”Dari 33 provinsi, baru 10 provinsi yang semua desanya sudah memiliki PAUD (pendidikan anak usia dini),” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lydia Freyani Hawadi, Rabu (20/6), di Jakarta.
Ke-10 provinsi itu adalah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kepulauan Riau. ”Akan ada kebijakan satu desa satu PAUD,” kata Lydia.
Pihaknya, lanjutnya, juga mengimbau lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan membuka program studi PAUD. ”Kalau tidak ada yang khusus menangani anak-anak usia dini, saya khawatir target APK tidak akan tercapai,” kata Lydia.
Untuk mempercepat capaian target, Lydia akan meminta tambahan alokasi anggaran untuk PAUD nonformal informal (PAUDNI) dari Rp 3,2 triliun pada tahun ini menjadi Rp 7 triliun. Tambahan anggaran itu salah satunya untuk membangun PAUD di 15.382 desa.
Tunjangan
Tambahan anggaran itu juga diharapkan bisa menyelesaikan tunjangan sertifikasi 352.464 pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Mereka terdiri dari 267.576 guru taman kanak-kanak dan 84.888 pengasuh atau pembimbing tempat penitipan anak dan kelompok bermain.
Secara terpisah, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Haryono Umar mengatakan, PAUD menjadi penting karena Indonesia mempunyai kesempatan memperoleh bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif lebih besar yang akan diraih pada tahun 2020-2035. Bonus demografi ini bisa menjadi modal dasar untuk meningkatkan produktivitas bangsa di semua bidang.
”Karena itu perlu investasi besar-besaran mulai dari PAUDNI hingga perguruan tinggi. Jangan sampai ada anak yang tidak sekolah karena alasan ekonomi,” kata Haryono. (LUK)
