dan program. Mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), kursus, pendidikan masyarakat, hingga kebijakan mengenai
pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI.


Selain itu, unit pelaksana teknis (UPT) dari delapan regional di lingkungan
Ditjen PAUDNI juga hadir menyajikan informasi mengenai model pembelajaran PAUDNI yang telah diuji dan dikembangkan. Semua kegiatan itu bertempat di Plaza Insan Berprestasi dan halaman kompleks Kemdikbud, Jakarta.


Sebagai bentuk apresiasi, Direktur Jenderal PAUDNI, Prof. Dr. Lydia
Freyani Hawadi, Psikolog menghadiri pameran tersebut.Tidak hanya
menyambangi stan pameran Ditjen PAUDNI, Dirjen juga membeli beberapa
buah tangan sebagai tanda dukungan terhadap hasil karya anak bangsa.


Sejumlah penerbit buku terkemuka turut berpartisipasi dengan menjual buku-buku dan alat tulis dengan harga murah. Selain itu, ada berbagai kegiatan seminar dan workshop yang sangat menarik. Sebut saja, seminar kelas kreatif digital, seminar Budaya Betawi oleh Abah Alwi Sahab, lokakarya penulisan
novel oleh Gola Gong, lokakarya kerajinan tangan, animasi, dan masih
banyak lagi.


Hari Aksara Internasional Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI turut memeriahkan pameran yang digelar pada puncak perayaan Hari Aksara Internasional tahun 2013. Pada kegiatan yang diselenggarakan di Gedung A Kemdikbud Jakarta tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI menggelar
pameran foto. Tidak seperti stan lainnya, dinding stan Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI dipenuhi oleh foto-foto yang bertemakan program PAUDNI.
Karya-karya foto tersebut merupakan nominator Lomba Foto PAUDNI 2013.
Sekira 20 foto ditampilkan, mulai dari foto anak-anak hingga foto orang dewasa
yang sedang belajar membaca Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal PAUDNI menyempatkan diri mengunjungi stan tersebut, dan membubuhkan stiker yang menandakan dukungan beliau pada sejumlah foto.
Hari Nusantara Pada perayaan Hari Nusantara Tahun 2013, Direktorat Jenderal PAUDNI berpartisipasi dalam pameran yang diselenggarakan di Palu, Sulawesi Tengah. Stan Direktorat Jenderal PAUDNI menjadi satu dari tiga stan yang didirikan oleh Kemdikbud.


Stan tersebut merupakan wujud partisipasi Kemdikbud pada peringatan
Hari Nusantara yang digelar pada tanggal 10-15 Desember 2013. Stan pameran Kemdikbud ini dijadikan referensi informasi pendidikan bagi para pengunjung.
Rusdi, seorang guru SMK di kota Palu menilai stan pameran Direktorat Jenderal PAUDNI sangat informatif. Ia pun menerima banyak buku-buku dan majalah untuk siswa-siswi, dan putri tunggalnya yang berusia 4 tahun. “Saya juga
minta kalender 2014 ya, kebetulan saya belum punya di rumah. Ini sangat
bermanfaat,” katanya senang.


Selain dimeriahkan oleh beragam stan pameran, peringatan Hari Nusantara
juga diwarnai pawai drumband TNI Angkatan Laut, atraksi terjun payung, dan parade kapal. Sejak pagi, kapal-kapal TNI AL merapat ke pantai Talise, Palu, untuk menyapa masyarakat yang berada di pinggir pantai. Acara puncak Hari Nusantara 2013 dibuka oleh Wakil Presiden Boediono, dan berpusat di Anjungan
Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah. Acara ini dihadiri sejumlah menteri, perwakilan dari Kementerian/Lembaga, TNI, Kepolisian, dan sejumlah tamu undangan Menjalin Kemitraan Sepanjang tahun 2013, Direktorat Jenderal PAUDNI menjalin kerja sama dengan sejumlah organisasi dan kementerian/
lembaga dalam rangka pengembangan program PAUDNI. Ini merupakan hal
yang mutlak dilakukan, sebab pemerintah tidak bisa seorang diri. Justru peran serta masyarakat yang mampu mendorong penyebarluasan program PAUDNI. Berikut ini beberapa bentuk kerja sama yang terjalin pada tahun 2013.


Merangkul TNI-Angkatan Laut
Direktorat Jenderal PAUDNI dan Markas Besar TNI-Angkatan Laut bekerja sama
untuk memperluas layanan PAUDNI. TNI-AL akan memfasilitasi masyarakat di daerah pesisir, terpencil, terdepan untuk mendirikan PAUD dan lembaga pendidikan nonformal. Sedangkan Ditjen PAUDNI akan memberikan dukungan
dana dalam bentuk blockgrant. Jalinan kerja sama ini dilatarbelakangi karena masih ada masyarakat di wilayah terpencil dan pesisir yang belum terlayani program PAUDNI. Oleh sebab itu, kerja sama dengan TNI-AL adalah strategi
yang tepat. Karena, mereka memiliki prajurit yang tersebar hingga ke wilayah pesisir.


Pada tahap awal, Direktorat Pembinaan PAUD akan mengalokasikan 10
paket bantuan rintisan PAUD dengan nominal perpaket sebesar Rp 45 juta, dan
pendampingan sebesar Rp 5 juta. Total bantuan yang diberikan sebesar Rp 500
juta. Bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat di wilayah binaan TNI-AL.
Selain kerja sama dalam pengembangan PAUD, TNI-AL juga akan membantu
program perluasan layanan keaksaraan. Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat akan mengalokasikan bantuan untuk menyelenggarakan program
keaksaraan dasar. Tak hanya itu, masyarakat yang dibina oleh TNI-AL juga dapat mengajukan bantuan untuk mendirikan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.


Kerja sama antara Direktorat Jenderal
PAUDNI dan TNI AL diwadahi dalam
sebuah Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan
program PAUDNI di Daerah
Tertinggal, Terdepan, dan Terisolir. Naskah
kerja sama tersebut telah ditandatangani
oleh Direktur Jenderal PAUDNI Prof. Dr.
Lydia Freyani Hawadi, Psikolog dan Kadisdikal
TNI AL Dr. Ir. Supartono, M.M, pada
tanggal 15 Juli 2013 di Jakarta Kerja Sama dengan Pramuka
Pada tanggal 22 November 2013,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menjalin Kesepakatan Bersama dengan
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, tentang
Pendidikan Kepramukaan pada Gugus
Depan Berbasis di Satuan Pendidikan
dan Satuan Karya. Naskah kesepakatan
tersebut ditandatangani oleh Mendikbud
dan Ketua Kwartir Nasional Gerakan
Pramuka.
Direktorat Jenderal PAUDNI turut
membantu dan memfasilitasi penyusunan
naskah kesepakatan kerja sama tersebut.
Direktorat Jenderal PAUDNI akan melatih
dan memberdayakan untuk menjadi
pendidik PAUD, kursus, serta pendidikan
masyarakat.
Terdapat sejumlah program yang
dapat disinergikan dengan Pramuka. Antara
lain, Ditjen PAUDNI memiliki program
pelatihan Kursus Mahir Dasar dan
Kursus Mahir Lanjutan yang bisa diakses
oleh pramuka untuk meningkatkan keterampilan
dan pengalaman anggota Gerakan
Pramuka di bidang PAUDNI.
Kerja sama dengan Kwarnas
Pramuka sangat strategis bagi Direktorat
Jenderal PAUDNI. Sebab, pramuka dapat
membantu mengatasi sejumlah tantangan
di bidang PAUDNI. Antara lain, masih
terdapat penyandang buta aksara, APK
PAUD yang masih perlu ditingkatkan.
Pembentukan Saka Widya Bakti
Saka Widya Bhakti adalah Satuan
Karya gerakan Pramuka yang berada dalam
naungan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Nonformal dan
Informal. Saka Widya Bhakti merupakan
pendidikan nonformal dan informal yang
menjadi sarana untuk melaksanakan kegiatan
nyata dan produktif dalam melaksanakan
bakti kepada masyarakat, bangsa,
dan negara serta mendukung tercapainya
tujuan pendidikan dan pembinaan Gerakan
Pramuka.
Krida adalah satuan kecil yang merupakan
bagian dari satuan karya gerakan
pramuka (Saka) sebagai wadah keterampilan
tertentu, yang merupakan bagian
dari kegiatan Saka. Saka Widya Bhakti
memiliki 3 (tiga) krida, yaitu (1) Krida
AUD, (2) Krida Kursus, (3) Krida Dikmas.
Krida AUD (Anak Usia Dini) adalah
wadah kegiatan dan pendidikan untuk
memberikan bekal pengetahuan, sikap,
dan keterampilan dalam menyiagakan
dan menggalang kelompok sasaran program
pendidikan anak usia dini .
Krida Kursus adalah wadah kegiatan
dan pendidikan untuk memberikan
bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan
dalam teknik mengajar pada pembelajaran
formal maupun nonformal kepada
anggota gerakan pramuka.
Hal tersebut berfungsi sebagai
bekal untuk menjadi sumber belajar/tutor,
nara sumber teknis, motivator, dan penyelenggara
atau pengelola program pendidikan
dan kelompok belajar masyarakat
serta berbagai macam kecakapan hidup,
khususnya dalam bentuk keterampilan
fungsional.
Krida Dikmas (pendidikan masyarakat)
adalah wadah kegiatan dan pendidikan
untuk memberikan bekal pengetahuan,
sikap, dan keterampilan dalam
teknik mengajar membaca, menulis, dan
berhitung (calistung) kepada anggota gerakan
pramuka, sehingga dapat dijadikan
bekal untuk menjadi sumber belajar/tutor
dan penyelenggara/pengelola dalam penyelenggaraan
dan pelestarian program
pendidikan dan kelompok belajar masyarakat.
Saka Widya Bhakti bersifat terbuka
bagi pemuda calon anggota Gerakan
pramuka, Gerakan pramuka Penegak dan
Pandega; baik putera maupun puteri. Saka
Widya Bhakti bersifat pendidikan non
formal yang disesuaikan dengan minat,
bakat, dan perhatian para pemuda calon
anggota Gerakan pramuka dan Gerakan
pramuka Penegak dan Pandega. Dukung Gerbang Kampung
Direktorat Jenderal Ditjen PAUDNI
mendukung program Gerakan Membangun
Kampung (Gerbang Kampung) yang
dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator
Kesejahteraan Rakyat. Program
tersebut merupakan kerja sama berbagai
kementerian/lembaga dalam membangun
sarana pendidikan, dan pembangunan infrastruktur
lainnya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Program Gerbang Kampung Tahun
2013 dibuka oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan
Rakyat, HR. Agung Laksono
di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Kroya
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat (12/7). Pada peluncuran program tersebut,
Menkokesra menyerahkan bantuan dari
sejumlah kementerian/lembaga kepada
masyarakat, termasuk bantuan dari Ditjen
PAUDNI Kemdikbud.
Direktur Jenderal PAUDNI turut
menyempatkan diri menghadiri kegiatan
penyerahan bantuan di sejumlah daerah.
Menurut Direktur Jenderal, Gerbang
Kampung adalah program yang sangat
bermanfaat. Oleh karena itu, Direktorat
Jenderal berkomitmen untuk terus mendukung
program tersebut.
Menkokesra menegaskan bahwa program
Gerbang Kampung sudah dicanangkan
di beberapa daerah di Indonesia. Manfaatnya kesejahteraan
masyarakat. Melalui program tersebut,
pemerintah membantu masyarakat membangun
rumah layak huni, sekolah, sarana pertanian,
dan lain sebagainya.
Mamat Kalimah, Kuwu (Kepala
Desa) Sumber Mulya Kecamatan Kroya berterima
kasih atas bantuan dari pemerintah
bagi masyarakat dan desanya yang sangat
besar. Ia berharap dengan bantuan tersebut,
masyarakat diwilayahnya bisa mandiri dan
sejahtera. Desa Sumberjaya merupakan
desa yang terpilih dari 317 desa/kelurahan
di Kabupaten Indramayu sebagai lokasi
pembukaan program Gerbang Kampung.
Mendukung Program TNMD
Direktorat Jenderal PAUDNI turut
mendukung salah satu program Tentara
Nasional Indonesia (TNI), yakni TNI
Manunggal Membangun Desa (TMMD).
Sepanjang tahun 2013, kegiatan tersebut
digelar dua kali, yakni di bulan Juni dan
Oktober. Direktorat Jenderal PAUDNI turut
menjadi bagian dari tim pengawas dan
evaluasi (tim wasev) TMMD.
Kegiatan TMMD diprioritaskan untuk
daerah tertinggal, terpencil, perbatasan,
pulau-pulau kecil terdepan, perkotaan
yang belum tersentuh oleh pembangunan
dan kumuh, serta daerah lain yang terkena
Para prajurit TNI-AD menyuguhkan drumband pada pembukaan TMMD, di Asahan (11/6). Ditjen PAUDNI memberikan paket Alat Permainan Edukatif untuk sejumlah titik sasaran TMMD. bencana, dalam konteks kepentingan pembangunan. Kegiatan TMMD dilakukan di 61 kota/kabupaten Indonesia.
Tema Program TMMD tahun 2013 adalah “Melalui TNI Manunggal Membangun
Desa Kita Tingkatkan Integritas Guna Mendukung Percepatan Pembangunan
serta Mewujudkan Kedamaian dan Kesejahteraan Masyarakat”. Seperti
kegiatan sebelumnya, TMMD tahun 2013 masih menyasarpembangunan sasaran
fisik dan nonfisik.


