Senin, 19 November 2018

Bab VI Bunda PAUD

Gebyar dan Penobatan Bunda PAUD Salah satu strategi Direktorat Jenderal
PAUDNI dalam memperluas akses dan layanan PAUD adalah merangkul para istri kepala daerah. Direktur Jenderal PAUDNI menobatkan mereka sebagai Bunda PAUD dengan harapan dapat mendorong program PAUD di wilayah masing-masing.


Hingga akhir tahun 2013, sudah dinobatkan 32 Bunda PAUD di tingkat provinsi,
dan 309 orang tingkat kabupaten/kota. Kegiatan penobatan Bunda PAUD disandingkandengan kegiatan Gebyar PAUD. Berikut ini  kegiatan penobatan Bunda PAUD di sejumlah daerah sepanjang tahun 2013. Bunda PAUD Kabupaten Nias Selatan Direktur Jenderal PAUDNI menobatkan Floriana Linda Rahmani sebagai Bunda PAUD Kabupaten Nias Selatan, pada tanggal 10 Juni 2013. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pendidik PAUD, perangkat daerah, serta dimeriahkan hiburan dari anak-anak PAUD di wilayah tersebut. Penobatan Bunda PAUD Nias Selatan sejalan dengan upaya memacu layanan PAUD di wilayah tersebut.


Sebab, pendataan yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan PAUD, Nias Selatan masih memiliki 275 desa yang belum memiliki lembaga PAUD. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu dan perluasan akses layanan PAUD, tahun 2013 Direktorat Jenderal PAUDNI memberikan dukungan dana sebesar Rp
2.012.328.000 kepada Kabupaten Nias Selatan. Dana tersebut, tersebar untuk meningkatkan berbagai layanan seperti PAUD, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta layanan pendidikan masyarakat. Dirjen mengakui, dukungan tersebut belum memenuhi harapan masyarakat di Kabupaten Nias Selatan ini. “Oleh sebab itu saya mengimbau agar dapat di dukung dari APBD dan kerja sama dengan komponen masyarakat, dan dunia usaha untuk membangun kepedulian terhadap pendidikan anak-anak kita,” ucapnya.


Berdasarkan data Direktorat Pembinaan PAUD, Angka Partisipasi Kasar (APK)
PAUD di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2011 hanya 20,63% dari 108.744 anak usia 0-6 tahun. Menilik data tersebut, baru sekira 22.400 anak yang terlayaniBunda PAUD Kabupaten Gunung Kidul Direktur Jenderal PAUDNI menobatkan Bunda PAUD kecamatan dan desa se Kabupaten Gunung Kidul. Acara yang diselenggarakan di Sewokoprojo, Kabupaten Gunung Kidul tersebut dihadiri oleh 144 Bunda PAUD tingkat desa, dan 18 Bunda PAUD tingkat kecamatan, Rabu 12 Juni 2013.


Pada penobatan Bunda PAUD se Kabupaten Gunung Kidul, Dirjen juga mengajak seluruh masyarakat dan para bunda PAUD untuk mengembangkan layanan PAUD. Direktorat Jenderal PAUDNI pada tahun 2013 memberikan bantuan sebesar Rp 8 miliar untuk meningkatkan mutu program PAUDNI di daerah Gunung Kidul. Bunda PAUD Kabupaten Kepahiang Tepat pada tanggal 19 Juni 2013, Direktur Jenderal PAUDNI mengukuhkan Bunda PAUD Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Acara yang diselenggarakan di Aula Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang tersebut dihadiri seluruh camat di Kabupaten Kepahiang. Usai acara pengukuhan tersebut, Bupati Kepahiang Drs. H. Bando Amin C Kader, MM menyematkan pin kepada Bunda PAUD Kabupaten Kapahiang. Lantas, diikuti dengan pengukuhan dan pemasangan pin kepada Bunda PAUD kecamatan oleh masing-masing camat.


Pada kegiatan tersebut, Direktur Jenderal PAUDNI mengajak seluruh masyarakat dan para bunda PAUD untuk mengembangkan layanan PAUD. Karena usia dini merupakan periode emas (golden age) bagi perkembangan anak. Ia juga berharap agar Kabupaten Kepahiang meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidik PAUD di wilayah tersebut.


Bunda PAUD Riau Pada hari Jumat, 1 November 2013 Direktur Jenderal PAUDNI menobatkan Hj. Septina Primawati Rusli sebagai Bunda PAUD Provinsi Riau. Penobatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan layanan PAUD menuju generasi cerdas dan berkualitas. Penobatan tersebut juga disertai
dengan seminar tentang PAUD. Kegiatan tersebut turut dihadiri para bunda PAUD yang ada di 475 desa dan kota di Provinsi Riau. Dalam sambutannya, Bunda PAUD Propinsi Riau Septina Primawati Rusli mengatakan bahwa Riau bertekad menyukseskan program Satu Desa Satu PAUD yang merupakan komitmen bersama. Para bunda PAUD dari kabupaten/ kota di Riau sangat antusias mengikuti acara penobatan Bunda PAUD Provinsi Riau. PAUD akan menjadi perhatian, agar masyarakat Riau
menjadi manusia yang memiliki kualitas
SDM yang andal.
Hj. Septina Primawati Rusli adalah
Bunda PAUD yang sangat aktif. Berkat
upaya kerasnya, sebagian besar desa
di provinsi Riau telah terlayani PAUD.
Hingga akhir 2013, dari 535 desa yang belum
memiliki PAUD di Riau, kini tinggal
51 desa saja.
Hj. Septina menilai pendidikan
PAUD sangat penting dalam pembentukan
karakter dan kecerdasan anak sejak dini.
Oleh karena itu ia berupaya agar seluruh
kabupaten/kota turut mengalokasikan
dana pembangunan PAUD. Berkat usahanya
tersebut, Hj Septina Primawati Rusli
mendapat Anugerah Bunda PAUD Berprestasi
Nasional 2013 dari Bunda PAUD
Nasional Ibu Hj. Ani YudhoyonoBunda PAUD Tapanuli Tengah
Direktur Jenderal PAUDNI melantik
Normaida Bonaran Situmeang sebagai
Bunda PAUD Tapanuli Tengah. Acara tersebut
diselenggarakan pada hari Senin, 20
Mei 2013 di GOR Pandan. Tapanuli Tengah
adalah salah satu kabupaten yang telah
mampu menobatkan Bunda PAUD di
seluruh kecamatan.
Tingkat Angka Partisipasi Kasar
(APK) PAUD di Tapteng kini mencapai
36% dari jumlah total seluruh anak usia
dini. lembaga PAUD di kabupaten tersebut
mencapai 245 unit yang tersebar di 177
desa/kelurahan se Tapanuli Tengah.
Saat penobatan Bunda PAUD, Normaida
mengatakan wilayah tersebut pernah
ditunjuk sebagai lokasi percontohan
pengembangan PAUD di Sumatera Utara.
Oleh karena itu, dirinya terpacu untuk
mengembangkan PAUD di Tapanuli Tengah.
Pada saat dinobatkan sebagai Bunda
PAUD, Normaida mengatakan pendidikan
adalah merupakan aset penting bagi
kemajuan sebuah bangsa. Oleh sebab itu,
setiap anak harus memperoleh layanan
PAUD. Seorang anak dari lahir memerlukan
pelayanan yang tepat dalam pemenuhan
kebutuhan pendidikan disertai dengan
Pemahaman mengenai karakteristik
anak sesuai pertumbuhan dan perkembangannya.
Setiap anak perlu mendapat
upaya pembinaan melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani
dan rohani agar anak memiliki kesiapan
dalam memasuki pendidikan lebih lanjut
Periode usia dini merupakan periode
kritis bagi anak, dimana perkembangan
yang diperoleh pada periode ini
sangat berpengaruh terhadap perkembangan
periode berikutnya hingga masa
dewasa. Sementara masa emas ini hanya
datang sekali, sehingga apabila terlewatkan
berarti hilanglah peluangnya.
Sedangkan Direktur Jenderal
PAUDNI mengatakan pendidikan anak
usia dini itu penting, karena di usia inilah
anak-anak harus membentuk kesiapan
dirinya menghadapi masa sekolah dan
masa depan. Investasi terbaik yang bisa
Anda berikan untuk anak-anak adalah
persiapan pendidikan mereka di usia dini.Bunda PAUD Yogyakarta
Gusti Kanjeng Ratu Hemas dinobatkan
sebagai Bunda PAUD Daerah
Istimewa (DIY) Yogyakarta oleh Direktur
Jenderal PAUDNI. Acara yang diselenggarakan
di Pendopo Bangsal Kepatihan ini
bertepatan dengan Hari Ulang Tahun DIY
ke 257, Senin 7 Oktober 2013.
Direktur Jenderal sangat mengapresiasi
keberhasilan Daerah Istimewa
Yogyakarta, merupakan satu-satunya
provinsi yang telah sukses meningkatkan
angka partisipasi kasar (APK) dengan
jumlah 97%. Selain itu, seluruh desa di
DIY telah memiliki lembaga PAUD.
Gebyar PAUD dan pengukuhan Ibu
PAUD DIY yang bertemakan Anak Indonesia
Sehat, Kreatif, dan Berakhlak mulia
dihadiri oleh perwakilan Taman kanakkanak,
Kelompok bermain, dan Raudatul
Aifat dari kabupaten/kota DIY. Pada acara
tersebut anak-anak diberi kesempatan untuk
bermain dan unjuk kreatifitas di sentra-
sentra yang ada.
Bunda PAUD Provinsi Sulawesi Utara
Direktur Jenderal PAUDNI menobatan
Bunda PAUD Kabupaten dan Kota Se-
Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dilakukan
didampingi Bunda PAUD Provinsi Sulut,
Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun.
Acara yang diselenggarakan di halaman
kantor Gubernur Sulut ini dihadiri
oleh Gubernur Sulut, Dr. S.H.S. Sarundajang,
para pimpinan satker perangkat daerah,
pengurus TP-PKK Provinsi Sulut,
dan perwakilan para pendidik beserta
anak-anak Se-Provinsi Sulsel, Kamis 31
Oktober 2013.
Pada tahun 2013 APK PAUD di
Provinsi Sulut telah mencapai 66,72% untuk
anak usia 3-6 tahun. Dari 1.658 desa
yang ada di provinsi Sulut, sebanyak 77,23
persen sudah terlayani PAUD. Hanya 425
desa yang belum terlayani.Bunda PAUD DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
menggelar acara peringatan Hari Aksara
Internasional ke-48, sekaligus pengukuhan
Bunda PAUD tingkat Provinsi
dan Kota Administrasi/Kabupaten Se-
DKI Jakarta.
Acara yang digelar di Gedung Sasono
Langen Budoyo Taman Mini Indonesia
Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis 14
November 2013 dihadiri oleh anak-anak
PAUD dan warga belajar pendidikan nonformal
dan informal di DKI Jakarta.
Pengukuhan serta penyematan pin
kepada Hj. Iriana Joko Widodo sebagai
Bunda PAUD Provinsi DKI Jakarta oleh
Direktur Jenderal PAUDNI berlangsung
dengan lancar dan khidmat. Kemudian disusul
dengan pengukuhan Bunda PAUD
kota administrasi/kabupaten.
Direktur Jenderal berharap agar pengukuhan
Bunda PAUD tidak menjadi kegiatan
seremonial semata, melainkan untuk
mendorong semua komponen masyarakat
agar memikul tanggung jawab bersama terhadap
masa depan anak-anak Indonesia.
Bunda PAUD Sulawesi Tenggara
Pada tanggal 7 Desember 2013, Direktur
Jenderal PAUDNI menobatkan
Bunda PAUD Provinsi Sulawesi Tenggara.
Acara tersebut dihadiri lebih dari 1.000
orang, yang terdiri dari gubernur dan para
walikota/bupati se Sulawesi Tenggara.
Himpaudi, IGTKI dan berbagai kalangan
masyarakat juga memeriahkan acara tersebut.Berdasarkan data Direktorat Jenderal
PAUDNI, APK PAUD Sulawesi
Tenggara berada di sepuluh besar terbaik
nasional. Pada pengukuhan Bunda
PAUD, Direktur Jenderal berharap agar
APK PAUD terus meningkat. Hal ini perlu
didukung oleh pemerintah kabupaten/
kota se Sulawesi Tenggara.
keberadaan Bunda PAUD Sulawesi
Tenggara diharapkan dapat menuntaskan
program Satu Desa Satu PAUD. Selain itu,
mereka diharapkan mampu mendorong
para kepala daerah agar menyusun peraturan
daerah tentang PAUD.Rakornas Bunda PAUD Se Indonesia
Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal PAUDNI
kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi
Nasional Bunda PAUD. Namun, pada
tahun ini pelaksanaannya sangat istimewa.
Sebab, kegiatan ini dibuka langsung oleh
Bunda PAUD Indonesia, yakni Ibu Negara
Ani Bambang Yudhoyono. Kegiatan pembukaan
tersebut diselenggarakan di Istana
Negara pada hari Selasa, 19 November 2013.
Bunda PAUD Indonesia mengingatkan
bahwa pada usia 0-6 tahun seorang
anak akan mengalami periode golden
age atau usia emas. Pada fase tersebut,
perkembangan mental dan spiritual anak
terbentuk. Oleh karena itu, Ibu Negaramengusulkan agar setelah program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar, Kemdikbud
juga dapat mempertimbangkan wajib belajar
pada Taman Kanak-kanak, yang merupakan
bagian dari PAUD.
“PAUD adalah basic education yang
tidak bisa diabaikan. Ini juga tanggung
jawab orangtua untuk menyukseskan
pendidikan anak usia dini, sesuai dengan
perannya masing-masing,” kata Ibu Negara
Hj. Ani Bambang Yudhoyono saat
memberi sambutan.
Pengalaman anak di tahun-tahun
pertama akan menentukan apakah sang
anak nantinya mampu menghadapi tantangan
dan berhasil dalam pekerjaannya.


