Selasa, 31 Oktober 2017

Ditjen PAUDNI Meriahkan Pameran dan Bazaar Buku

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog berfoto bersama dengan anak usia dini dan guru PAUD pada pembukaan pameran dan bazaar buku murah di kompleks Kemdikbud, Jakarta, Kamis (27/6).
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI) ikut berpartisipasi dalam Pameran dan Bazar Buku Murah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Acara yang merupakan rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2013 itu berlangsung pada 27-29 Juni 2013.
Pada kegiatan itu, bersama unit utama lain di Kemdikbud, seluruh satuan kerja di Ditjen PAUDNI menampilkan berbagai informasi tentang kebijakan dan program. Mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), kursus, pendidikan masyarakat, hingga kebijakan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI. Selain itu, unit pelaksana teknis (UPT) dari delapan regional di lingkungan Ditjen PAUDNI juga hadir menyajikan informasi mengenai model pembelajaran PAUDNI yang telah diuji dan dikembangkan.
Sebagai bentuk apresiasi, Direktur Jenderal PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog menghadiri pameran tersebut.Tidak hanya menyambangi stan pameran Ditjen PAUDNI, Dirjen juga membeli beberapa buah tangan sebagai tanda dukungan terhadap hasil karya anak bangsa.
Libatkan banyak pihak
Pameran ini tidak hanya diikuti unit utama Kemdikbud dan peserta didik saja, tapi juga melibatkan berbagai pihak. Terdapat beberapa perusahaan yang peduli pendidikan melalui kegiatan Corporate Social Responsibility ikut memeriahkan stan pameran.
Untuk kegiatan Bazar Buku Murah, turut berpartisipasi penerbit-penerbit buku terkemuka yang akan menjual buku-buku dan alat tulis dengan harga murah. Tidak ketinggalan pementasan seni dan sastra pada panggung gembira setiap hari. Pementasan ini akan dimeriahkan oleh penampilan para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
Selain itu, ada berbagai kegiatan seminar dan workshop yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Sebut saja, seminar kelas kreatif digital, seminar Budaya Betawi oleh Abah Alwi Sahab, lokakarya penulisan novel oleh Gola Gong, lokakarya kerajinan tangan, animasi, dan masih banyak lagi. Penting pula untuk tidak dilewatkan, ikutilah casting presenter TV Edukasi oleh Pustekkom sebagai salah satu bentuk ajang pengembangan diri/bakat. Semua kegiatan itu bertempat di Plaza Insan Berprestasi dan halaman kompleks  Kemdikbud. (Dina Julita/HK)
 

Dirjen PAUDNI: Perbaiki Data Guru Penerima Bantuan dan Tunjangan!

BALI. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog meminta Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kota/Kabupaten mencermati data guru pendidik anak usia dini (PAUD) penerima tunjangan dan bantuan. Data yang tidak akurat menyebabkan sejumlah guru belum menerima tunjangan dan bantuan
BALI. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog meminta Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kota/Kabupaten mencermati data guru pendidik anak usia dini (PAUD) penerima tunjangan dan bantuan. Data yang tidak akurat menyebabkan sejumlah guru belum menerima tunjangan dan bantuan
“Tolong mengenai data ini diperhatikan betul. Banyak yang retur karena datanya salah. Ada yang sudah meninggal tapi masih tercantum, ada yang sudah pensiun, ada juga yang namanya tidak lengkap,” kata Lydia yang akrab dipanggil Reni Akbar-Hawadi ini saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Pengembangan Kebijakan ProgramPAUDNI antar Wilayah Koridor V (Bali dan Nusa Tenggara) Tahun 2013 di Bali, Senin (24/6).
Sebagai penyedia data di daerah masing-masing, Dirjen meminta agar Dinas Pendidikan mengecek kembali data penerima bantuan. Kesalahan data mengakibatkan pihak yang berhak tidak dapat menerima bantuan tersebut.
“Dikarenakan hal ini, Bapak Mendikbud banyak mendapat komplain dari para guru di daerah karena tunjangan tidak on time. Padahal ini adalah kesalahan data yang diterima dari Dinas Pendidikan,” kata Dirjen.
Anggaran tunjangan
Tahun ini, terdapat anggaran Rp698 miliar yang diperuntukkan untuk tunjangan dan bantuan guru TK. Sementara itu, anggaran bantuan insentif untuk guru PAUD jalur nonformal (kelompok bermain/ tempat penitipan anak/satuan PAUD sejenis) sejumlah Rp76,27 miliar.
“Teramat disayangkan, bila anggaran yang telah dialokasikan miliaran rupiah ini tidak dapat tersalurkan seluruhnya,” ujar Dirjen.
Pada triwulan pertama tahun ini, tunjangan profesi baru terserap sekitar 16 persen, tunjangan fungsional masih 30 persen, tunjangan khusus sekitar 43 persen, dan tunjangan kualifikasi  sekitar 44 persen. (Dina Julita/HK)

Daerah dengan APK PAUD Dekati 75%, Diprioritaskan Mendapatkan Bantuan

BALI. Daerah dengan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini (PAUD) mendekati atau
telah mencapai 75 persen dipastikan akan mendapat bantuan tahun depan. Mereka akan menjadi
sasaran prioritas.
BALI. Daerah dengan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini (PAUD) mendekati atau telah mencapai 75 persen dipastikan akan mendapat bantuan tahun depan. Mereka akan menjadi sasaran prioritas.
“Kami berikan dorongan penuh pada daerah yang sedikit lagi mencapai APK PAUD 75 persen untuk mencapai angka tersebut. Sehingga nanti bisa dilaporkan kepada Pak Menteri (Mendikbud Mohammad Nuh) bahwa dari 497 kota/kabupaten, sudah ada peningkatan sekian persen daerah yang telah mencapai APK PAUD 75 persen,” kata Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog di depan para peserta Rapat Koordinasi Pengembangan Kebijakan Program antar Wilayah Koridor V (Bali dan Nusa Tenggara) Tahun 2013 di Bali, Senin (24/6).
Prioritas pemberian bantuan untuk daerah dengan tingkat APK PAUD tinggi itu, dikatakan Dirjen merupakan suatu reward (penghargaan) atas kepedulian dan kerja keras pemerintah daerah untuk memperluas layanan PAUD di wilayahnya masing-masing.
Tak hanya itu, penghargaan juga akan diberikan kepada kepala daerah yang telah mencapai APK PAUD 75 persen. Terdapat pula penghargaan kepada Bunda PAUD yang APK PAUD dan anggaran PAUD di daerahnya meningkat signifikan.Apresiasi dari Direktorat Jenderal PAUD itu akan diberikan pada acara Gebyar PAUD Nasional 2013 yang akan diselenggarakan tidak lama lagi.
Tanggung jawab bersama
Pada kesempatan yang sama, Dirjen menekankan bahwa PAUD merupakan salah satu program utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sesuai dengan perjanjian Dakar, pada tahun 2015 ditargetkan ada 75 persen anak usia dini di Indonesia yang terlayani PAUD. Saat ini, rata-rata APK PAUD di Indonesia baru menyentuh angka 34,54 persen.
Untuk itu, dibutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam mencapai target nasional tersebut. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Tidak cukup jika hanya mengandalkan anggaran pusat (APBN). Dibutuhkan pula alokasi anggaran dari APBD 1 dan APBD 2. Jangan pernah bilang tidak ada uang, ini hanya persoalan kepedulian dan kemauan,” kata Dirjen yang memiliki panggilan akrab Reni Akbar-Hawadi ini.
Terkait hal ini, Dirjen meminta kepala bidang PAUDNI/PNFI/PLS untuk memperjuangkan alokasi anggaran PAUD kepada Kepala Dinas Pendidikan. “Nah, kepala dinas ini yang saya harap bisa memperjuangkan dan menyakinkan bupati atau gubernur untuk mengajukakan alokasi anggaran kepada dewan,” ucap Dirjen lagi. (Dina Julita/HK)