Pembangunan fisik ditujukan pada pembangunan berbagai sarana dan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, drainase, rumah ibadah, sekolah, rumah tidak layak huni (RTLH), balai desa, serta sarana masyarakat lainnya. Sementara sasaran nonfisik diarahkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, peningkatan potensi daerah, kesejahteraan dan kemandirian, serta meningkatkan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme.


Direktorat Jenderal PAUDNI memberikan sejumlah bantuan untuk desadesa
yang menjadi lokasi sasaran TMMD, yakni alat permainan edukatif, alat olah
raga dan buku cerita anak-anak. Menjalin Kemitraan dengan Perusahaan
Pada tahun 2013, Sekretariat Ditjen PAUDNI memfasilitasi program Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan / CSR dari beberapa perusahaan swasta. Antara lain,
PT Bank CIMB Niaga, Ancora Foundation, Tanoto Foundation, PT Bumitama Gunajaya Agro, PT Indocement, Nestle, Frisian
Flag, dan sejumlah perusahaan lain.


Ancora Foundation turut membantu pengembangan program pendidikan
anak usia dini (PAUD) di Indonesia. Yayasan yang terafiliasi dengan Ancora
Capital, perusahaan private equity ini te-Lomba Foto dan Desain Perangko
Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI pada tahun 2013 menggelar dan
mengkoordinasikan lomba artikel, foto, dan desain perangko untuk masyarakat. Lomba tersebut berhadiah total Rp 167,5 Juta.


Lomba yang memiliki tema umum: “PAUDNI Memberikan Layanan Pendidikan
Sepanjang Hayat” tersebut terdiri dari empat jenis lomba. Pertama adalah Lomba Foto, kedua Lomba Publikasi Keaksaraan, ketiga lomba artikel tentang PAUD, dan keempat adalah Lomba Desain Perangko. Penyelenggaraan lomba tersebut bertujuan untuk mengenalkan programprogram PAUDNI kepada masyarakat luas. Dengan lomba ini, masyarakat diharapkan tertarik untuk memahami program-program yang ada.


Hingga saat ini, masih banyak masyarakat dan banyak pemangku kepentingan
menganggap bahwa Ditjen lah membantu lebih dari 350 lembaga PAUD. Ancora memberikan bantuan sarana prasarana, dan pelatihan untuk guruguru
PAUD. Ancora Foundation memiliki target mengembangkan 1.000 PAUD yang diberi nama program Sekolah Rakyat Ancora. Program tersebut berupaya memberikan layanan PAUD kepada 20 ribu anak pertahun. Direktur Jenderal PAUDNI menyambut baik kepedulian perusahaan swasta dan BUMN dalam membantu program PAUD di Indonesia. Menurutnya, pengembangan PAUD tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran serta swasta dan masyarakat justru yang lebih penting.


Lukman Moeslich, Manager CSR Tanoto Foundation menilai sebagian besar
perusahaan telah memahami pentingnya pendidikan anak usia dini. Tanoto
Foundation pun telah melaksanakan CSR PAUD di sejumlah provinsi. “Tinggal bagaimana upaya pemerintah melakukan pendekatan secara intensif kepada perusahaan- perusahaan,” ucapnya. Pada tahun lalu, Direktorat Jenderal
PAUDNI telah menyosialisasikan program PAUD kepada sekira 40 perusahaan, di Jakarta. Selain itu, Direktorat PAUD juga telah menginformasikan cara mengakses dana CSR kepada pengurus lembaga PAUD.PAUDNI adalah unit utama di Kemdikbud yang membina PAUD saja. Padahal, Ditjen PAUDNI juga melakukan pembinaan terhadap pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).


Sejumlah program PNFI yang dibina oleh Ditjen PAUDNI adalah program
kursus dan pelatihan, pemberantasan buta aksara, pemberdayaan perempuan,
kewirausahaan, desa vokasi, dan banyak program lainnya. Oleh sebab itu, melalui lomba ini yang diselenggarakan di bulan Agustus ini masyarakat dapat mempelajari programporgram PAUDNI yang ada. Masing-masing kategori lomba memiliki jadwal, kriteria, dan persyaratan yang berbeda sesuai dengan tema yang ada.


Komitmen Pendidikan Untuk Semua Direktorat Jenderal PAUDNI sebagai Sekretariat Forum Koordinasi Nasional Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau Education For All menyelenggarakan beberapa kegiatan di tahun 2013 untuk mendukung program tersebut. Hasil penerapan PUS di Indonesia sudah lebih baik. Hal ini terlihat pada beberapa indikator, seperti indikator pendidikan
dasar universal. Pada tahun 2012, angka partisipasi murni (APM) SD/MI mencapai 95,55 persen dan APM SMP/MTS adalah 77,71 persen.


Keberhasilan yang menyolok terjadi pada pendidikan keaksaraan. Terdapat
penurunan jumlah tuna aksara orang dewasa yaitu sebesar 5,12 persen. Pada tahun 2005 jumlahnya masih mencapai 9,55 persen, namun tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 4,43 persen. Sementara untuk PAUD, tahun
2012 telah mencapai 54,64 persen. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan kategori anak usia dini usia tiga sampai dengan enam tahun. PAUD menjadi salah satu prioritas program PUS pada tahun 2013.


Ketua Forum Koordinasi Nasional PUS, Prof. Agus Sartono menekankan agar
seluruh pemangku kepentingan memperhatikan program PAUD. Investasi untuk program tersebut terus dipacu. Sebab di tahun 2045, atau pada 100 tahun usia kemerdekaan, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Pada periode tersebut, Indonesia akan memiliki banyak pemuda-pemudi yang penuh potensi. “Calon-calom pemimpin di tahun 2045 adalah anak-anak PAUD saat ini,” ucapnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional PUS Tahun 2013 di Solo, Rabu (22/5).


Prof. Agus Sartono yang merupakan Deputi Bidang Pendidikan dan Agama,
Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat mengapresiasi berbagai program yang digelar Direktorat Jenderal PAUDNI dalam memperluas akses layanan PAUD. Namun, upaya peningkatan mutu layanan harus terus ditingkatkan. Unggul di Asia Pasifik Direktur Jenderal PAUDNI mengakui
masih banyak anak-anak usia nol sampai enam tahun yang belum menikmati
layanan PAUD. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran untuk program PAUD. “Jangan bergantung dengan dana dari APBN,” ucapnya di hadapan peserta yang hadir dari berbagai daerah.


Dalam Education for All Global Monitoring Report, Indeks Pembangunan
PUS Indonesia meningkat. Pada tahun 2011, Indonesia berada di peringkat 69
dari 127 negara. Pada tahun 2012, posisi tersebut naik tipis ke posisi 64 dari 120 negara. “Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Pasifik, Indonesia lebihunggul,” ucap Prof. Agus Sartono.


Enam Rakor Koridor Salah satu terobosan yang dilakukan Direktorat
Jenderal PAUDNI dalam menyelaraskan program PAUDNI adalah Koordinasi Pengembangan Kebijakan Program antar 6 Koridor. Koridor tersebut merupakan bagian dari Masterplan Percepatan, Perluasan, dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kegiatan tersebut penting diselenggarakan sebab kenyataan di lapangan, pelaksanaan program-PAUDNI tidak dapat berjalan maksimal, karena masih ditemui beberapa kendala antara lain:
1. Tidak sinkronnya antara Rencana Stragegis (Renstra) daerah dengan
Renstra Kemdikbud, sehingga menyebabkan sulitnya mencapai indikator
kinerja kegiatan (IKK). 


2. Tidak berimbangnya alokasi APBN, APBD Provinsi, dan APBD kabupaten/
kota untuk mendukung pelaksanaan program PAUDNI dalam rangka mencapai target Renstra.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat
daerah, tidak mengatur secara spesifik SKPD yang minimal harus
ada tetapi memberikan keleluasaan bagi kepala daerah untuk melembagakan
dinas daerah untuk melaksanakan tugas teknis di daerahnya masing-masing. Hal ini menyebabkan terjadinya variasi/kesimpangsiuran nomenklatur dan tugas fungsi antara pusat, dinas pendidikan daerah, dan BPKB/SKB.
Oleh karena itu perlu dilakukan Rapat Koordinasi untuk menyelaraskan tugas
dan fungsi antara seluruh pemangku kepentingan, sehingga seluruh program
PAUDNI dapat memberdayakan masyarakat dan membangkitkan potensi ekonomi di seluruh daerah.


Pertemuan Koordinasi Pengembangan Kebijakan Program antar 6 Koridor
menghasilkan sejumlah data yang menarik. Antara lain, nomenklatur organisasi
yang mengatur bidang PAUDNI cukup bervariasi, ada yang masih bernama
bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pendidikan Nonformal dan Informal
(PNFI). Namun tedapat juga beberapa provinsi atau kab/kota yang telah menyesuaikan dengan nomenklatur pusatMengenalkan PAUDNI di Luar Negeri
Selain mengembangkan program di dalam negeri, Direktorat Jenderal
PAUDNI juga berupaya untuk mengenalkan program-program PAUDNI di luar
negeri. Hal ini untuk mengenalkan rasa cinta tanah air dan meningkatkan semangat nasionalisme warga negara Indonesia yang ada di luar negeri.
Salah satu upaya Direktur Jenderal PAUDNI untuk menyosialisasikan
program PAUDNI di luar negeri adalah dengan memberikan pembekalan kepada
para atase pendidikan dan kebudayaan (atdikbud) sebelum ditempatkan di luar
negeri.


Pada tanggal 4 Maret 2013, Dirjen PAUDNI menemui para Atdikbud yang
akan bertugas, yaitu Roni Rahman Nur untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Canberra, Australia; Basyuni (Riyadh, Arab Saudi), Bambang Hari Wibisono (Den Haag, Belanda), dan Fahmi Lukman (Kairo, Mesir). Dirjen berpesan agar para atase meningkatkan rasa nasionalisme peserta didik PAUD di luar negeri. Sebab, dari hasil kunjungan kerja ke sejumlah negara, banyak WNI yang tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bahkan, ada anak-anak yang tidak mampu menjawab pertanyaan siapa Presiden Republik Indonesia


Untuk itu, Dirjen berharap agar para Atdikbud dapat melakukan pembinaan
para guru di Sekolah Indonesia Luar Negeri sehingga peserta didik dapat lebih
mengenal Indonesia. Atdikbud untuk Australia Roni Rahman Nur mengakui pembekalan dari Dirjen PAUDNI memacunya untuk mengembangkan PAUD, khususnya pada peningkatan kualitas guru PAUD yang ada di Sekolah Indonesia Luar Negeri. Pada pembekalan tersebut, Dirjen PAUDNI juga menerangkan perihal program, visi dan misi, tugas tiap satuan kerja, unit pelaksana teknis, program, sasaran dan arah kebijakan Ditjen PAUDNI. Pusat PAUD Asia Tenggara
Dirjen PAUDNI pada beberapa kesempatan kunjungan ke luar negeri juga
mengusulkan agar Indonesia menjadi pusat PAUD di Asia Tenggara. Salah satunya saat berkunjung ke Sekolah Indonesia di Bangkok, Thailand, di sela-sela mengikuti Pertemuan Regional Koordinator Nasional Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Bangkok, Thailand, Rabu (27/2).


