Sabtu, 27 Oktober 2018

Puji Bunda PAUD Samarinda

Ketua Tim Penggerak PKK Samarinda Hj Puji Setyowati Jaang dikukuhkan menjadi Bunda PAUD—Pendidikan Anak Usia Dini kota Samarinda oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal (PAUDNI)  Lidya Freyani Hawadi.
 
Pengukuhan ini rangkaian dari Workshop Sosialisasi Program PAUD bersama Bunda PAUD se Indonesia di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta 17-18 Desember 2012. Kegiatan ini sendiri merupakan kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen PAUDNI dan TP PKK Pusat.
 
“Terima kasih atas amanah sebagai Bunda PAUD di kota Samarinda, dan memang ini adalah kewajiban kita untuk menyiapkan tunas-tunas bangsa terbaik,” ucap Puji di sela-sela kegiatan.
 
Puji yang juga isteri wali kota Samarinda mengatakan dengan adanya PAUD mampu melakukan kegiatan yang terintegritas dengan TP PKK Kota Samarinda dalam upaya mencerdaskan anak Indonesia yang sehat, cerdas dan mandiri.
 
“Begitu pula PKK sebagai mitra pemerintah diharapkan dapat memajukan PAUD, termasuk di kota Samarinda,” katanya.
 
Karena lanjutnya program Bunda PAUD ini untuk memberikan penguatan terhadap keberadaan lembaga PAUD di daerah. Untuk itu diharapkannya lagi, PAUD yang ada di Samarinda bisa berkoordinasi dan bersinergi dalam rangka dukungan dari PKK kepada program-program PAUD.
 
“Dengan adanya komunikasi antara PAUD dan PKK, maka kami PKK bisa mengetahui kondisi PAUD di wilayah kelurahan dan kecamatan se Samarinda,” tandasnya.
 
Acara tetap tahunan ini dihadiri para peserta Bunda PAUD se-Indonesia. Mereka terdiri dari 530 Bunda PAUD provinsi sebanyak 33 provinsi dan 497 Bunda PAUD kabupaten/kota.(hms2)

Workshop Sosialisasi Program PAUD se-Indonesia

Pemerintah telah dan akan terus berupaya meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan berupaya melakukan peningkatan kualitas layanan di setiap lembaga PAUD dengan berbagai kebijakan serta strategi yang dijalankan.  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan kepada pemerintah untuk memenuhi  hak-hak anak dalam pertemuan forum pendidikan dunia tahun 2000 di Dakkar, Senegal.  UU tersebut juga mengamanatkan perluasan dan perbaikan keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung.
 
Menyikapi betapa pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai program PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal  PAUDNI menyelenggarakan “Workshop Sosialisasi Program PAUD  Bersama Bunda PAUD se-Indonesia” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta 17-18 Desember 2012.

Sebelum acara pembukaan, saat mengadakan  pertemuan dengan panitia  di Gedung E, Kemdikbud, pada Senin (17/12) pagi, Dirjen PAUDNI,  Lydia Freyani Hawadi mengatakan, program PAUD adalah salah satu program besar dan utama di lingkungan Kemdikbud sehingga  seluruh komponen di lingkungan Kemdikbud  benar-benar  harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Workshop ini  diharapkan bisa menjalin kerja sama antarfigur atau tokoh masyarakat,  seperti  istri gubernur atau bupati/walikota yang dinobatkan sebagai bunda PAUD pada masing-masing daerah. Penobatan tersebut bertujuan agar figur-figur itu dapat menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan anak usia dini serta pemerataan akses layanan dan peningkatan kualitas PAUD.

Mereka yang hadir sebagai narasumber pada workshop ini berasal dari berbagai kalangan kementerian  terkait, Bunda PAUD, pemerintah daerah kabupaten/kota, tim penggerak PKK Pusat dan World Bank Jakarta.
Acara tetap tahunan ini akan dihadiri para peserta Bunda PAUD se-Indonesia. Mereka terdiri dari 530 Bunda PAUD provinsi sebanyak 33 provinsi dan 497 Bunda PAUD kabupaten/kota. (JS)

Pesan Presiden untuk PAUD: Ajarkan Anak-anak Budaya Antri

PELITAKARAWANG.COM-.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah melantik Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-formal dan Informal (PAUDNI) yang baru, yaitu Lydia Freyani Hawadi. Ada banyak tugas yang menanti  Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia tersebut, terutama yang terkait dengan pendidikan anak usia dini (PAUD). Salah satunya adalah pesan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, supaya melatih anak-anak untuk belajar antri. Demikian disampaikan Mendikbud Mohammad Nuh, saat pelantikan di Graha Utama Kemdikbud, Jakarta, (27/1)
Menteri Nuh menjelaskan, setidaknya ada empat hal yang menjadi fokus dalam pendidikan anak usia dini. Pertama, penataan institusi lembaga PAUD. Lembaga PAUD harus memiliki fasilitas dan layanan yang baik. Untuk mengembangkan lembaga PAUD tersebut, salah satu caranya adalah melalui kerjasama dengan lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat.  
“Kedua, persoalan mendasar adalah guru PAUD, atau pembimbing dan pendamping di PAUD. Mereka harus dibekali. Ada pelatihannya,” ujarnya. Mendikbud juga menambahkan, guru PAUD harus memiliki kompetensi, dan harus ada kejelasan status serta kesejahteraan yang cukup untuknya.
Ketiga, kurikulum atau materi pengajaran di PAUD. Hal ketiga ini berhubungan dengan persyaratan masuk sekolah dasar. Menteri Nuh menegaskan, tidak ada persyaratan harus bisa membaca, menulis, dan berhitung bagi anak-anak yang mendaftar ke sekolah dasar. “Kalau masuk SD pake tes, berarti di TK harus ada pelajaran membaca, menulis dan berhitung. Ini yang salah, menyebabkan beban berlebih di dunia pendidikan,” ucapnya. Ia menuturkan, persyaratan masuk SD tidak ada syarat akademik, melainkan hanya syarat administrasi terkait usia anak-anak.
Keempat, sesuai pesan Presiden SBY, anak-anak usia PAUD harus dilatih belajar antri. Hal ini direspon dengan positif oleh Dirjen PAUDNI yang baru, Lydia Freyani Hawadi. “Itu bagus sekali. Itu juga merupakan keluhan kita sejak lama. Benchmark kita orang Indonesia, di Singapura bisa antri, tapi di sini nggak, saling menyerobot dan sebagainya. Titipan presiden tentang budaya antri dan bersih itu kecil namun  sangat mendalam”.  Ia berharap, dengan keyakinan dan kerja sama yang baik, target-target  yang ada di dalam program PAUD bisa tercapai. (DM/AR).

Dirjen PAUDNI : Kita Kekurangan 15 Ribu PAUD

Purwokerto (BIB) - Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Lydia Freyani Hawadi, menyatakan Indonesia masih kekurangan 15 ribu PAUD.

"Saat ini, PAUD baru menjangkau 58 persen dari seluruh desa di Indonesia," katanya di sela-sela kunjungan kerja di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (11/6).