Senin, 30 Oktober 2017

NTT Diminta Beralih dari Zona Merah APK PAUD

BALI. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog meminta Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperbaiki pencapaian angka partisipasi kasar (APK) PAUD di daerahnya, yang berada di bawah rata-rata nasional.
BALI. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog meminta Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperbaiki pencapaian angka partisipasi kasar (APK) PAUD di daerahnya, yang berada di bawah rata-rata nasional.
“Masih ada waktu dalam satu tahun ini untuk mengejar APK PAUD. Kasihan anak-anak kita. Jangan sampai NTT menjadi daerah yang tertinggal. Jadikan anak-anak NTT hebat seperti Frans Seda (mantan menteri dan tokoh agama). Harus diwujudkan banyak Frans Seda-Frans Seda lain di NTT,” kata Dirjen yang akrab dipanggil Reni Akbar-Hawadi ini saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Pengembangan Kebijakan Program antar Wilayah Koridor V (Bali dan Nusa Tenggara) Tahun 2013 di Bali, Senin (24/6).
APK PAUD di NTT masih berada pada angka 24,64 persen. Capaian ini masih lebih rendah dibandingkan capaian APK PAUD nasional yang sebesar 34,54 persen. Bersama NTT, masih ada 15 provinsi lainya yang memiliki APK PAUD di bawah 31 persen, atau yang disebut berada di zona merah. Yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Kaltim, Kalbar, Maluku Utara, Aceh, Riau, Sulsel, Sumut, Sulut, Sumsel, Sulbar, Kalsel, dan Lampung.
Capaian APK PAUD NTT juga paling rendah jika dibandingkan dengan dua provinsi lainnya yang ada di koridor V. Provinsi Bali sudah mencapai APK PAUD sebesar 40,22 persen. Bahkan, pada kegiatan rapat itu, Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali, Drs. I Wayan Sudarsana melaporkan data terbaru bahwa Bali telah mencapai APK PAUD sebesar 67,98 persen. Sementara itu, Nusa Tenggara Barat sudah mencapai 33,44 persen, mendekati APK rata-rata nasional.
“NTT harus segera berubah warna (beralih dari zona merah). Jika tidak, maka ini sama saja dengan menelantarkan dan menyia-nyiakan anak-anak kita sendiri,” ujar Dirjen PAUDNI yang juga dikenal dengan sebutan Reni Akbar-Hawadi ini.
Untuk itu, Dirjen berharap pemerintah daerah NTT dapat memberikan kepedulian yang besar terhadap PAUD, salah satunya dengan menyediakan anggaran yang cukup untuk mengembangkan PAUD. Perda mengenai PAUD bisa menjadi solusi untuk menguatkan posisi tawar program PAUD dalam penentuan alokasi anggaran daerah. (Dina Julita/HK)

Dirjen Minta Lembaga Kursus Layani Masyarakat Miskin

Peserta didik lembaga kursus Bugs Training Center Yogyakarta sedang belajar. Dirjen PAUDNI meminta agar lembaga kursus melayani masyarakat miskin sebagai peserta didik. (dok. bugs training center)
SURABAYA. Direktur Jenderal PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog meminta agar pengelola lembaga kursus melayani masyarakat miskin. Sebab, warga dari golongan ekonomi lemah juga memiliki hak yang sama untuk menjadi peserta didik kursus.
Hal tersebut ditegaskan Dirjen saat membuka Orientasi Teknis Calon Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Lembaga Kursus dan Pelatihan tahun 2013 di Surabaya, (17/6). “Biaya kursus harus terjangkau oleh peserta didik, karena pendidikan nonformal juga hadir untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung,” ujarnya.
Direktur Jenderal mengingatkan bahwa keberadaan Direktorat Jenderal PAUDNI, yang sebelumnya bernama Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI),
dilatarbelakangi karena  tidak semua orang dapat mengakses pendidikan formal. Salah satu penyebab utamanya adalah karena keterbatasan ekonomi. “Melalui kursus, masyarakat bisa terampil.  Dengan keterampilan, mereka bisa mencari mata pencaharian,” urainya.
Kepala Subdirektorat Pembelajaran dan Peserta Didik, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Abdoellah menegaskan agar lembaga kursus yang memperoleh bantuan, melayani peserta didik yang membutuhkan. Selain itu, bantuan dari pemerintah harus dikelola agar bermanfaat bagi masyarakat.
Proposal Telah Melebihi Kuota
Kasubdit menjelaskan, sampai dengan akhir Mei 2013, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah menerima 402 proposal pengajuan dana BOP LKP dari seluruh Indonesia. “Padahal kuota anggaran yang disediakan hanya untuk 120 LKP,” ujarnya. Oleh karena itu, direktorat telah melakukan seleksi dan verifikasi administrasi dan substansi atas proposal yang masuk.
Direktorat memberikan orientasi kepada para pimpinan lembaga kursus dan pelatihan yang telah ditetapkan sebagai penerima BOP LKP tahun 2013 sebanyak 93 orang. Mereka berasal dari 23 provinsi. “Orientasi bertujuan memberikan bekal bagi pengelola kursus calon penerima BOP LKP dalam mengelola dana bantuan agar efektif dan efisien,” ucapnya. (Yohan Rubiyantoro/HK)

Pengelola Kursus Harus Jeli Melihat Potensi Pasar

MAKASSAR. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI), Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog mengingatkan agar pengelola lembaga kursus dan pelatihan (LKP) jeli melihat potensi pasar. Mereka juga harus paham kebutuhan warga.
MAKASSAR. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI), Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog mengingatkan agar pengelola lembaga kursus dan pelatihan (LKP) jeli melihat potensi pasar. Mereka juga harus paham kebutuhan warga.
“Jangan latah membuka kursus, tetapi lihat potensinya. Lebih baik lagi jika keahlian yang ditawarkan adalah yang belum bisa didapatkan di sekolah,” ucapnya saat menutup Orientasi Teknis (Ortek) Manajemen Kelembagaan LKP di Balai Pengembangan PAUDNI  Regional III, Makassar, Sabtu (22/6).
Dalam arahannya, Direktur Jenderal mengingatkan para pengelola LKP agar terus berbenah diri, dan meningkatkan kinerja lembaga. Lembaga yang berkategori C dan D misalnya, harus berupaya untuk meningkat menjadi kategori B atau kategori A.
Saat berdialog dengan peserta Ortek, Dirjen mendapati masih ada pengelola LKP yang sudah tujuh tahun menyelenggarakan kursus dan pelatihan, namun masih tetap berkategori C. Bahkan, ada yang sudah berjalan 10 tahun, tetapi kinerjanya pun masih kategori C.
“Perlu kesungguhan dan kerja keras untuk meningkatkan kategori kinerja LKP masing-masing,” kata Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia itu mengingatkan.
Dirjen juga berpesan agar LKP tidak hanya mengandalkan bantuan pendanaan dari pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD. Tetapi sebaiknya bekerja keras meningkatkan kinerjanya agar dapat memenuhi biaya operasional lembaga.
Jika LKP bekerja secara professional dan bisa terus meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik. Maka hasilnya akan terlihat pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga kursus dan pelatihan bersangkutan. (Rusdy/Yohan)

Tingkatkan Kemampuan Pejabat Perbendaharaan

YOGYAKARTA. Kecakapan pengelola keuangan sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, seluruh pejabat pengelola keuangan harus terus meningkatkan kemampuan akuntansi dan administrasi. Sehingga, setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan.
“Laksanakan setiap kegiatan perbendaharaan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang berlaku,” tegas Direktur Jenderal PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Ditjen PAUDNI, di Hotel Grand Aston, Yogyakarta, (11/6).
Anggaran yang dikelola oleh Direktorat Jenderal PAUDNI yang mencapai lebih dari Rp 2 triliun harus dikelola secara akuntabel dan transparan. Sehingga, peran Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Pengeluaran sangat vital. Sebab itu, perlu diselenggarakan sosialisasi pengelolaan keuangan negara secara berkelanjutan. “Saya ingin tidak ada temuan, zero temuan,” ucap Dirjen menegaskan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktur Jenderal PAUDNI menggagas penguatan tim Satuan Pengawas Internal (SPI). Unit tersebut akan dibentuk di setiap satuan kerja, sehingga mereka dapat membantu melakukan pendampingan dan pengawasan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh tiap-tiap satker.
Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Negara diselenggarakan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Ditjen PAUDNI tersebut diikuti oleh 84 orang peserta yang terdiri dari Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dari seluruh satuan kerja. (Yohan Rubiyantoro/HK)

