Selasa, 25 September 2018

SD Jangan Paksakan Tes Masuk dengan "Calistung"

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Dan Informal Lydia Freyani Hawadi mengingatkan sekolah-sekolah dasar untuk tidak memaksakan mengadakan tes masuk membaca, menulis, dan berhitung, bagi calon siswa. Hal itu, menurutnya, salah kaprah. Tes yang diberikan, tegasnya, harus disesuaikan dengan pengembangan anak saat belajar di TK atau PAUD. “Jika masuk sekolah dasar itu diuji dengan membaca, menulis, dan berhitung, itu salah kaprah! Sehingga dalam hal ini, tolong dari pihak SD jangan seleksi masuk dalam hal itu.Kecuali sesuai dengan penegembangan mereka untuk masuk SD,” kata Lydia, akhir pekan lalu, di Gedung Kemdikbud, Jakarta. Ia berharap para penyelenggara pendidika mengikuti rambu-rambu yang sudah ditetapkan. Terkait PAUD sendiri, ia menekankan, akan dijadikan sebagai prapendidikan dasar yang berperan menjadi pondasi sebelum masuk ke jenjang pendidikan dasar.

"Wajib belajar sendiri itukan 12 tahun, justru TK ini merupakan pondasi untuk masuk ke dalam pendidikan dasar. Kita tahu bahwa perkembangan anak 80 persen pada usia 3 tahun hingga keberadaan PAUD ini sangat penting,” ujarnya. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, katanya, memprioritaskan agar seluruh anak mengenyam PAUD. Selain mempersiapkan kurikulum, sarana, dan prasarana, kualitas para guru juga terus ditingkatkan. “Karena keberadaan PAUD penting, kita sedang all out membuat mulai dari kurikulum yang baik, sarana dan prasarananya, maupun kualitas para guru,” ujar Lydia. “Tidak hanya sekadar menggelontarkan uang untuk pembangunan gedung, renovasinya, atau men-set up adanya PAUD, kita justru sekarang lebih meningkatkan kompetensi guru melalui program beasiswa. Beasiswa tersebut untuk S1, S2, atau D4, D1 melalui kerjasama dengan beberapa universitas,” paparnya. PenulisAyu Rahayu Elfitri EditorInggried Dwi Wedhaswary



Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "SD Jangan Paksakan Tes Masuk dengan "Calistung"", https://travel.kompas.com/read/2012/02/20/08453032/SD.Jangan.Paksakan.Tes.Masuk.dengan.Calistung.
Penulis : Ayu Rahayu Elfitri

Pendidikan Anak Usia Dini = Belajar Calistung Sejak Dini?

Sejumlah Sekolah Dasar menerapkan aturan bahwa seorang anak baru dapat diterima menjadi siswa apabila ia sudah dapat melakukan calistung (membaca, menulis serta berhitung). Persyaratan semacam ini menimbulkan semacam paranoia pada para orang tua, sehingga mereka cenderung memilih sekolah yang memasukkan calistung pada kurikulum pendidikan anak usia dini, baik itu kelompok bermain (playgroup) maupun Taman Kanak-kanak, dengan harapan agar anak telah mahir calistung saat ia duduk di kelas satu SD.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kemendikbud, Lydia Freyani Hawadi mengatakan pada Kompas, jenjang pendidikan anak usia dini semestinya tidak membebani anak dengan mengharuskan mereka untuk belajar calistung. Hal ini karena hanya anak di atas usia 5 tahun yang benar-benar siap dalam berbagai aspek untuk mempelajari kemampuan dasar tersebut.

Kita sama-sama tahu bahwa anak-anak yang mendapatkan pendidikan anak usia dini adalah mereka yang masih berusia balita, di mana anak justru akan belajar banyak hal pada saat ia bermain bersama teman-teman seusianya. Lagipula masa balita adalah masa terbaik untuk mengembangkan aspek motorik, sehingga akan lebih tepat jika metode pembelajaran dilakukan melalui permainan yang dilakukan secara individu atau berkelompok dan membuat ketrampilan tangan (prakarya).
Jika kita memaksa anak balita kita untuk belajar calistung, atau sebuah sekolah PAUD memasukkan calistung dalam kurikulumnya, ini bisa mengakibatkan anak akan mengalami gangguan kejiwaan pada masa pertumbuhannya. Gangguan kejiwaan ini disebut dengan mental hectic, dan putra putri Anda yang manis itu bisa berubah menjadi pemberontak karenanya.
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ditjen PNFI Kemendiknas, Sudjarwo mengatakan, ”Penyakit itu akan merasuki anak tersebut di saat kelas 2 atau 3 Sekolah Dasar (SD). Oleh karena itu jangan bangga bagi Anda atau siapa saja yang memiliki anak usia dua atau tiga tahun sudah bisa membaca dan menulis.”
Sementara itu, Paulin Sudwikatmono, kepala sekolah sebuah pendidikan anak usia dini di Jakarta mengatakan, para orang tua cenderung memilih pendidikan anak usia dini yang dapat membuat orang tua merasa bangga dengan hasil yang diraih oleh anaknya. Padahal memilih pendidikan anak usia dini yang dapat membangun pondasi kuat agar anak dapat berkembang secara alami jauh lebih penting.