Karena itu, kata dia, pemerintah menargetkan pembangunan satu PAUD untuk satu desa. Dengan demikian, lanjutnya, seluruh desa akan terjangkau PAUD pada 2014. Anggaran yang disiapkan untuk mencapai target tersebut, mencapai Rp. 3,1 triliun. "Tahun depan, kami meminta alokasi tambahan anggaran dari Rp. 3,1 triliun menjadi Rp. 7 triliun," katanya.

Menurut dia, penambahan anggaran tersebut diharapkan dapat untuk membangun PAUD di seluruh desa. "Kami optimistis, jika anggaran mencapai Rp. 7 triliun, maka 15 ribu PAUD sampai tahun 2014 bakal terbangun. Jadi pada tahun 2013 akan dibangun 7.500 unit dan jumlah yang sama akan dibangun pada 2014," kata dia menegaskan.

Ia menambahkan, setiap unit PAUD bakal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 35 juta yang digunakan untuk pengadaan gedung dan sumber daya manusia.

Ia mengakui, alokasi dana bagi para pengajar PAUD dan taman kanak-kanak (TK) masih banyak yang belum sesuai standar.  Menurut dia, satu orang pengajar PAUD dan TK selama setahun dengan nominal Rp. 1,5 juta baru terjangkau 25 persen. "Inilah yang nantinya kami garap juga," katanya.
Sumber : Kompas/Warta Kota

Model PAUD Luar Biasa digagas oleh Dirjen PAUDNI

JAKARTA. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Prof.Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog menggagas pembentukan model pendidikan inklusi dan PAUD Luar Biasa berdasarkan tingkat usia anak. Ia berharap unit pelaksana teknis (UPT) dapat menggodok idenya tersebut.
“Sampai saat ini, belum ada klasifikasi model pendidikan di sejumlah sekolah luar biasa (SLB) yang berdasarkan tingkat usia murid,” ujarnya dalam persamuhan Bimbingan Teknis Pendidikan Inklusi dan PAUD Luar Biasa (LB) bagi Guru dan Pembina Sekolah LB, di Makassar akhir pekan lalu.

Prof Reni, sapaan Dirjen PAUDNI menguraikan, sebagian besar guru sekolah inklusi dan sekolah luar biasa dituntut untuk membina semua murid dari berbagai tingkatan. Mulai dari anak usia nol tahun sampai enam tahun, SD Luar Biasa, SMP Luar Biasa, hingga SMA Luar Biasa.

Guru Besar Fakultas Psikologi UI tersebut mengungkapkan belum ada spesifikasi khusus untuk guru yang membina anak didik PAUD Luar Biasa. Padahal, butuh perhatian lebih untuk mengidentifikasi kekurangan dan potensi anak itu. “Jika lebih cepat ditangani, peluang mereka untuk masuk ke sekolah reguler bisa lebih besar,” ujarnya.

Puji Kinerja Balai
Dalam kunjungan kerjanya ke Makassar, Dirjen PAUDNI juga menyambangi Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (BP PAUDNI) Regional III Makassar. Dalam kesempatan tersebut, Prof Reni menyaksikan penandatanganan Akad Kerja Sama Penyelenggaraan Program Percontohan antara Lembaga Mitra.

Lembaga yang dirangkul adalah Universitas Negeri Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, serta Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Makassar. “Ini merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam meningkatkan kapasitas manajerial,” ujar Dirjen.

Kepala BP PAUDNI Regional III Makassar Muhammad Hasbi mengungkapkan, selain menggandeng berbagai mitra, ia juga mendorong agar UPT Daerah yakni SKB dan BPKB untuk turut serta mengembangkan program PAUDNI di Makassar. (Yohan Rubiyantoro/HK)

Ditjen PAUDNI Tingkatkan Kesejahteraan Guru TK

JAKARTA. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) akan terus berupaya keras meningkatkan kesejahteraan para guru TK dan tenaga kependidikan PAUDNI. Hal tersebut ditegaskan oleh Direkur Jenderal PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Semiloka Nasional Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Dalam acara yang dihelat di Putri Duyung Cottage Ancol tersebut, Prof. Reni, sapaan Dirjen PAUDNI, menjanjikan tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan bagi guru TK yang berstatus PNS, namun juga yang non PNS. ”Saya akan perjuangkan itu,” tegasnya disambut tepukan riuh dari peserta.
Pada acara yang dihadiri 367 peserta dari seluruh Indonesia tersebut, Guru Besar Fakultas Psikologi UI itu juga menegaskan, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada PTK PAUDNI yang mengabdikan diri di daerah perbatasan dan Tertinggal, Terdepan, serta Terluar (3T).

Sedangkan Ketua Umum IGTKI Hj. Farida Yusuf M.Pd menyatakan akan terus menjadi mitra strategis Ditjen PAUDNI. Ia bersama para pengurus juga terus berupaya meningkatkan kualitas dan aktualisasi para guru TK. ”Kami tak pernah berhenti menyiapkan SDM yang andal dan kreatif,” ucapnya.

DPR Setujui Penambahan Anggaran  
Dirjen PAUDNI, Prof. Reni mengakui saat ini daya dukung APBN terhadap peningkatan kesejahteraan PTK PAUDNI belum optimal. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah belum sanggup memenuhi tunjangan bagi seluruh guru TK di Indonesia.

Namun, bagi guru yang telah memenuhi syarat untuk menerima tunjangan profesi, pemerintah menjamin akan memenuhi hak mereka. Hingga Januari 2012, guru TK yang berhak mendapat tunjangan profesi berjumlah 10.602 orang. Sedangkan dalam DIPA Ditjen PAUDNI 2012 baru tersedia anggaran untuk 8.728 orang (82%), atau terdapat kekurangan alokasi untuk 1.874 orang.
Ditjen PAUDNI pun mengupayakan penambahan anggaran untuk menutup kekurangan tersebut, yakni melalui APBN-P tahun 2012. 

”Alhamdulilah usulan untuk memenuhi kekurangan itu telah disetujui Komisi X DPR RI pada tanggal 23 Mei 2012 yang lalu,” ungkap Prof. Reni.   (Yohan Rubiyantoro/HK)

Dirjen PAUDNI Bangun 126 PAUD Terpadu

Bima, NTB [SAPULIDI News] - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) akan menggelontorkan dana bantuan untuk membangun 126 Unit Gedung Baru PAUD pada pengujung tahun ini.
Masing-masing lembaga akan memperoleh bantuan rerata Rp 300 juta. Pembiayaan untuk membangun PAUD Terpadu tersebut bersumber dari APBN-Perubahan 2012.

Direktur Jenderal PAUDNI Lydia Freyani Hawadi menyebutkan, dari total dana APBN-Perubahan yang dikantongi Ditjen PAUDNI, sebagian akan digunakan untuk membangun PAUD Terpadu serta program peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI.

“Namun dana yang kami miliki ini belum sebanding dengan target sasaran yang harus dilayani, sebab itu kami butuh dukungan pemerintah daerah,” ucapnya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten dan Kota Bima, awal pekan ini.
Bima merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan alokasi bantuan PAUD Terpadu. Selain itu, Kabupaten Dompu NTB juga mendapat bantuan serupa.

Namun, Dirjen PAUDNI menegaskan bantuan ini akan dihapuskan tahun depan. Alokasi dana yang sedianya digunakan untuk membangun PAUD Terpadu akan dialihkan untuk memperbanyak bantuan rintisan PAUD sebesar Rp 35 juta perlembaga.