Menurut Dirjen, Indonesia merupakan negara yang tepat untuk menjadi
Pusat PAUD, karena negara ini berpenduduk keempat terbesar di dunia. Kita
punya banyak sumber daya manusia dan memiliki banyak pula anak usia dini yang membutuhkan layanan pendidikan.
Pusat PAUD di Indonesia akan bermanfaat sebagai pusat penelitian dan
pengembangan PAUD, sekaligus meningkatkan mutu pendidik PAUD. Namun, tidak hanya Indonesia yang berminat untuk menjadi Pusat PAUD tersebut, tapi juga Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Oleh karena itulah, untuk mewujudkan
hal itu Ditjen PAUDNI membutuhkan dukungan dari kementerian/lembaga
yang terkait dengan PAUD, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian
Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
dan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana NasionalPenyusunan Laporan Keuangan
yang Akuntabel
Kabinet bersatu II telah berkomitmen
bahwa pada tahun 2012 Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) harus
mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP). Hal ini telah direspon dalam
Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dengan sasaran strategis mewujudkan
laporan keuangan Kemendikbud
mendapat Opini WTP mulai tahun 2012.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
mendapatkan Opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK
atas pemeriksaan laporan keungan Tahun
2012, diharapkan pada tahun 2013
Laporan Keuangan Kemendikbud mendapatkan
opini WTP sesuai dengan target
renstra. Beberapa indikator BPK-RI dalam
memberikan Opini atas laporan Kementerian/
Lembaga antara lain:
1. Kesesuaian penyusunan laporan keuangan
dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP);
2. Keandalan Sistem Pengendalian Internal
(SPI) yang dilaksanakan Kementerian/
Lembaga;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan;
4. Kecukupan pengungkapan terhadap
laporan keuangan itu sendiri yang
diruangkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).
Penyusunan laporan keuangan
Ditjen PAUDNI selaku Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Eselon
Satu (UAPPA-E1), merupakan langkah
dan kebijakan Direktur Jenderal PAUDNI
untuk memenuhi amanah undang-undang
yang dituangkan dalam peraturan
pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan,
bahwa penyusunan laporan
keuangan harus dilakukan secara berjenjang.
Laporan Keuangan UAPPA-E1
Ditjen PAUDNI disusun dengan menggabungkan
laporan keuangan 46 satuan
kerja, terdiri dari 5 satker Kantor Pusat
(KP), 8 satker Kantor Daerah (KD) dan 33
satker Kantor Dekonsentrasi (DK).
Penyusunan laporan keuangan
yang dilakukan saat ini adalah laporan keuangan
Ditjen PAUDNI Tahun 2013 yang
disampaikan secera berjenjang kepada
Kementerin Pendidikan dan Kebudayaan
selaku Unit Akuntansi Pengguan Anggaran
(UAPA). Melalui penyusunan laporan
yang dilakukan oleh 46 satuan kerja
di bawah Ditjen PAUDNI diharapkan dapat
menghasilkan laporan keuangan UAPPA-
E1 Ditjen PAUDNI yang andal.
Laporan keuangan terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Neraca
dan CaLK. Laporan keuangan UAPPA-E1
Ditjen PAUDNI yang andal adalah laporan
keuangan yang disusun secara berjenjang
dan telah menerapkan Sistem pengendalian
internal yang memadai, patuh terhadap
peraturan perundang-undangan dan
kecukupan pengungkapan setiap aspek
yang terjadi dalam setiap aspek LRA dan
Neraca.
Dengan melakukan penyusunan
laporan keuangan secara bersama ini akan
diperoleh informasi setiap permasalahan
dan kendala yang dihadapi masing-masing
satuan kerja, disamping untuk mengetahui
apakah laporan keuangan masing-
masing satuan kerja telah disusun
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
(SAP).
Dengan demikian laporan keuangan
Ditjen PAUDNI selaku UAPPA-E1
dapat memberikan sumbangan terhadap
laporan keuangan tahun 2013 Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dalam
mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) sesuai target renstraMenghidupkan SKB
di Seluruh Negeri
Sebagian besar masyarakat masih merasa
asing dengan Sanggar Kegiatan Belajar
(SKB). Padahal, lembaga tersebut memiliki
peran yang sangat vital dan strategis
dalam memberikan layanan pendidikan
nonformal. Antara lain berkontribusi
pada penuntasan wajib belajar pendidikan
dasar sembilan tahun melalui program kesetaraan
Paket A (setara SD), dan paket B
(setara SMP) bagi anak-anak putus sekolah,
dan kurang beruntung lainnya.
SKB juga memberikan layanan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar
anak-anak dari kelompok marjinal dapat
mempunyai kesiapan bersekolah. Juga
memberikan pendidikan keaksaraan bagi
orang dewasa, termasuk diintergrasikan
dengan kecakapan berusaha mandiri agar
mereka lebih berdaya dan memperoleh penambahan
penghasilan. SKB juga berperan
memberikan kecakapan hidup kepada
remaja dan pemuda rentan agar mereka
dapat terampil dan bekerja/berwirausaha.
Nasib SKB kini seolah berada di
tubir jurang. Pasca pelaksanaan otonomi
daerah, SKB yang merupakan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan
kabupaten/kota seolah-olah kehilangan
induk. Lembaga tersebut belum
memperoleh alokasi anggaran secara memadai.
Walaupun demikian, sebetulnya
SKB dapat menjadi lembaga pendidikan
yang efektif untuk memberdayakan masyarakat
di daerah. Lembaga tersebut
memiliki sejumlah sarana dan prasarana
yang relatif lebih memadai dibandingkan
satuan pendidikan nonformal lainnya. Sebab,
memiliki pamong belajar yang berstatus
pegawai negeri, bangunan yang lebih
permanen, dan berada langsung di bawah
pembinaan dinas pendidikan kabupaten/
kota.
SKB dapat membantu mencapai
target pendidikan anak usia dini dan pendidikan
orang dewasa secara nonformal,
terutama bagi daerah yang kekurangan
sumber daya manusia pada kelembagaan
pendidikan nonformal yang dibangun
oleh masyarakat. Oleh sebab itu, sangat
diperlukan dukungan anggaran untuk pengembangan
program yang dilaksanakan
SKB, baik dari pemerintah, pemerintah
daerah, swasta, BUMN/D, dan masyarakat.
Layanan yang diberikan SKB, seperti
misalnya pendidikan keaksaraan
dapat membebaskan mayarakat dari jerat
buta aksara. Program kursus dan pelatihan
yang diselenggarakan SKB dapat
mengajari masyarakat untuk mandiri dan
mampu mencari penghasilan yang layak.
Alhasil, masyarakat mampu meningkatkan
kesejahteraan mereka, dan pertumbuhan
ekonomi daerah akan terdongkrak.
Ini tentu akan menjadi nilai plus bagi para
bupati/walikota.
“Saya masih menemui banyak kepala
daerah yang belum mengenal SKB.
Bahkan, mereka tidak tahu kalau di
daerahnya ada SKB. Ironis memang. Padahal
para bupati/walikota dapat memanfaatkan
UPTD tersebut untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat,” urai
Direktur Jenderal PAUDNI Lydia Freyani
Hawadi.
Direktur Jenderal PAUDNI mengapreasiasi
sejumlah kepala SKB yang
mampu menyakinkan kepala daerah
untuk mengembangan SKB. Salah satunya
adalah Kepala SKB Jepara. Lembaga
yang dipimpin oleh Dian Sekarsari
Utami tersebut sangat gigih berjuang
mengenalkan SKB kepada jajaran pemerintah
daerah.
Ia mempublikasikan setiap kegiatan
melalui radio dan media cetak lokal.
Sehingga lama kelamaan SKB Jepara
mendapatkan tempat di hati pemerintah
kabupaten, dan berhasil memperoleh kucuran
dana yang cukup besar. Alhasil SKB
tersebut dipercaya menyelenggarakan
berbagai layanan program pendidikan
nonformal untuk masyarakat, terutama
kecakapan hidup. Bahkan, SKB Jepara
kini menjadi pusat pelatihan kerajinan
ukiran kayu di Indonesia.Pergantian Sekretaris
Pada bulan September tahun 2013, R. Ella
Yulaelawati MA., Ph.D diangkat sebagai
Sekretaris Direktorat Jenderal PAUDNI
berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud
nomor 337/MPK.A4/KP/2013 tertanggal
20 September 2013.
Sebelumnya, beliau menjabat sebagai
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,
Direktorat Jenderal PAUDNI.
Mutasi jabatan tersebut untuk mengisi
kekosongan kursi Sekretaris, setelah Dr.
Gutama -Sekretaris Direktorat Jenderal
PAUDNI sebelumnya- mengakhiri masa
jabatan karena pensiun.
Pada saat serah terima jabatan,
R. Ella Yulaelawati MA., Ph.D menyampaikan
sejumlah pesan Direktur Pembinaan
Pendidikan Masyarakat yang baru,
Dr. Wartanto agar apat menata kelembagaan
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM). “Jumlah PKBM sudah melampaui
target, tetapi distribusinya perlu
dibenahi karena ada penumpukan di beberapa
daerah,” pesannya.
Selain itu, ia juga berharap Dr.
Wartanto dapat meningkatkan mutu Taman
Bacaan Masyarakat (TBM) serta perbedaan
mendasar dengan PKBM. Program pengarusutamaan
gender, peningkatan budaya
baca dan peningkatan kecakapan anak-anak
juga perlu diperhatikan oleh Direktur Pembinaan
Pendidikan Masyarakat yang baru.
Selama menjabat sebagai Direktur
Pembinaan Pendidikan Masyarakat sangat
banyak prestasi yang diraih oleh R.
Ella Yulaelawati MA., Ph.D. Salah satunya,
beliau berhasil membawa Indonesia
memperoleh penghargaan King Sejong
Literacy Prize dari UNESCO pada tahun
2012. Penghargaan tersebut karena Indonesia
dinilai dunia berhasil mencapai target
penuntasan tuna aksara.
Sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal
PAUDNI yang baru, R. Ella Yulaelawati
MA., Ph.D akan berusaha meningkatkan
hal-hal baik yang telah dilakukan sekretaris
sebelumnya. Beliau juga berupaya untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat,
antara lain melalui pembenahan layanan
perizinan di bidang PAUDNI.

Bab IV PTK PAUDNI

PTK PAUDNI Berprestasi
Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan ujung tombak keberhasilan program PAUDNI. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal PAUDNI memberikan penghargaan kepada mereka melalui kegiatan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Tingkat Nasional Tahun 2013.

Kegiatan apresiasi tersebut diselenggarakan di Batam pada tanggal 3-8 Oktober 2013. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang pendidikan Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M.Arch., Ph.D membuka kegiatan di tengah guyuran hujan, di Stadion Tumenggung Abdul Jamal, Batam, Kamis (3/10).

Meskipun hujan deras, namun para peserta tetap bersemangat dan sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Wamen mengatakan, tugas PTK PAUDNI dalam memberikan layanan program PAUDNI sarat dengan beban dan tantangan. Untuk itu, sudah sepatutnya pemerintah lebih meningkatkan kualifikasi dan kompetensi mereka, serta memperhatikan tingkat kesejahteraan mereka.

Kegiatan apresiasi PTK PAUDNI ini merupakan media dalam memotivasi seluruh pelaku PAUDNI sebagai bentuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Direktur Jenderal PAUDNI menjelaskan, penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Nasional dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap PTK PAUDNI yang memiliki prestasi di bidang PAUDNI. Kegiatan ini sekaligus upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pembinaan PTK PAUDNI.