Daftar Pustaka
Kemdikbud, 2010. Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2010 - 2014
Kemdikbud, 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal
PAUDNI
Kemdikbud, 2013. Juknis Pedoman dan Bantuan Direktorat Pembinaan PAUD
Kemdikbud, 2013. Juknis Pedoman dan Bantuan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Kemdikbud, 2013. Juknis Pedoman dan Bantuan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Kemdikbud, 2013. Juknis Pedoman dan Bantuan Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
www.kemdikbud.go.id
www.paudni.kemdikbud.go.id
http://lydiafreyanihawadi.blogspot.com
setkab.go.id

Bab V Memacu Layanan Sekretariat

Rakor Nasional PAUDNI Direktorat Jenderal PAUDNI membuka lembaran tahun 2013 dengan menggelar evaluasi capaian tahun 2012 dan rencana kerja tahun 2013. Seluruh unit bekerja ligat
menyiapkan program-program untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
Puncaknya, pada tanggal 6-8 Mei 2013, Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Acara ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan
program 2012 dan menyosialisasikan kebijakan tahun 2013.


Para peserta berasal dari dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, serta unit pelaksana teknis Ditjen (UPT) Direktorat Jenderal PAUDNI di delapan regional. Pada acara
pembukaan tanggal 6 Mei 2013, Direktur Jenderal PAUDNI menegaskan seluruh orang harus bekerja lebih keras agar mencapai target kinerja. Masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan, antara lain membebaskan masyarakat Indonesia dari tuna aksara, meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga kursus, menuntaskan program Satu Desa Satu PAUD, dan menyusun
beragam norma standar prosedur kriteria (NSPK) bidang PAUDNI.


Pada pertemuan yang dihadiri ra-Jakarta Utara, Tanah Abang, Senen, dan Berlan di Jakarta Pusat, Kecamatan Grogol Petamburan dan Rawa Buaya di Jakarta Barat, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.
Aksi solidaritas tersebut merupakan hasil kerja sama Ditjen PAUDNI, UNICEF, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi), Ikatan Guru Taman Kanak-kanak
Indonesia (IGTKI), Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia
(GOPTKI), dan sejumlah organisasi mitra lainnya.


Ditjen PAUDNI juga memberikan satu boks alat permainan edukasi (APE) di setiap posko, buku mewarnai, buku gambar, kertas lipat, pensil warna, puzzle, boneka jari, dan beragam alat tulis
serta alat permainan lainnya. Serangkaian bantuan ini diharapkan dapat membantu anak-anak untuk bermain sambil belajar di tenda darurat. Anak-anak korban banjir di sembilan titik tersebut terlihat riang gembira mengikuti kegiatan yang didampingi oleh para guru. Mereka merasa terhibur dengan
berbagai permainan yang digelar, seperti menggambar, bermain bongkar pasang balok, membaca cerita, mendengarkan dongeng dan lain-lain.


Selain itu, seluruh guru PAUD yang menjadi relawan juga menyisipkan pesan moral kepada anak-anak agar tetap tabah dalam menghadapi bencana banjir. Para relawan juga memotivasi anak-anak usia dini agar tetap bermain dan belajar. Direktorat Jenderal PAUDNI ingin mengembalikan
keceriaan anak-anak, jangan sampai bencana banjir menimbulkan trauma dan menghambat tumbuh kembang intelektualitas mereka.


Berdasarkan data yang dihimpun Himpaudi, terdapat 470 lembaga PAUD yang terkena bencana banjir di DKI Jakarta 2013. Wilayah Jakarta Timur sebanyak 224, di Jakarta Pusat sebanyak 87,
di Jakarta Barat sebanyak 119, di Jakarta Selatan sebanyak 14, dan di Jakarta Utara sebanyak 26 lembaga PAUD. Selain memberikan bantuan alat permainan edukasi dan alat tulis, Ditjen
PAUDNI juga menyalurkan bantuan biskuit, susu kemasan, handuk, pakaian, popok, pasta gigi, sabun mandi, dan berbagai kebutuhan lain untuk anak-anak korban banjir Bencana Gempa Aceh Pada hari Selasa, 2 Juli tahun 2013 sekira pukul 14.40 WIB, Aceh diguncang gempa bumi. Dengan kedalaman mencapai 10 km, gempa berkekuatan 6,2 SR tersebut dirasakan cukup kuat oleh sebagian besar
masyarakat pesisir Aceh, khususnya di Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh Tengah. Utusan peserta tersebut , Direktur Jenderal menyoroti sejumlah provinsi yang masih memiliki angka partisipasi kasar (APK) PAUD di bawah rerata nasional. “Daerah dengan APK PAUD yang masih rendah
harus berbenah diri. Jika tidak, ini sama saja menelantarkan dan menyia-nyiakan anak kita sendiri,” pesannya. Selain itu, Direktur Jenderal juga meminta agar pemerintah daerah meningkatkan kepedulian terhadap pengembangan program pendidikan nonformal dan informal (PNFI). Sebab, masih ada masyarakat yang belum memiliki kesempatan mengenyam pendidikan formal karena himpitan ekonomi, kendala geografis, atau rintangan lain.


Tanggap Bencana Aceh dan Jakarta Di awal tahun 2013, bencana banjir menerjang wilayah DKI Jakarta. Ditjen PAUDNI segera merespon kejadian tersebut mendirikan posko PAUD darurat di sembilan titik di wilayah DKI Jakarta. Di lokasi tersebut, para guru PAUD mengajak anak-anak usia dini untuk bermain sambil belajar di tenda darurat. Upaya ini berhasil menghibur anak-anak, terutama mereka yang PAUD nya terkena dampak banjir.


Sembilan lokasi tersebut adalah Kecamatan Jatinegara dan Pulogadung di Jakarta Timur, kecamatan Penjaringan Akibat gempa tersebut, 40 orang
meninggal dunia, sedangkan luka berat ada 160 orang lebih. Dari segi infrastruktur, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melansir, ada sekitar 16.000 rumah yang rusak karena gempa. Sebagai aksi peduli terhadap korban gempa di Aceh, Direktorat Jenderal PAUDNI menyalurkan sejumlah bantuan. Terdapat 12 set bantuan alat permainan edukasi (APE), makanan, susu, dan obat-obatan yang disalurkan ke Posko Kab. Bener Meriah dan
Posko di Kab. Aceh Tengah.


Bantuan tersebut diserahkan oleh tim perwakilan Ditjen PAUDNI yang beranggotakan delapan orang, Sabtu (6/7). Selain memberikan bantuan, tim juga mendata lembaga PAUD yang rusak. Menurut data yang dihimpun, terdapat 134 lembaga PAUD rusak di Kab. Aceh Tengah, dan 14 lembaga PAUD rusak di Kabupaten Bener Meriah. Bencana gempa tersebut menimbulkan
trauma bagi sejumlah anak. Oleh karena itu, telah diselenggarakan trauma
healing (prakarsa menghilangkan trauma) bagi anak-anak korban gempa di tiga titik pengungsian, yakni di dua titik di Aceh Tengah dan satu titik di Bener Meriah Pameran Program PAUDNI Sebagai salah satu upaya memperkenalkan
program kepada khalayak luas, Direktorat Jenderal PAUDNI berperan serta
aktif dalam sejumlah pameran dan even nasional. Sepanjang tahun 2013, Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI mengikuti pameran di berbagai daerah.
Sejumlah produk publikasi turut disajikan dan dibagikan kepada masyarakat.
Antara lain buku-buku, Lembaran Profil Direktorat Jenderal PAUDNI, majalah
Warta PAUDNI, stiker, pembatas buku, kalender 2014. Pada setiap pameran
yang diikuti, stan Direktorat Jenderal PAUDNI selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat.