“Masih banyak PAUD yang belum terlayani,” ujar Dirjen PAUDNI.

Bupati Bima Ferry Zulkarnain merinci di wilayahnya terdapat 209 lembaga PAUD dan 268 Taman Kanak-kanak swasta.

Dari 18 kecamatan yang ada di kabupaten Bima, terdapat 20 TK Negeri.
Meskipun PAD kabupaten Bima masih sekitar Rp 50 miliar, namun pemerintah kabupaten mengucurkan insentif untuk guru PAUD sebesar Rp 150 ribu perbulan.

“Kami sangat peduli pada pendidikan anak usia dini,” ucap Bupati. (kemdikbud)

Gaji Guru PAUD 2 Juta Pertahun

ACEH BESAR, Aceh News - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun anggaran 2012 hanya mampu menggaji tenaga pengajar dan pengasuh di lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) sebesar 2 juta rupiah pertahun. Bila di bagi rata perbulan tak sampai 200 ribu rupiah, jauh di bawah angka  UMR (upah minimum regional) Pemerintah Aceh yang mencapai 1,3 juta rupiah lebih.
 
“Tahun 2012 insentif tenaga pengasuh PAUD mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Tahun lalu perpengasuh memperoleh insentif 1,2 juta rupiah pertahun, sekarang naik menjadi 2 juta rupiah pertahun,” beber Prof.Dr.Lydia Freyani Hawadi,Psi, Dirjen PAUDNI (Pendidikan Usia Dini, Non formal dan Informal) Kemendikbud RI, usai menjadi pembicara dalam rangka mengisi kunjungan singkatnya bersama rombongan ke UPT BKPB (Balai Peningkatan Kegiatan Belajar)  Dinas Pendidikan Aceh, Lubuk, Aceh Besar, Rabu siang (9/5).

Selain kesejahteraan pengasuh, Ibu Dirjen juga mengungkapkan, hingga kini infrastruktur PAUD dan PKBM masih sangat memprihatinkan, terutama di Provinsi Aceh. Hal tersebut erat kaitannya dengan minimnya SDM dan database yang belum akurat. ”Hingga kini kami belum memiliki data yang valid berapa jumlah PAUD yang aktif di Aceh. Namun demikian kita akan terus membantu, jadi mohon di ajukan proposalnya ke kami, karena dana yang tersedia sangat memadai,” anjurnya.
                                                                                                
Agar terwujudnya standarisasi pola pengasuhan di lembaga PAUD kedepan, pihak kementerian yang membidangi dunia pendidikan itu turut membangun satu unit gedung PAUD Terpadu di Lokasi UPT BKPB Lubuk Aceh Besar pada tahun anggaran berjalan.”Jadi kedepan dengan adanya PAUD percontohan di sini (UPT BPKB Aceh-red), dapat dilakukan pelatihan dan pengembangan kearah yang lebih baik,” harapnya.

Menurutnya, lembaga PAUD, PKBM (Pusat kegiatan belajar Masyarakat) dan lembaga non formal lainnya perlu segera di revitalisasi sehingga menjadi andalan di dalam mewujudkan generasi emas ke depan. “Kedepan akan kita bangun secara terpadu antara PAUD dan Posyandu. Tujuannya  agar  pelayanan terhadap anak menjadi lebih baik, memperoleh pembelajaran dan pelayanan kesehatan,” ujar dosen psikologi Universitas Indonesia itu.

Informasi yang diperoleh BN dari sumber di Dinas Pendidikan Aceh menyebutkan, jumlah lembaga PAUD di Aceh mencapai 2,000 unit. Sedangkan lembaga Pendidikan non formal lainnya seperti PKBM mencapai 300 unit. Dan diperkirakan, kedua lembaga tersebut menampung tenaga pengasuh dan pendidik mencapai puluhan ribu. Di yakini, sebahagian besar yang mengabdikan diri di lembaga tersebut memperoleh penghasilan perbulan jauh dari upah minimun regional atau UMR. Hal tersebut terjadi karena masih minimnya alokasi anggaran dari pemerintah ke sektor tersebut. ”Kedepan hal tersebut akan kita pikirkan bersama.Pertanyaan tersebut sangat bagus dan tajam,” ucapnya menanggapi pertanyaan wartawan terkait kesejahteraan pengasuh di lembaga PAUD selama ini.(TM)

Indonesia Gelar Forum Internasional Pendidikan Keaksaraan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menggelar Forum Internasional Pendidikan Keaksaaraan Selasa (20/8).

Pada forum yang digelar bekerjasama dengan UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) ini akan membahas persoalan terkait kebijakan dan layanan program pendidikan keaksaraan dan kecakapan hidup bagi remaja marjinal.

"Forum ini merupakan kelanjutan dari dua forum regional serupa, yang sebelumnya dilaksanakan di Bamako, Mali tahun 2010 dan di Kairo, Mesir tahun 2011," ujar Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Kemdikbud Lydia Freyani Hawadi di Hotel Mercure Jakarta Selasa (20/8).

Menurut Lydia, pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah forum ini karena UIL menilai Indonesia telah berhasil menjadi role model penuntasan tuna aksara dan merupakan anggota editorial Laporan Global Pembelajaran dan Pendidikan Orang Dewasa ke 2 (GRALE II). Disamping itu, Indonesia juga aktif dalam mengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai sarana pendidikan keaksaraan.

Ia juga mengungkapkan pada forum internasional yang berlangsung pada tanggal 20-22 Agustus 2013 ini bertujuan untuk membuat kebijakan internasional dalam memberikan kesempatan belajar bagi remaja marjinal agar dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

"Remaja marjinal yang dimaksud yakni remaja rentan. Remaja yang putus sekolah dan buta aksara," kata dia.

Forum internasional ini diikuti 120 peserta yang terdiri dari kalangan pendidik, organisasi masyarakat, mitra swasta, PKBM Indonesia, dan 19 negara di kawasan Asia, Afrika, Arab, Australia, dan Eropa.

Adapun Australia dan Jepang menjadi pembicara dalam forum ini sebagai contoh negara maju yang berhasil memberikan layanan pendidikan keaksaraan dan kecakapan hidup bagi remaja.

FORUM ILMIAH PTK PAUDNI TAHUN 2012

Oleh: Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

INDONESIA NEGARA BESAR Masuknya Indonesia dalam Kelompok G20 menandakan semakin diperhitungkannya Indonesia dalam kancah global. PDB tahun 2010 sebesar USD 700 Miliar menempatkan Indonesia diperingkat 18 negara dengan ekonomi terbesar dunia. PDB tahun 2011 meningkat menjadi USD 825 Miliar menjadikan negara dengan ukuran ekonomi ke-16 terbesar di dunia.

Pendapatan per kapita Indonesia menigkat dari USD 3000 di tahun 2010 menjadi USD 3542 di akhir tahun 2011. Peningkatan per kapita juga mengakibatkan pertumbuhan kelas menengah Indonesia yang diperkirakan 7 juta per tahun. Tahun 2011 jumlah kelas menengah diperkirakan 53% atau 130 juta jiwa dari total populasi. Dan pertumbuhan ini diperkirakan akan berlanjut hingga periode bonus demografi pada tahun 2040.
 