Kegiatan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Nasional diawali dengan rangkaian kegiatan lomba di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan puncaknya pada tingkat nasional. Peserta yang hadir pada puncak acara adalah mereka yang menjadi juara pertama pada lomba tingkat provinsi. Secara keseluruhan jumlah peserta lomba tingkat nasional sebanyak 480 orang dan pendamping sebanyak 32 orang, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 512 orang yang berasal dari 32 provinsi.

Para pemenang menerima hadiah berupa uang tunai, piala, dan piagam penghargaan. Kegiatan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi terdiri dari 17 jenis lomba. Terdapat 15 jenis lomba kategori perorangan, dan 2 jenis lomba kategori kelompok. Ke- 17 jenis lomba tersebut diantaranya lomba karya tulis untuk pengelola PAUD, lomba karya nyata untuk pemilik PAUD, lomba karya nyata untuk pengelola PKBM, lomba karya nyata untuk tutor pendidikan keaksaraan, lomba karya nyata untuk instruktur kursus tata busana, lomba karya nyata untuk instruktur komputer, serta dua jenis perlombaan kelompok, yaitu lomba senam poco-poco dan paduan suara.

Seminar Internasional
Pada tahun 2013, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUDNI menyelenggarakan sebuah seminar internasional. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, yaitu pada 5-7 Oktober 2013 di Hotel Harmoni One, Batam, Kepulauan Riau. Seminar internasional tersebut mengangkat tema “Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD, Nonformal dan Informal”.

Sebanyak 10 negara mengikuti seminar tersebut, yaitu Indonesia, Australia, Laos, Kamboja, Pakistan, Bangladesh, Korea Selatan, Myanmar, Nigeria, Vietnam, serta perwakilan dari UNESCO Indonesia. Peserta seminar terdiri dari perwakilan pemerintah dan aktivis LSM internasional. Dalam seminar tersebut, setiap perwakilan tiap negara mempresentasikan makalahnya mengenai kondisi pendidikan non formal dan informal di negaranya masing-masing. Usai presentasi, seluruh peserta dibagi menjadi tiga kelompok untuk melakukan diskusi. Diskusi kelompok berlangsung di hari kedua, dengan tema yang berbeda-beda. Kelompok pertama membahas tentang pelatihan dan pengembangan PTK non formal dan informal. Kelompok kedua berdiskusi tentang kebutuhan, rekrutmen, dan manajemen PTK non formal dan informal.

Sedangkan tema kelompok ketiga adalah penghargaan dan apresiasi untuk PTK nonformal dan informal. Pada akhirnya, seminar internasional akan memberikan rekomendasi untuk kemajuan PTK PAUD, non formal dan informal di Indonesia serta negara lain. Salah satu peserta seminar dari Bangladesh, Md. Rafiquzzaman mengatakan, seminar seperti ini penting untuk dilakukan karena sesama pegiat dan pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan non formal dapat berbagi pengalaman dan saling memberikan masukan terhadap masalah yang dihadapi.

Pembinaan PTK PAUDNI, Direktorat Jenderal PAUDNI berhasil melampaui target. Dari sasaran sebanyak 7.200 orang, hingga Desember 2013 tercatat 9.989 PTK PAUD yang mengikuti diklat tersebut dari seluruh provinsi di Indonesia. Direktorat memberikan bantuan 90 paket, masing-masing sebesar 90 juta. Diklat berjenjang dapat diselenggarakan dengan minimal jumlah peserta sebanyak 80
orang. Pada tahun 2013, antusiasme PTK

Diklat Berjenjang
Dari sekian banyak program yang digulirkan Direktorat Jenderal PAUDNI untuk mendongkrak mutu PTK PAUD, salah satu yang termasuk program strategis adalah pendidikan dan pelatihan (diklat) berjenjang. Program ini merupakan bagian pembinaan karier melalui program peningkatan kompetensi. Sepanjang tahun 2013, program diklat berjenjang yang digelar Direktor PAUD yang mengikuti diklat berjenjang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari pelaksanaan diklat berjenjang yang mencapai lebih dari 300 peserta dalam satu kelas. Tuntutan kompetensi pendidik PAUD telah diamanatkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 yang telah diperbarui dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 28 (1) menegaskan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya Pasal 29
(1 butir a) menyatakan bahwa pendidikan PAUD memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1). Direktur Pembinaan PTK PAUDNI, Dr Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Psi, menjelaskan, pelaksanaan diklat berjenjang turut didukung oleh pemerintah daerah, CSR, maupun swadaya masyarakat. Sejumlah daerah sudah cukup berhasil melakukan diklat berjenjang, misalnya Provinsi Jawa Timur, dalam tiga tahun ini sudah berhasil mendiklat sebanyak 6.772 orang. Provinsi Jawa Barat sebanyak

Penyaluran Sertifikasi dan Tunjangan
Tahun ini, tunjangan dan insentif untuk pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) PAUDNI naik menjadi Rp 812,49 miliar dari yang sebelumnya Rp 702,256 miliar pada tahun 2012. Meski angka tersebut terlihat cukup besar, namun sebenarnya masih banyak para PTK yang belum terpenuhi kesejahteraannya. Oleh sebab itu, Direktur Jenderal PAUDNI menegaskan bahwa tunjangan dan kesejahteraan seharusnya tak 100 persen dibebankan pada pemerintah pusat. Sayangya, saat ini belum semua daerah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait penyaluran tunjangan, Dirjen meminta Direktorat Pembinaan PTK PAUDNI dapat memberikan layanan yang terbaik. Mulai tahun 2013, penyaluran tak lagi menggunakan tunjangan mekanisme dekonsentrasi, melainkan terpusat.

Ini sesuai dengan keputusan rapat kerja komisi DPR RI dengan Mendikbud tanggal 14 Desember 2012. Oleh karena itulah, dalam rangka menyukseskan penyaluran tunjangan dan insentif tersebut, Direktorat Jenderal PAUDNI membentuk tim khusus di masing-masing kabupaten/kota dan provinsi. Tim tersebut beranggotakan dua orang dari dinas pendidikan kota/kabupaten, dan tiga orang dari dinas pendidikan provinsi. Terkait hal tersebut, pada bulan Mei 2013, Direktorat Jenderal PAUDNI menggelar Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Program PTK PAUDNI Tingkat Nasional di Makassar. Persoalan data sasaran menjadi hal yang utama dibahas dalam kegiatan tersebut.

Dengan pertemuan ini, diharapkan masalah anggaran tunjangan dan insentif dapat segera terselesaikan. Terlebih lagi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk memberikan kesejahteraan bagi guru dan menyalurkan tunjangan tepat waktu.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak bosan-bosan mengingatkan terkait tunjangan guru. Bahkan tidak terhitung jumlahnya, Mendikbud menggelar rapat untuk mengecek langsung kesiapan masing-masing Direktorat PTK dalam penyaluran tunjangan guru.

Tunjangan Pamong Belajar
Di pengujung tahun 2013, terdapat kabar menggembirakan bagi para pamong belajar dan penilik. Setelah melalui penantian panjang, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik tertanggal 12 November 2013.

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, pamong belajar pertama berhak mendapatkan tunjangan fungsional Rp. 500.000 setiap bulan, pamong belajar muda Rp. 750.000 dan pamong belajar madya sebesar Rp. 1.000.000. Sedangkan besaran tunjangan fungsional penilik pertama sebesar Rp. 520.000; penilik muda Rp. 850.000; penilik madya Rp. 1.100.000 dan penilik utama Rp. 1.300.000.
Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 menyebutkan bahwa tunjangan fungsional bagi pamong belajar dan penilik diberikan sejak Peraturan Presi den diundangkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan dan atau Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya
masing-masing.

Direktur Jenderal PAUDNI menegaskan pemberian tunjangan tersebut harus diiringi oleh peningkatan kinerja para pamong belajar dan penilik. Para pamong harus membantu penuntasan target program PAUDNI yang tertera dalam Renstra 2010 – 2014. Tunjangan diharapkan mampu meningkatkan inovasi dan kreativitas para pamong dalam mengembangkan model pembelajaran dan layanan. Model pembelajaran yang sudah dikembangkan pamong belajar harus dapat dipakai, jangan hanya disimpan. Hasil kajian tersebut juga harus dapat disosialisakan ke SKB sebagai lembaga percontohan program PAUDNI dan lembaga-lembaga PAUDNI.

Sabtu, 03 November 2018

Bab III Ayo Kursus

Pemecahan Rekor MURI Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUDNI menorehkan prestasi yang membanggakan pada tahun 2013. Bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi dan Kompetensi (LSK), Direktorat menyelenggarakan pemecahan  rekor Muri Uji Kompetensi Tata Rias Pengantin Tradisional. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), 27 Juni 2013.

Ketua LSK Suyatmi Harun menjelaskan, uji kompetensi tata rias pengantin tradisional diikuti 506 orang peserta, meliputi 13 gaya pengantin tradisional. Peserta terdiri dari 23 Tempat Uji Kompetensi (TUK) di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Timur Lampung, dan Bali. Sedangkan tata rias pengantin 13 gaya tersebut adalah tata rias pengantin Gaun Panjang, Sunda Putri, Sunda Siger, Yogya berkerudung, pengantin Betawi, pengantin Padang, Pengantin Banten Lestari, Pengantin Solo Putri, Pengantin Lampung Pepadun, Pengantin Bali Agung, Pengantin Dayak Kenyah, Pengantin Dayak Bahau, dan Pengantin Balikpapan. Dengan jumlah peserta sebanyak 506, Uji Kompetensi Tata Rias Pengantin Tradisional ini berhasil memecahkan rekor MURI. Pemecahan rekor MURI tahun ini tujuannya mengukur tingkat kompetensi peserta kursus, serta mensosialisasikan tata rias pengantin yang merupakan salah satu kekayaan budaya.


Direktur Jenderal PAUDNI menegaskan Indonesia harus bangga memiliki berbagai corak budaya unik. Ini menunjukkan kekayaan budaya Indonesia, yang menjadi akar kepribadian bangsa, termasuk rias pengantin, yang tidak dimiliki bangsa lain.


Direktur Jenderal mengatakan satuan pendidikan seperti lembaga kursus dan pelatihan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pelestarian dan pembudayaan tata arias pengantin tradisional kepada masyarakat. Agar masyarakat memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan tata rias pengantin yang berkualitas dan sesuai dengan pakemnya, maka perlu dikembangkan standar-standar pembelajarannya.


Pada kegiatan tersebut, Direktur Jenderal meminta agar LKP tata rias meningkatkan mutu pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan merujuk standar internasional melalui pendekatan adaptasi atau adopsi pendidikan karakter. Sehingga, pembelajarannya dapat membentuk insan cerdas, terampil, dan berakhlak mulia, agar tidak kehilangan jati diri sebagai suatu bangsa.
Oleh karena itu, Himpunan Perias Pengantin Indonesia (HARPI) Melati
diharapkan terus menerus menggali dan mengembangkan berbagai jenis atau
gaya pengantin di setiap daerah. Selain itu, pemerintah akan mendorong HARPI
Melati untuk mematenkan hak cipta atas seni tata rias pengantin tradisional karya Bangsa Indonesia.


TUK dan LSK Untuk meningkatkan kualitas peserta didik kursus dan pelatihan, Direktorat Jenderal PAUDNI megembangkan program Uji kompetensi. Ini adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu. Uji  kompetensi diselenggarakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK), yang merupakan tempat berlangsungnya Uji Kompetensi. Keberadaan TUK ini ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) setelah dilakukan verifikasi kelayakan sarana dan prasarana. LSK bersifat independen, dan didirikan oleh asosiasi /organisasi profesi yang selama ini menjadi mitra Ditjen PAUDNI, dan  keberadaannya diakui oleh Ditjen PNFI. LSK ini merupakan lembaga independen yang berhak melakukan uji kompetensi


Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUDNI pada tahun 2013 telah mempersiapkan diri menerapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI merupakan penjenjangan kualifikasi, dan kompetensi tenaga kerja yang menyandingkan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan, serta pengalaman kerja. Melalui skema ini, seseorang yang memiliki keterampilan dengan tingkat tertentu dapat disetarakan dengan sarjana (S1), bahkan doktor (S3). Sejumlah kegiatan telah diselenggarakan terkait dengan penerapan KKNI yang secara penuh akan diimplementasikan pada tahun 2015. Selain  enyiapkan sejumlah regulasi dan ketentuan tentang KKNI, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan juga melakukan Sosialisasi KKNI dalam Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta,
Rabu (14/8). Pada kegiatan sosialisasi tersebut, Direktorat mengundang pejabat
dari 19 kementerian terkait dan sejumlah media massa.