Mereka sangat antusias untuk mengetahui program PAUDNI dan menanyakan
informasi tentang program maupun bantuan yang dapat mereka akses.
Berikut ini sejumlah pameran berskala nasional yang diikuti oleh Sekretariat
Direktorat Jenderal PAUDNI: 


Bazar Buku
Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI ikut berpartisipasi dalam
Pameran dan Bazar Buku Murah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Acara yang merupakan rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2013 itu berlangsung pada 27-29 Juni 2013. Pada kegiatan itu, bersama unit
utama lain di Kemdikbud, seluruh satuan kerja di Ditjen PAUDNI menampilkan
berbagai informasi tentang kebijakan dan program. Mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), kursus, pendidikan masyarakat, hingga kebijakan mengenai
pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI.


Selain itu, unit pelaksana teknis (UPT) dari delapan regional di lingkungan
Ditjen PAUDNI juga hadir menyajikan informasi mengenai model pembelajaran PAUDNI yang telah diuji dan dikembangkan. Semua kegiatan itu bertempat di Plaza Insan Berprestasi dan halaman kompleks Kemdikbud, Jakarta.


Sebagai bentuk apresiasi, Direktur Jenderal PAUDNI, Prof. Dr. Lydia
Freyani Hawadi, Psikolog menghadiri pameran tersebut.Tidak hanya
menyambangi stan pameran Ditjen PAUDNI, Dirjen juga membeli beberapa
buah tangan sebagai tanda dukungan terhadap hasil karya anak bangsa.


Sejumlah penerbit buku terkemuka turut berpartisipasi dengan menjual buku-buku dan alat tulis dengan harga murah. Selain itu, ada berbagai kegiatan seminar dan workshop yang sangat menarik. Sebut saja, seminar kelas kreatif digital, seminar Budaya Betawi oleh Abah Alwi Sahab, lokakarya penulisan
novel oleh Gola Gong, lokakarya kerajinan tangan, animasi, dan masih
banyak lagi.


Hari Aksara Internasional Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI turut memeriahkan pameran yang digelar pada puncak perayaan Hari Aksara Internasional tahun 2013. Pada kegiatan yang diselenggarakan di Gedung A Kemdikbud Jakarta tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI menggelar
pameran foto. Tidak seperti stan lainnya, dinding stan Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI dipenuhi oleh foto-foto yang bertemakan program PAUDNI.
Karya-karya foto tersebut merupakan nominator Lomba Foto PAUDNI 2013.
Sekira 20 foto ditampilkan, mulai dari foto anak-anak hingga foto orang dewasa
yang sedang belajar membaca Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal PAUDNI menyempatkan diri mengunjungi stan tersebut, dan membubuhkan stiker yang menandakan dukungan beliau pada sejumlah foto.
Hari Nusantara Pada perayaan Hari Nusantara Tahun 2013, Direktorat Jenderal PAUDNI berpartisipasi dalam pameran yang diselenggarakan di Palu, Sulawesi Tengah. Stan Direktorat Jenderal PAUDNI menjadi satu dari tiga stan yang didirikan oleh Kemdikbud.


Stan tersebut merupakan wujud partisipasi Kemdikbud pada peringatan
Hari Nusantara yang digelar pada tanggal 10-15 Desember 2013. Stan pameran Kemdikbud ini dijadikan referensi informasi pendidikan bagi para pengunjung.
Rusdi, seorang guru SMK di kota Palu menilai stan pameran Direktorat Jenderal PAUDNI sangat informatif. Ia pun menerima banyak buku-buku dan majalah untuk siswa-siswi, dan putri tunggalnya yang berusia 4 tahun. “Saya juga
minta kalender 2014 ya, kebetulan saya belum punya di rumah. Ini sangat
bermanfaat,” katanya senang.


Selain dimeriahkan oleh beragam stan pameran, peringatan Hari Nusantara
juga diwarnai pawai drumband TNI Angkatan Laut, atraksi terjun payung, dan parade kapal. Sejak pagi, kapal-kapal TNI AL merapat ke pantai Talise, Palu, untuk menyapa masyarakat yang berada di pinggir pantai. Acara puncak Hari Nusantara 2013 dibuka oleh Wakil Presiden Boediono, dan berpusat di Anjungan
Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah. Acara ini dihadiri sejumlah menteri, perwakilan dari Kementerian/Lembaga, TNI, Kepolisian, dan sejumlah tamu undangan Menjalin Kemitraan Sepanjang tahun 2013, Direktorat Jenderal PAUDNI menjalin kerja sama dengan sejumlah organisasi dan kementerian/
lembaga dalam rangka pengembangan program PAUDNI. Ini merupakan hal
yang mutlak dilakukan, sebab pemerintah tidak bisa seorang diri. Justru peran serta masyarakat yang mampu mendorong penyebarluasan program PAUDNI. Berikut ini beberapa bentuk kerja sama yang terjalin pada tahun 2013.


Merangkul TNI-Angkatan Laut
Direktorat Jenderal PAUDNI dan Markas Besar TNI-Angkatan Laut bekerja sama
untuk memperluas layanan PAUDNI. TNI-AL akan memfasilitasi masyarakat di daerah pesisir, terpencil, terdepan untuk mendirikan PAUD dan lembaga pendidikan nonformal. Sedangkan Ditjen PAUDNI akan memberikan dukungan
dana dalam bentuk blockgrant. Jalinan kerja sama ini dilatarbelakangi karena masih ada masyarakat di wilayah terpencil dan pesisir yang belum terlayani program PAUDNI. Oleh sebab itu, kerja sama dengan TNI-AL adalah strategi
yang tepat. Karena, mereka memiliki prajurit yang tersebar hingga ke wilayah pesisir.


Pada tahap awal, Direktorat Pembinaan PAUD akan mengalokasikan 10
paket bantuan rintisan PAUD dengan nominal perpaket sebesar Rp 45 juta, dan
pendampingan sebesar Rp 5 juta. Total bantuan yang diberikan sebesar Rp 500
juta. Bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat di wilayah binaan TNI-AL.
Selain kerja sama dalam pengembangan PAUD, TNI-AL juga akan membantu
program perluasan layanan keaksaraan. Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat akan mengalokasikan bantuan untuk menyelenggarakan program
keaksaraan dasar. Tak hanya itu, masyarakat yang dibina oleh TNI-AL juga dapat mengajukan bantuan untuk mendirikan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.


Kerja sama antara Direktorat Jenderal
PAUDNI dan TNI AL diwadahi dalam
sebuah Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan
program PAUDNI di Daerah
Tertinggal, Terdepan, dan Terisolir. Naskah
kerja sama tersebut telah ditandatangani
oleh Direktur Jenderal PAUDNI Prof. Dr.
Lydia Freyani Hawadi, Psikolog dan Kadisdikal
TNI AL Dr. Ir. Supartono, M.M, pada
tanggal 15 Juli 2013 di Jakarta Kerja Sama dengan Pramuka
Pada tanggal 22 November 2013,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menjalin Kesepakatan Bersama dengan
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, tentang
Pendidikan Kepramukaan pada Gugus
Depan Berbasis di Satuan Pendidikan
dan Satuan Karya. Naskah kesepakatan
tersebut ditandatangani oleh Mendikbud
dan Ketua Kwartir Nasional Gerakan
Pramuka.
Direktorat Jenderal PAUDNI turut
membantu dan memfasilitasi penyusunan
naskah kesepakatan kerja sama tersebut.
Direktorat Jenderal PAUDNI akan melatih
dan memberdayakan untuk menjadi
pendidik PAUD, kursus, serta pendidikan
masyarakat.
Terdapat sejumlah program yang
dapat disinergikan dengan Pramuka. Antara
lain, Ditjen PAUDNI memiliki program
pelatihan Kursus Mahir Dasar dan
Kursus Mahir Lanjutan yang bisa diakses
oleh pramuka untuk meningkatkan keterampilan
dan pengalaman anggota Gerakan
Pramuka di bidang PAUDNI.
Kerja sama dengan Kwarnas
Pramuka sangat strategis bagi Direktorat
Jenderal PAUDNI. Sebab, pramuka dapat
membantu mengatasi sejumlah tantangan
di bidang PAUDNI. Antara lain, masih
terdapat penyandang buta aksara, APK
PAUD yang masih perlu ditingkatkan.
Pembentukan Saka Widya Bakti
Saka Widya Bhakti adalah Satuan
Karya gerakan Pramuka yang berada dalam
naungan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Nonformal dan
Informal. Saka Widya Bhakti merupakan
pendidikan nonformal dan informal yang
menjadi sarana untuk melaksanakan kegiatan
nyata dan produktif dalam melaksanakan
bakti kepada masyarakat, bangsa,
dan negara serta mendukung tercapainya
tujuan pendidikan dan pembinaan Gerakan
Pramuka.
Krida adalah satuan kecil yang merupakan
bagian dari satuan karya gerakan
pramuka (Saka) sebagai wadah keterampilan
tertentu, yang merupakan bagian
dari kegiatan Saka. Saka Widya Bhakti
memiliki 3 (tiga) krida, yaitu (1) Krida
AUD, (2) Krida Kursus, (3) Krida Dikmas.
Krida AUD (Anak Usia Dini) adalah
wadah kegiatan dan pendidikan untuk
memberikan bekal pengetahuan, sikap,
dan keterampilan dalam menyiagakan
dan menggalang kelompok sasaran program
pendidikan anak usia dini .
Krida Kursus adalah wadah kegiatan
dan pendidikan untuk memberikan
bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan
dalam teknik mengajar pada pembelajaran
formal maupun nonformal kepada
anggota gerakan pramuka.
Hal tersebut berfungsi sebagai
bekal untuk menjadi sumber belajar/tutor,
nara sumber teknis, motivator, dan penyelenggara
atau pengelola program pendidikan
dan kelompok belajar masyarakat
serta berbagai macam kecakapan hidup,
khususnya dalam bentuk keterampilan
fungsional.
Krida Dikmas (pendidikan masyarakat)
adalah wadah kegiatan dan pendidikan
untuk memberikan bekal pengetahuan,
sikap, dan keterampilan dalam
teknik mengajar membaca, menulis, dan
berhitung (calistung) kepada anggota gerakan
pramuka, sehingga dapat dijadikan
bekal untuk menjadi sumber belajar/tutor
dan penyelenggara/pengelola dalam penyelenggaraan
dan pelestarian program
pendidikan dan kelompok belajar masyarakat.
Saka Widya Bhakti bersifat terbuka
bagi pemuda calon anggota Gerakan
pramuka, Gerakan pramuka Penegak dan
Pandega; baik putera maupun puteri. Saka
Widya Bhakti bersifat pendidikan non
formal yang disesuaikan dengan minat,
bakat, dan perhatian para pemuda calon
anggota Gerakan pramuka dan Gerakan
pramuka Penegak dan Pandega. Dukung Gerbang Kampung
Direktorat Jenderal Ditjen PAUDNI
mendukung program Gerakan Membangun
Kampung (Gerbang Kampung) yang
dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator
Kesejahteraan Rakyat. Program
tersebut merupakan kerja sama berbagai
kementerian/lembaga dalam membangun
sarana pendidikan, dan pembangunan infrastruktur
lainnya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Program Gerbang Kampung Tahun
2013 dibuka oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan
Rakyat, HR. Agung Laksono
di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Kroya
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat (12/7). Pada peluncuran program tersebut,
Menkokesra menyerahkan bantuan dari
sejumlah kementerian/lembaga kepada
masyarakat, termasuk bantuan dari Ditjen
PAUDNI Kemdikbud.
Direktur Jenderal PAUDNI turut
menyempatkan diri menghadiri kegiatan
penyerahan bantuan di sejumlah daerah.
Menurut Direktur Jenderal, Gerbang
Kampung adalah program yang sangat
bermanfaat. Oleh karena itu, Direktorat
Jenderal berkomitmen untuk terus mendukung
program tersebut.
Menkokesra menegaskan bahwa program
Gerbang Kampung sudah dicanangkan
di beberapa daerah di Indonesia. Manfaatnya kesejahteraan
masyarakat. Melalui program tersebut,
pemerintah membantu masyarakat membangun
rumah layak huni, sekolah, sarana pertanian,
dan lain sebagainya.
Mamat Kalimah, Kuwu (Kepala
Desa) Sumber Mulya Kecamatan Kroya berterima
kasih atas bantuan dari pemerintah
bagi masyarakat dan desanya yang sangat
besar. Ia berharap dengan bantuan tersebut,
masyarakat diwilayahnya bisa mandiri dan
sejahtera. Desa Sumberjaya merupakan
desa yang terpilih dari 317 desa/kelurahan
di Kabupaten Indramayu sebagai lokasi
pembukaan program Gerbang Kampung.
Mendukung Program TNMD
Direktorat Jenderal PAUDNI turut
mendukung salah satu program Tentara
Nasional Indonesia (TNI), yakni TNI
Manunggal Membangun Desa (TMMD).
Sepanjang tahun 2013, kegiatan tersebut
digelar dua kali, yakni di bulan Juni dan
Oktober. Direktorat Jenderal PAUDNI turut
menjadi bagian dari tim pengawas dan
evaluasi (tim wasev) TMMD.
Kegiatan TMMD diprioritaskan untuk
daerah tertinggal, terpencil, perbatasan,
pulau-pulau kecil terdepan, perkotaan
yang belum tersentuh oleh pembangunan
dan kumuh, serta daerah lain yang terkena
Para prajurit TNI-AD menyuguhkan drumband pada pembukaan TMMD, di Asahan (11/6). Ditjen PAUDNI memberikan paket Alat Permainan Edukatif untuk sejumlah titik sasaran TMMD. bencana, dalam konteks kepentingan pembangunan. Kegiatan TMMD dilakukan di 61 kota/kabupaten Indonesia.
Tema Program TMMD tahun 2013 adalah “Melalui TNI Manunggal Membangun
Desa Kita Tingkatkan Integritas Guna Mendukung Percepatan Pembangunan
serta Mewujudkan Kedamaian dan Kesejahteraan Masyarakat”. Seperti
kegiatan sebelumnya, TMMD tahun 2013 masih menyasarpembangunan sasaran
fisik dan nonfisik.


