“Sampai saat ini, belum ada klasifikasi model pendidikan di sejumlah sekolah luar biasa (SLB) yang berdasarkan tingkat usia murid,” ujarnya dalam persamuhan Bimbingan Teknis Pendidikan Inklusi dan PAUD Luar Biasa (LB) bagi Guru dan Pembina Sekolah LB, di Makassar akhir pekan lalu.
Prof Reni, sapaan Dirjen PAUDNI menguraikan, sebagian besar guru sekolah inklusi dan sekolah luar biasa dituntut untuk membina semua murid dari berbagai tingkatan. Mulai dari anak usia nol tahun sampai enam tahun, SD Luar Biasa, SMP Luar Biasa, hingga SMA Luar Biasa.
Guru Besar Fakultas Psikologi UI tersebut mengungkapkan belum ada spesifikasi khusus untuk guru yang membina anak didik PAUD Luar Biasa. Padahal, butuh perhatian lebih untuk mengidentifikasi kekurangan dan potensi anak itu. “Jika lebih cepat ditangani, peluang mereka untuk masuk ke sekolah reguler bisa lebih besar,” ujarnya.
Puji Kinerja Balai
Dalam kunjungan kerjanya ke Makassar, Dirjen PAUDNI juga menyambangi Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (BP PAUDNI) Regional III Makassar. Dalam kesempatan tersebut, Prof Reni menyaksikan penandatanganan Akad Kerja Sama Penyelenggaraan Program Percontohan antara Lembaga Mitra.
Lembaga yang dirangkul adalah Universitas Negeri Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, serta Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Makassar. “Ini merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam meningkatkan kapasitas manajerial,” ujar Dirjen.
Kepala BP PAUDNI Regional III Makassar Muhammad Hasbi mengungkapkan, selain menggandeng berbagai mitra, ia juga mendorong agar UPT Daerah yakni SKB dan BPKB untuk turut serta mengembangkan program PAUDNI di Makassar. (Yohan Rubiyantoro/HK)