KKNI terdiri dari sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu)
sebagai jenjang terendah sampai dengan 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi. Seorang pekerja dengan jabatan operator, yang telah berpengalaman dan mengikuti sejumlah pelatihan kerja dapat disetarakan hingga diploma 1. Sedangkan teknisi atau analis yang memiliki jenjang 6 dapat disetarakan dengan sarjana, dan seorang ahli dengan jenjang 9 dapat disandingkan dengan seorang doktor.


KKNI disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja. KKNI terdiri dari Deskripsi umum yang mendeskripsikan karakter, kepribadiaan, sikap berkarya, etika, moral yang berlaku pada setiap jenjang. Sedangkan deskripsi spesifik mendeskripsikan cakupan keilmuan (science), pengetahuan (knowledge), pemahaman (know-how) dan keterampilan (skill) yang dikuasai seseorang bergantung pada jenjangnya.


Direktur Jenderal PAUDNI pada sambutannya mengatakan selama ini
penghargaan yang sudah tertata rapih dan jelas baru ada pada tenaga kerja lulusan pendidikan formal. Ada sistem jenjang karier dan gaji yang jelas.
Sedang tenaga kerja yang berasal dari pendidikan non formal seperti kursus
dan pelatihan belum mendapatkan penghargaan yang lebih baik. Meski dalam beberapa hal, tenaga kerja yang berasal dari kelompok nonformal ini acapkali jauh lebih baik dan lebih terampil dibanding tenaga kerja dari pendidikan formal. Menurut Dirjen, pemerintah sesungguhnya sudah memberikan acuan
yang jelas terkait penjenjangan dan kualifikasi tenaga kerja pendidikan non formal yakni melalui Keppres Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI. Inti Kepres tersebut adalah aturan penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi dengan  mempertimbangkan bidang dan pengalaman kerja, tingkat pendidikan serta pelatihan kerja yang sudah diikuti.


Dirjen Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas Kemenakertrans Abdul
Wahab Bangkona mengatakan bahwa KKNI merupakan upaya komprehensif
untuk mensinkronkan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk itu
seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja dan kompetensi yang harus dimiliki.


Oleh karena itu ia menyambut baik upaya Direktorat Jenderal PAUDNI yang
mengundang berbagai kementerian terkait untuk membahas tentang KKNI. Sebab hal ini merupakan program nasional yang saling terkait antara kementerian satu dengan lainnya. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Wartanto mengatakan berdasarkan Keppres Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI, penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI mempertimbangkan bidang dan lama pengalaman kerja, tingkat pendidikan, serta pelatihan kerja yang telah diperoleh. Capaian pembelajaran dinyatakan dalam bentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.


KKNI merupakan upaya kompre hensif dari pemerintah untuk mensinkronkan
pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk itu seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja dan
kompetensi yang harus dimiliki. Persiapan penerapan KKNI ini sejalan dengan potensi ekonomi Indonesia di masa mendatang. Dengan pertumbuhan yang relatif stabil pertahun, Indonesia diperkirakan menjadi kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam beberapa kesempatan menyebutkan, di tahun tersebut Indonesia membutuhkan 130 juta tenaga terampil. 


Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)
Peran kursus dan pelatihan dalam memberikan layanan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi masyarakat, merupakan salah satu aspek yang sangat strategis dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang jumlahnya mencapai
kurang lebih 17.805 LKP di Indonesia dan yang sudah divalidasi 10.909 (data
Januari 2013), dengan berbagai jenis keterampilan merupakan kekuatan yang sangat besar dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan dan pengangguran tersebut.


Pengangguran dan kemiskinan di Indonesia masih cukup besar yang memerlukan perhatian pemerintah. Jumlah penganggur terbuka berdasarkan data BPS pada Agustus 2011 sebesar 7,70 juta jiwa atau 6,56% dari jumlah angkatan kerja (15 tahun ke atas), yaitu sebanyak 117,37 juta jiwa.Sementara
itu, jumlah angkatan kerja setengah menganggur sebanyak 13,52 juta jiwa
dan bekerja paruh waktu sebanyak 21,06 juta jiwa.


Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang atau 12,36% dari jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan kenyataan tersebut, perlu segera dilakukan langkah-langkah strategis melalui pengembangan program yang secara langsung dapat mengurangi pengangguran. Penanganan masalah pengangguran akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tindak kriminal.


Program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) adalah salah satu solusi yang tepat
dalam menanggulangi masalah pengangguran sekaligus kemiskinan dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan hal di atas, Direktorat pembinaan Kursus dan Pelatihan pada tahun 2013 telah memprogramkan, melanjutkan, dan memperkuat pelayanan pendidikan kecakapan hidup (life skill) bagi warga masyarakat putus sekolah, menganggur dan kurang mampu (miskin). 


Penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup merupakan upaya nyata untuk mendidik dan melatih warga masyarakat agar menguasai bidang-bidang keterampilan tertentu sesuai dengan kebutuhan, bakat-minat, dan peluang kerja/usaha mandiri yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja baik di sektor formal maupun informal sesuai dengan peluang kerja (job opportunities)
atau usaha mandiri. Misi dari program pendidikan kecakapan hidup adalah; 1) mengentaskan pengangguran dan kemiskinan di perkotaan/ pedesaan, 2) memberdayakan masyarakat perkotaan/pedesaan, 3) mengoptimalkan dayaguna dan hasilguna potensi dan peluang kerja yang ada, serta 4) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan kursus dan pelatihan sehingga memiliki bekal untuk bekerja atau usaha mandiri Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM).


Menurut World Economic Forum, sebuah lembaga nirlaba yang didirikan oleh
1.000 perusahaan papan atas dunia yang berkedudukan di Jenewa,   kewirausahaan merupakan penggerak yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian dan sosial suatu negara. Pertumbuhan yang begitu cepat dari banyak perusahaan tak lepas dari adanya peran kewirausahaan yang dinilai sebagai sumber pertumbuhan inovasi, produktivitas dan peluang kerja
Dalam laporan penelitiannya pada tahun 2011 yang bertajuk “The Global  Entrepreneuralship and Successful Growth Strategies of Early Stage Companies”, menunjukkan bahwa 1% dari total 380.000 perusahaan top dunia di 10 negara memberikan kontribusi sebesar 44% dari total penghasilan mereka kepada negara dan 40% memberikan lapangan kerja. Dan 5% dari perusahaan-perusahaan teratas tersebut memberikan kontribusi 72% dari jumlah total penghasilan mereka dan 67% terhadap penyediaan lapangan kerja.


Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat melalui program  pendidikan kewirausahaan dalam bentuk regulasi dan implementasi di lapangan, diantaranya melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Presiden Republik Indonesia juga telah mencanangkan Gerakan Kewirausahaan Nasional pada 2 Februari 2011.


Melalui program kewirausahaan masyarakat ini diharapkan mampu mengurangi
angka pengangguran yang menurut data BPS bulan Agustus 2011, jumlah penganggur terbuka tercatat sebanyak 7,7 juta orang (6,56%) dari total angkatan kerja sekitar 117,37 juta orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar berada di pedesaan. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan para penganggur tersebut, 3,56% berpendidikan SD ke bawah, 8,37% berpendidikan SLTP
10,66% berpendidikan SMA, 10,43% berpendidikan SMK,7,16% berpendidikan Diploma, dan 8,02% berpendidikan Sarjana.


Berdasarkan lapangan pekerjaan utama yang diidentifikasi, pada umumnya
penduduk yang bekerja lebih mengandalkan bekerja sebagai karyawan atau bekerja sebagai karyawan/buruh tidak tetap. Dari 109,67 juta orang yang bekerja pada Agustus 2011, status pekerjaan utama yang terbanyak sebagai
buruh/karyawan sebesar 37,77 juta orang (34,44 persen Sementara itu, jumlah angka putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan masih cukup tinggi. Data Pusat Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2008/2009 menunjukkan bahwa dari 2,56 juta lulus SMP/MTs sebesar  1,13% tidak melanjutkan, angka putus sekolah SMA/MA sebesar 3,77%, putus SMK
sebesar 3,43%, dan lulus sekolah menengah yang tidak melanjutkan sebesar 45,49%. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka diperlukan suatu langkah terobosan.


Penguatan sumber daya manusia, khususnya dalam peningkatan mutu produk
perlu didorong dan disiapkan kemampuannya. Menurut pendapat Sosiolog David Mc Clelland, suatu negara bisa menjadi makmur bila ada entrepreneur sedikitnya 2 % dari jumlah penduduknya. Singapura sudah 7,2 %, sedangkan
pada 2001 di Indonesia baru 0,18% dari penduduknya yang menggeluti dunia wirausaha. Hal ini juga menunjukkan bagaimana paradigma tentang pendidikan yang ditanamkan oleh penjajah, pendidikan hanya menyiapkan, tenaga-tenaga terampil untuk keperluan birokrasi dan industri. Disinilah, dunia pendidikan dan pemerintah bekerja sama untuk mendorong terwujudnya pendidikan yang berorientasi wirausaha.


Apresiasi LKP Berprestasi Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dalam  meningkatkan kinerja lembaga kursus
dan pelatihan (LKP) adalah melalui lomba. Pada tahun 2013, Direktorat kembali
menggelar Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional. Kegiatan ini sudah menjadi agenda rutin Direktorat Jenderal PAUDNI setiap tahun sejak 2007. Acara ini telah mencetak LKP yang dapat menjadi contoh bagi LKP lain yang belum memiliki kesempatan untuk menjadi juara nasional.


Lomba atau apresiasi ini tidak saja sebagai ajang bagi LKP dalam mengukur
prestasi penyelenggaraan LKP tetapi juga Berdasarkan 8 komponen standar
tersebut diharapkan akan terjaring keunggulan-keunggulan dari setiap LKP
dalam mengembangkan program dan pelayanannya, sehingga LKP yang unggul
akan terpilih menjadi pemenang dan patut memperoleh gelar juara. Apresiasi inipun merupakan ajang seleksi dan media bagi LKP yang sudah berkualifikasi/berprestasi di tingkat nasional dapat berkompetisi di tingkat internasional.


Dengan demikian keberadaan LKP tidak saja diakui di dalam negeri saja,
tetapi diharapkan dapat menunjukkan kualitasnya di manca negara. Penghargaan Pengabdi Kursus Pada tahun 2013, Direktorat Pembinaan
Kursus dan Pelatihan menyematkan penghargaan bagi pemerintah daerah yang memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan, pendanaan dan pembinaan kepada kursus di daerah. Selain itu, Direktorat juga memberikan penghargaan kepada perorangan yang telah mendedikasikan dirinya memajukan kursus dan pelatihan dapat sebagai pembuktian dalam manajemen mutu dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pemakai jasa lembaga.


Tim juri/penilai Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional terdiri dari
kalangan praktisi LKP, akademisi, media massa, konsorsium LKP, dan sejumlah
unsur masyarakat. Dalam menentukan pemenang apresiasi, para juri  menggunakan alat ukur yang mengacu pada komponen standar nasional pendidikan yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian Pemberian penghargaan ini dilatarbelakangi banyaknya lembaga kursus dan pelatihan yang diselenggarakan oleh masyarakat, lembaga, organisasi secara mandiri dalam rangka melayani masyarakat yang ingin memiliki keterampilan.