Pembangunan fisik ditujukan pada pembangunan berbagai sarana dan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, drainase, rumah ibadah, sekolah, rumah tidak layak huni (RTLH), balai desa, serta sarana masyarakat lainnya. Sementara sasaran nonfisik diarahkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, peningkatan potensi daerah, kesejahteraan dan kemandirian, serta meningkatkan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme.


Direktorat Jenderal PAUDNI memberikan sejumlah bantuan untuk desadesa
yang menjadi lokasi sasaran TMMD, yakni alat permainan edukatif, alat olah
raga dan buku cerita anak-anak. Menjalin Kemitraan dengan Perusahaan
Pada tahun 2013, Sekretariat Ditjen PAUDNI memfasilitasi program Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan / CSR dari beberapa perusahaan swasta. Antara lain,
PT Bank CIMB Niaga, Ancora Foundation, Tanoto Foundation, PT Bumitama Gunajaya Agro, PT Indocement, Nestle, Frisian
Flag, dan sejumlah perusahaan lain.


Ancora Foundation turut membantu pengembangan program pendidikan
anak usia dini (PAUD) di Indonesia. Yayasan yang terafiliasi dengan Ancora
Capital, perusahaan private equity ini te-Lomba Foto dan Desain Perangko
Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI pada tahun 2013 menggelar dan
mengkoordinasikan lomba artikel, foto, dan desain perangko untuk masyarakat. Lomba tersebut berhadiah total Rp 167,5 Juta.


Lomba yang memiliki tema umum: “PAUDNI Memberikan Layanan Pendidikan
Sepanjang Hayat” tersebut terdiri dari empat jenis lomba. Pertama adalah Lomba Foto, kedua Lomba Publikasi Keaksaraan, ketiga lomba artikel tentang PAUD, dan keempat adalah Lomba Desain Perangko. Penyelenggaraan lomba tersebut bertujuan untuk mengenalkan programprogram PAUDNI kepada masyarakat luas. Dengan lomba ini, masyarakat diharapkan tertarik untuk memahami program-program yang ada.


Hingga saat ini, masih banyak masyarakat dan banyak pemangku kepentingan
menganggap bahwa Ditjen lah membantu lebih dari 350 lembaga PAUD. Ancora memberikan bantuan sarana prasarana, dan pelatihan untuk guruguru
PAUD. Ancora Foundation memiliki target mengembangkan 1.000 PAUD yang diberi nama program Sekolah Rakyat Ancora. Program tersebut berupaya memberikan layanan PAUD kepada 20 ribu anak pertahun. Direktur Jenderal PAUDNI menyambut baik kepedulian perusahaan swasta dan BUMN dalam membantu program PAUD di Indonesia. Menurutnya, pengembangan PAUD tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran serta swasta dan masyarakat justru yang lebih penting.


Lukman Moeslich, Manager CSR Tanoto Foundation menilai sebagian besar
perusahaan telah memahami pentingnya pendidikan anak usia dini. Tanoto
Foundation pun telah melaksanakan CSR PAUD di sejumlah provinsi. “Tinggal bagaimana upaya pemerintah melakukan pendekatan secara intensif kepada perusahaan- perusahaan,” ucapnya. Pada tahun lalu, Direktorat Jenderal
PAUDNI telah menyosialisasikan program PAUD kepada sekira 40 perusahaan, di Jakarta. Selain itu, Direktorat PAUD juga telah menginformasikan cara mengakses dana CSR kepada pengurus lembaga PAUD.PAUDNI adalah unit utama di Kemdikbud yang membina PAUD saja. Padahal, Ditjen PAUDNI juga melakukan pembinaan terhadap pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).


Sejumlah program PNFI yang dibina oleh Ditjen PAUDNI adalah program
kursus dan pelatihan, pemberantasan buta aksara, pemberdayaan perempuan,
kewirausahaan, desa vokasi, dan banyak program lainnya. Oleh sebab itu, melalui lomba ini yang diselenggarakan di bulan Agustus ini masyarakat dapat mempelajari programporgram PAUDNI yang ada. Masing-masing kategori lomba memiliki jadwal, kriteria, dan persyaratan yang berbeda sesuai dengan tema yang ada.


Komitmen Pendidikan Untuk Semua Direktorat Jenderal PAUDNI sebagai Sekretariat Forum Koordinasi Nasional Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau Education For All menyelenggarakan beberapa kegiatan di tahun 2013 untuk mendukung program tersebut. Hasil penerapan PUS di Indonesia sudah lebih baik. Hal ini terlihat pada beberapa indikator, seperti indikator pendidikan
dasar universal. Pada tahun 2012, angka partisipasi murni (APM) SD/MI mencapai 95,55 persen dan APM SMP/MTS adalah 77,71 persen.


Keberhasilan yang menyolok terjadi pada pendidikan keaksaraan. Terdapat
penurunan jumlah tuna aksara orang dewasa yaitu sebesar 5,12 persen. Pada tahun 2005 jumlahnya masih mencapai 9,55 persen, namun tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 4,43 persen. Sementara untuk PAUD, tahun
2012 telah mencapai 54,64 persen. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan kategori anak usia dini usia tiga sampai dengan enam tahun. PAUD menjadi salah satu prioritas program PUS pada tahun 2013.


Ketua Forum Koordinasi Nasional PUS, Prof. Agus Sartono menekankan agar
seluruh pemangku kepentingan memperhatikan program PAUD. Investasi untuk program tersebut terus dipacu. Sebab di tahun 2045, atau pada 100 tahun usia kemerdekaan, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Pada periode tersebut, Indonesia akan memiliki banyak pemuda-pemudi yang penuh potensi. “Calon-calom pemimpin di tahun 2045 adalah anak-anak PAUD saat ini,” ucapnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional PUS Tahun 2013 di Solo, Rabu (22/5).


Prof. Agus Sartono yang merupakan Deputi Bidang Pendidikan dan Agama,
Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat mengapresiasi berbagai program yang digelar Direktorat Jenderal PAUDNI dalam memperluas akses layanan PAUD. Namun, upaya peningkatan mutu layanan harus terus ditingkatkan. Unggul di Asia Pasifik Direktur Jenderal PAUDNI mengakui
masih banyak anak-anak usia nol sampai enam tahun yang belum menikmati
layanan PAUD. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran untuk program PAUD. “Jangan bergantung dengan dana dari APBN,” ucapnya di hadapan peserta yang hadir dari berbagai daerah.


Dalam Education for All Global Monitoring Report, Indeks Pembangunan
PUS Indonesia meningkat. Pada tahun 2011, Indonesia berada di peringkat 69
dari 127 negara. Pada tahun 2012, posisi tersebut naik tipis ke posisi 64 dari 120 negara. “Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Pasifik, Indonesia lebihunggul,” ucap Prof. Agus Sartono.


Enam Rakor Koridor Salah satu terobosan yang dilakukan Direktorat
Jenderal PAUDNI dalam menyelaraskan program PAUDNI adalah Koordinasi Pengembangan Kebijakan Program antar 6 Koridor. Koridor tersebut merupakan bagian dari Masterplan Percepatan, Perluasan, dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kegiatan tersebut penting diselenggarakan sebab kenyataan di lapangan, pelaksanaan program-PAUDNI tidak dapat berjalan maksimal, karena masih ditemui beberapa kendala antara lain:
1. Tidak sinkronnya antara Rencana Stragegis (Renstra) daerah dengan
Renstra Kemdikbud, sehingga menyebabkan sulitnya mencapai indikator
kinerja kegiatan (IKK). 


2. Tidak berimbangnya alokasi APBN, APBD Provinsi, dan APBD kabupaten/
kota untuk mendukung pelaksanaan program PAUDNI dalam rangka mencapai target Renstra.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat
daerah, tidak mengatur secara spesifik SKPD yang minimal harus
ada tetapi memberikan keleluasaan bagi kepala daerah untuk melembagakan
dinas daerah untuk melaksanakan tugas teknis di daerahnya masing-masing. Hal ini menyebabkan terjadinya variasi/kesimpangsiuran nomenklatur dan tugas fungsi antara pusat, dinas pendidikan daerah, dan BPKB/SKB.
Oleh karena itu perlu dilakukan Rapat Koordinasi untuk menyelaraskan tugas
dan fungsi antara seluruh pemangku kepentingan, sehingga seluruh program
PAUDNI dapat memberdayakan masyarakat dan membangkitkan potensi ekonomi di seluruh daerah.


