 |
| Peserta didik lembaga kursus Bugs Training Center Yogyakarta sedang belajar. Dirjen PAUDNI meminta agar lembaga kursus melayani masyarakat miskin sebagai peserta didik. (dok. bugs training center) |
SURABAYA. Direktur Jenderal PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog meminta agar pengelola lembaga kursus melayani masyarakat miskin. Sebab, warga dari golongan ekonomi lemah juga memiliki hak yang sama untuk menjadi peserta didik kursus.
Hal tersebut ditegaskan Dirjen saat membuka Orientasi Teknis Calon Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Lembaga Kursus dan Pelatihan tahun 2013 di Surabaya, (17/6). “Biaya kursus harus terjangkau oleh peserta didik, karena pendidikan nonformal juga hadir untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung,” ujarnya.
Direktur Jenderal mengingatkan bahwa keberadaan Direktorat Jenderal PAUDNI, yang sebelumnya bernama Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI),
dilatarbelakangi karena tidak semua orang dapat mengakses pendidikan formal. Salah satu penyebab utamanya adalah karena keterbatasan ekonomi. “Melalui kursus, masyarakat bisa terampil. Dengan keterampilan, mereka bisa mencari mata pencaharian,” urainya.
Kepala Subdirektorat Pembelajaran dan Peserta Didik, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Abdoellah menegaskan agar lembaga kursus yang memperoleh bantuan, melayani peserta didik yang membutuhkan. Selain itu, bantuan dari pemerintah harus dikelola agar bermanfaat bagi masyarakat.
Proposal Telah Melebihi Kuota
Kasubdit menjelaskan, sampai dengan akhir Mei 2013, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah menerima 402 proposal pengajuan dana BOP LKP dari seluruh Indonesia. “Padahal kuota anggaran yang disediakan hanya untuk 120 LKP,” ujarnya. Oleh karena itu, direktorat telah melakukan seleksi dan verifikasi administrasi dan substansi atas proposal yang masuk.
Direktorat memberikan orientasi kepada para pimpinan lembaga kursus dan pelatihan yang telah ditetapkan sebagai penerima BOP LKP tahun 2013 sebanyak 93 orang. Mereka berasal dari 23 provinsi. “Orientasi bertujuan memberikan bekal bagi pengelola kursus calon penerima BOP LKP dalam mengelola dana bantuan agar efektif dan efisien,” ucapnya. (Yohan Rubiyantoro/HK)