Peran lembaga penyelenggara kursus sangat membantu pemerintah daerah karena memberikan bekal keterampilan, mengurangi pengangguran sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat melalui berbagai keterampilan usaha di daerah-daerah. Warga masyarakat yang berperan aktif di bidang kursus dan keterampilan, baik; sebagai penyelenggara kursus, pengurus konsorsium, pengurus organisasi profesi kursus dan keterampilan semakin banyak. Hingga tahun 2013, terdapat sebanyak 17.805 lembaga kursus dan pelatihan yang tersebar di seluruh penjuru nusantara.


Program kursus dan pelatihan mencapai 24.204 program layanan, dan setiap
tahun lebih dari 2,1 juta orang terlayani. Ini menandakan bahwa kursus memiliki nilai strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembentukan daya saing bangsa. Oleh sebab itu, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
memberikan penghargaan kepada para pengabdi yang dapat membangkitkan kebanggaan tersendiri di bidang pendidikan, karena tanpa banyak dukungan pendanaan dari pemerintah mereka dapat secara mandiri memajukan kursus dan pelatihan Pameran Kursus dan Pelatihan Bertempat di Mega Mall Center Batam (MMBC), Direktur Jenderal PAUDNI membuka secara resmi kegiatan pameran kursus dan pelatihan tingkat nasional.


Pameran yang menjadi kegiatan rutin tahunan Direktorat Pembinaan Kursus dan
Pelatihan itu diselenggarakan selama 3 hari, dari tanggal 5 hingga 7 Oktober 2013. Pada tahun 2013, tema pameran yang diambil adalah “Kursus Membangun Karakter dan Daya Saing Bangsa.” Selaku penanggung jawab kegiatan, Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Dr. Wartanto menyampaikan bahwa pameran tahun 2013 mengambil tema tersebut karena
sesuai dengan kondisi kota Batam yang telah menjadi kota industri dan perdagangan bebas. Tema dan kondisi kota tersebut sangat relevan jika dikaitkan dengan telah dekatnya pemberlakukan penuh Asean Free Trade Area
(AFTA) pada tahun 2015.


Menurut Wartanto, pemberlakukan AFTA menuntut kompetensi SDM
yang dapat bersaing dan memiliki karakter positif. Dengan mengikuti kursus dan pelatihan, kompetensi dapat diraih dan profesi pun akan mudah didapat. Kursus dan pelatihan telah berkontribusi dalam usaha mengurangi tingkat pengangguran. Sedangkan dalam pengarahan pembukaan, Direktur Jenderal PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog., menyatakan dukungannya atas pelaksanaan pameran. Menurutnya, pameran seperti ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi perkembangan kursus dan pelatihan dan masyarakat secara luas khususnya di kota Batam. Menurut dirjen, ada
4 alasan penting kegiatan pameran seperti ini sangat penting dan strategis, yaitu:
1. Adanya era globalisasi yang telah dimulai dengan China ASEAN Free
Trade Area (CAFTA) pada tahun 2010, India-Asean Free Trade Asean (IAFTA) pada tahun 1011, Asean Economic Community (AEC) pada tahun 2015, dan era globalisasi penuh pada tahun 2020.


2. Masih adanya permasalah dasar Indonesia, yaitu masalah lapangan
kerja, pengangguran di usia produktif, masalah kemiskinan, dan kesenjangan
antar wilayah. 


3. Masih sedikitnya persentase jumlah wirausahawan di  Indonesia, yang hanya sebesar 0,85% dari idealnya minimal 2%.
4. Kontribusi yang signifikan dari kursus dan pelatihan bagi kemajuan
bangsa dan negara. Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal menyerahkan memberikan penghargaan bagi pemenang apresiasi LKP berprestasi tingkat nasional dan bagi para pengabdi kursus. Pameran turut dimeriahkan penampilan “Musik Balada” oleh Asosiasi Pendidik dan Praktisi Seni Pertunjukan Indonesia (Prasasti) pimpinan Ully Hary Rusady Pergantian Direktur Pada pengujung tahun 2013, terjadi sejumlah mutasi di lingkungan Direktorat Jenderal PAUDNI. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memiliki Direktur  yang baru, yaitu Muslikh, SH. Sebelum menjabat sebagai Direktur Pembinaan  Kursus dan Pelatihan, beliau adalah Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kemdikbud. Sedangkan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang sebelumnya, Dr. Wartanto dipercaya menjabat Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI. Serah terima jabatan (sertijab) pejabat esselon II ter-  sebut diselenggarakan pada hari Senin, 4 November 2013. Seremoni tersebut disaksikan oleh Direktur Jenderal PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog dan sejumlah pejabat.


Dr. Wartanto yang menjabat Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan sejak 16 Juli 2008 berpesan kepada pejabat baru agar terus melakukan penataan lembaga. Selain itu, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan. Antara lain, penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. “Program penjaminan mutu lembaga kursus juga perlu ditingkatkan,” ucapnya saat memberikan kesan dan pesan selama menjabat.


Bab II Belajar Sepanjang Hayat

Rumah Pintar Dimana-mana

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus memperluas akses dan layanan untuk masyarakat. Salah satunya melalui Rumah Pintar, sebuah program pemberdayaan masyarakat yang komprehensif. Program ini memadukan ilmu pengetahuan dengan kesejahteraan. Mendidik sekaligus mencipta lapangan pekerjaan.

Rumah Pintar bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bekal keterampilan. Sehingga, masyarakat menjadi terampil dan mampu bekerja atau berwirausaha. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan budaya membaca. Pada tahun 2013, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis. Melalui aturan ini, pemerintah mengakui keberadaan Rumah Pintar sebagai salah satu pendidikan nonformal.

Rumah pintar dapat menyelenggarakan sejumlah layanan kepada masyarakat. Antara lain, layanan pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan keaksaraan, pengembangan minat baca, dan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan sosial, ekonomi, serta budaya. Sepanjang tahun 2013, pemerintah bersama SIKIB membangun Rumah Pintar di berbagai wilayah. sia Bersatu (SIKIB) meresmikan Rumah Pintar di sejumlah lokasi, antara lain:

1. Rumah Pintar Pandawa, NTB
Pada hari Kamis, 24 Januari 2013 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA meresmikan Rumah Pintar Pandawa bersama Rumah Pintar Nur Ilahi yang terletak di Kabupaten Lombok Timur. Pada saat yang bersamaan, juga diresmikan Rumah Pintar Al-Ma’arif yang terletak di Kabupaten Sumbawa Besar. Peresmian tersebut dipusatkan di Rumah Pintar Pandawa, Desa Ungga, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pada peresmian Rumah Pintar tersebut, pemerintah menyerahkan bantuan laptop, satu buah piano, alat permainan edukatif, dan sejumlah paket buku bacaan.

Mendikbud mengharapkan rumah pintar dapat menjadi sentra pendidikan, pemberdayaan  masyarakat, sekaligus untuk membebaskan buta aksara. Rumah pintar dapat dijadikan sebagai bagian dari Program Kuliah Kerja Nyata. Mahasiswa dapat mendampingi pengelola rumah pintar untuk kegiatan operasional agar keberadaan rumah pintar terjaga dan terjamin. Koordinator Indonesia Pintar SIKIB, drg. Laily Mohammad Nuh, menyebutkan rumah pintar adalah ‘rumah pendidikan’ bagi masyarakat. Program ini melayani semua kelompok usia, mulai anak usia dini sampai dengan usia lanjut sebagai proses belajar sepanjang hayat. Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono meresmikan 26 Rumah Pintar sekaligus menyerahkan 3 unit Kapal Pintar, dan 4 buah Motor Pintar pada tanggal 19 Februari 2013. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara simbolis di Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peresmian tersebut dihadiri oleh Kepala
Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio, M.M, Wakil Ketua SIKIB Hj. Herawati Boediono, Ketua I SIKIB Okke Hatta Radjasa, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dan sejumlah pejabat Kemdikbud.

Kapal Pintar merupakan kapal yang didesain sebagai sarana “perpustakaan bergerak”. Kapal ini dilengkapi buku-buku pengetahuan dan alat peraga yang ditujukan untuk masyarakat, terutama yang belum terjangkau layanan pendidikan secara optimal. Kapal-Kapal Pintar tersebut akan menyinggahi pulau-pulau terpencil di wilayah operasi Lantamal IV Tanjung Pinang, Lantamal VI Makasar,
serta Lantamal X Jayapura secara reguler dan terjadwal. Terobosan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dan mengakses informasi yang dibutuhkan secara berkesinambungan. Selain menyerahkan Kapal Pintar kepada TNI Angkatan Laut, SIKIB juga menyerahkan 4 unit Mobil Pintar yang diterima oleh Komandan Korem 012/Teuku Umar Kolonel Inf Daddy Estoe Widodo, Komandan Korem 131/Santiago Brigjen TNI Jhony Lumbang
Tobing, Komandan Lantamal VII Laksma TNI Dedy Yulianto, dan Komandan Lantamal XI Brigjen TNI Marinir Heri Setiadi.

3. Rumah Pintar Se-Jawa Timur
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA meresmikan Rumah Pintar se-Jawa Timur pada tanggal 1 Juli 2013. Peresmian tersebut dipusatkan di yayasan Pondok Pesantren ALAnwar, desa Patereman Kabupaten Bangkalan. rumah pintar tersebut didirikan untuk meningkatkan minat baca pada masyarakat khususnya anak-anak usia sekolah, termasuk ibu-ibu dan
kaum remaja. Mendikbud berharap rumah pintar mampu memfasilitasi kegiatan belajar di luar sekolah, untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak-anak.

4. Rumah Pintar Sail Komodo
Ibu Negara Ani Yudhoyono bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan empat rumah pintar bertepatan dengan puncak acara Sail Komodo 2013. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (14/9). Pembangunan empat rumah pintar menggunakan dana APBN senilai Rp 2,3 miliar. Presiden berharap rumah pintar dapat membantu meningkatkan kreativitas masyarakat menuju Nusa Tenggara Timur menjadi destinasi pariwisata dunia. Konstruksi fisik bangunan dikerjakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat, sedangkan bantuan rintisan rumah pintar berasal dari Direktorat Jenderal PAUDNI. Bantuan tersebut digunakan untuk persiapan, peningkatan manajemen lembaga, penguatan sentra, transpor pengelola, dan pengelolaan kegiatan.

Rumah pintar memiliki lima sentra. Yaitu sentra buku, sentra bermain, sentra panggung, sentra komputer, dan sentra kriya. “Rumah Pintar diharapkan dapat meningkatkan keterampilan anak-anak, remaja, ibu-ibu usia produktif, dan masyarakat di Labuan Bajo,” ucap Direktur Jenderal PAUDNI.

5. Lima Rumah Pintar di Bali
Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono meresmikan lima unit Rumah Pintar di Bali, Senin 25 November 2013. Peresmian dilakukan secara simbolik di Rumah Pintar Munti Gunung, Dusun Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Empat Rumah Pintar lainnya adalah Rumpin Tunas Muda (Kabupaten Bangli), Nurul Hidayah (Jembrana), Widya Kumara (Karangasem), dan Pradnyasari (Tabanan).

Usai melakukan peresmian, Ibu Negara bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau fasilitas di dalam Rumpin Munti Gunung. Rumpin ini memiliki beberapa ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Di Ruang Sentra Bermain terdapat berbagai mainan anak, baik modern maupun tradisional. Rumah Pintar tersebut memiliki Sentra Ketahanan Pangan. Di pekarangan terdapat puluhan pot tanaman buah dan sayuran, seperti nanas, cabai, dan tomat. Sentra ketahanan pangan ini bertujuan untuk mempromosikan kegiatan menanam.