Pertemuan Koordinasi Pengembangan Kebijakan Program antar 6 Koridor
menghasilkan sejumlah data yang menarik. Antara lain, nomenklatur organisasi
yang mengatur bidang PAUDNI cukup bervariasi, ada yang masih bernama
bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pendidikan Nonformal dan Informal
(PNFI). Namun tedapat juga beberapa provinsi atau kab/kota yang telah menyesuaikan dengan nomenklatur pusatMengenalkan PAUDNI di Luar Negeri
Selain mengembangkan program di dalam negeri, Direktorat Jenderal
PAUDNI juga berupaya untuk mengenalkan program-program PAUDNI di luar
negeri. Hal ini untuk mengenalkan rasa cinta tanah air dan meningkatkan semangat nasionalisme warga negara Indonesia yang ada di luar negeri.
Salah satu upaya Direktur Jenderal PAUDNI untuk menyosialisasikan
program PAUDNI di luar negeri adalah dengan memberikan pembekalan kepada
para atase pendidikan dan kebudayaan (atdikbud) sebelum ditempatkan di luar
negeri.


Pada tanggal 4 Maret 2013, Dirjen PAUDNI menemui para Atdikbud yang
akan bertugas, yaitu Roni Rahman Nur untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Canberra, Australia; Basyuni (Riyadh, Arab Saudi), Bambang Hari Wibisono (Den Haag, Belanda), dan Fahmi Lukman (Kairo, Mesir). Dirjen berpesan agar para atase meningkatkan rasa nasionalisme peserta didik PAUD di luar negeri. Sebab, dari hasil kunjungan kerja ke sejumlah negara, banyak WNI yang tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bahkan, ada anak-anak yang tidak mampu menjawab pertanyaan siapa Presiden Republik Indonesia


Untuk itu, Dirjen berharap agar para Atdikbud dapat melakukan pembinaan
para guru di Sekolah Indonesia Luar Negeri sehingga peserta didik dapat lebih
mengenal Indonesia. Atdikbud untuk Australia Roni Rahman Nur mengakui pembekalan dari Dirjen PAUDNI memacunya untuk mengembangkan PAUD, khususnya pada peningkatan kualitas guru PAUD yang ada di Sekolah Indonesia Luar Negeri. Pada pembekalan tersebut, Dirjen PAUDNI juga menerangkan perihal program, visi dan misi, tugas tiap satuan kerja, unit pelaksana teknis, program, sasaran dan arah kebijakan Ditjen PAUDNI. Pusat PAUD Asia Tenggara
Dirjen PAUDNI pada beberapa kesempatan kunjungan ke luar negeri juga
mengusulkan agar Indonesia menjadi pusat PAUD di Asia Tenggara. Salah satunya saat berkunjung ke Sekolah Indonesia di Bangkok, Thailand, di sela-sela mengikuti Pertemuan Regional Koordinator Nasional Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Bangkok, Thailand, Rabu (27/2).


Menurut Dirjen, Indonesia merupakan negara yang tepat untuk menjadi
Pusat PAUD, karena negara ini berpenduduk keempat terbesar di dunia. Kita
punya banyak sumber daya manusia dan memiliki banyak pula anak usia dini yang membutuhkan layanan pendidikan.
Pusat PAUD di Indonesia akan bermanfaat sebagai pusat penelitian dan
pengembangan PAUD, sekaligus meningkatkan mutu pendidik PAUD. Namun, tidak hanya Indonesia yang berminat untuk menjadi Pusat PAUD tersebut, tapi juga Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Oleh karena itulah, untuk mewujudkan
hal itu Ditjen PAUDNI membutuhkan dukungan dari kementerian/lembaga
yang terkait dengan PAUD, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian
Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
dan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana NasionalPenyusunan Laporan Keuangan
yang Akuntabel
Kabinet bersatu II telah berkomitmen
bahwa pada tahun 2012 Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) harus
mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP). Hal ini telah direspon dalam
Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dengan sasaran strategis mewujudkan
laporan keuangan Kemendikbud
mendapat Opini WTP mulai tahun 2012.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
mendapatkan Opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK
atas pemeriksaan laporan keungan Tahun
2012, diharapkan pada tahun 2013
Laporan Keuangan Kemendikbud mendapatkan
opini WTP sesuai dengan target
renstra. Beberapa indikator BPK-RI dalam
memberikan Opini atas laporan Kementerian/
Lembaga antara lain:
1. Kesesuaian penyusunan laporan keuangan
dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP);
2. Keandalan Sistem Pengendalian Internal
(SPI) yang dilaksanakan Kementerian/
Lembaga;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan;
4. Kecukupan pengungkapan terhadap
laporan keuangan itu sendiri yang
diruangkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).
Penyusunan laporan keuangan
Ditjen PAUDNI selaku Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Eselon
Satu (UAPPA-E1), merupakan langkah
dan kebijakan Direktur Jenderal PAUDNI
untuk memenuhi amanah undang-undang
yang dituangkan dalam peraturan
pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan,
bahwa penyusunan laporan
keuangan harus dilakukan secara berjenjang.
Laporan Keuangan UAPPA-E1
Ditjen PAUDNI disusun dengan menggabungkan
laporan keuangan 46 satuan
kerja, terdiri dari 5 satker Kantor Pusat
(KP), 8 satker Kantor Daerah (KD) dan 33
satker Kantor Dekonsentrasi (DK).
Penyusunan laporan keuangan
yang dilakukan saat ini adalah laporan keuangan
Ditjen PAUDNI Tahun 2013 yang
disampaikan secera berjenjang kepada
Kementerin Pendidikan dan Kebudayaan
selaku Unit Akuntansi Pengguan Anggaran
(UAPA). Melalui penyusunan laporan
yang dilakukan oleh 46 satuan kerja
di bawah Ditjen PAUDNI diharapkan dapat
menghasilkan laporan keuangan UAPPA-
E1 Ditjen PAUDNI yang andal.
Laporan keuangan terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Neraca
dan CaLK. Laporan keuangan UAPPA-E1
Ditjen PAUDNI yang andal adalah laporan
keuangan yang disusun secara berjenjang
dan telah menerapkan Sistem pengendalian
internal yang memadai, patuh terhadap
peraturan perundang-undangan dan
kecukupan pengungkapan setiap aspek
yang terjadi dalam setiap aspek LRA dan
Neraca.
Dengan melakukan penyusunan
laporan keuangan secara bersama ini akan
diperoleh informasi setiap permasalahan
dan kendala yang dihadapi masing-masing
satuan kerja, disamping untuk mengetahui
apakah laporan keuangan masing-
masing satuan kerja telah disusun
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
(SAP).
Dengan demikian laporan keuangan
Ditjen PAUDNI selaku UAPPA-E1
dapat memberikan sumbangan terhadap
laporan keuangan tahun 2013 Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dalam
mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) sesuai target renstraMenghidupkan SKB
di Seluruh Negeri
Sebagian besar masyarakat masih merasa
asing dengan Sanggar Kegiatan Belajar
(SKB). Padahal, lembaga tersebut memiliki
peran yang sangat vital dan strategis
dalam memberikan layanan pendidikan
nonformal. Antara lain berkontribusi
pada penuntasan wajib belajar pendidikan
dasar sembilan tahun melalui program kesetaraan
Paket A (setara SD), dan paket B
(setara SMP) bagi anak-anak putus sekolah,
dan kurang beruntung lainnya.
SKB juga memberikan layanan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar
anak-anak dari kelompok marjinal dapat
mempunyai kesiapan bersekolah. Juga
memberikan pendidikan keaksaraan bagi
orang dewasa, termasuk diintergrasikan
dengan kecakapan berusaha mandiri agar
mereka lebih berdaya dan memperoleh penambahan
penghasilan. SKB juga berperan
memberikan kecakapan hidup kepada
remaja dan pemuda rentan agar mereka
dapat terampil dan bekerja/berwirausaha.
Nasib SKB kini seolah berada di
tubir jurang. Pasca pelaksanaan otonomi
daerah, SKB yang merupakan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan
kabupaten/kota seolah-olah kehilangan
induk. Lembaga tersebut belum
memperoleh alokasi anggaran secara memadai.
Walaupun demikian, sebetulnya
SKB dapat menjadi lembaga pendidikan
yang efektif untuk memberdayakan masyarakat
di daerah. Lembaga tersebut
memiliki sejumlah sarana dan prasarana
yang relatif lebih memadai dibandingkan
satuan pendidikan nonformal lainnya. Sebab,
memiliki pamong belajar yang berstatus
pegawai negeri, bangunan yang lebih
permanen, dan berada langsung di bawah
pembinaan dinas pendidikan kabupaten/
kota.
SKB dapat membantu mencapai
target pendidikan anak usia dini dan pendidikan
orang dewasa secara nonformal,
terutama bagi daerah yang kekurangan
sumber daya manusia pada kelembagaan
pendidikan nonformal yang dibangun
oleh masyarakat. Oleh sebab itu, sangat
diperlukan dukungan anggaran untuk pengembangan
program yang dilaksanakan
SKB, baik dari pemerintah, pemerintah
daerah, swasta, BUMN/D, dan masyarakat.
Layanan yang diberikan SKB, seperti
misalnya pendidikan keaksaraan
dapat membebaskan mayarakat dari jerat
buta aksara. Program kursus dan pelatihan
yang diselenggarakan SKB dapat
mengajari masyarakat untuk mandiri dan
mampu mencari penghasilan yang layak.
Alhasil, masyarakat mampu meningkatkan
kesejahteraan mereka, dan pertumbuhan
ekonomi daerah akan terdongkrak.
Ini tentu akan menjadi nilai plus bagi para
bupati/walikota.
“Saya masih menemui banyak kepala
daerah yang belum mengenal SKB.
Bahkan, mereka tidak tahu kalau di
daerahnya ada SKB. Ironis memang. Padahal
para bupati/walikota dapat memanfaatkan
UPTD tersebut untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat,” urai
Direktur Jenderal PAUDNI Lydia Freyani
Hawadi.
Direktur Jenderal PAUDNI mengapreasiasi
sejumlah kepala SKB yang
mampu menyakinkan kepala daerah
untuk mengembangan SKB. Salah satunya
adalah Kepala SKB Jepara. Lembaga
yang dipimpin oleh Dian Sekarsari
Utami tersebut sangat gigih berjuang
mengenalkan SKB kepada jajaran pemerintah
daerah.
Ia mempublikasikan setiap kegiatan
melalui radio dan media cetak lokal.
Sehingga lama kelamaan SKB Jepara
mendapatkan tempat di hati pemerintah
kabupaten, dan berhasil memperoleh kucuran
dana yang cukup besar. Alhasil SKB
tersebut dipercaya menyelenggarakan
berbagai layanan program pendidikan
nonformal untuk masyarakat, terutama
kecakapan hidup. Bahkan, SKB Jepara
kini menjadi pusat pelatihan kerajinan
ukiran kayu di Indonesia.Pergantian Sekretaris
Pada bulan September tahun 2013, R. Ella
Yulaelawati MA., Ph.D diangkat sebagai
Sekretaris Direktorat Jenderal PAUDNI
berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud
nomor 337/MPK.A4/KP/2013 tertanggal
20 September 2013.
Sebelumnya, beliau menjabat sebagai
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,
Direktorat Jenderal PAUDNI.
Mutasi jabatan tersebut untuk mengisi
kekosongan kursi Sekretaris, setelah Dr.
Gutama -Sekretaris Direktorat Jenderal
PAUDNI sebelumnya- mengakhiri masa
jabatan karena pensiun.
Pada saat serah terima jabatan,
R. Ella Yulaelawati MA., Ph.D menyampaikan
sejumlah pesan Direktur Pembinaan
Pendidikan Masyarakat yang baru,
Dr. Wartanto agar apat menata kelembagaan
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM). “Jumlah PKBM sudah melampaui
target, tetapi distribusinya perlu
dibenahi karena ada penumpukan di beberapa
daerah,” pesannya.
Selain itu, ia juga berharap Dr.
Wartanto dapat meningkatkan mutu Taman
Bacaan Masyarakat (TBM) serta perbedaan
mendasar dengan PKBM. Program pengarusutamaan
gender, peningkatan budaya
baca dan peningkatan kecakapan anak-anak
juga perlu diperhatikan oleh Direktur Pembinaan
Pendidikan Masyarakat yang baru.
Selama menjabat sebagai Direktur
Pembinaan Pendidikan Masyarakat sangat
banyak prestasi yang diraih oleh R.
Ella Yulaelawati MA., Ph.D. Salah satunya,
beliau berhasil membawa Indonesia
memperoleh penghargaan King Sejong
Literacy Prize dari UNESCO pada tahun
2012. Penghargaan tersebut karena Indonesia
dinilai dunia berhasil mencapai target
penuntasan tuna aksara.
Sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal
PAUDNI yang baru, R. Ella Yulaelawati
MA., Ph.D akan berusaha meningkatkan
hal-hal baik yang telah dilakukan sekretaris
sebelumnya. Beliau juga berupaya untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat,
antara lain melalui pembenahan layanan
perizinan di bidang PAUDNI.

