 |
| BALI. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog meminta Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperbaiki pencapaian angka partisipasi kasar (APK) PAUD di daerahnya, yang berada di bawah rata-rata nasional. |
BALI. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog meminta Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperbaiki pencapaian angka partisipasi kasar (APK) PAUD di daerahnya, yang berada di bawah rata-rata nasional.
“Masih ada waktu dalam satu tahun ini untuk mengejar APK PAUD. Kasihan anak-anak kita. Jangan sampai NTT menjadi daerah yang tertinggal. Jadikan anak-anak NTT hebat seperti Frans Seda (mantan menteri dan tokoh agama). Harus diwujudkan banyak Frans Seda-Frans Seda lain di NTT,” kata Dirjen yang akrab dipanggil Reni Akbar-Hawadi ini saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Pengembangan Kebijakan Program antar Wilayah Koridor V (Bali dan Nusa Tenggara) Tahun 2013 di Bali, Senin (24/6).
APK PAUD di NTT masih berada pada angka 24,64 persen. Capaian ini masih lebih rendah dibandingkan capaian APK PAUD nasional yang sebesar 34,54 persen. Bersama NTT, masih ada 15 provinsi lainya yang memiliki APK PAUD di bawah 31 persen, atau yang disebut berada di zona merah. Yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Kaltim, Kalbar, Maluku Utara, Aceh, Riau, Sulsel, Sumut, Sulut, Sumsel, Sulbar, Kalsel, dan Lampung.
Capaian APK PAUD NTT juga paling rendah jika dibandingkan dengan dua provinsi lainnya yang ada di koridor V. Provinsi Bali sudah mencapai APK PAUD sebesar 40,22 persen. Bahkan, pada kegiatan rapat itu, Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali, Drs. I Wayan Sudarsana melaporkan data terbaru bahwa Bali telah mencapai APK PAUD sebesar 67,98 persen. Sementara itu, Nusa Tenggara Barat sudah mencapai 33,44 persen, mendekati APK rata-rata nasional.
“NTT harus segera berubah warna (beralih dari zona merah). Jika tidak, maka ini sama saja dengan menelantarkan dan menyia-nyiakan anak-anak kita sendiri,” ujar Dirjen PAUDNI yang juga dikenal dengan sebutan Reni Akbar-Hawadi ini.
Untuk itu, Dirjen berharap pemerintah daerah NTT dapat memberikan kepedulian yang besar terhadap PAUD, salah satunya dengan menyediakan anggaran yang cukup untuk mengembangkan PAUD. Perda mengenai PAUD bisa menjadi solusi untuk menguatkan posisi tawar program PAUD dalam penentuan alokasi anggaran daerah. (Dina Julita/HK)