Ditjen PAUDNI Akan Beri Penghargaan Bunda PAUD Berprestasi

Dirjen PAUDNI memukul gong sebagai tanda dibukanya secara resmi kegiatan Rakor Pengembangan
Kebijakan Program Antar Wilayah Koridor I (Pulau Sumatera), Senin (10/6)
MEDAN – Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, psikolog membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Kebijakan Program Antar Wilayah Koridor I (Pulau Sumatera) di Hotel Madani Medan, Senin (10/6).
Dirjen PAUDNI selain membuka secara resmi, juga memberikan pengarahan kepada peserta kegiatan tersebut. Dalam arahannya beliau yang juga berprofesi sebagai guru besar psikolog UI sangat peduli dengan Renstra PAUDNI 2010-2014.
“Renstra merupakan kepentingan nasional sehingga menjadi tanggung jawab bersama  mulai tingkat pusat  provinsi dan kabupaten/kota “, ujar Dirjen PAUDNI. Reni Akbar – Hawadi sapaan akrab Dirjen PAUDNI  mengatakan bahwa untuk Renstra Pusat dan Renstra daerah harus inline.
Dalam sambutannya,Dirjen PAUDNI mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya anggaran pendidikan di pemerintah daerah. Untuk itu, Dirjen PAUDNI menghimbau kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) agar menganggarkan anggaran pendidikan 20% dari total anggaran di luar gaji dan tunjangan guru.
APK PAUD tahun 2013 ditargetkan dapat mencapai 50%, hal ini sebagai pendorong untuk mencapai APK PAUD 75% pada tahun 2015, sesuai dengan kesepakatan deklarasi Dakar tahun 2000. Program PAUD saat ini sangat penting karena menjadi sorotan nasional dan internasional untuk menyongsong Indonesia emas 2045.
“Salah satu program utama PAUD adalah gerakan PAUDisasi sehingga diharapkan dapat tercapai minimal 1 desa 1 PAUD”, tutur Dirjen.  Ia berharap nantinya keikutsertaan masyarakat di PAUD merupakan salah satu indikator meningkatnya angka bertahan siswa Sekolah Dasar.
Untuk keberhasilan pencapaian APK akan diberikan penghargaan terhadap bunda PAUD mulai dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, khususnya bagi daerah yang anggaran APBD untuk PAUD nya meningkat dan jumlah desa dengan PAUD nya mencapai  75%.
Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 10-12 Juni 2013. Peserta terdiri dari Kabid PNFI/ PAUDNI Disdik Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Kepala Bappeda Provinsi, Kepala BPKB provinsi, Kepala SKB Kabupaten/Kota, Kepala BP-PAUDNI regional I Medan, Direktur dan Kasubdit Program dan Evaluasi di lingkungan Ditjen PAUDNI, serta  kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Ditjen PAUDNI dengan jumlah peserta  291 orang. (Teguh Susanto/HK)

Bontang Menuntaskan Target Satu Desa Satu PAUD

Dirjen PAUDNI sedang memberikan pengarahan kepada peserta Diklat Pendidik PAUD Kota Balikpapan,
Samarinda, Bontang. (14/6)
BONTANG. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Bontang telah mencapai 54,7 persen pada tahun 2012. Seluruh desa di wilayah Kalimantan Timur tersebut telah memiliki lembaga PAUD.
Hal tersebut dinyatakan oleh Walikota Bontang, Ir. Hadi Darma, M.si pada  Semiloka tentang Program PAUDNI yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan PAUDNI Regional Banjarbaru, akhir pekan lalu. “Kami memiliki 164 lembaga PAUD di seluruh Bontang,” sebut Hadi.
Ia menuturkan, peningkatan kesejahteraan guru merupakan salah satu strategi yang diambil. Pemerintah Kota Bontang memang memiliki perhatian yang cukup tinggi terhadap guru-guru PAUD di wilayah tersebut. Hadi menyebutkan, pemerintah kota memberikan insentif sebesar Rp. 1 juta kepada guru-guru PAUD.
Direktur Jenderal PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog  menyambut baik dan terkesan dengan capaian APK PAUD di kota Bontang. “Target Satu Desa Satu PAUD di Kota Bontang sudah tercapai seratus persen, sudah tuntas,” ucap Dirjen mengapresiasi.
Peduli Program PAUD dan PNFI
Walikota Bontang merupakan salah satu kepala daerah yang peduli terhadap PAUD dan pendidikan nonformal. Hadi menyatakan pentingnya pendidikan pendidikan nonformal untuk pemberdayaan masyarakat. Selain lembaga PAUD yang tersebar diseluruh desa, Bontang juga memiliki banyak lembaga pendidikan nonformal.
Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) mencapai 36 lembaga. Selain itu, terdapat 21 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), 4 Tempat Uji Kompetensi. “Pada tahun 2011, kami mendirikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) untuk mengembangkan sentra PAUDNI,” ujar Hadi. (Yohan Rubiyantoro/HK)

Ditjen PAUDNI Susun 27 Kurikulum Berbasis Kompetensi Bagi Lembaga Kursus

SURABAYA. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI) telah menyusun 27 Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pendidikan kursus hingga semester I tahun 2013. SKL dan KBK tersebut bertujuan agar lulusan lembaga kursus mampu bersaing di dunia usaha dan industri, serta lulusannya dapat disetarakan dengan pendidikan formal.
Selanjutnya akan dilakukan pengembangan SKL dan KBK secara bertahap sebagai upaya memenuhi perkembangan jenis-jenis kursus baru. “Kedepannya semua jenis kursus atau sekitar 65 kursus memiliki SKL dan KBK,” sebut Direktur Jenderal PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog saat membuka Sosialisasi SKL dan KBK di Surabaya, (17/6).
Dirjen juga mengingatkan para pengelola kursus agar menerapkan SKL dan KBK untuk meningkatkan mutu dan proses pembelajaran. Sebab, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), telah mengamanatkan perubahan struktur SKL dan KBK. Oleh karena itu, pada tahun 2012 Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan melakukan penyusunan dan review kedua hal tersebut yang berbasis pada KKNI.
“Lembaga kursus harus berbenah agar lebih diminati masyarakat,” ajak Dirjen. Selain itu ia juga mendorong agar para pengelola kursus mengikutsertakan peserta didik mereka untuk mengikuti uji kompetensi.
Empat Angkatan
Kepala Subdirektorat Pembelajaran dan Peserta Didik, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Abdoellah menambahkan, sosialisasi SKL dan KBK telah dilaksanakan dalam empat  angkatan. Angkatan I dilaksanakan di Semarang pada tanggal 27 sampai 29 Mei 2013, yang diikuti 115 orang pendidik. Jenis pendidikannya meliputi, antara lain, seni merangkai bunga, penyiaran, ekspor impor, dan otomotif.
Angkatan II dilaksanakan di Makassar pada tanggal 30 Mei hingga 1 Juni 2013, yang diikuti 98 orang pendidik kursus. Jenis pendidikannya yaitu tata boga, akuntansi, tata kecantikan kulit, hantaran.
Angkatan III dilaksanakan di Batam, pada tanggal 12 Juni hingga 14 Juni 2013 yang diikuti 72 pendidik kursus. Jenis pendidikannya yaitu otomotif, tata busana, tata rias pengantin, tata kecantikan rambut. Angkatan IV, dilaksanakan di Surabaya tanggal 17 hingga 19 Juni 2013, yang diikuti 72 pendidik kursus. “Jenis pendidikannya meliputi akupunktur, senam, bahasa jepang, musik,” sebut Kasubdit. (Yohan Rubiyantoro/HK)

Dirjen Ajak Masyarakat Kembangkan PAUD

BENGKULU. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Prof.Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog mengajak seluruh masyarakat dan para bunda PAUD untuk mengembangkan layanan PAUD. Karena Masa usia dini merupakan periode emas (golden age) bagi perkembangan anak.
BENGKULU. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Prof.Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog mengajak seluruh masyarakat dan para bunda PAUD untuk mengembangkan layanan PAUD. Karena Masa usia dini merupakan periode emas (golden age) bagi perkembangan anak.
Usia nol hingga enam tahun merupakan fase terpenting bagi perkembangan putra-putri kita. Oleh karena itu, kita perlu meletakkan dasar-dasar pendidikan karakter, kecerdasan emosi dan spiritual, sosio emosional, bahasa serta komunikasi. “PAUD merupakan landasan penting untuk mencapai masa depan anak-anak,” ucap Dirjen saat mengukuhkan Bunda PAUD Kabupaten Kapahiang Provinsi Bengkulu, (19/06).
Acara yang diselenggarakan di Gedung Aula Pemerintah Daerah Kabupaten Kapahiang tersebut dihadiri oleh seluruh camat di lingkungan Kabupaten Kapahiang. Selain mengajak masyarakat untuk mengembangkan PAUD, Dirjen juga selalu konsisten mendorong pemerintah daerah agar meningkatkan kepeduliannya terhadap kualitas dan kompetensi guru-guru PAUD.
“Pada tahun 2020 saya harap seluruh guru TK harus sarjana,” ujarnya. Oleh karena itu,  pemerintah daerah hendaknya ikut berpatisipasi dalam meningkatkan kapasitas guru TK melalui APBD kabupaten/kota masing-masing.
Usai acara pengukuhan tersebut,  Bupati Kapahiang memasangkan Pin kepada Bunda PAUD Kabupaten Kapahiang. Lantas, diikuti dengan pengukuhan dan pemasangan PIN kepada Bunda PAUD kecamatan oleh masing-masing Camat. (Rais Faisal/HK