6. Rumah Pintar di Puncak Hari Nusantara
Usai menghadiri Peringatan Hari Nusantara 2013 di Anjungan Pantai Talise Palu, Minggu 15 Desember 2013, Wakil Presiden Prof. Dr. Boediono dan Ibu Herawati Boediono bersama rombongan mengunjungi Rumah Pintar di Jl. Kedondong, Desa Donggala Kodi Kota Palu. Di Rumah Pintar itu, Ibu Herawati Boediono menandatangani dua prasasti yang menandakan diresmikannya Rumah Pintar Najadi ToPande dan Rumah Pintar Yasmin. Usai meresmikan Rumah Pintar, Ibu Herawati Boediono bersama Wapres meninjau sentra audio video, sentra buku, sentra kriya, dan sentra komputer. Di sentra-sentra itu, Ibu Herawati Boediono bersama Wapres menyapa anak-anak yang sedang belajar. Sebelum meninggalkan Rumah Pintar, Wapres dan Ibu Herawati Boediono menyaksikan ketrampilan
ibu-ibu rumah tangga menenun tenun ikat di Rumah Tenun dan melihat buku-buku yang ada di mobil pintar perpustakaan keliling.

Adicipta Lokatara Utama
Pada tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganugerahkan Adicipta Lokatara Utama kepada Ibu Negara Ani Yudhoyono. Penghargaan tersebut disematkan atas gagasan Ibu Negara mendirikan Rumah Pintar. Penghargaan Adi Cipta Lokatara Utama merupakan penghargaan tertinggi atas prakarsa, inovasi, dan daya cipta luar biasa yang berdampak nasional dan internasional.

Penghargaan kepada Ibu Ani itu diserahkan langsung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam peringatan Hari Anak Nasional 2013 di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (23/7) Ibu Ani mendapat penghargaan tersebut karena telah berperan dalam mengembangkan rumah pintar di seluruh Indonesia melalui Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB). Di rumah pintar ini, berbagai sarana dan prasarana pembelajaran terintegrasi dalam satu tempat. Ada berbagai sentra belajar dalam rumah pintar, yaitu sentra buku, sentra audio visual, sentra kriya, sentra komputer,dan sentra bermain.

Sejak 2010, rumah pintar diakui sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis yang diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26 ayat 4. Rumah pintar pun te mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak, ASEAN, bahkan Timor Leste akan mengadaptasi konsep tersebut di negaranya. Sampai saat ini sudah ada 339 Rumah Pintar yang tersebar diseluruh provinsi. SIKIB menargetkan seluruh kota/kabupaten di Indonesia memiliki rumah pintar. Setidaknya, tahun 2014, akan ada 500 rumah pintar yang telah didirikan. Rumah Pintar merupakan bagian program Indonesia Pintar yang diprakarsai SIKIB. Perkumpulan yang dipimpin Ibu Ani ini berdiri pada tanggal 28 Desember 2004, beberapa hari setelah bencana tsunami aceh berlangsung. SIKIB bertujuan untuk membantu mempercepat implementasi target Tujuan

Pembangunan Milenium atau MDGs di sejumlah bidang, seperti pendidikan, kesehatan, kreativitas, pemberdayaan perempuan, kepedulian sosial, dan lingkungan. Pada bidang pendidikan, SIKIB membentuk program Indonesia Pintar. Program ini kemudian melahirkan rumah pintar sebagai tempat belajar masyarakat, mulai usia dini hingga lanjut usia. Tidak cukup hanya di situ, SIKIB juga mencetuskan pula kapal pintar, mobil pintar, dan motor pintar untuk menjangkau wilayah yang sulit terjangkau. Hingga awal 2013, SIKIB sudah memprakarsai 150 unit Mobil Pintar, 409 unit Motor Pintar, dan 6 unit Kapal Pintar.

Menjalin Kemitraan dengan Perusahaan
Penyelenggaraan program pendidikan masyarakat seyogyanya tidak dianggap semata-mata hanya tugas pemerintah saja. Meskipun pemerintah memang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan bagi seluruh warga negara. Namun, pendanaan pendidikan memerlukan peran serta dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal PAUDNI berupaya untuk mengembangkan kemitraan dengan berbagai perusahaan swasta, BUMN, maupun berbagai organisasi sosial masyarakat. Selama tahun 2013, terdapat sejumlah perusahaan yang turut aktif membantu program pendidikan masyarakat, antara lain:

1. Program CSR Pendidikan Nonformal
Direktur Jenderal PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog., di dampingi Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ella Yulaelawati, M.A., Ph,D., dan Vice President PT. Indominco Mandiri, Drs. Muh. Nasution, MM., meresmikan PKBM Mitra Malahing di Bontang, Jumat (14/6). PKBM tersebut merupakan lembaga binaan PT. Indominco Mandiri. Sebelum meresmikan PKBM Mitra Malahing, Dirjen memberikan motivasi kepada seluruh peserta PKBM agar terus belajar hingga akhir hayat, dan usia bukanlah menjadi batasan. Vice President PT. Indominco Mandiri, HM. Nasution, mengatakan perusahaannya mencoba mensinergikan program CSR dengan program pemerintah. Ia melihat masih banyak warga yang buta aksara di sekeliling perusahaannya. Oleh karena itu mereka tergerak untuk melakukan CSR dalam hal penuntasan tuna aksara.Melalui kerja sama dengan PKBM, masyarakat tidak hanya dilatih untuk belajar, tetapi juga membuat produk lokal, misalnya kerajinan tangan, pengelolaan makanan khas, yang semuanya dari potensi lokal. Program CSR ini pun akan terus berkelanjutan, dan bagi masyarakat yang sudah mendapatkan paket C akan dilatih agar bisa bekerja di perusahaan.

Bahkan, para peserta PKBM sudah ada yang mengikuti pelatihan operator dan bekerja di area operasional PT. Indominco Mandiri.. Dalam sambutannya, Dirjen memberikan apresiasi tinggi kepada PT. Indominco Mandiri. Ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan swasta dalam memberikan layanan prima di bidang pendidikan untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif.

2. Kemitraan dengan BRI
Bank BRI turut membantu Pengembangan program PAUDNI. Bank tersebut memberikan bantuan untuk program Indonesia Pintar. Antara lain memberikan satu unit kapal pintar bersama dengan Bank BNI dan Bank Mandiri. Selain itu, Bank BRI bersama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menggelar program AKRAB. AKRAB merupakan akronim dari Aksara Agar Berdaya, salah satu program unggulan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI. Program tersebut merupakan penguatan pendidikan keaksaraan integrase dengan ekonomi kerakyatan di Provinsi Jawa Tengah. 

Kegiatan AKRAB bersama BRI merupakan laku Corporate Social Responsibility (CSR), yakni BRI Peduli Pendidikan. Bertempat di Sekretariat Boarding School “MebangunDesa” di Jalan Raya Baturaden Barat Desa Ketenger Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, BRI Peduli Pendidikan secara simbolik menyerahkan bantuan kepada tiga desa, yakni Desa Argopenidan, Desa Karang Dhuwur, dan Desa Karang Kemiri Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap. Bantuan senilai Rp 100 juta untuk masing-masing desa diberikan secara simbolik. Melalui bantuan tersebut, desa penerima bantuan dapat memanfaatkannya untuk memberdayakan masyarakatnya melalui berbagai program keaksaraan, seperti keaksaraan wirausaha, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), atau berbagai program keaksaraan lainnya. Selain itu, BRI Peduli Pendidikan juga menyerahkan sebanyak 40 rekening bank BRI kepada peserta didik di desa penerima bantuan

Melek Aksara dengan BatungBingar
Batung Bingar (baca, tulis, hitung, bicara, dengar) merupakan metode pembelajaran sebagai upaya mengentaskan ketunaaksaraan dalam waktu 48 jam (15 hari). Metode Batung Bingar ini dimulai dengan orientasi tutor, yaitu membekali tutor kemampuan dalam proses pembelajaran keaksaraan Batung Bingar, melaksanakan kurikulum, menerapkan bahan ajar, dan menilai hasil pembelajaran keaksaraan Batung Bingar.

Orientasi tutor dilaksanakan minimal 1 hari. Melalui orientasi ini, tutor mengasah keterampilan melaksanakan metode-metode pembelajaran keaksaraan dalam model pembelajaran Batung Bingar. Bersama tim pengembang model, tutor mempraktekkan perangkat model (kurikulum, bahan ajar, alat penilaian) dalam pembelajaran, tidak sekedar memahami konsepnya.

Perangkat model dibagikan kepada seluruh peserta orientasi. Peserta orientasi adalah tutor keaksaraan yang memiliki pengalaman menjadi tutor minimal 1 tahun, diutamakan yang berijazah Sarjana, dan memiliki komitmen tinggi terhadap pembelajaran keaksaraan. Pada akhir kegiatan orientasi, tim pengembang harus memastikan bahwa peserta orientasi telah menguasai keterampilan pembelajaran batung bingar melalui uji kompetensi. Batung Bingar merupakan model yang dikembangkan oleh Balai Pengembangan PAUDNI Regional II Surabaya.

Model ini berupaya memecahkan masalah krusial dalam pelaksanaan pendidikan keaksaraan, yakni lemahnya kemampuan penyimpanan memori/daya ingat warga belajar atas materi yang didapat. Oleh karena itu, model Batung Bingar memperpendek proses dengan mendekatkan waktu pembelajaran. Hal ini ternyata efektif dalam rangka memperpanjang masa tangkapan atas materi yang diterima warga belajar. Sehingga, memudahkan proses belajar yang lebih efektif.

Memadukan berbagai metode perolehan bahasa, meminimalisir jeda waktu pembelajaran, Hal penting lain dalam proses pembelajaran adalah jadwal pembelajaran. Selama ini pertemuan tutor dengan warga belajar sebanyak 2-3 kali per minggu. Jeda waktu antarpertemuan, menurut warga belajar, membuat mereka lupa kembali dengan materi ajar sebelumnya. Tidak heran, program keaksaraan selama 6 bulan, hanya bisa menuntaskan 50% sasaran buta aksara. Oleh sebab itu, model Batung Bingar mampu menjadi terobosan. Setelah orientasi, para tutor melaksanakan proses  pembelajaran keaksaraan Batung Bingar. Jumlah warga belajar tiap kelompok adalah 10 orang, sebagaimana hasil seleksi calon warga belajar.

Proses pembelajaran dilaksanakan selama 48 jam secara intensif (tiap hari dan terus menerus) dengan menggunakan bahan ajar yang mengacu pada SKKD (Standar Kompetensi Keaksaraan Dasar). Model pembelajaran ini memiliki 4 (empat) bahan ajar, yaitu Bahan Ajar Batung Bingar seri 1: Berbicara dan Mendengar, Bahan Ajar Batung Bingar seri 2: Membaca, Bahan Ajar Batung Bingar seri 3: Menulis, danBahan Ajar Batung Bingar seri 4: Berhitung dan Pemantapan Batung Bingar. Hasil pembelajaran ini diharapkan warga belajar memiliki kompetensi mem-baca, me-nulis, berhitung, ber-bicara, dan men-dengar (batung binger

Program Penuntasan Keaksaraan di Papua
Direktorat Jenderal PAUDNI membuat program percepatan peningkatan keaksaraan di Papua dan Papua Barat karena persentase tuna aksara di kedua provinsi tersebut mencapai 34% atau sekitar 650 ribu jiwa penduduk. “Berdasarkan penelitian, suatu Negara atau suatu wilayah yang keaksaraanya lebih dari 30% itu rawan konflik,” kata Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ella Yulaelawati Ph.D. Saat ini ada enam kabupaten di Papua dan Papua Barat yang akan disasar penuntasan keaksaraannya yaitu Kabupaten Paniai, Yakuhimo, Jayawijaya, Puncak, Tolikara dan Jayapura. Untuk menuntaskan tuna aksara di Provinsi Papua diperlukan gerakan nasional dan sinergi lintas sektor. Namun, upaya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan tuna aksara di Papua tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pemerintah tanpa kerja sama kemitraan dan ketersediaan lembaga masyarakat yang memadai.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Papua, sebanyak 91 persen penduduk yang tuna aksara tersebut terkonsentrasi di 15 kabupaten, yaitu Puncak, Nduga, Intan Jaya, Memberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Yalimo, Tolikara, Deiyai, Puncak Jaya, Yahukimo, Asmat, Jayawijaya, Paniai, dan Dogiyai. Bahkan dua kabupaten diantaranya di atas 85%, yaitu Kabupaten Puncak 86,47% dan Kabupaten Nduga 85,59%. Upaya percepatan penuntasan tuna aksara di kabupaten-kabupaten tersebut, membutuhkan komitmen pemerintah pusat dan daerah bersama pemangku kepentingan lainnya melalui sinergi program pemberdayaan masyarakat.