Laporan Bank Dunia “Global Development Horizon 2011 Multipolarity : The New Global Economy”, menempatkan Indonesia bersama Brazil, India, China dan Korsel sebagai episentrum pertumbuhan global. Ekonomi Indonesia terus menunjukkan gejala pertumbuhan yang memuaskan ketika dunia justru dihantui krisis Eropa yang berkepanjangan, Timur Tengah dengan dinamika politiknya, Amerika fokus pada recovery dan angka pengangguran yang tinggi, dan Jepang menunjukkan penurunan kinerja ekonomi.

Di sisi pembangunan sosial, pencapaian MDGs Indonesia hingga akhir tahun 2011 cukup menggembirakan dengan capaian hingga 75-80%. Dengan dukungan berbagai instrumen kebijakan negara dalam mempercepat pencapaian MDGs seperti Inpres 3/2010 tentang RPJMN 2010-2014,program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Indonesia).Optimisme tercapainya target MDGs tahun 2015 merupakan spirit dalam mempercepat pembangunan manusia Indonesia.
 
Terpilihnya Presiden Indonesia bersama PM Inggris dan Presiden Liberia dalam KTT Rio +20 untuk memimpin pembicaraan tingkat tinggi menunjukkan kepercayaan besar yang diberikan dunia kepada Indonesia. Dalam kurun waktu sejak Indonesia melunasi utang IMF tahun 2006,Indonesia menjadi salah satu negara penopang pertumbuhan ekonomi global.

PR KITA : - penguasaan dan pengembangan teknologi diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional. - percepatan realisasi pembangunan infrastruktur seperti SEKOLAH, jalan tol, pelabuhan laut-sungai-udara, puskesmas, bendungan dan irigasi, pembangkit listrik. - efektivitas birokrasi pusat-daerah perlu ditingkatkan agar pelayanan publik menjadi lebih baik lagi.

TANTANGAN INDONESIA POVERTY INEQUALITY BACKWARDNESS

 TRIPLE TRACK STRATEGY Pro-Poor (pengentasan kemiskinan) Pro- Growth (pertumbuhan) Pro-Job (penyerapan tenaga kerja) Pro-Environment (pelestarian lingkungan)
 
GREEN ECONOMY Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi rendah karbon (CO2), dengan menekan serendah-rendahnya pemanfaatan bahan bakar fosil,penggunaan sumber daya yang efisisien, dan berkeadilan sosial.
 
BLUE ECONOMY Pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lautan yang sehat dan produktif, bebas dari pencemaran, polusi dan perubahan iklim.
 
Dua konsep ekonomi diatas pilar bagi pembangunan berkelanjutan (sustainable growth) menuntut kearifan manusia untuk menyeimbangkan tuntutan menyejahterakan 7 miliar penduduk dunia saat ini (termasuk 240 juta rakyat Indonesia).

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. (World Comission on Environment and Development : Our Common Future)
 
1.PERUMUSAN KEBIJAKAN 2.PELAKSANAAN KEBIJAKAN 3.PENYUSUNAN, NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA 4.PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI 5.PELAKSANAAN ADMINISTRASI TUGAS FUNGSI MERUMUSKAN SERTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STANDARDISASI TEKNIS DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL, PENDIDIKAN NONFORMAL, DAN PENDIDIKAN INFORMAL. TUGAS & FUNGSI DITJEN PAUDNI
 
MEWUJUDKAN INSAN INDONESIA CERDAS, KOMPREHENSIF, KOMPETITIF DAN BERMARTABAT (INSAN KAMIL / INSAN PARIPURNA) PERIODE 2005-2009 TEMA: PENINGKATAN KAPASITAS & MODERNISASI PERIODE 2010-2014 TEMA : PENGUATAN LAYANAN PERIODE 2015-2019 TEMA: DAYA SAING REGIONAL PERIODE 2020-2024 TEMA: DAYA SAING INTERNASIONAL VISI KEMDIKBUD 2025 15
 
PETA PTK DIKMAS PAUDNI KEMDIKBUD TAHUN 2012 BPKB: 7 unit SKB: 115 uniT Pamong Belajar 2824 orang Koridor Sumatera BPKB: 3 unit SKB: 99 unit Pamong Belajar 2250orang Koridor Jawa BPKB: 4 unit SKB : 42 unit Pamong Belajar 1408 orang Koridor Kalimantan JBPKB: 3 unit SKB: 29 uni Pamong Belajar 1961 orang t Koridor Bali–NTB-NTT BPKB: 3 unit SKB: 29 unit Pamong Belajar 425 orang Koridor Papua - Maluku BPKB: 6 unit SKB: 81 unit Pamong Belajar 1259 orang Koridor Sulawesi 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

PERMASALAHAN PTK DIKMAS Program peningkatan kompetensi dan kualifikasi PTK Dikmas yang dilaksanakan selama 5 tahun terakhir jangkauan sasarannya sangat terbatas, sehingga diperlukan waktu panjang untuk menjangkau seluruh populasi yang ada. Penerbitan ketentuan turunan dari Peraturan Menpan RB No. 15 th 2010 ttg Jabfung PB dan No. 14 th 2010 ttg Jabfung Penilik belum seluruhnya tuntas, a.l. Permendikbud ttg Juknis Jabfung PB dan Penilik, Permendiknas ttg formasi jabfung PB dan Penilik
 
Panjangnya birokrasi untuk penerbitan Perpres ttg Tunjangan Fungsional PB dan Penilik serta Perpres ttg Perpanjangan BUP PB Penerbitan ketentuan turunan dari Peraturan Menpan RB No. 15 th 2010 ttg Jabfung PB dan No. 14 th 2010 ttg Jabfung Penilik belum disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan

Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) Jabfung PB dan Penilik belum terbentuk di sebagian besar prov dan kab/kota, sehingga menghambat pengembangan karier PB dan Penilik Kebijakan yang cenderung diskriminatif antara PTK pada jalur pendidikan nonformal dengan pendidikan formal menyebabkan tidak mendorong tumbuhnya motivasi kerja dikalangan PTK Dikmas, seperti: - Sertifikasi dan pemberian kesejahteraan bagi PTK Dikmas (PB, Penilik, Tutor, Pengelola satuan PNF) belum dapat dilaksanakan sebagaimana telah diberlakukan bagi PTK Pendidikan Formal -
 
Ketidakjelasan karier bagi PTK pendidikan nonformal yang berstatus non PNS Adanya kecenderungan semakin berkurangnya jumlah PB dan Penilik.

 

PROGRAM CSR DI BIDANG PAUD ADALAH INVESTASI

Oleh: Lydia Freyani Hawadi
 
MENGAPA CSR HARUS MEMBANTU PAUD ?
Kajian scientis, pentingnya PAUD tidak terbantahkan, usia 0-6 tahun sebagai “The Golden Age” APK PAUD di tahun 2012 barumencapai 34,54%, mengingat begitu pentingnya PAUD di tahun 2015 target APK sebesar 75% Rekomendasi Konvensi Internasional 99% layanan PAUD milik swasta perorangan (World Bank 2006), sehingga sarana dan prasarana PAUD dibangun dan disediakan secara swadaya. Tenaga Pendidik dibayar secara swadaya, berbeda dengan Pendidikan Dasar sampai Perguruan Tinggi kebanyakan sudah PNS yang dibayar Pemerintah. Adanya kewajiban bagi BUMN dan Perusahaan Nasional untuk mengeluarkan dana CSR

PENGERTIAN CSR 
Definisi CSR menurut World Business Council on Sustainable Development adalah komitmen dari bisnis/perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas.