Bab IV PTK PAUDNI

PTK PAUDNI Berprestasi
Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan ujung tombak keberhasilan program PAUDNI. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal PAUDNI memberikan penghargaan kepada mereka melalui kegiatan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Tingkat Nasional Tahun 2013.

Kegiatan apresiasi tersebut diselenggarakan di Batam pada tanggal 3-8 Oktober 2013. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang pendidikan Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M.Arch., Ph.D membuka kegiatan di tengah guyuran hujan, di Stadion Tumenggung Abdul Jamal, Batam, Kamis (3/10).

Meskipun hujan deras, namun para peserta tetap bersemangat dan sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Wamen mengatakan, tugas PTK PAUDNI dalam memberikan layanan program PAUDNI sarat dengan beban dan tantangan. Untuk itu, sudah sepatutnya pemerintah lebih meningkatkan kualifikasi dan kompetensi mereka, serta memperhatikan tingkat kesejahteraan mereka.

Kegiatan apresiasi PTK PAUDNI ini merupakan media dalam memotivasi seluruh pelaku PAUDNI sebagai bentuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Direktur Jenderal PAUDNI menjelaskan, penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Nasional dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap PTK PAUDNI yang memiliki prestasi di bidang PAUDNI. Kegiatan ini sekaligus upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pembinaan PTK PAUDNI.

Kegiatan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Nasional diawali dengan rangkaian kegiatan lomba di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan puncaknya pada tingkat nasional. Peserta yang hadir pada puncak acara adalah mereka yang menjadi juara pertama pada lomba tingkat provinsi. Secara keseluruhan jumlah peserta lomba tingkat nasional sebanyak 480 orang dan pendamping sebanyak 32 orang, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 512 orang yang berasal dari 32 provinsi.

Para pemenang menerima hadiah berupa uang tunai, piala, dan piagam penghargaan. Kegiatan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi terdiri dari 17 jenis lomba. Terdapat 15 jenis lomba kategori perorangan, dan 2 jenis lomba kategori kelompok. Ke- 17 jenis lomba tersebut diantaranya lomba karya tulis untuk pengelola PAUD, lomba karya nyata untuk pemilik PAUD, lomba karya nyata untuk pengelola PKBM, lomba karya nyata untuk tutor pendidikan keaksaraan, lomba karya nyata untuk instruktur kursus tata busana, lomba karya nyata untuk instruktur komputer, serta dua jenis perlombaan kelompok, yaitu lomba senam poco-poco dan paduan suara.

Seminar Internasional
Pada tahun 2013, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUDNI menyelenggarakan sebuah seminar internasional. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, yaitu pada 5-7 Oktober 2013 di Hotel Harmoni One, Batam, Kepulauan Riau. Seminar internasional tersebut mengangkat tema “Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD, Nonformal dan Informal”.

Sebanyak 10 negara mengikuti seminar tersebut, yaitu Indonesia, Australia, Laos, Kamboja, Pakistan, Bangladesh, Korea Selatan, Myanmar, Nigeria, Vietnam, serta perwakilan dari UNESCO Indonesia. Peserta seminar terdiri dari perwakilan pemerintah dan aktivis LSM internasional. Dalam seminar tersebut, setiap perwakilan tiap negara mempresentasikan makalahnya mengenai kondisi pendidikan non formal dan informal di negaranya masing-masing. Usai presentasi, seluruh peserta dibagi menjadi tiga kelompok untuk melakukan diskusi. Diskusi kelompok berlangsung di hari kedua, dengan tema yang berbeda-beda. Kelompok pertama membahas tentang pelatihan dan pengembangan PTK non formal dan informal. Kelompok kedua berdiskusi tentang kebutuhan, rekrutmen, dan manajemen PTK non formal dan informal.

Sedangkan tema kelompok ketiga adalah penghargaan dan apresiasi untuk PTK nonformal dan informal. Pada akhirnya, seminar internasional akan memberikan rekomendasi untuk kemajuan PTK PAUD, non formal dan informal di Indonesia serta negara lain. Salah satu peserta seminar dari Bangladesh, Md. Rafiquzzaman mengatakan, seminar seperti ini penting untuk dilakukan karena sesama pegiat dan pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan non formal dapat berbagi pengalaman dan saling memberikan masukan terhadap masalah yang dihadapi.

Pembinaan PTK PAUDNI, Direktorat Jenderal PAUDNI berhasil melampaui target. Dari sasaran sebanyak 7.200 orang, hingga Desember 2013 tercatat 9.989 PTK PAUD yang mengikuti diklat tersebut dari seluruh provinsi di Indonesia. Direktorat memberikan bantuan 90 paket, masing-masing sebesar 90 juta. Diklat berjenjang dapat diselenggarakan dengan minimal jumlah peserta sebanyak 80
orang. Pada tahun 2013, antusiasme PTK

Diklat Berjenjang
Dari sekian banyak program yang digulirkan Direktorat Jenderal PAUDNI untuk mendongkrak mutu PTK PAUD, salah satu yang termasuk program strategis adalah pendidikan dan pelatihan (diklat) berjenjang. Program ini merupakan bagian pembinaan karier melalui program peningkatan kompetensi. Sepanjang tahun 2013, program diklat berjenjang yang digelar Direktor PAUD yang mengikuti diklat berjenjang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari pelaksanaan diklat berjenjang yang mencapai lebih dari 300 peserta dalam satu kelas. Tuntutan kompetensi pendidik PAUD telah diamanatkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 yang telah diperbarui dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 28 (1) menegaskan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya Pasal 29
(1 butir a) menyatakan bahwa pendidikan PAUD memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1). Direktur Pembinaan PTK PAUDNI, Dr Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Psi, menjelaskan, pelaksanaan diklat berjenjang turut didukung oleh pemerintah daerah, CSR, maupun swadaya masyarakat. Sejumlah daerah sudah cukup berhasil melakukan diklat berjenjang, misalnya Provinsi Jawa Timur, dalam tiga tahun ini sudah berhasil mendiklat sebanyak 6.772 orang. Provinsi Jawa Barat sebanyak

Penyaluran Sertifikasi dan Tunjangan
Tahun ini, tunjangan dan insentif untuk pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) PAUDNI naik menjadi Rp 812,49 miliar dari yang sebelumnya Rp 702,256 miliar pada tahun 2012. Meski angka tersebut terlihat cukup besar, namun sebenarnya masih banyak para PTK yang belum terpenuhi kesejahteraannya. Oleh sebab itu, Direktur Jenderal PAUDNI menegaskan bahwa tunjangan dan kesejahteraan seharusnya tak 100 persen dibebankan pada pemerintah pusat. Sayangya, saat ini belum semua daerah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait penyaluran tunjangan, Dirjen meminta Direktorat Pembinaan PTK PAUDNI dapat memberikan layanan yang terbaik. Mulai tahun 2013, penyaluran tak lagi menggunakan tunjangan mekanisme dekonsentrasi, melainkan terpusat.

Ini sesuai dengan keputusan rapat kerja komisi DPR RI dengan Mendikbud tanggal 14 Desember 2012. Oleh karena itulah, dalam rangka menyukseskan penyaluran tunjangan dan insentif tersebut, Direktorat Jenderal PAUDNI membentuk tim khusus di masing-masing kabupaten/kota dan provinsi. Tim tersebut beranggotakan dua orang dari dinas pendidikan kota/kabupaten, dan tiga orang dari dinas pendidikan provinsi. Terkait hal tersebut, pada bulan Mei 2013, Direktorat Jenderal PAUDNI menggelar Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Program PTK PAUDNI Tingkat Nasional di Makassar. Persoalan data sasaran menjadi hal yang utama dibahas dalam kegiatan tersebut.

Dengan pertemuan ini, diharapkan masalah anggaran tunjangan dan insentif dapat segera terselesaikan. Terlebih lagi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk memberikan kesejahteraan bagi guru dan menyalurkan tunjangan tepat waktu.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak bosan-bosan mengingatkan terkait tunjangan guru. Bahkan tidak terhitung jumlahnya, Mendikbud menggelar rapat untuk mengecek langsung kesiapan masing-masing Direktorat PTK dalam penyaluran tunjangan guru.

Tunjangan Pamong Belajar
Di pengujung tahun 2013, terdapat kabar menggembirakan bagi para pamong belajar dan penilik. Setelah melalui penantian panjang, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik tertanggal 12 November 2013.

