“Saat ini, guru paud formal atau TK berjumlah 267.576 orang. Akan tetapi yang baru berpendidikan sarjana baru 54.888 orang. Jadi masih ada 212.688 guru yang belum sarjana,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog saat menghadiri pertemuan penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2014 dengan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Kamis (11/4).
Dirjen menyatakan, kondisi ini menjadi salah satu tantangan bagi perkembangan PAUD saat ini. Apalagi, sebagai bagian dari warga Asia Pasifik, Indonesia memiliki target bersama untuk menjadikan seluruh guru TK berpendidikan sarjana pada tahun 2020. Peningkatan kualitas guru ini niscaya akan meningkatkan pula kualitas PAUD.
Selain itu, tantangan lain yang dihadapi oleh Ditjen PAUDNI adalah masih ada 30.124 desa yang belum memiliki PAUD. Hal ini menghambat peningkatan angka partisipasi kasar (APK) PAUD yang saat ini masih berkisar 34 persen pada usia 0-6 tahun, dan 63,60 persen pada usia 3-6 tahun. Artinya, Ditjen PAUDNI masih harus mengejar target APK PAUD sebesar 75 persen pada tahun 2015.
Untuk itu, Dirjen yang juga akrab dipanggil Reni Akbar-Hawadi ini berharap, pemerintah daerah dapat turut serta memberikan kepedulian yang besar terhadap PAUD. Sampai saat ini ia menilai, masih banyak daerah yang belum menyediakan anggaran yang cukup untuk membangun PAUD di daerahnya.
Harapan ini terkait dengan minimnya anggaran PAUD dari APBN, dibandingkan dengan kebutuhan. Untuk mencapai target PAUD, dibutuhkan dana sebesar Rp17 triliun. Akan tetapi, tahun ini anggaran Ditjen PAUDNI hanya sejumlah Rp2,4 triliun. Tentunya, anggaran itu tidak hanya diperuntukkan bagi PAUD, tapi masih harus dibagi untuk pendidikan nonformal dan informal.
Oleh karena itulah Dirjen PAUDNI tak henti-hentinya menyuarakan penerbitan peraturan daerah (perda) PAUD kepada pemerintah daerah. Dengan itu, maka akan terjadi sinergi antara APBN dengan APBD.
“Kami telah bersurat kepada walikota dan gubenur untuk membuat perda PAUD. Perda ini penting, karena banyak yang beranggapan Paud bukanlah prioritas, sehingga anggaran untuk PAUD di banyak daerah masih sedikit sekali,” kata Guru Besar Universitas Indonesia ini.
Selain itu, Dirjen juga meminta kepada Bappenas untuk mendorong pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan PAUD pada kegiatan musrengbangnas yang akan dilaksanakan 30 April mendatang.
PAUDNI menanggulangi kemiskinan
Sementara itu, pada acara yang sama, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas Dra. Nina Sardjunani, MA menyatakan bahwa pada rapat kabinet terakhir Presiden mempertanyakan mengenai keberhasilan pendidikan dalam menanggulangi kemiskinan.
Menurut Nina, PAUDNI adalah jenis pendidikan yang langsung menjawab penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu PAUDNI harus mendapatkan perhatian yang serius.
“Dalam Ditjen PAUDNI, terdapat pendidikan keaksaraan dan kursus. Itu merupakan pendidikan yang direct terkait dengan penanggulangan kemiskinan. PAUD juga pada ujung-ujungnya akan berdampak pada pengurangan kemiskinan,” kata Nina.
Pendidikan keaksaraan merupakan program untuk mengentaskan buta aksara.Penurunan buta aksara sangat penting karena aksara bukan sekedar rangkaian huruf atau abjad saja, tapi juga merupakan sarana yang menghantarkan cakrawala pengetahuan serta peradaban suatu bangsa.
Sementara pada bidang kursus dan pelatihan, Ditjen PAUDNI tetap memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Program ini merupakan upaya nyata untuk melatih masyarakat agar menguasai bidang-bidang keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja untuk berwirausaha. Warga miskin dan putus sekolah merupakan sasaran utama pada program ini. Oleh karena itulah, PKH merupakan salah satu aspek yang sangat strategis dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. (Dina Julita/HK)