Paulin menambahkan, sebelum belajar menulis anak perlu didampingi untuk melakukan hal-hal yang dapat menstimulasi motorik halusnya melalui cara-cara yang menyenangkan. Jangan sampai pendidikan anak usia dini malah mengakibatkan stres dini pada anak.
Orang tua yang berpandangan bahwa anak tak perlu terlalu lama bermain berarti telah menutup pintu bagi peluang si anak untuk lebih kreatif serta belajar menjalin komunikasi yang baik dengan lingkungannya. Kebijaksanaan orang tua dalam memilih pendidikan anak usia dini yang memihak terhadap perkembangan alami anak akhirnya menjadi satu-satunya solusi.

Memang benar kita hidup di zaman yang serba instan, namun ada baiknya kita biarkan anak berproses secara alami agar dapat menemukan serta menyimpulkan hal-hal menakjubkan dalam dunia mereka. Apa pendapat Anda tentang calistung sejak dini?

Sumber:  https://dev-id-admin.theasianparent.com/pendidikan-anak-usia-dini-belajar-calistung-sejak-dini/3/

PAUD tidak Boleh Dihapuskan

Republika, halaman 7
Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal (PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Lydia Freyani Hawadi menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang ingin menghapus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Menurut Lydia, PAUD merupakan pendidikan yang sangat penting dan menentukan masa depan anak.

PAUD, ujar Lydia, diadakan untuk membentuk mansuia Indonesia yang cerdas, berakhlak mulia dan kompetitif. Anak-anak yang ikut PAUD angka putus sekolahnya kecil dan angka bertahan sekolahnya tinggi.

Lydia mengingatkan, jangan sampai terjadi penyesalan karena menyia-nyiakan pendidikan enam tahun pertama perkembangan anak. Terkait kasus di Purwakarta, Lydia mengatakan, jika sampai PAUD dihapus, berarti Dinas Pendidikan setempat tidak memahami esensi PAUD.

Menurutnya, seharusnya bukan PAUD yang dihapus, tapi orang tua juga diberi pendidikan agar memahami pentingnya PAUD. Orang tua yang menunggui anak-anaknya di PAUD harus diberikan layanan pendidikan keorangtuaan.
Belum lama ini, Bupati Purwakarta menyatakan, siap membubarkan PAUD dengan alasan lembaga tersebut meningkatkan konsumerisme masyarakat, terutama kaum ibu. Dedi mencontohkan, anak yang belajar di PAUD uang sakunya Rp 10 ribu per hari. Tapi uang saku orang tua yang menunggui anak tersebut bisa lima kali lebih besar. Belum lagi, ibu-ibu yang menunggui anaknya itu terlibat dalam kegiatan yang kurang bermanfaat, seperti bergosip.

Kabid Pendidikan Nonformal dan Informal (PNPI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta Didi Garnadi mengatakan, prinsipnya, bupati setuju dengan lembaga PAUD, tapi ada yang keliru pada mind set orang tua. Dia mengatakan, karena alasan itu bupati meminta lembaga ini dievaluasi.

Izin bagi Sekolah Asing Kedaluwarsa

Kompas, halaman 11
Hanya 25 sekolah yang mengajukan perpanjangan izin dari 111 sekolah internasional di Indonesia. Sekolah yang meminta perpanjangan izin itu telah dinilai memenuhi standar.

Kasus kekerasan seksual terhadap salah satu murid di Jakarta International School (JIS) menjadi momentum bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membenahi sekolah asing. Pembenahan itu mencakup evaluasi atau peninjauan kembali izin pendirian dan operasional setiap sekolah asing. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menerbitkan kebijakan yang mengatur sekolah asing.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lydia Freyani Hawadi mengatakan, semua sekolah asing akan diaudit, apakah sudah memenuhi delapan standar pendidikan mulai dari standar isi, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, hingga pengelolaan.

Sejauh ini, baru 25 sekolah yang memperbarui atau memperpanjang izin. Banyak sekolah asing yang ”hanya” mengantongi Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tahun 1975 antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Keuangan.

Padahal, Kepala Subbagian Kerja Sama di Direktorat Jenderal PAUDNI Widyati Rosita mengatakan, sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang mensyaratkan sekolah internasional agar berubah menjadi sekolah berstandar nasional, berbasis keunggulan lokal, atau sekolah kerja sama satuan pendidikan asing dengan Indonesia.

Kata Lydia, keputusan Mahkamah Konstitusi menegaskan sebutan ”sekolah internasional” tidak boleh digunakan lagi karena sudah dihapus.

”Sekolah yang tidak punya izin yang sesuai aturan bisa dikatakan ilegal dan dapat ditutup. Akan tetapi, karena masih ada kendala belum terbitnya Peraturan Mendikbud, yang mengatur tentang sekolah kerja sama, sekolah asing masih diberi waktu. Kami rutin mengevaluasi izin sekolah asing setiap tahun,” kata Lydia.

Persyaratan memperoleh izin itu, antara lain sekolah asing itu harus menerima murid warga negara Indonesia (WNI) minimal 20 persen dari total murid. Proporsi guru pun 51 persen harus WNI.

Selain itu, sekolah asing juga wajib mengajarkan empat mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Sejarah Indonesia.

Terkait kasus kekerasan seksual terhadap murid JIS, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan akan mengambil langkah tegas jika sudah jelas duduk perkaranya. Sanksi terberat ialah pencabutan izin operasional. Sekolah seharusnya tidak hanya memberikan layanan pendidikan, tetapi juga melindungi murid.

Copyright © Ren Lydia Freyani Hawadi | Guru Besar Universitas Indonesia