DASAR HUKUM CSR  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pasal 74 di UU NO. 40 Tahun 2007 Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 25 (b) UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
 
 KEUNTUNGAN CSR BAGI PERUSAHAAN
Keuntungan CSR bagi Perusahaan
Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (sustainability) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (cost centre) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (profit centre). Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (Good Coporate Governance). Program CSR memiliki fungsi atau peran strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial (social security).   Program CSR dapat membangun reputasi, meningkatkan citra perusahaan maupun pemegang sahamnya, posisi merek perusahaan, maupun bidang usaha perusahaan.

Program CSR akan menimbulkan efek lingkaran emas yang akan dinikmati oleh perusahaan dan seluruh stakeholder-nya. 6. Program CSR dapat memperkuat atau meningkatkan akumulasi modal sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial). 7. CSR harus berupaya meminimumkan dampak negatif keberadaan perusahaan/manajemen dampak operasi.

 
CSR di bidang “Pendidikan” apa untungnya ?
Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bidang pendidikan selain dapat meningkatnya citra sebuah perusahaan juga dapat membuktikan bahwa perusahaan tersebut turut memikirkan nasib generasi bangsa, dan mampu menjadi warga negara yang baik. Khusus untuk CSR di bidang PAUD, perusahaan akan berkontribusi menyiapkan generasi emas melalui PAUD, selain itu citra positip perusahaan akan melekat lebih dini di hati anak dan juga kaum ibu. Perusahaan dapat melayani anak-anak keluarga besar perusahaan dengan mendirikan lembaga PAUD di lingkungan Perusahaan.
 
PELUANG MENARIK BAGI CSR UNTUK MENAIKAN APK PAUD
Peningkatan APK terberat pada rentang usia 0-2 tahun.
Pencapaian APK PAUD APK PAUD Nasional (usia 0-6 th) termasuk RA (Kemenag) baru mencapai 34,54% (2012), yaitu sebanyak anak yang terlayani. APK 3-6 th 61% di tahun 2012 Peningkatan APK terberat pada rentang usia 0-2 tahun. Masih kurangnya lembaga layanan PAUD, khususnya di daerah pedesaan, dari jumlah desa/kel di Indonesia masih terdapat desa/kel yang belum memiliki lembaga PAUD

MENUJU APK 75% (2015) : GERAKAN SATU DESA SATU PAUD
BLOCK GRANT Block-Grant Satu Desa Satu PAUD (Rp ,) Rintisan SPS (Rp ,-) Rintisan KOBER/TK (Rp ) Rintisan TPA (Rp ,-) Block-Grant PPAUD (Rp ,-) Block-Grant lainnya APBN/ APBD STRATEGI PELAKSANAAN Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian BUMN melalui penanda tanganan MoU CSR PAUD Kemdikbud : Sosialisasi MoU CSR PAUD kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten. Kementerian BUMN : Sosialisasi MoU CSR kepada semua BUMN dan Perusahaan Swasta Nasional Pembentukan Forum CSR PAUD Nasional Pemberdayaan Organisasi Mitra PAUD, PAUD Percontohan dan LSM yang konsen terhadap PAUD agar dapat menjadi mitra BUMN dan Perusahaan dalam menyalurkan dana CSR untuk PAUD melalui Pelatihan. CSR ?

 
 TUJUAN GERAKAN SATU DESA SATU PAUD
Meningkatkan Akses Layanan PAUD Memfasiltasi pendirian lembaga PAUD yang berkualitas dan berkelanjutan secara partisipatif sebagai rintisan satu desa satu PAUD dan untuk mencapai target APK 75% di tahun Pembiayaan gerakan satu desa satu PAUD ini diproyeksikan berasal dari APBN, APBD dan partisipasi dana CSR dan PKBL. 2. Meningkatkan Kualitas Layanan PAUD Memfasilitasi peningkatan kualitas layanan PAUD melalui pelatihan berjenjang (Direktorat P2TK Ditjen PAUDNI) dan magang di lembaga PAUD Percontohan. Pembiayaan pelatihan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan ini akan diproyeksikan berasal dari APBN, APBD dan partisipasi dana CSR dan PKBL.
 
 PENJAMINAN KEAMANAN DAN EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA CSR
PEMBERDAYAAN ORGANISASI MITRA DAN LEMBAGA PAUD PERCONTOHAN MENJADI KADER PENDAMPING PAUD : Saat ini telah meimiliki Organisasi Mitra PAUD yang telah memiliki kepengurusan sampai tingkat Kecamatan Telah banyak Lembaga PAUD Percontohan sebagai tempat magang/belajarnya guru-guru PAUD dalam meningkatkan kmpetensinya. Organisasi Mitra PAUD dan PAUD Percontohan yang ada akan dilatih penguatan kapasitas pendampingan PAUD yang berkalitas serta pendirian PAUD berbasis masyarakat secara partisipatif. Organisasi tersebut diberi tugas untuk menjadi pendamping PAUD sekaligus akan berperan sebagai mitra BUMN dalam menyalurkan dana CSR untuk PAUD KEBIJAKAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL : Regulasi yang mendukung efektivitas penyaluran dana CSR Menyiapkan anggaran untuk mendukung Program PAUD CSR seperti dana untuk pelatihan, workshop CSR serta pembentukan Forum Taggung Jawab Sosial PAUD. Kebijakan mereplikasi pendekatan Program PPAUD sebagai program pembangunan PAUD berbasis masyarakat. Penguatan Kapasitas Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten dalam mendukung Program PAUD CSR. Koordinasi rutin dengan Kementerian BUMN dan Divisi khusus CSR setiap BUMN