Dirjen PAUDNI Menobatkan Bunda PAUD se Kabupaten Gunung Kidul

Dirjen PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog memberikan bantuan program
PAUDNI kepada Bunda PAUD kabupaten Gunung Kidul, Hj. BADINGAH, S.Sos pada saat penobatan
Bunda PAUD kecamatan dan desa se Kabupaten Gunung Kidul, Rabu (12/6)
YOGYAKARTA. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Prof.Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog menobatkan Bunda PAUD kecamatan dan desa se Kabupaten Gunung Kidul. Acara yang diselenggarakan di Sewokoprojo, Kabupaten Gunung Kidul tersebut dihadiri oleh 144 Bunda PAUD tingkat desa, dan 18 Bunda PAUD tingkat kecamatan, Rabu (12/6).
Dalam sambutannya Direktur Jenderal PAUDNI mengingatkan kembali tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Masa usia dini merupakan periode emas (golden age) bagi perkembangan anak. Usia nol hingga enam tahun merupakan fase terpenting bagi perkembangan putra-putri kita. Oleh karena itu kita semua perlu meletakkan dasar-dasar pendidikan karakter, kecerdasan emosi dan spiritual, sosio emosional, bahasa serta komunikasi.
Dirjen juga menegaskan tentang peluang bonus demografi yang harus kita petik. Sebab, pada periode 2010 sampai 2035, bangsa Indonesia dikarunai potensi sumber daya manusia berupa populasi usia produktif yang jumlahnya luar biasa. “Jika kesempatan emas ini dapat kita kelola dengan baik, populasi usia produktif tersebut akan menjadi bonus demografi (demographic dividen) yang sangat berharga,” ucapnya mengingatkan.
Peluang ini tentu harus kita tangkap secara cermat. Sebab, bukan mustahil kesempatan emas tersebut menjadi bencana demografi (demographic disaster) bila kita tidak dapat mengelolanya dengan baik.
Bantuan Rp 8 Miliar
Pada penobatan Bunda PAUD se Kabupaten Gunung Kidul, Dirjen juga mengajak seluruh masyarakat dan para bunda PAUD untuk mengembangkan layanan PAUD. Direktorat Jenderal PAUDNI pada tahun 2013 memberikan bantuan sebesar Rp 8 miliar untuk meningkatkan mutu program PAUDNI di daerah Gunung Kidul.
Selain itu, Dirjen juga meminta agar pemerintah daerah meningkat kepeduliannya terhadap kualitas dan kompetensi guru-guru PAUD. “Pada tahun 2020 saya harap seluruh guru TK harus sarjana,” ujarnya. (Yohan Rubiyantoro/HK)

Minggu, 22 Oktober 2017

Ribuan Anak di Nias Selatan Belum Terlayani PAUD

NIAS. Anak-anak usia dini di Kabupaten Nias Selatan masih banyak yang belum mendapat layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Berdasarkan data Direktorat Pembinaan PAUD, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2011 hanya 20.63% dari 108.744 anak usia 0-6 tahun.

Menilik data tersebut, baru sekira 22.400 anak yang terlayani PAUD. Artinya, masih ada lebih dari 86 ribu anak di Nias yang belum terlayani PAUD. Jumlah lembaga PAUD disana pun masih sangat minim, hanya 130 lembaga.

“Bila kita bandingkan jumlah anak dengan lembaga yang ada, kondisi ini cukup memprihatinkan. Oleh sebab itu, kita harus bersama-sama membangun program PAUD di kabupaten ini,” ajak  Direktur Jenderal PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog saat menobatkan Bunda PAUD Kabupaten Nias Selatan, Bunda Floriana Linda Rahmani Nehe, belum lama ini.

Penobatan Bunda PAUD merupakan salah satu strategi Direktorat Jenderal PAUDNI untuk meningkatkan kepedulian pemerintah daerah terhadap program PAUD. Bunda PAUD merupakan istri kepala daerah yang diharapkan dapat mendorong perluasan layanan PAUD di wilayah mereka. “Saya punya harapan besar agar Bunda PAUD Nias Selatan dan pemerintah daerah dapat melakukan terobosan, seperti membangun jejaring dan kerja sama lintas sektor, organisasi, maupun dengan dunia usaha dalam membangun PAUD,” urai Direktur Jenderal.

275 Desa Belum Punya PAUD
Hasil pendataan yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan PAUD, Nias Selatan masih memiliki 275 desa yang belum memiliki lembaga PAUD. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan mutu dan perluasan akses layanan PAUD, tahun 2013 Direktorat Jenderal PAUDNI memberikan dukungan dana sebesar Rp 2.012.328.000 kepada Kabupaten Nias Selatan.

Dana tersebut, tersebar untuk meningkatkan berbagai layanan seperti PAUD, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta layanan pendidikan masyarakat. Dirjen mengakui, dukungan tersebut belum memenuhi harapan masyarakat di Kabupaten Nias Selatan ini. “Oleh sebab itu saya menghimbau agar dapat di dukung dari APBD dan kerjasama dengan komponen masyarakat, dan dunia usaha untuk membangun kepedulian terhadap pendidikan anak-anak kita,” ucapnya. (Yohan Rubiyantoro/HK)

Pamong Belajar Akselerasi Pencapaian Target APK PAUD

YOGYAKARTA. Direktur Jenderal PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog meminta para pemong belajar agar membantu percepatan capaian target Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. Mereka diharapkan dapat mengembangkan program dan model yang dibutuhkan dalam pengembangan layanan PAUD.

“Model yang sudah dikembangkan Pamong Belajar harus dapat dipakai, jangan hanya disimpan. Jangan sia-sia kan apa yang sudah dikerjakan,” ucap Direktur Jenderal saat membuka Workshop Pengembangan Program  PAUD dengan Unit Pelaksana Teknis, di Yogyakarta, (11/6).

Kegiatan yang akan diselenggarakan hingga tanggal 15 Juni tersebut diikuti oleh pamong belajar PAUD dari 8 Unit Pelaksana Teknis (UPT) PAUDNI, akademisi, praktisi, dan peserta dari Direktorat Pembinaan PAUD.

Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan nonformal dan informal pada Unit Pelaksana Teknis. Hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.

“Hasil kajian pamong belajar harus disosialisakan ke SKB sebagai lembaga percontohan program PAUDNI dan lembaga PAUD,” ucap Dirjen. Selain itu, hasil-hasil pengembangan program PAUD agar disajikan dalam bentuk DVD atau audio visual. Sehingga dapat disebarluaskan. “Model yang sudah dikembangkan sebaiknya di unggah di youtube, sehingga masyarakat dapat melihat, mengetahui, dan mengaplikasikan model yang dikembangkan,” ujar Dirjen.

Selain itu, Dirjen juga minta agar dilakukan inventarisasi model PAUD yang dikembangkan dari 2010 sampai dengan 2012. Kemudian dipilah sesuai kebutuhan Direktorat Pembinaan PAUD. Sehingga sinergi antara Direktorat Pembinaan PAUD dengan UPT terjalin dengan baik. (Yohan Rubiyantoro/HK)

Dirjen Meresmikan Gedung PAUD Terpadu Di Maniamolo

MANIAMOLO- Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia  Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI). Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog meresmikan gedung baru PAUD di Desa Samandaya Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, Jum’at (8/6/2013). PAUD tersebut merupakan salah satu PAUD Holistik Integratif yang memiliki layanan mulai dari Taman Penitipan Anak hingga Taman Kanak-kanak.

Peresmian gedung tersebut ditandai dengan penandatangan prasasti dan pembukaan selubung papan nama oleh Dirjen. Pada kesempatan tersebut, Dirjen didampingi oleh Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi disertai istri, selaku Bunda PAUD Kabupaten Nias Selatan, F Linda Idealisman Dachi.

Direktur Jenderal menegaskan, lembaga atau yayasan yang telah menerima bantuan di tahun 2012 jangan lagi mengakses bantuan lagi di tahun 2013. Hal tersebut untuk memberikan kesempatan pada lembaga atau yayasan  yang belum mendapatkan bantuan. “Dari 14 desa yang berada di kecamatan Maniamolo, baru 8 desa yang memiliki PAUD,” Ujar Camat Maniamolo.

Oleh sebab itu, Dirjen PAUDNI meminta kepada Kasubdit Kelembagaan dan Kemitraan Direktorat Pembinaan PAUD,  agar memberikan tambahan bantuan bagi 2 desa yang belum memiliki PAUD. Pada pidatonya, Dirjen meminta agar lembaga PAUD yang berbasis agama memberikan metode pengajaran dan menerima peserta didik  yang sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Selain itu, lembaga PAUD diharap dapat menumbuhkan kebudayaan lokal. Misalnya melalui pembelajaran tari-tarian, lagu-lagu dan adat istiadat lokal oleh anak-anak didik PAUD. “Saya mengajak para orang tua untuk memberikan pendidikan tambahan bagi anaknya,” sebut Dirjen. Sebab, pembelajaran yang didapat dari sekolah masih relatif minim.