Salah satu upaya Direktorat Jenderal PAUDNI pada tahun 2013 dalam menuntaskan tuna aksara di Papua dan Papua Barat adalah menyelenggarakan layanan keaksaraan dasar. Secara keseluruhan, sasaran keaksaraan pada tahun 2013 berjumlah 332.340 orang termasuk di dalamnya sasaran layanan khusus 58.000 orang dan 33 kabupaten terpadat niraksara 64.500 orang.

Dari jumlah tersebut sebanyak 42.750 orang sasaran dialokasikan untuk Papua dan Papua Barat. Untuk mempercepat penuntasan niraksara di kedua provinsi tersebut Kemdikbud bersinergi dengan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B).

Tuan Rumah Forum Keaksaraan Internasional
UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) memilih Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan Forum Kebijakan Internasional Pendidikan Keaksaraan dan Kecakapan Hidup Orang Dewasa. Indonesia dinilai sebagai negara yang berhasil menjadi role model penuntasan tuna aksara. Forum yang diikuti 60 peserta dari Indonesia, dan 50 peserta dari 19 negara di kawasan Asia dan Afrika tersebut berlangsung 20-22 Agustus 2013 di Jakarta.

Kegiatan yang diikuti oleh kalangan pendidik, organisasi masyarakat, mitra swasta, dan pengelola PKBM itu diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Forum tersebut merupakan kerja sama antara UNSECO Bangkok dan Jakarta, UIL, Pemerintah Indonesia, dan the Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE). Kegiatan itu menghadirkan pembicara dari Australia dan Jepang sebagai negara maju yang berhasil memberikan layanan pendidikan dan kecakapan hidup bagi remaja. Adapun beberapa negara yang turut serta antara lain Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Timor Leste, Vietnam, Bangladesh, India, Nepal, Ethiopia, dan Sudan Selatan. Forum ini merupakan kelanjutan dari dua forum regional serupa, yang sebelumnya dilaksanakan di Bamako tahun 2010 dan Kairo tahun 2011. Forum ini bertujuan meningkatkan kesempatan belajar bagi remaja rentan, serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Melalui forum ini, Indonesia saling berbagi kebijakan dan praktik terbaik cara
meningkatkan keaksaraan dan kecakapan hidup remaja melalui aktivitas PKBM. Pada kesempatan tersebut juga diluncurkan Second Global Report on Adult Learning and Education (GRALE II), yang merupakan laporan dunia tentang kondisi dan tantangan pendidikan orang dewasa Forum Kebijakan Internasional tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud)
Bidang Pendidikan Prof. Dr. Musliar Kasim, dan dihadiri oleh Direktur UNESCO Regional Science Bureau for Asia and the Pacific and UNESCO Representative to Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, the Philippines and Timor Leste, dan sejumlah pejabat Kemdikbud

Peringatan Hari AksaraInternasional ke-48
Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal PAUDNI menggelar puncak peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-48. Puncak peringatan HAI dipusatkan di Plasa Insan Berprestasi Gedung A, Kemdikbud, Senayan Jakarta. Tema yang diangkat pada peringatan HAI ke-48 tahun ini adalah “Keaksaraan Abad 21 Membangun Karakter dan Keunggulan Bangsa”, dengan subtema “Melalui Peringatan Hari Aksara Internasional ke- 48, Kita Tingkatkan Keberaksaraan Masyarakat Abad 21 untuk Membangun Karakter Keunggulan Bangsa.”

Dengan tema tersebut diharapkan dapat mengingatkan kembali dan memberi inspirasi tentang kesungguhan usaha untuk meningkatkan kualitas upaya penyelenggaraan pendidikan keaksaraan. Pendidikan keasksaraan adalah pondasi gerakan pemberdayaan masyarakat dan bukan sekedar pengentasan ketunaaksaraan semata. Dalam peringatan HAI tahun ini, digelar juga Festival Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Festival ini digelar di halaman Kemdikbud Senayan Jakarta, dari tanggal 10 hingga 12 Oktober 2013. Sejumlah taman bacaan masyarakat dari berbagai penjuru tanah air memeriahkan festival yang terbuka untuk umum tersebut. Indonesia telah menunjukkan capaian signifikan dalam hal keaksaraan orang dewasa dengan menurunnya angka niraksara dewasa secara konsisten dan pesat. Atas pencapaian ini UNESCO memberikan penghargaan King Sejong Literacy Prize pada tahun 2012 kepada pemerintah Indonesia.

Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-48, diawali dengan peresmian 12 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan 5 Rumah Pintar (Rumpin) yang ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh. Sejak tanggal 8 September 2013 telah dilaksanakan serangkaian acara peringatan HAI ke 48, kegiatan-kegiatan ini antara lain lomba dan pemberian penghargaan peserta didik keaksaraan, lomba publikasi bagi wartawan, penghargaan keaksaraan bagi pimpinan daerah, penilaian PKBM berprestasi, dan penilaian taman bacaan kreatif dan rekreatif.

82 Subgugus Tugas Trafficking
Direktorat Jenderal PAUDNI pada tahun 2013 telah menginisiasi atau mendorong pembangunan 82 Subgugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Unit kerja tersebut tersebar di 82kabupaten/kota yang rentan terhadap perdagangan orang. TPPO merupakan kejahatan yang terorganisasi dengan jaringan lintas Negara. Kejahatan ini merupakan bisnis illegal dengan beragam cara perekrutan tenaga kerja disertai iming iming upah yang menggiurkan.

Biasanya korbannya adalah anak perempuan. Para korban ini terpaksa harus pergi mencari pekerjaan sampai ke luar negeri atau ke luar daerah, karena tuntutan keluarga atau orangtua. Perdagangan orang merupakan salah satu persoalan kemanusiaan Kejahatan ini juga merupakan satu pelanggaran  terhadap hak asasi manusia (HAM) yang paling berat dengan menjadikan manusia layaknya sebuah komoditas barang. Modus ini dilakukan secara rapi dan terorganisasi, sehingga para korban awalnya tidak menyadari bahwa dirinya sedang masuk pada lingkaran perdagangan orang. Sindikat perdagangan manusia melihat adanya kelemahan dan kekurangtahuan masyarakat/wanita Indonesia yang akan bekerja di luar daerah maupun negeri. Kalau hal ini dibiarkan, dapat diperkirakanbahwa korban Tindak pidana perdagangan akan semakin meningkat, khususnya dari Indonesia.

Korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak juga rentan menjadi korban eksploitasi seks dan pengguna obat terlarang/NAPZA. Sekarang saatnya pemerintah dan masyarakat Indonesia harus bekerja sama memerangi masalah masalah ini serta menccegah sedini mungkin melalui pendidikan. Oleh karena itu Presiden menunjuk Kemdikbud sebagai kementerian yang mengetuai Subgugus Tugas TPPO. Kemdikbud merupakan kementerian yang ditunjuk Presiden sebagai Ketua Subgugus Tugas TPPO. Faktor utama penyebab tindak perdagangan orang adalah kemiskinan. Karena kesulitan hidup, mereka tergiur untuk bekerja di luar negeri. Akhirnya terjebak dalam kasus perdagangan orang. Selain itu, faktor rendahnya pendidikan dan hubungan keluarga yang tidak harmonis turut menambah deretan kasus tindak perdagangan orang.

Untuk mencegah perdagangan orang, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat telah menjalankan sejumlah program. Antara lain memberikan bekal keterampilan dan kecakapan hidup kepada masyarakat di wilayah yang rentan. Program ini diharapkan dapat menekan angka kemiskinan. Sehingga masyarakat tidak terjebak tindak perdagangan orang. Selain itu, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat juga aktif mengajak masyarakat untuk menjadi pegiat pencegahan perdagangan orang (trafficking). Pada tanggal 13 November, telah diselenggarakan Sosialisasi Pencegahan perdagangan orang. Kegiatan tersebut dihadiri sekira 80 orang dari berbagai organisasi masyarakat.

Selaku Ketua Subgugus Tugas TPPO, Kemdikbud bertugas melakukan pemetaan kasus, pengembangan model pencegahan, mendidik masyarakat tentang ketahanan keluarga, serta menfasilitasi partisipasi anak dalam pencegahan TPPO. Sejumlah layanan telah dilakukan Kemdikbud untuk mencegah TPPO. Antara lain, menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup yang berorientasi pemberdayaan perempuan dan keluarga.

Program pencegahan perdagangan orang juga diintegrasikan dengan program pendidikan kecakapan keorangtuaan. Ruang lingkup program ini antara lain pendidikan karakter dalam keluarga, pencegahan risiko kematian ibu melahirkan dan bayi, termasuk pendidikan untuk pengelolaan ekonomi keluarga. Sejak tahun 2011 layanan ini telah menjangkau 113 kabupaten / kota. Jumlah ini sudah melebihi target capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2012, yaitu
20% dari kabupaten/kota yang ada.

Pelatihan Pendidikan Keorangtuaan
Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal PAUDNI telah menyelenggarakan workshop pendidikan kecakapan keorangtuaan pada tanggal 21 Oktober 2013 hingga 24 Oktober 2013. Kegiatan tersebut di ikuti 90 orang peserta dari sejumlah organisasi masyarakat. Antara lain PKK, Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan beberapa organisasi perempuan dan keagamaan.

Direktur Jenderal PAUDNI meminta agar pemerintah daerah, dan para lembaga mitra Direktorat Jenderal PAUDNI turut menyelenggarakan program pendidikan kecakapan keorangtuaan. Dirjen menuturkan pentingnya kecakapan keorangtuaan (parenting). Sebab keluarga merupakan pilar terkecil dalam masyarakat, dan orangtua adalah pendidik pertama dan utama bagi pembentukan pribadi dan karakter seseorang.

Oleh sebab itu, setiap orangtua diharapkan mampu mendidik anak sejak dalam kandungan, hingga putra-putri mereka mampu hidup mandiri. “Workshop parenting ini kami selenggarakan untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan peserta tentang pendidikan kecakapan keorangtuaan,” ucapnya. Selain itu, pada kegiatan yang diselenggarakan di Bandung tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat juga menyosialisasikan sejumlah panduan parenting, berupa brosur, leaflet, dan poster hasil kerja sama dengan UNESCO Jakarta. Pada pelatihan tersebut, panitia juga membekali para peserta dengan pelatihan mengajar (micro teaching). Sebanyak  100 orang ibu rumah tangga dan kader posyandu dari Bandung dan Sumedang berlatih mengajar pendidikan keorangtuaan.

Mereka yang dibagi dalam tiga kelas mengajar dengan berbagai metode, dan media pembelajaran yang dibuat sendiri. Ada yang menggunakan powerpoint, gambar, drama, lagu, dan media  pembelajaran lainnya. Julaekha, peserta yang berusia paling lanjut menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat. Wanita 73 tahun asal Gorontalo tersebut berharap pengetahuan yang ia peroleh tentang pendidikan keorangtuaan dapat ditularkan kepada masyarakat di daerahnya. “Banyak ilmu
dan informasi yang saya peroleh untuk bekal melakukan pendampingan terhadap
masyarakat,” ucapnya.

Pada workshop tersebut, panitia memperkaya wawasan peserta dengan sejumlah materi. Antara lain Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Keorangtuaan di Masyarakat oleh Dr.Elih Sudia Permana, Pengajar Universitas Pendidikan Indonesia. Pola Asuh Anak dengan Gizi dan Jajanan Sehat oleh Prof. Sudarto, Guru Besar Universitas Indonesia. Tumbuh Kembang Anak Usia Dini oleh Dr.Uum Suminar, M.Pd, dari Pusat Pengembangan PAUDNI Regional Bandung, dan Pencegahan
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Anak oleh Ninik Srirahayu dari Komisi Nasional Perempuan.

Copyright © Ren Lydia Freyani Hawadi | Guru Besar Universitas Indonesia