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, pamong belajar pertama berhak mendapatkan tunjangan fungsional Rp. 500.000 setiap bulan, pamong belajar muda Rp. 750.000 dan pamong belajar madya sebesar Rp. 1.000.000. Sedangkan besaran tunjangan fungsional penilik pertama sebesar Rp. 520.000; penilik muda Rp. 850.000; penilik madya Rp. 1.100.000 dan penilik utama Rp. 1.300.000.
Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 menyebutkan bahwa tunjangan fungsional bagi pamong belajar dan penilik diberikan sejak Peraturan Presi den diundangkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan dan atau Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya
masing-masing.

Direktur Jenderal PAUDNI menegaskan pemberian tunjangan tersebut harus diiringi oleh peningkatan kinerja para pamong belajar dan penilik. Para pamong harus membantu penuntasan target program PAUDNI yang tertera dalam Renstra 2010 – 2014. Tunjangan diharapkan mampu meningkatkan inovasi dan kreativitas para pamong dalam mengembangkan model pembelajaran dan layanan. Model pembelajaran yang sudah dikembangkan pamong belajar harus dapat dipakai, jangan hanya disimpan. Hasil kajian tersebut juga harus dapat disosialisakan ke SKB sebagai lembaga percontohan program PAUDNI dan lembaga-lembaga PAUDNI.

Sabtu, 03 November 2018

Bab III Ayo Kursus

Pemecahan Rekor MURI Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUDNI menorehkan prestasi yang membanggakan pada tahun 2013. Bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi dan Kompetensi (LSK), Direktorat menyelenggarakan pemecahan  rekor Muri Uji Kompetensi Tata Rias Pengantin Tradisional. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), 27 Juni 2013.

Ketua LSK Suyatmi Harun menjelaskan, uji kompetensi tata rias pengantin tradisional diikuti 506 orang peserta, meliputi 13 gaya pengantin tradisional. Peserta terdiri dari 23 Tempat Uji Kompetensi (TUK) di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Timur Lampung, dan Bali. Sedangkan tata rias pengantin 13 gaya tersebut adalah tata rias pengantin Gaun Panjang, Sunda Putri, Sunda Siger, Yogya berkerudung, pengantin Betawi, pengantin Padang, Pengantin Banten Lestari, Pengantin Solo Putri, Pengantin Lampung Pepadun, Pengantin Bali Agung, Pengantin Dayak Kenyah, Pengantin Dayak Bahau, dan Pengantin Balikpapan. Dengan jumlah peserta sebanyak 506, Uji Kompetensi Tata Rias Pengantin Tradisional ini berhasil memecahkan rekor MURI. Pemecahan rekor MURI tahun ini tujuannya mengukur tingkat kompetensi peserta kursus, serta mensosialisasikan tata rias pengantin yang merupakan salah satu kekayaan budaya.


Direktur Jenderal PAUDNI menegaskan Indonesia harus bangga memiliki berbagai corak budaya unik. Ini menunjukkan kekayaan budaya Indonesia, yang menjadi akar kepribadian bangsa, termasuk rias pengantin, yang tidak dimiliki bangsa lain.


Direktur Jenderal mengatakan satuan pendidikan seperti lembaga kursus dan pelatihan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pelestarian dan pembudayaan tata arias pengantin tradisional kepada masyarakat. Agar masyarakat memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan tata rias pengantin yang berkualitas dan sesuai dengan pakemnya, maka perlu dikembangkan standar-standar pembelajarannya.


Pada kegiatan tersebut, Direktur Jenderal meminta agar LKP tata rias meningkatkan mutu pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan merujuk standar internasional melalui pendekatan adaptasi atau adopsi pendidikan karakter. Sehingga, pembelajarannya dapat membentuk insan cerdas, terampil, dan berakhlak mulia, agar tidak kehilangan jati diri sebagai suatu bangsa.
Oleh karena itu, Himpunan Perias Pengantin Indonesia (HARPI) Melati
diharapkan terus menerus menggali dan mengembangkan berbagai jenis atau
gaya pengantin di setiap daerah. Selain itu, pemerintah akan mendorong HARPI
Melati untuk mematenkan hak cipta atas seni tata rias pengantin tradisional karya Bangsa Indonesia.


TUK dan LSK Untuk meningkatkan kualitas peserta didik kursus dan pelatihan, Direktorat Jenderal PAUDNI megembangkan program Uji kompetensi. Ini adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu. Uji  kompetensi diselenggarakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK), yang merupakan tempat berlangsungnya Uji Kompetensi. Keberadaan TUK ini ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) setelah dilakukan verifikasi kelayakan sarana dan prasarana. LSK bersifat independen, dan didirikan oleh asosiasi /organisasi profesi yang selama ini menjadi mitra Ditjen PAUDNI, dan  keberadaannya diakui oleh Ditjen PNFI. LSK ini merupakan lembaga independen yang berhak melakukan uji kompetensi


Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUDNI pada tahun 2013 telah mempersiapkan diri menerapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI merupakan penjenjangan kualifikasi, dan kompetensi tenaga kerja yang menyandingkan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan, serta pengalaman kerja. Melalui skema ini, seseorang yang memiliki keterampilan dengan tingkat tertentu dapat disetarakan dengan sarjana (S1), bahkan doktor (S3). Sejumlah kegiatan telah diselenggarakan terkait dengan penerapan KKNI yang secara penuh akan diimplementasikan pada tahun 2015. Selain  enyiapkan sejumlah regulasi dan ketentuan tentang KKNI, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan juga melakukan Sosialisasi KKNI dalam Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta,
Rabu (14/8). Pada kegiatan sosialisasi tersebut, Direktorat mengundang pejabat
dari 19 kementerian terkait dan sejumlah media massa.


KKNI terdiri dari sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu)
sebagai jenjang terendah sampai dengan 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi. Seorang pekerja dengan jabatan operator, yang telah berpengalaman dan mengikuti sejumlah pelatihan kerja dapat disetarakan hingga diploma 1. Sedangkan teknisi atau analis yang memiliki jenjang 6 dapat disetarakan dengan sarjana, dan seorang ahli dengan jenjang 9 dapat disandingkan dengan seorang doktor.


KKNI disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja. KKNI terdiri dari Deskripsi umum yang mendeskripsikan karakter, kepribadiaan, sikap berkarya, etika, moral yang berlaku pada setiap jenjang. Sedangkan deskripsi spesifik mendeskripsikan cakupan keilmuan (science), pengetahuan (knowledge), pemahaman (know-how) dan keterampilan (skill) yang dikuasai seseorang bergantung pada jenjangnya.


Direktur Jenderal PAUDNI pada sambutannya mengatakan selama ini
penghargaan yang sudah tertata rapih dan jelas baru ada pada tenaga kerja lulusan pendidikan formal. Ada sistem jenjang karier dan gaji yang jelas.
Sedang tenaga kerja yang berasal dari pendidikan non formal seperti kursus
dan pelatihan belum mendapatkan penghargaan yang lebih baik. Meski dalam beberapa hal, tenaga kerja yang berasal dari kelompok nonformal ini acapkali jauh lebih baik dan lebih terampil dibanding tenaga kerja dari pendidikan formal. Menurut Dirjen, pemerintah sesungguhnya sudah memberikan acuan
yang jelas terkait penjenjangan dan kualifikasi tenaga kerja pendidikan non formal yakni melalui Keppres Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI. Inti Kepres tersebut adalah aturan penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi dengan  mempertimbangkan bidang dan pengalaman kerja, tingkat pendidikan serta pelatihan kerja yang sudah diikuti.


Dirjen Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas Kemenakertrans Abdul
Wahab Bangkona mengatakan bahwa KKNI merupakan upaya komprehensif
untuk mensinkronkan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk itu
seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja dan kompetensi yang harus dimiliki.


Oleh karena itu ia menyambut baik upaya Direktorat Jenderal PAUDNI yang
mengundang berbagai kementerian terkait untuk membahas tentang KKNI. Sebab hal ini merupakan program nasional yang saling terkait antara kementerian satu dengan lainnya. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Wartanto mengatakan berdasarkan Keppres Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI, penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI mempertimbangkan bidang dan lama pengalaman kerja, tingkat pendidikan, serta pelatihan kerja yang telah diperoleh. Capaian pembelajaran dinyatakan dalam bentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.


KKNI merupakan upaya kompre hensif dari pemerintah untuk mensinkronkan
pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk itu seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja dan
kompetensi yang harus dimiliki. Persiapan penerapan KKNI ini sejalan dengan potensi ekonomi Indonesia di masa mendatang. Dengan pertumbuhan yang relatif stabil pertahun, Indonesia diperkirakan menjadi kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam beberapa kesempatan menyebutkan, di tahun tersebut Indonesia membutuhkan 130 juta tenaga terampil. 


Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)
Peran kursus dan pelatihan dalam memberikan layanan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi masyarakat, merupakan salah satu aspek yang sangat strategis dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang jumlahnya mencapai
kurang lebih 17.805 LKP di Indonesia dan yang sudah divalidasi 10.909 (data
Januari 2013), dengan berbagai jenis keterampilan merupakan kekuatan yang sangat besar dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan dan pengangguran tersebut.


Pengangguran dan kemiskinan di Indonesia masih cukup besar yang memerlukan perhatian pemerintah. Jumlah penganggur terbuka berdasarkan data BPS pada Agustus 2011 sebesar 7,70 juta jiwa atau 6,56% dari jumlah angkatan kerja (15 tahun ke atas), yaitu sebanyak 117,37 juta jiwa.Sementara
itu, jumlah angkatan kerja setengah menganggur sebanyak 13,52 juta jiwa
dan bekerja paruh waktu sebanyak 21,06 juta jiwa.


Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang atau 12,36% dari jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan kenyataan tersebut, perlu segera dilakukan langkah-langkah strategis melalui pengembangan program yang secara langsung dapat mengurangi pengangguran. Penanganan masalah pengangguran akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tindak kriminal.


Program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) adalah salah satu solusi yang tepat
dalam menanggulangi masalah pengangguran sekaligus kemiskinan dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan hal di atas, Direktorat pembinaan Kursus dan Pelatihan pada tahun 2013 telah memprogramkan, melanjutkan, dan memperkuat pelayanan pendidikan kecakapan hidup (life skill) bagi warga masyarakat putus sekolah, menganggur dan kurang mampu (miskin). 


Penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup merupakan upaya nyata untuk mendidik dan melatih warga masyarakat agar menguasai bidang-bidang keterampilan tertentu sesuai dengan kebutuhan, bakat-minat, dan peluang kerja/usaha mandiri yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja baik di sektor formal maupun informal sesuai dengan peluang kerja (job opportunities)
atau usaha mandiri. Misi dari program pendidikan kecakapan hidup adalah; 1) mengentaskan pengangguran dan kemiskinan di perkotaan/ pedesaan, 2) memberdayakan masyarakat perkotaan/pedesaan, 3) mengoptimalkan dayaguna dan hasilguna potensi dan peluang kerja yang ada, serta 4) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan kursus dan pelatihan sehingga memiliki bekal untuk bekerja atau usaha mandiri Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM).