Usai meresmikan gedung tersebut, Dirjen PAUDNI bersama Bupati Nisel dan Bunda PAUD Kabupaten, serta rombongan berkunjung ke desa Hilisimaetano. Desa tersebut merupakan desa tertua di Kecamatan Maniamolo (M. Husnul Farizi/ HK)

Ditjen PAUDNI Apresiasi Prestasi Capaian APK PAUD di Jawa Timur

SURABAYA. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) mengapresiasi prestasi Jawa Timur dalam mencapai angka partisipasi kasar (APK) PAUD sebesar 84,24 persen untuk usia 3-6 tahun. Raihan itu menempati posisi kedua capaian APK PAUD terbesar di Indonesia.

Direktur Jenderal PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog menyatakan bahwa “investasi” pendidikan anak usia dini yang dilakukan Provinsi Jawa Timur perlu dicontoh daerah lain di Indonesia. Jawa Timur adalah salah satunya yang telah membuat Peraturan Daerah tentang program PAUD.

Dijelaskan Dirjen, yang juga Guru besar Psikologi Universitas Indonesia ini perkembangannya APK PAUD secara nasional masih lambat. Hingga kini capaian APK PAUD anak usia 3-6 tahun baru mencapai 54,64 persen dari target capaian 75 persen di tahun 2015.

“Untuk mencapai target tersebut diperlukan dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik dari provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Dirjen PAUDNI, pada saat pembukaan “Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan dan Pelaksanaan Program PAUD Tingkat Nasional 2013 (Angkatan II), di Hotel Garden Palace Surabaya, Selasa (21/5).

Misalnya untuk menyukseskan program “satu desa satu PAUD”, program ini memerlukan dana yang besar, yaitu sebesar 1,30 Milyar. Oleh karena itu, sekali lagi ditekankan  Dirjen, perlu adanya dukungan baik dari APBN maupun APBD.

Selain itu Direktorat Pembinaan PAUD perlu mendorong untuk segera membuat Peraturan Daerah yang mendukung perkembangan PAUD. Terkait hal ini, Ditjen PAUDNI akan menginventarisasi daerah mana yang belum memiliki Peraturan Daerah terkait dengan program PAUD.

Lebih lanjut, Dirjen PAUDNI mengatakan kualifikasi tingkat pendidikan pendidik PAUD yang S1/DIV baru mencapai kisaran 10 persen. Pemerintah Pusat tidak dapat diandalkan sepenuhnya dalam percepatan peningkatan kualifikasi pendidik PAUD.

“Peran serta dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota perlu turut andil dalam membantu percepatan peningkatan kualifikasi pendidik PAUD,” , tutur Reni Akbar-Hawadi sapaan akrab Dirjen PAUDNI.
Dirjen mengatakan program PAUD memerlukan perhatian khusus karena berbeda dengan program lainnya. “Program PAUD harus dilakukan secara komprehensif, dan integratif  serta dengan dukungan orangtua. Untuk itu perlu pula dilaksanakan program parenting dengan sasaran orang tua peserta didik,” tambahnya. (Teguh Susanto/HK)

Huma Harati, Layanan Pendidikan Terpadu Bagi Masyarakat

PALANGKARAYA. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) menghadiri dan berpartisipiasi dalam Acara Peresmian Huma Harati (Rumah Pintar) di Jalan Tijlik Riwut Km 4 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

“Keberadaan Huma Harati ini dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat Kalimantan Tengah,” kata Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang  saat memberikan sambutan peresmian Huma Harati (rumah pintar) di Kota Palangkaraya, Jumat (24/5).

Teras mengatakan, tujuan dari berdirinya Rumah Pintar ini untuk menciptakan, memberdayakan, dan menjangkau masyarakat yang ingin mendapatkan pengetahuan maupun belum terlayani pendidikan.
“Selain itu, Huma Harati ini dapat membantu Pemerintah Provinsi Kalteng dalam memberikan pemerataan pendidikan dan meningkatkan angka partisipasi masyarakat terhadap pendidikan,” ujarnya.

Untuk itu, diharapkan kabupaten/kota se-Kalteng dapat mengikuti langkah Pemprov membangun Huma Harati demi meningkatkan wawasan dan menyejahterakan masyarakat.
“Masyarakat juga diharapkan dapat memanfaatkan rumah cerdas yang telah dibangun Pemprov Kalteng,” kata Gubernur provinsi yang dijuluki Bumi Tambun Bungai ini.

Menjangkau Yang Tidak Terjangkau
Dalam sambutannya Dirjen PAUDNI Prof.Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog menyampaikan apresiasi dan menyambut baik keberadaan Rumah Pintar ini sehingga dapat memperluas akses pendidikan untuk menjangkau ke semua lapisan masyarakat sampai ke pelosok pedesaan.
Rumah pintar merupakan bagian dari Indonesia Pintar, dan Indonesia Pintar bagian dari program Indonesia Sejahtera yang telah diprakarsai oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono. “ Indonesia Pintar merupakan program Pendidikan Nonformal untuk menjangkau masyarakat yang belum terjangkau,” kata Dirjen.

Guru Besar Psikolog UI mengatakan, Rumah Pintar yang tumbuh dari masyarakat merupakan rumah pendidikan bagi masyarakat yang bisa melayani semua kelompok usia, mulai usia dini sampai usia lanjut.

Rumah Pintar dapat mengadakan berbagai kegiatan yang bisa memberdayakan masyarakat. Antara lain; kriya, keagamaan, kebudayaan, peternakan, pertanian dan kegiatan lainnya yang memiliki nilai ekonomi.  Diharapkan kegiatan tersebut dapat mensejahterahkan masyarakat disekitarnya.

Peresmian Rumah Pintar di Kalimantan Tengah merupakan tonggak bersejarah bagi generasi bangsa yang unggul, cerdas, sehat, tangguh serta mandiri, baik untuk dirinya maupun orang lain. Dirjen PAUDNI berharap Rumah Pintar ini nantinya bisa menjadi contoh penyelenggaraan program PAUDNI yang berkualitas.

Ditjen PAUDNI menegaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas Rumah Pintar, perlu diterapkan sistem pendampingan untuk membantu penataan kelembagaan, pembinaan program, peni ngkatan kualitas Suumber Daya Manusia dan manajemen. “ Dinas Pendidikan dapat melakukan pemantauan dan pendampingan  Rumah Pintar ”, tegas Dirjen diakhir sambutannya.

Peresmian  Huma Harati dihadiri oleh Ibu Gubernur Kalimantan Tengah selaku Bunda PAUD, Direktur Jenderal PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ketua DPRD Provinsi, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pembina/Penggerak PKK, Kepala Badan, Biro, dan Satuan Kerja Perangkat Dareah (SKPD), Kepala Instansi Vertikal terkait, Akademisi, dan Tokoh Masyarakat. (Teguh Susanto/HK)

Dirjen PAUDNI: Usia Dini Periode Penting

BOGOR. Anak usia dini berada dalam periode perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

“Seluruh instrumen besar manusia terbentuk pada masa usia dini, baik aspek kecerdasan maupun psikis,” kata Dirjen PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, pada pengukuhan Bunda PAUD Kota Bogor di Balai Kota Kota Bogor, Selasa (4/6).

Menurut Dirjen, sejak anak lahir telah memiliki berbagai potensi yang masih harus dikembangkan. Anak, katanya, memiliki pola perkembangan dan kebutuhan yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, diperlukan adanya perhatian khusus dalam memberikan layanan kepada anak.

Pada pengukuhan Ny. Fauziah Diani Budiarto sebagai Bunda PAUD Kota Bogor ini, Dirjen menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian, membuktikan bahwa pada usia 6 tahun pertumbuhan fisik otak anak sudah terbentuk 90 persen dan perkembangan intelektualnya sudah mencapai 70 persen.
“Hal ini membuktikan betapa penting bagi kita untuk memberikan perhatian khusus pada anak usia 0-6 tahun. Proses pendidikan yang kita berikan pada masa usia tersebut sangat menentukan masa depan anak,” tambahnya.

Reni-Akbar-Hawadi–sapaan akrab Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog–mengatakan optimalisasi potensi ini sangat tergantung dari banyaknya rangsangan yang diterima anak dari lingkungannya. Semakin dini pendidikan diberikan, tambahnya, akan semakin besar kualitas SDM.
Oleh karena itu, keberadaan PAUD amat dibutuhkan demi membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Berdasarkan data di Direktorat Pembinaan PAUD tahun 2011, APK PAUD di Kota Bogor sudah mencapai 33,4 persen. Sementara jumlah kelurahan yang belum ada PAUD hanya tinggal empat kelurahan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan APK tersebut, salah satu strategi yang dilancarkan oleh Ditjen PAUDNI adalah mengukuhkan Bunda PAUD Kota Bogor.Pengukuhan Bunda PAUD Kota Bogor juga diikuti Pengukuhan Bunda PAUD enam kecamatan dan 68 Bunda PAUD kelurahan. Saat ini, Kota Bogor telah memiliki 182 TK dan 225 lembaga PAUD (Kelompok Bermain dan Posyandu).
“Setelah adanya pengukuhan Bunda PAUD Kota Bogor, dan pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan dan Kelurahan di dalamnya, diharapkan APK PAUD di wilayah tersebut bisa mencapai target,” tambah Dirjen PAUDNI lagi.