Babel Minim Guru Paud S1

PANGKALPINANG-Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berpendidikan S1 di Bangka Belitung (Babel) sangatlah minim. Demikian disampaikan Kabid Pendidikan Luar Sekolah, Hamdani. "Guru PAUD yang sudah S1 di Babel saat ini belum banyak, selain itu, pengasuh untuk tempat penitipan anak dan pembimbing di kelompok bermain umumnya juga hanya berijazah SMA," kata Hamdani, Jumat (20/7).
Hal tersebut dikarenakan belum populernya PAUD di provinsi tersebut, oleh sebab itu belum banyak sumber daya manusia (SDM) yang memilih jurusan pendidikan PAUD sebagai opsi pendidikan tinggi, ujarnya.
Padahal, menurut Hamdani, idealnya, bagi para pengasuh tempat penitipan anak dan pembimbing kelompok bermain setidaknya haruslah memiliki kompetensi pendidikan PAUD tingkat dasar. "Meski demikian, kondisi ini sudah sangat luar biasa, memang dari segi kualifikasi pendidikan, para pengajar kita memang belum sesuai standar, tapi kalau dinilai dari dedikasi dan semangat, itu sangat tinggi sekali," kata Hamdani.
Hal tersebut, kata Hamdani, dapat dilihat dari terus berkembangnya jumlah lembaga PAUD di Babel dari tahun ke tahun. Berdasarkan catatan Disdik pada 2011 terdapat 776 lembaga PAUD yang tersebar di Babel dengan rincian 308 taman kanak-kanak (TK), 381 kelompok bermain (KB), 34 taman penitipan anak (TPA), 53 satuan PAUD sejenis (SPS).
Sementara pada 2012, jumlah lembaga PAUD berjumlah 779 atau mengalami kenaikan dua buah PAUD dalam satu tahun terakhir. Jumlah tersebut dengan rincian 310 TK, 381 KB, 34 TPA, serta 53 SPS. Sebelumnya, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) menyatakan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru TK dan tenaga kependidikan PAUD dengan memberikan perhatian khusus kepada PTK PAUDNI yang mengabdikan diri di daerah perbatasan dan Tertinggal, Terdepan, serta Terluar (3T).
Dirjen PAUDNI Kemdikbud Lydia Freyani Hawadi mengatakan saat ini daya dukung APBN terhadap peningkatan kesejahteraan Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) PAUDNI belum optimal. Meski demikian, kata dia, bagi guru yang telah memenuhi syarat untuk menerima tunjangan profesi, pemerintah menjamin akan memenuhi hak mereka.
Hingga Januari 2012, guru TK yang berhak mendapat tunjangan profesi berjumlah 10.602 orang. Sedangkan dalam DIPA Ditjen PAUDNI 2012 baru tersedia anggaran untuk 8.728 orang (82 persen).(ant/rb)
 
Sumber: http://www.radarbangka.co.id/rubrik/detail/edukasi/5071/babel-minim-guru-paud-s1.html

Pendidik Tidak boleh Marah

Para orang tua dan guru Taman Kanak-Kanak (TK) tidak boleh memarahi anak-anak yang sering bertanya. Sebab, hal tersebut merupakan salah satu ciri bakat intelektual anak.  Itu juga menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi. Psikolog pada persamuhan dengan 33 guru TK dan 31 kepala sekolah TK berprestasi tingkat nasional, Kamis (6/9). Reni, sapaan Dirjen PAUDNI mengakui banyak orangtua yang sering kesal karena putra-putri mereka terlalu sering bertanya tentang segala hal.

Jangan dimarahi, orangtua dan guru harus mau meladeni dan mengarahkan," ujar Reni yang merupakan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia tersebut. Dirjen PAUDNI juga mengatakan, jangan kesal terhadap anak-anak yang mau mengerjakan segala sesuatunya sendiri. "Banyak anak-anak yang tidak mau dibantu ibunya saat pakai baju, pakai sepatu, dan lainnya. Biarkan saja, itu menandakan kemandirian," imbuh Reni yang merupakan pakar psikologi perkembangan.

Kunci Anak Sukses

Pada pertemuan yang turut dihadiri Sesditjen PAUDNI Dr. Gutama, dan pejabat dari seluruh direktorat di lingkungan Ditjen PAUDNI tersebut, Reni memberikan kunci sukses mendidik anak menjadi persona yang unggul.

Menurutnya, sejak usia dini anak-anak harus dibekali kecerdasan intelektual (intellectual quotient), kecerdasan emosional (emotional quotient), kecerdasan spiritual (spiritual quotient), kreativitas (creativity quotient), dan daya tahan menghadapi tantangan atau kesulitan hidup (adversity quotient).

Percuma jika memiliki anak ber IQ di atas rerata, tetapi tidak memiliki kreativitas dan kecerdasan emosional. Semuanya ini harus dipupuk sejak usia dini," ucap Dirjen PAUDNI.  Selain itu, sejak kecil anak-anak harus dididik agar luwes dalam bergaul dan berani memiliki cita-cita setinggi langit.
Sumber:  http://tk-ummi.blogspot.com

Tahun 2020, Semua Guru TK Ditargetkan Berpendidikan S1

JAKARTA. Tahun 2020, ditargetkan semua guru taman kanak-kanak (TK) berpendidikan sarjana. Diperlukan langkah besar pemerintah untuk membuat kebijakan yang berpihak pada pendidikan anak usia dini (PAUD).

“Saat ini, guru paud formal atau TK berjumlah 267.576 orang. Akan tetapi yang baru berpendidikan sarjana baru 54.888 orang. Jadi masih ada 212.688 guru yang belum sarjana,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog saat menghadiri pertemuan penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2014 dengan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Kamis (11/4).
Dirjen menyatakan, kondisi ini menjadi salah satu tantangan bagi perkembangan PAUD saat ini. Apalagi, sebagai bagian dari warga Asia Pasifik, Indonesia memiliki target bersama untuk menjadikan seluruh guru TK berpendidikan sarjana pada tahun 2020. Peningkatan kualitas guru ini niscaya akan meningkatkan pula kualitas PAUD.
 

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi oleh Ditjen PAUDNI adalah masih ada 30.124 desa yang belum memiliki PAUD. Hal ini menghambat peningkatan angka partisipasi kasar (APK) PAUD yang saat ini masih berkisar 34 persen pada usia 0-6 tahun, dan 63,60 persen pada usia 3-6 tahun. Artinya, Ditjen PAUDNI masih harus mengejar target APK PAUD sebesar 75 persen pada tahun 2015.
Untuk itu, Dirjen yang juga akrab dipanggil Reni Akbar-Hawadi ini berharap, pemerintah daerah dapat turut serta memberikan kepedulian yang besar terhadap PAUD. Sampai saat ini ia menilai, masih banyak daerah yang belum menyediakan anggaran yang cukup untuk membangun PAUD di daerahnya.
Harapan ini terkait dengan minimnya anggaran PAUD dari APBN, dibandingkan dengan kebutuhan. Untuk mencapai target PAUD, dibutuhkan dana sebesar Rp17 triliun. Akan tetapi, tahun ini anggaran Ditjen PAUDNI hanya sejumlah Rp2,4 triliun. Tentunya, anggaran itu tidak hanya diperuntukkan bagi PAUD, tapi masih harus dibagi untuk pendidikan nonformal dan informal.
 

Oleh karena itulah Dirjen PAUDNI tak henti-hentinya menyuarakan penerbitan peraturan daerah (perda) PAUD kepada pemerintah daerah. Dengan itu, maka akan terjadi sinergi antara APBN dengan APBD.
 

“Kami telah bersurat kepada walikota dan gubenur untuk membuat perda PAUD. Perda ini penting, karena banyak yang beranggapan Paud bukanlah prioritas, sehingga anggaran untuk PAUD di banyak daerah masih sedikit sekali,” kata Guru Besar Universitas Indonesia ini.
 

Selain itu, Dirjen juga meminta kepada Bappenas untuk mendorong pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan PAUD pada kegiatan musrengbangnas yang akan dilaksanakan 30 April mendatang.
 

PAUDNI menanggulangi kemiskinan
Sementara itu, pada acara yang sama, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas Dra. Nina Sardjunani, MA menyatakan bahwa pada rapat kabinet terakhir Presiden mempertanyakan mengenai keberhasilan pendidikan dalam menanggulangi kemiskinan.
 

