 |
| MAKASSAR. Tahun ini, tunjangan dan insentif untuk pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) naik menjadi Rp812,49 miliar dari yang sebelumnya Rp702,256 miliar pada tahun 2012. Meski angka tersebut terlihat cukup besar, namun sebenarnya masih banyak para PTK yang belum terpenuhi kesejahteraannya. |
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi menegaskan bahwa tunjangan dan kesejahteraan seharusnya tak 100 persen dibebankan pada pusat. Saat ini, kata Dirjen, belum semua daerah yang mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Jika terus begini, bisa-bisa di masa mendatang anggaran Dirjen PAUDNI yang cuma 2,4 trilyun bisa habis hanya untuk membayar tunjangan. Tidak bisa kita mencapai tujuan kalau APBD tidak ikut memberi dukungan,” kata Dirjen saat memberikan sambutan pada Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Program PTK PAUDNI Tingkat Nasional tahap III di Makassar, Jumat (3/5).
Terkait penyaluran tunjangan, Dirjen meminta Direktorat Pembinaan PTK PAUDNI dapat memberikan layanan yang terbaik. Ia berharap tak ada lagi kesalahan data penerima yang akan menghambat penyaluran.
Mulai tahun ini, penyaluran memang tak lagi menggunakan mekanisme dekonsentrasi, melainkan terpusat. Ini sesuai dengan keputusan rapat kerja komisi DPR RI dengan Mendikbud tanggal 14 Desember 2012.
Oleh karena itulah, dalam rangka menyukseskan penyaluran tunjangan dan insentif tersebut, Direktorat Jenderal PAUDNI membentuk tim khusus di masing-masih kabupaten/kota dan provinsi. Tim tersebut beranggotakan dua orang dari dinas pendidikan kota/kabupaten, dan tiga orang dari dinas pendidikan provinsi.
Sosialisasi dan koordinasi
Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Program PTK PAUDNI Tingkat Nasional kali ini secara khusus membahas perihal tunjangan dan insentif bagi para PTK PAUDNI. Peserta yang hadir adalah pejabat terkait dengan PAUDNI di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan Provinsi, dan BPKB.
Persoalan data sasaran menjadi hal yang utama dibahas dalam kegiatan tersebut. Dengan pertemuan ini, diharapkan masalah anggaran tunjangan dan insentif yang masih tersisa pada triwulan pertama ini, yakni tunjangan profesi masih sekitar 16%, tunjangan fungsional masih 30%, tunjangan khusus sekitar 43%, dan tunjangan kualifikasi sekitar 44%, dapat segera terselesaikan. (Teguh Susanto/HK)