Bantuan
Tak hanya mengukuhkan Bunda PAUD, pada kesempatan itu, Dirjen PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog juga menyerahkan bantuan tahun 2013 sebesar Rp4.652.740.000 sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam upaya Kota Bogor dalam berbagai layanan seperti pendidikan anak usia dini, peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan, serta kursus dan pelatihan.
“Dukungan ini mungkin belum memenuhi harapan Kota Bogor. Untuk itu saya mengajak semua pengambil kebijakan dan komponen masyarakat secara bersama-sama membangun kepedulian terhadap pendidikan anak-anak kita,” tambahnya.

Dirjen juga berharap, melalui Pengukuhan Bunda PAUD Kota Bogor ini, hendaknya dapat dilakukan berbagai terobosan seperti membangun dukungan kerja sama semua pihak, baik lintar sektor, organisasi, maupun dunia usaha.

Bom waktu
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Walikota Bogor Diani Budiarto menekankan bahwa persiapan menyongsong hari esok sudah pasti berkaitan dengan mempersiapkan PAUD. “Persiapan itu harus dilakukan dari sekarang,” katanya.

Permasalahan pendidikan, ujarnya, akan menjadi bom waktu di masa depan. Kekhawatiran itu semakin dirasakan karena generasi sekarang lebih cepat mengadopsi pesan-pesan dari luar ketimbang dari lembaga-lembaga formal yang dilakukan baik pemerintah maupun swasta.
“Kenakalan remaja dan berbagai dinamika itu adalah salah satu bentuk dari tidak seriusnya kita menangani mereka ketika masih berusia dini,” tuturnya.

Diani Budiarto mengatakan dengan adanya berbagai tindakan remaja yang terjadi saat ini, pihaknya akan lebih serius menangani masalah ini. Bahkan, tambahnya, harus lebih serius. “Kalau bisa kita berlari mengejar ketinggalan kita dalam menangani PAUD,” katanya. (Teguh Susanto/HK)

Dirjen PAUDNI: Dissonance? Kalau Bicara BPKB dan SKB

CIANJUR. Membicarakan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi dissonance (ketidak sesuaian) karena kedua lembaga ini bukan langsung di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“BPKB dan SKB merupakan perangkat organisasi provinsi, kabupaten, dan kota, yang mana memiliki nomenklatur yang tidak seragam dengan nomenklatur pusat,” kata Dirjen PAUDNI  Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, saat membuka Orientasi Peningkatan Kapasitas Ketatausahaan bagi Kepala BPKB, BPPFNI, P3PNFI, dan SKB di wilayah Koordinasi Kerja PP-PAUDNI Regional I Bandung di Cianjur, Sabtu (25/5)

Ketidakseragaman ini berkaitan dengan adanya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang organisasi perangkat daerah yang membebaskan pemerintah daerah mengelola darahnya secara otonomi. “Di sisi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kepentingan untuk menjalankan programnya secara nasional,” tambahnya.

Di depan 49 peserta dari Jawa Barat, Banten, Jakarta, Bengkulu, dan Bangka Belitung itu, Dirjen pun menjelaskan tentang organisasi di lingkungan Kemdikbud saat ini. Terdapat perubahan pada beberapa unit utama. Istilah Ditjen PLS sudah lama tidak berlaku, begitu juga Ditjen PNFI. Sejak 2011 Ditjen PNFI berubah menjadi Ditjen PAUDNI. “Nah di daerah saya melihat namanya masih beragam,” tambahnya.

Untuk itu, kata Dirjen, untuk menjaga keselarasan, diharapkan BPKB dan SKB menjalankan fungsinya sebagai model percontohan dari kajian-kajian yang telah dilakukan oleh P2PAUDNI maupun BP-PAUDNI. Dirjen meminta kepada institusi tersebut agar dapat menyamakan persepsi program, sehingga dapat bisa menjadi “pegangan” dalam perkembangan program tersebut.
Oleh karena itu, tambah Dirjen, P2PAUDNI maupun BP-PAUDNI pun diperintahkan untuk mengamankan kebijakan Ditjen PAUDNI di daerah dengan cara menjadikan  SKB sebagai percontohan. “Asumsi kami, bantuan yang diberikan itu untuk implementasi percontohan bidang PAUDNI,” katanya.

Renstra UPTD
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan PAUDNI Regional I Bandung Ir. Djajeng Baskoro, MPd, menjelaskan, tujuan orientasi ini untuk meningkatkan kapasitas Kepala BPKB, BPPNI, P3PNFI, dan SKB dalam rangka peningkatan pelayanan ketatausahaan, khususnya di,bidang perencanaan dan pelaksanaan Program PAUDNI sesuai tugasnya masing-masing.

“Kami ingin Renstra UPTD disusun sesuai dengan Renstra di daerahnya masing-masing. Selain itu dapat meningkatkan wawasan dan kemampuan para Kepala UPTD untuk menyusun program yang disalurkan PP-PAUDNI Regional I Bandung secara efektif dan efisien,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya membantu para UPTD untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah daerah masing-masing agar konstribusi UPTD itu dapat diketahui oleh pimpinan daerah. Dengan demikian, keberadaan UPTD  dapat lebih dihargai. Ini sudah terbukti pada beberapa daerah yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian.

“Kini keberadaan daerah itu membaik karena sudah mendapatkan bantuan dari APBD yang memadai, karena UPTD dianggap dapat meningkatkan kemajuan daerah, terutama dalam hal peningkatan sumber daya manusianya,” tambahnya. (Sugito/HK)

Anggaran Tunjangan Naik, Peran APBD Masih Dibutuhkan

MAKASSAR. Tahun ini, tunjangan dan insentif untuk pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) naik menjadi Rp812,49 miliar dari yang sebelumnya Rp702,256 miliar pada tahun 2012. Meski angka tersebut terlihat cukup besar, namun sebenarnya masih banyak para PTK yang belum terpenuhi kesejahteraannya.
MAKASSAR. Tahun ini, tunjangan dan insentif untuk pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) naik menjadi Rp812,49 miliar dari yang sebelumnya Rp702,256 miliar pada tahun 2012. Meski angka tersebut terlihat cukup besar, namun sebenarnya masih banyak para PTK yang belum terpenuhi kesejahteraannya.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi menegaskan bahwa tunjangan dan kesejahteraan seharusnya tak 100 persen dibebankan pada pusat. Saat ini, kata Dirjen, belum semua daerah yang mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jika terus begini, bisa-bisa di masa mendatang anggaran Dirjen PAUDNI yang cuma 2,4 trilyun bisa habis hanya untuk membayar tunjangan. Tidak bisa kita mencapai tujuan kalau APBD tidak ikut memberi dukungan,” kata Dirjen saat memberikan sambutan pada Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Program PTK PAUDNI Tingkat Nasional tahap III di Makassar, Jumat (3/5).

Terkait penyaluran tunjangan, Dirjen meminta Direktorat Pembinaan PTK PAUDNI dapat memberikan layanan yang terbaik. Ia berharap tak ada lagi kesalahan data penerima yang akan menghambat penyaluran.

Mulai tahun ini, penyaluran memang tak lagi menggunakan mekanisme dekonsentrasi, melainkan terpusat. Ini sesuai dengan keputusan rapat kerja komisi DPR RI dengan Mendikbud tanggal 14 Desember 2012.

Oleh karena itulah, dalam rangka menyukseskan penyaluran tunjangan dan insentif tersebut, Direktorat Jenderal PAUDNI membentuk tim khusus di masing-masih kabupaten/kota dan provinsi. Tim tersebut beranggotakan dua orang dari dinas pendidikan kota/kabupaten, dan tiga orang dari dinas pendidikan provinsi.

Sosialisasi dan koordinasi
Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Program PTK PAUDNI Tingkat Nasional  kali ini secara khusus membahas perihal tunjangan dan insentif bagi para PTK PAUDNI. Peserta yang hadir adalah pejabat terkait dengan PAUDNI di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan Provinsi, dan BPKB.
Persoalan data sasaran menjadi hal yang utama dibahas dalam kegiatan tersebut. Dengan pertemuan ini, diharapkan masalah anggaran tunjangan dan insentif yang masih tersisa pada triwulan pertama ini, yakni tunjangan profesi masih sekitar 16%, tunjangan fungsional masih 30%, tunjangan khusus sekitar 43%, dan tunjangan kualifikasi  sekitar 44%, dapat segera terselesaikan. (Teguh Susanto/HK)

Dirjen PAUDNI: Pentingnya Edukasi Gizi Sejak Dini

JAKARTA – Pemahaman pentingnya asupan gizi yang baik dan mencukupi melalui edukasi gizi sejak dini perlu dilakukan tidak hanya di rumah, namun juga di lembaga pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini.
 