Menurut Nina, PAUDNI adalah jenis pendidikan yang langsung menjawab penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu PAUDNI harus mendapatkan perhatian yang serius.
 

“Dalam Ditjen PAUDNI, terdapat pendidikan keaksaraan dan kursus. Itu merupakan pendidikan yang direct terkait dengan penanggulangan kemiskinan. PAUD juga pada ujung-ujungnya akan berdampak pada pengurangan kemiskinan,” kata Nina.
 

Pendidikan keaksaraan merupakan program untuk mengentaskan buta aksara.Penurunan buta aksara sangat penting karena aksara bukan sekedar rangkaian huruf atau abjad saja, tapi juga merupakan sarana yang menghantarkan cakrawala pengetahuan serta peradaban suatu bangsa.
 

Sementara pada bidang kursus dan pelatihan, Ditjen PAUDNI tetap memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Program ini merupakan upaya nyata untuk melatih masyarakat agar menguasai bidang-bidang keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja untuk berwirausaha. Warga miskin dan putus sekolah merupakan sasaran utama pada program ini. Oleh karena itulah, PKH merupakan salah satu aspek yang sangat strategis dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. (Dina Julita/HK)

Jumat, 26 Oktober 2018

PAUD Terpadu Solusi Pemenuhan Jam Mengajar Guru TK

JAKARTA, (PRLM).-Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Dirjen PAUDNI) Lydia Freyani Hawadi menuturkan, pendirian atau keberadaaan PAUD Terpadu bisa menjadi salah satu solusi untuk memenuhi persyaratan jam mengajar guru Taman Kanak-Kanak (TK).

“PAUD Terpadu, supaya jam mengajar guru terpenuhi,” ujarnya dalam keterangan kepada wartawan seusai uji publik draf Permendikbud tentang penyelenggaraan PAUD, berlangsung di Gedung Kemdikbud Senayan Jakarta, Rabu (8/8). Turut mendampingi, Direktur Pembinaan PAUD Kemdikbud Erman Syamsuddin.

Menurut catatan, secara umum, guru TK hanya mengajar 15 jam dalam seminggu, padahal salah satu syarat memperoleh sertifikasi dan tunjangan profesi adalah harus mengajar minimal 24 jam dalam seminggu.

Dijelaskan Lydia, TK ini tidak bisa disamakan dengan SD atau SMP. Keterbatasan jam mengajar di jenjang TK biasanya disebabkan faktor peserta didik yang berbeda dengan peserta didik di jenjang lanjutannya.

Dia mengatakan, agar di sebuah lingkungan TK misalnya akan menjadi PAUD Terpadu, bisa melengkapi dengan Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Berdasarkan data, pada 2011 terdapat lebih kurang 500 PAUD Terpadu. Dan, targetnya pada 2012 ini jumlahnya menjadi 1.000 PAUD Terpadu.
Pada bagian lain, Dirjen PAUDNI menekankan, pada setiap kabupaten harus ada PAUD unggulan. “Pun, setiap kecamatan memiliki PAUD unggulan,” katanya.
Selanjutnya, dalam rangka memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, dilakukan penganugerahan “Award” kepada provinsi dan kabupaten yang pro PAUD.

Sementara itu, menyinggung soal draf Permendikbud tentang penyelenggaraan PAUD, Lydia menuturkan, hal ini melengkapi peraturan yang sudah ada, yaitu Permendikbud No. 058/2009 tentang Standar PAUD.
 

“Nanti semua penyelenggaraan PAUD harus mengacu pada Permendikbud ini," katanya.

Diperoleh keterangan, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD saat ini baru mencapai 34 persen lebih. Ke depan, diharapkan, angka itu dapat meningkat secara signifikan.(A-94/A-89)***

Didorong, Satu Desa Satu TK Negeri

Kompas, halaman 12
Setiap desa ideal jika memiliki satu lembaga taman kanak-kanak negeri yang masuk dalam pendidikan anak usia dini, atau PAUD, formal. Kini, dari 174.000 lembaga PAUD dan 74.487 TK, hanya ada 437 TK negeri di Indonesia.
TK negeri hanya ada di kabupaten/kota dan kecamatan. Kebutuhan akan TK negeri tinggi mengingat jumlah anak usia 0-6 tahun mencapai 32 juta orang, yang sebagian besar masuk TK tanpa kesamaan standar kualitas. Dengan TK negeri, harapannya, bisa ditetapkan standar kualitas, baik guru, sarana prasarana, maupun kurikulum.

Direktur Jenderal Anak Usia Dini, Non-formal , dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lydia Freyani Hawadi mengatakan, karena milik pemerintah, operasional TK negeri ini memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pemerintah agar ada standar jelas minimal di sarana prasarana dan kurikulum. Selama ini, kata Lydia, belum ada standarnya.

Upaya mendorong “satu desa satu TK negeri” itu diharapkan terwujud setelah ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sesuai undang-undang, setiap desa akan memperolah alokasi anggaran Rp 750 juta – 1 miliar per tahun. Harapannya, desa dapat mengalokasikan anggaran untuk pendidikan, termasuk membangun TK negeri.

Data Ditjen PAUDNI 2013, tingkat kebutuhan lembaga pendidikan anak usia dini mencapai 551.779 lembaga. Saat ini baru ada 174.367 lembaga, terdiri dari 74.487 TK, 70.477 kelompok bermain, dan 3.134 tempat penitipan anak. Artinya, ada kekurangan 377.412 lembaga. Padahal, kata Lydia, kapasitas APBN 2014 hanya bisa membantu 2.000 rintisan lembaga PAUD.

Selain jumlah lembaga PAUD yang terbatas, kompetisi tenaga pendidiknya pun terbatas. Direktur Pembinaan PAUD Erman Syamsuddin mengatakan, alokasi anggaran Rp 608 miliar tahun ini tak mencukupi, baik untuk peningkatan kualitas sarana prasarana maupun tenaga pendidik.

Pendidik PAUD tercatat ada 352.464 orang, yakni 267.576 di PAUD formal dan 84.888 di PAUD non-formal. Untuk tenaga pendidik di PAUD formal (TK), 197.978 orang belum berlatar belakang pendidikan S-1. Kempetisi tenaga pendidik di PAUD non-formal lebih rendah, 55.117 orang berijazah SMA atau setingkat SMA. Sisanya belum lulus SMA.

Dadang Naser Dapat Penghargaan dari Kemendikbud

SOREANG, (PRLM).- Bupati Bandung H. Dadang Mochamad Naser, mendapatkan penghargaan “Anugerah Pengabdi Kursus dan Pelatihan” dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang diserahkan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal damn Informal (PAUDNI) Kemendikbud, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi Psi. di Harmono Nagoya-Batam, baru-baru ini. 

“Penghargaan ini bagi saya merupakan cambuk untuk meningkatkan sistim pendidikan kursus dan pelatihan yang selama ini sudah berjalan di Kabupaten Bandung. Saya menilai sistim kursus dan pelatihan ini, merupakan langkah strategis untuk memperoleh tenaga terampil secara cepat dan dibutuhkan oleh dunia kerja," kata Dadang Naser, di komplek Pemkab Bandung, Kamis (10/10/2013).