Menurut World Economic Forum, sebuah lembaga nirlaba yang didirikan oleh
1.000 perusahaan papan atas dunia yang berkedudukan di Jenewa,   kewirausahaan merupakan penggerak yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian dan sosial suatu negara. Pertumbuhan yang begitu cepat dari banyak perusahaan tak lepas dari adanya peran kewirausahaan yang dinilai sebagai sumber pertumbuhan inovasi, produktivitas dan peluang kerja
Dalam laporan penelitiannya pada tahun 2011 yang bertajuk “The Global  Entrepreneuralship and Successful Growth Strategies of Early Stage Companies”, menunjukkan bahwa 1% dari total 380.000 perusahaan top dunia di 10 negara memberikan kontribusi sebesar 44% dari total penghasilan mereka kepada negara dan 40% memberikan lapangan kerja. Dan 5% dari perusahaan-perusahaan teratas tersebut memberikan kontribusi 72% dari jumlah total penghasilan mereka dan 67% terhadap penyediaan lapangan kerja.


Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat melalui program  pendidikan kewirausahaan dalam bentuk regulasi dan implementasi di lapangan, diantaranya melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Presiden Republik Indonesia juga telah mencanangkan Gerakan Kewirausahaan Nasional pada 2 Februari 2011.


Melalui program kewirausahaan masyarakat ini diharapkan mampu mengurangi
angka pengangguran yang menurut data BPS bulan Agustus 2011, jumlah penganggur terbuka tercatat sebanyak 7,7 juta orang (6,56%) dari total angkatan kerja sekitar 117,37 juta orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar berada di pedesaan. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan para penganggur tersebut, 3,56% berpendidikan SD ke bawah, 8,37% berpendidikan SLTP
10,66% berpendidikan SMA, 10,43% berpendidikan SMK,7,16% berpendidikan Diploma, dan 8,02% berpendidikan Sarjana.


Berdasarkan lapangan pekerjaan utama yang diidentifikasi, pada umumnya
penduduk yang bekerja lebih mengandalkan bekerja sebagai karyawan atau bekerja sebagai karyawan/buruh tidak tetap. Dari 109,67 juta orang yang bekerja pada Agustus 2011, status pekerjaan utama yang terbanyak sebagai
buruh/karyawan sebesar 37,77 juta orang (34,44 persen Sementara itu, jumlah angka putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan masih cukup tinggi. Data Pusat Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2008/2009 menunjukkan bahwa dari 2,56 juta lulus SMP/MTs sebesar  1,13% tidak melanjutkan, angka putus sekolah SMA/MA sebesar 3,77%, putus SMK
sebesar 3,43%, dan lulus sekolah menengah yang tidak melanjutkan sebesar 45,49%. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka diperlukan suatu langkah terobosan.


Penguatan sumber daya manusia, khususnya dalam peningkatan mutu produk
perlu didorong dan disiapkan kemampuannya. Menurut pendapat Sosiolog David Mc Clelland, suatu negara bisa menjadi makmur bila ada entrepreneur sedikitnya 2 % dari jumlah penduduknya. Singapura sudah 7,2 %, sedangkan
pada 2001 di Indonesia baru 0,18% dari penduduknya yang menggeluti dunia wirausaha. Hal ini juga menunjukkan bagaimana paradigma tentang pendidikan yang ditanamkan oleh penjajah, pendidikan hanya menyiapkan, tenaga-tenaga terampil untuk keperluan birokrasi dan industri. Disinilah, dunia pendidikan dan pemerintah bekerja sama untuk mendorong terwujudnya pendidikan yang berorientasi wirausaha.


Apresiasi LKP Berprestasi Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dalam  meningkatkan kinerja lembaga kursus
dan pelatihan (LKP) adalah melalui lomba. Pada tahun 2013, Direktorat kembali
menggelar Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional. Kegiatan ini sudah menjadi agenda rutin Direktorat Jenderal PAUDNI setiap tahun sejak 2007. Acara ini telah mencetak LKP yang dapat menjadi contoh bagi LKP lain yang belum memiliki kesempatan untuk menjadi juara nasional.


Lomba atau apresiasi ini tidak saja sebagai ajang bagi LKP dalam mengukur
prestasi penyelenggaraan LKP tetapi juga Berdasarkan 8 komponen standar
tersebut diharapkan akan terjaring keunggulan-keunggulan dari setiap LKP
dalam mengembangkan program dan pelayanannya, sehingga LKP yang unggul
akan terpilih menjadi pemenang dan patut memperoleh gelar juara. Apresiasi inipun merupakan ajang seleksi dan media bagi LKP yang sudah berkualifikasi/berprestasi di tingkat nasional dapat berkompetisi di tingkat internasional.


Dengan demikian keberadaan LKP tidak saja diakui di dalam negeri saja,
tetapi diharapkan dapat menunjukkan kualitasnya di manca negara. Penghargaan Pengabdi Kursus Pada tahun 2013, Direktorat Pembinaan
Kursus dan Pelatihan menyematkan penghargaan bagi pemerintah daerah yang memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan, pendanaan dan pembinaan kepada kursus di daerah. Selain itu, Direktorat juga memberikan penghargaan kepada perorangan yang telah mendedikasikan dirinya memajukan kursus dan pelatihan dapat sebagai pembuktian dalam manajemen mutu dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pemakai jasa lembaga.


Tim juri/penilai Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional terdiri dari
kalangan praktisi LKP, akademisi, media massa, konsorsium LKP, dan sejumlah
unsur masyarakat. Dalam menentukan pemenang apresiasi, para juri  menggunakan alat ukur yang mengacu pada komponen standar nasional pendidikan yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian Pemberian penghargaan ini dilatarbelakangi banyaknya lembaga kursus dan pelatihan yang diselenggarakan oleh masyarakat, lembaga, organisasi secara mandiri dalam rangka melayani masyarakat yang ingin memiliki keterampilan.


Peran lembaga penyelenggara kursus sangat membantu pemerintah daerah karena memberikan bekal keterampilan, mengurangi pengangguran sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat melalui berbagai keterampilan usaha di daerah-daerah. Warga masyarakat yang berperan aktif di bidang kursus dan keterampilan, baik; sebagai penyelenggara kursus, pengurus konsorsium, pengurus organisasi profesi kursus dan keterampilan semakin banyak. Hingga tahun 2013, terdapat sebanyak 17.805 lembaga kursus dan pelatihan yang tersebar di seluruh penjuru nusantara.


Program kursus dan pelatihan mencapai 24.204 program layanan, dan setiap
tahun lebih dari 2,1 juta orang terlayani. Ini menandakan bahwa kursus memiliki nilai strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembentukan daya saing bangsa. Oleh sebab itu, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
memberikan penghargaan kepada para pengabdi yang dapat membangkitkan kebanggaan tersendiri di bidang pendidikan, karena tanpa banyak dukungan pendanaan dari pemerintah mereka dapat secara mandiri memajukan kursus dan pelatihan Pameran Kursus dan Pelatihan Bertempat di Mega Mall Center Batam (MMBC), Direktur Jenderal PAUDNI membuka secara resmi kegiatan pameran kursus dan pelatihan tingkat nasional.


Pameran yang menjadi kegiatan rutin tahunan Direktorat Pembinaan Kursus dan
Pelatihan itu diselenggarakan selama 3 hari, dari tanggal 5 hingga 7 Oktober 2013. Pada tahun 2013, tema pameran yang diambil adalah “Kursus Membangun Karakter dan Daya Saing Bangsa.” Selaku penanggung jawab kegiatan, Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Dr. Wartanto menyampaikan bahwa pameran tahun 2013 mengambil tema tersebut karena
sesuai dengan kondisi kota Batam yang telah menjadi kota industri dan perdagangan bebas. Tema dan kondisi kota tersebut sangat relevan jika dikaitkan dengan telah dekatnya pemberlakukan penuh Asean Free Trade Area
(AFTA) pada tahun 2015.


Menurut Wartanto, pemberlakukan AFTA menuntut kompetensi SDM
yang dapat bersaing dan memiliki karakter positif. Dengan mengikuti kursus dan pelatihan, kompetensi dapat diraih dan profesi pun akan mudah didapat. Kursus dan pelatihan telah berkontribusi dalam usaha mengurangi tingkat pengangguran. Sedangkan dalam pengarahan pembukaan, Direktur Jenderal PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog., menyatakan dukungannya atas pelaksanaan pameran. Menurutnya, pameran seperti ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi perkembangan kursus dan pelatihan dan masyarakat secara luas khususnya di kota Batam. Menurut dirjen, ada
4 alasan penting kegiatan pameran seperti ini sangat penting dan strategis, yaitu:
1. Adanya era globalisasi yang telah dimulai dengan China ASEAN Free
Trade Area (CAFTA) pada tahun 2010, India-Asean Free Trade Asean (IAFTA) pada tahun 1011, Asean Economic Community (AEC) pada tahun 2015, dan era globalisasi penuh pada tahun 2020.


2. Masih adanya permasalah dasar Indonesia, yaitu masalah lapangan
kerja, pengangguran di usia produktif, masalah kemiskinan, dan kesenjangan
antar wilayah. 


3. Masih sedikitnya persentase jumlah wirausahawan di  Indonesia, yang hanya sebesar 0,85% dari idealnya minimal 2%.
4. Kontribusi yang signifikan dari kursus dan pelatihan bagi kemajuan
bangsa dan negara. Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal menyerahkan memberikan penghargaan bagi pemenang apresiasi LKP berprestasi tingkat nasional dan bagi para pengabdi kursus. Pameran turut dimeriahkan penampilan “Musik Balada” oleh Asosiasi Pendidik dan Praktisi Seni Pertunjukan Indonesia (Prasasti) pimpinan Ully Hary Rusady Pergantian Direktur Pada pengujung tahun 2013, terjadi sejumlah mutasi di lingkungan Direktorat Jenderal PAUDNI. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memiliki Direktur  yang baru, yaitu Muslikh, SH. Sebelum menjabat sebagai Direktur Pembinaan  Kursus dan Pelatihan, beliau adalah Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kemdikbud. Sedangkan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang sebelumnya, Dr. Wartanto dipercaya menjabat Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI. Serah terima jabatan (sertijab) pejabat esselon II ter-  sebut diselenggarakan pada hari Senin, 4 November 2013. Seremoni tersebut disaksikan oleh Direktur Jenderal PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog dan sejumlah pejabat.


Dr. Wartanto yang menjabat Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan sejak 16 Juli 2008 berpesan kepada pejabat baru agar terus melakukan penataan lembaga. Selain itu, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan. Antara lain, penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. “Program penjaminan mutu lembaga kursus juga perlu ditingkatkan,” ucapnya saat memberikan kesan dan pesan selama menjabat.


Copyright © Ren Lydia Freyani Hawadi | Guru Besar Universitas Indonesia