“Karena di tempat ini anak-anak mendapatkan pengalaman, sosialisasi, serta pengajaran pada masa terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka” kata Dirjen PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, pada acara Event Nutritalk dari Sarihusada di Jakarta, Selasa (21/5).
 
Menurut Dirjen, esensi dari PAUD adalah pemberian rangsangan atau stimulasi pendidikan yang sesuai dengan  tahap tumbuh-kembang anak dan dilaksanakan melalui pendekatan bermain sambil belajar.
 
“Penanaman kejujuran, disiplin, cinta sesama, cinta tanah air, dan semua nilai yang positif lain termasuk pengetahuan mendasar mengenai gizi perlu pembiasaan dan harus dilakukan secara terus menerus,” tambahnya.
 
Ini semua, jelas Reni-Akbar-Hawadi—sapaan akrab Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, memerlukan keteladanan yang baik dan konsisten disamping penguasaan yang baik pula tentang prinsip-prinsip PAUD yang benar.
 
Untuk itu, persiapan dan pengembangan generasi emas ini memerlukan keterlibatan dan dukungan semua pihak, mulai dari orangtua, keluarga, masyarakat, perguruan tinggi yang memiliki jurusan atau konsentrasi PAUD, dan tentunya pemerintah.
 
Gizi, tambah Dirjen, merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian Direktorat Jenderal PAUDNI karena untuk  tumbuh kembang anak usia dini, segala kebutuhan esensi anak harus terpenuhi seperti gizi, kesehatan, pendidikan, perawatan, pengasuhan, kesejahteraan, dan perlindungan.
 
“Untuk itu Ditjen PAUDNI mendorong penyelenggaraan PAUD Holistik integrative yaitu PAUD yang mencakup pendidikan dan layanan terhadap pemenuhan seluruh kebutuhan dasar anak, termasuk kesehatan dan gizi mereka,” ujarnya.
 
Semua Zat Gizi
Hal senada disampaikan ahli gizi Dr. Elvina Karyadi. Dia  mengatakan pada dasarnya, makanan anak usia dini antara usia 2-6 tahun harus memenuhi semua zat gizi yang dibutuhkan sesuai tahapan tumbuhkembang mereka.
 
“Saat ini salah satu masalah gizi yang dihadapi anak Indonesia bukan melulu  karena kekurangan gizi makro seperti protein, karbohidrat, lemak, namun kekurangan gizi mikro atau vitamin dan mineral,” kata Dr. Elvina Karyadi yang juga Direktur Micronutrient Initiative Indonesia (MII).
 
Di tengah kenyataan anak Indonesia masih menghadapi beban gizi ganda, katanya, kurang gizi dan kelebihan gizi, dukungan dan stimulasi orangtua dalam menanamkan pola makan sehat dengan gizi seimbang pada anak, sangat penting karena status gizi anak akan membawa dampak pada kehidupan mereka selanjutnya, dari mulai masa kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga usia lanjut.
 
Hal inilah yang dicanangkan Sarihusada yang saat ini sudah mendukung 13 PAUD percontohan di Yogyakarta baik dalam bidang pembinaan tenaga pengajar maupun pengembangan materi pengajaran tambahan berbasis nutrisi sebagai bagian dari  program ‘Ayo Melek Gizi’.
 
Salah satu program yang dikembangkan adalah ‘Kebun Nutrisi’ mini sebagai bagian dari kegiatan belajar di PAUD Rumah Srikandi Kemudo, Klaten. Program ini mengajak anak belajar tentang pentingnya gizi sejak dini dengan cara yang menyenangkan yaitu belajar menanam dan dan merawat tanaman sumber pangan bergizi.
 
Menurut Head of Corporate Affairs Division Sarihusada Arif Mujahidin, kini pihaknya melakukan kegiatan sosial  yang memfokuskan pada edukasi gizi ke berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, juga organisasi masyarakat di tingkat akar rumput untuk meningkatkan pemahaman tentang zat gizi dan kebutuhan pemenuhan zat gizi dalam pola makan sehari-hari khususnya pada 360 minggu pertama dalam kehidupan mulai pra kehamilan hingga anak usia 6 tahun. (Sugito/HK)

Dirjen PAUDNI Resmikan Gedung PAUD Terpadu di Aceh

Dirjen PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, bersama peserta didik dan Bunda PAUD Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kesempatan ini Ibu Dirjen meresmikan UGB PAUD Terpadu di kawasan setempat, Jumat (10/5).
JANTHO – Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, dan Informal (PAUDNI) memberikan bantuan senilai Rp 800 juta untuk pembangunan satu unit gedung baru PAUD Terpadu di Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar.

“Pemberian bantuan dalam rangka memberikan apresiasi terhadap pembinaan PAUD di Kabupaten Aceh Besar,” ujar Direktur Jenderal PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, di sela peresmian gedung tersebut, Jumat (10/5).

Menurut Dirjen, UGB PAUD itu dibangun untuk memberikan kegiatan pembelajaran bagi anak-anak usia dini, berkisar 2-6 tahun di Kabupaten Aceh Besar. Ditjen PAUDNI pun secara resmi menyerahkan gedung tersebut untuk dikelola Dharma Wanita Persatuan di wilayah setempat.
Selain Dirjen PAUDNI, peresmian UGB PAUD Terpadu itu juga dihadiri Bunda PAUD Aceh Besar, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, beserta jajarannya. Para Pengurus Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan, Pengurus HIMPAUDI, IGTKI  Aceh Besar, Para Pengelola dan Pendidik PAUD, serta Para tokoh masyarakat dan pemuka agama juga hadir dalam acara peresmian.

Sosialisasi PAUD di Provinsi Aceh
Sehari sebelumnya, Kamis (9/5), Dirjen PAUDNI juga memberikan sosialisasi kebijakan program PAUD kepada seluruh Bunda dan Pengurus Organisasi Mitra PAUD di Kota Sabang, Provinsi Aceh.
Dalam pertemuan itu, Dirjen PAUDNI menyampaikan berbagai kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perihal program PAUD untuk jangka waktu ke depan. Sosialisasi pun diberikan selama dua jam, sejak pukul 11.00 – 13.00 WIB, bertempat di Kantor Bappeda Kota Sabang.

Guru Besar Universitas Indonesia itu juga menyampaikan sejumlah program untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, khususnya di Kota Sabang. Menurutnya, perlu alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah daerah setempat untuk mendukung peningkatan angka partisipasi tersebut.

“Tentunya dibantu peran Bunda PAUD dan sejumlah elemen organisasi yang juga untuk meningkatkan mutu pelayanan PAUD di Kota Sabang,” kata perempuan yang akrab disapa Ibu Reni Akbar-Hawadi itu.

Sosialisasi kebijakan program PAUD itu juga diberikan kepada Kepala Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) se-Provinsi Aceh. Pembahasan program sekaligus menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh BPKB dan SKB dalam pembinaan program PAUDNI di wilayah setempat.

“Termasuk masalah tenaga kependidikan, pamong belajar, serta peran nyata BPKB dan SKB ke depan dalam mendukung perluasan dan peningkatan mutu program-program PAUDNI,” kata Dirjen. Menurutnya, itu mencakup program pembinaan PAUD, pembinaan pendidikan masyarakat, pembinaan kursus dan pelatihan, serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI. (Ghufron/HK)

PAUD Menjadi Prioritas Program PUS Tahun 2013

SOLO. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi salah satu prioritas program Pendidikan Untuk Semua (PUS) pada tahun 2013. Selain itu, pemerintah juga akan memacu program Pendidikan Kecakapan Hidup dan Peningkatan Mutu Pendidikan. Ketiga program tersebut menjadi prioritas karena pencapaiannya belum memenuhi target.

Ketua Forum Koordinasi Nasional PUS, Prof. Agus Sartono menekankan agar seluruh pemangku kepentingan memperhatikan program PAUD. Investasi untuk program tersebut harus dilaksanakan sejak saat ini. Sebab di tahun 2045, atau pada 100 tahun usia kemerdekaan, Indonesia akan mengalami bonus demografi.

Pada periode tersebut, Indonesia akan memiliki banyak pemuda-pemudi yang penuh potensi. “Calon-calom pemimpin di tahun 2045 adalah anak-anak PAUD saat ini,” ucapnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional PUS Tahun 2013 di Solo, Rabu (22/5).