Menurut Dadang, jenis kursus yang kini banyak diminati oleh peserta sebagian besar berupa pendidikan penggunaan teknologi informasi (TI) dan otomotif. "Hal itu merupakan langkah bagus, mengingat teknologi informasi sekarang ini sudah tidak bisa dilepaskan dari dunia kerja, bai k dikalangan pemerintah maupun swasta," ujarnya.

Namun, dia meminta kepada para pengelola kursus di Kabupaten Bandung untuk berusaha meningkatkan ragam materi kursus seperti pelatihan pengelolaan limbah kertas, kain atau plastik. Industri di Kabupaten Bandung sangat beragam mulai dari tekstil, kimia, kertas, kulit dan agro industri sehingga banyak limbah kertas, plastik, atau kain yang bisa didaur ulang menjadi barang-barang bernilai ekonomi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bandung Drs. H. Juhana, M.Mpd menyebutkan, kepedulian Pemkab Bandung untuk meningkatkan anggaran dalam pembinaan kursus dan pelatihan, telah menjadi kriteria penilaian penghargaan. "Selama tiga tahun ini, anggaran dari APBD Kab. Bandung untuk pembinaan kursus di Kabupaten Bandung terus meningkat." ungkapnya.

Data yang disodorkan Kabid Pendidikan Non formal dan Informasi Dikbud Kabupaten Bandung Drs. H. Asep Hendia M.Mpd. mencatat jumlah pendidikan vokasional sebanyak 129 buah, non vokasional 39 buah ditambah 84 lembaga pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang tersebar di 31 kecamatan.
"Jumlah pendidikan kursus keterampilan di masa mendatang akan terus bertambah, seiring dengan kian bertambahnya jumlah lulusan sekolah yang tidak sempat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Bagi mereka yang kurang memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolah keperguruan tinggi, biasanya lari ke jenjang pendidikan keterampilan dengan harapan sebagai modal untuk meraih pekerjaan di dunia industri," ucap Asep Hendia.(A-71/A-147)***

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Tiga Kabupaten di Sulawesi

Kendari-PAUDNI. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI), Sulawesi Tenggara Tahun 2013 sebelum terjadi pemekaran kabupaten. Konawe, Konawe Selatan dan Konawe  Utara, merupakan tiga kabupaten dengan APK PAUD terendah. Jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya, dan yang lebih mengkawatirkan lagi pada kabupaten Konawe Utara, hanya 25,3%. Meskipun demikian, APK PAUD Sultra berada di sepuluh besar terbaik Nasional.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog saat menyampaikan sambutan, pada acara penobatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Sulawesi Tenggara 7 Desember 2013. Pada acara tersebut dihadiri kurang lebih 1000 orang, terdiri atas Gubernur beserta istri, Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tenggara, Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI) , Ketua Persit Kartika Candra Kodam VII Wirabuana serta masyarakat umum.

Dalam pidatonya, selain berbicara mengenai APK PAUD. Dirjen banyak menyoroti mengenai   struktur organisasi pada Dinas Pendidikan di tingkat Provinsi,  Kabupaten dan Kotamadya yang masih tidak mengikuti Nomenklatur Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI). Dimana banyak dinas masih menggunakan nama Pendidikan Luar Sekolah (PLS), dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).

Hal itu menurut Dirjen, berdampak terhadap berdampak besar terhadap roda organisasi. Sebagai Contoh, apabila ada sosialisasi dari Pemerintah Pusat/ Kementerian. Dinas pendidikan daerah dengan nomenklatur yang lama, seringkali tidak mendiposisikan ke bagian yang tidak tepat. Seperti, pemahaman PAUD Formal dan Nonformal.

Dengan keberadaan Bunda PAUD, Dirjen berharap program satu desa satu PAUD bisa dituntaskan. Kepada gubernur,bupati dan walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah, Dirjen menyampaikan APBN dengan APBD I dan II seharusnya selaras nyambung, dengan cara peraturan Gubernur, Bupati dan Walikota berisi tentang PAUD dan lebih baik lagi jika ada di peraturan daerah (M.Husnul Farizi/HK)

Guru TK TerusTingkatkan Kompetensi

KOTA- Para guru Taman Kanak-kanak (TK) di Jawa Tengah akan terus berusaha meningkatkan kompetensi. Ada empat kompetensi yang harus dimiliki seorang guru TK, yakni pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.

Di Jateng saat ini terdapat 16.000 TK. Salah satu usaha yang dilakukan guna meningkatkan kompetensi adalah dengan menggelar lomba Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) untuk guru TK se-Jateng, di Islamic Center Manyaran, Semarang. Setidaknya ada empat cabang yang akan dilombakan, yakni lomba membuat tari kreasi baru, sandiwara boneka dan bercerita tanpa alat, serta Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ).

Hal itu dikemukakan Ketua Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI) Provinsi Jateng Suliyem SPd AUD saat ditemui di acara Pertemuan Paguyuban TK Negeri, Negeri Pembina dan Pembina Swasta se-Jateng, yang digelar di TK Negeri Pembina Tasikmadu, Karanganyar, Selasa (26/6). Pertemuan dihadiri 104 TK pembina dari seluruh Jateng.

”Porseni sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran guru TK, selain berbagai penataran dan pelatihan yang rutin kami laksanakan setiap tahun,” kata Suliyem didampingi Kepala TK Negeri Pembina Tasikmadu Siti Amanah SPd MPd.

Selain itu, November mendatang juga akan digelar penataran, pembelajaran, dan evaluasi bagi para guru TK se-Jateng. Suliyem menandaskan, tidak mudah menjadi guru TK yang baik dan bagus. ”Modalnya antara lain kita harus bisa senyum, ikhlas, kreatif, serta sayang anak,” ungkapnya.

Sentilan

Dia mengemukakan, peningkatan kompetensi harus senantiasa dilakukan, apalagi baru-baru ini mereka mendapat sentilan dari Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam sebuah acara di Jakarta.

Saat itu Dirjen PAUDNI Prof Dr Lydia Freyani Hawadi mengemukakan bahwa guru TK banyak yang tidak memahami pembelajaran PAUD, padahal TK itu bagian dari PAUD. ”Kami ingin menunjukkan bahwa tidak seperti itu. Karena itu, kami terus meningkatkan kompetensi,” tandasnya.

Apalagi organisasi IGTKI sudah berdiri sejak tahun 1950. Wanita yang sudah 32 tahun menjadi guru TK itu mengungkapkan, meski TK bagian dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kompetensi mereka berbeda dengan PAUD, Kelompok Bermain (KB) atau satuan PAUD sejenis (SPS). Anak usia 0-2 tahun, pembelajaran mereka di Tempat Penitipan Anak (TPA), posyandu, atau pos PAUD. Umur 2-4 tahun pembelajaran di KB dan umur 4-6 tahun pembelajaran di TK.

Siti Amanah menambahkan, di Kabupaten Karanganyar saat ini terdapat 577 TK dengan jumlah pengajar sekitar 1.800 orang. Siti Amanah yang juga Ketua IGTKI Karanganyar itu menandaskan, sampai saat ini minat untuk menjadi guru TK mengalami kenaikan.

Copyright © Ren Lydia Freyani Hawadi | Guru Besar Universitas Indonesia