Prof. Agus Sartono yang merupakan Deputi Bidang Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat mengapresiasi berbagai program yang digelar Direktorat Jenderal PAUDNI dalam memperluas akses layanan PAUD. Namun, upaya peningkatan mutu layanan harus terus ditingkatkan.

Unggul di Asia Pasifik
Direktur Jenderal PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog mengakui masih banyak anak-anak usia nol sampai enam tahun yang belum menikmati layanan PAUD. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran untuk program PAUD. “Jangan bergantung dengan dana dari APBN,” ucapnya di hadapan peserta yang hadir dari berbagai daerah.

Dalam Education for All Global Monitoring Report, Indeks Pembangunan PUS Indonesia meningkat. Pada tahun 2011, Indonesia berada di peringkat 69 dari 127 negara. Pada tahun 2012, posisi tersebut naik tipis ke posisi 64 dari 120 negara. “Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Pasifik, Indonesia lebih unggul,” ucap Prof. Agus Sartono. (Yohan Rubiyantoro/HK)

Sabtu, 21 Oktober 2017

Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menjadi Prioritas

JAKARTA. Alokasi anggaran satuan kerja Direktorat P2TK PAUDNI tahun 2013 sebesar Rp.844.678.792 miliar, dan 93,22 persennya untuk peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Tahun ini, penyalurannya langsung dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI).
JAKARTA. Alokasi anggaran satuan kerja Direktorat P2TK PAUDNI tahun 2013 sebesar Rp.844.678.792 miliar, dan 93,22 persennya untuk peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Tahun ini, penyalurannya langsung dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI).
Hal itu dikatakan Dirjen PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, ketika membuka acara Sosialisasi dan Koordinasi Program Pembinaan PTK PAUDNI Tingkat Nasional di Bandung, Senin (29/4).
Menurut Dirjen, jika pada tahun 2012 lalu tunjangan guru TK bukan PNS, penilik, Tenaga Lapangan Dikmas (TLD), dan Fasilitator Desa Intensif (FDI) dibayarkan Dinas Pendidikan Provinsi melalui dana dekonsentrasi, maka tahun ini seauai Keputusan Raker Komisi X DPR RI 14 Desember 2012, tunjangan ini langsung diberikan Ditjen PAUDNI.
Dengan anggaran sebesar itu dan dipusatkannya dana dekon, maka kata kuncinya adalah Koordinasi dan sinergi. “Sinergi mempunyai makna terhimpunnya energi menjadi satu. Energi teman-teman di Direktorat P2TK PAUDNI dengan energy teman-teman di kabupaten kota serta provinsi terhimpun menjadi satu kesatuan, dan harus diingat, kita punya waktu hanya tujuh bulan efektif untuk menyelesaikan semua kegiatan,” tambahnya.
Untuk itu, Dirjen PAUDNI berharap semua kepala bidang agar bisa membaca, memahami betul semua petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan insentif tersebut. “Pastikan saudara telah memiliki semua data yang akurat sehingga tidak akan ada kekeliruan dalam pencairan karena akan bisa merepotkan kita semua di kemudian hari,” paparnya.
Keberhasilan kerja di daerah masing-masing, tambah Reni Akbar-Hawadi—sapaan akrab Dirjen PAUDNI—mencerminkan kerja baik sebagai satu tim. Dengan data yang tersedia dan sahih, maka uruan penyaluran tunjangan yang dilakukan pusat menjadi lancar.
“Saya mengharapkan kelancaran penyaluran tunjangan ini berlangsung terus ke depan dan saya yakin kita bisa, asal kita mau move on ke arah yang baik. Niatkan setiap kali kita bekerja untuk bekerja sebaik mungkin dan tuntas sesuai kewajiban yang diberikan atasan,” jelasnya.
Layanan prima
Sebagai abdi negara, kata Dirjen PAUDNI, sepatutnya pegawai negara memiliki komitmen untuk memberikan layanan prima pada masyarakat semua. Sesungguhnya kita bekerja tidak perlu diawasi. Yang perlu mengawasi cukup dari diri sendiri berdasarkan standar terbaik sesuai dengan hati nurani.
“Apakah kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh? Jawabannya bisa dilihat dari tercapai tidaknya target awal yang kita susun dan juga tingkat kepuasan pelanggan. Dalam hal ini kalau semua guru yang kita targetkan terbayar dan diberikan tepat pada waktu yang dijanjikan, maka sudah dipastikan kita dan guru akan sama-sama puas,” kata Dirjen PAUDNI peserta.
Sebaliknya, tambah Dirjen PAUDNI lagi, walaupun pada akhirnya tunjangan guru tersalurkan namun pada waktunya, maka yang muncul ketidakpuasan baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. (Sugito/HK)

Provinsi dengan Rapor Merah APK PAUD Harus Berbenah

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog berfoto bersama pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Kebijakan dan Program Ditjen PAUDNI di Yogyakarta, Senin (6/5).
YOGYAKARTA. Provinsi dengan “rapor merah” angka partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini (PAUD) rendah harus berbenah. Anak-anak usia dini Indonesia harus mendapat pendidikan secara merata. Ini untuk kado 100 tahun Indonesia kelak, tahun 2045.
Demikian dinyatakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog saat memberikan arahan pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Kebijakan dan Program Ditjen PAUDNI di Yogyakarta, Senin (6/5).
Saat ini, separuh dari seluruh provinsi di Indonesia masih memiliki “rapor  merah” atau APK PAUD di bawah rata-rata nasional sebesar 34, 54 persen. Data Ditjen PAUDNI 2012 menyatakan ada 16 provinsi dengan APK PAUD di bawah 31 persen, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Kaltim, Kalbar, Maluku Utara, NTT, Aceh, Riau, Sulsel, Sumut, Sulut, Sumsel, Sulbar, Kalsel, dan Lampung.
“(Rapor) daerah-daerah ini harus segera berubah warna. Jika tidak, maka ini sama saja dengan menelantarkan dan menyia-nyiakan anak-anak kita sendiri,” ujar Dirjen PAUDNI yang juga dikenal dengan sebutan Reni Akbar-Hawadi ini.
Dirjen menyatakan kado 100 tahun Indonesia yang selama ini digadang-gadang tidak akan tercapai jika PAUD belum mendapatkan perhatian yang serius. Kado 100 tahun Indonesia adalah ketersediaan manusia Indonesia berkualitas yang melimpah pada tahun 2045. Di masa itu diperkirakan jumlah angkatan muda akan mendominasi.
“Tentunya kita tidak mau masa itu menjadi bencana, di mana para pemuda menjadi beban. Kita ingin sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan, yang kita persiapkan melalui PAUD saat ini,” kata Guru Besar Universitas Indonesia  kepada para peserta rakornas.
Oleh karena itu, Dirjen menginginkan pemerintah daerah ikut andil dalam penganggaran PAUD, baik pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 1 maupun APBD 2.  Ini karena Direktorat Jenderal (Ditjen) PAUDNi tidak bisa berdiri sendiri mencapai tujuan tersebut.
Untuk mendorong hal itu, Ditjen PAUDNI ikut berpartisipasi dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada revisi PP tersebut, direncanakan akan mencantumkan PAUD serta pendidikan nonformal dan informal (PNFI). Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki obligasi yang jelas dalam memberikan anggaran bagi perkembangan PAUD serta PNFI.
Rakornas
Ditjen PAUDNI menyelenggarakan rakornas yang berlangsung sejak 6-8 Mei 2013 di Yogyakarta. Acara ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program 2012 dan sosialisasi kebijakan program PAUDNI 2013. Para peserta berasal dari dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, unit pelaksana teknis Ditjen (UPT) PAUDNI di delapan regional, dan sekretariat Ditjen PAUDNI.
Tidak hanya PAUD yang dibahas pada Rakornas ini, tapi juga PNFI, khususnya pendidikan masyarakat, kursus, dan pelatihan. Pada acara pembukaan, Dirjen menyampaikan harapan mengenai keberlanjutan penuntasan tuna aksara, pembakuan kursus tata rias secara tuntas, pengayaan satu desa minimal satu PAUD, dan penyusunan norma standar prosedur kriteria) bidang PAUDNI.
Selain itu, perihal aplikasi praktis model-model yang dikembangkan oleh UPT Ditjen PAUDNI, juga disinggung oleh Dirjen. “Jangan sampai, UPT hanya rajin membuat model pembelajaran tanpa diaplikasikan luas oleh masyarakat. Misalnya pada PAUD, yang dipakai hanya beyond center and circle time (BCCT) dari Amerika, padahal banyak model pembelajaran PAUD yang sudah dikembangkan oleh UPT,” kata psikolog keberbakatan itu lugas.(Dina Julita/HK)

Copyright © Ren Lydia Freyani Hawadi | Guru Besar Universitas Indonesia