Jumat, 12 Januari 2018

Baru 97 Orang Guru PAUD Yang Sudah S1 di Kalimantan Utara

TARAKAN, PAUDNI– Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Lydia Freyani Hawadi mengatakan, guru PAUD yang berpendidikan sarjana atau D3 sesuai yang diisyaratkan dalam regulasi jumlahnya masih minim. Saat ini guru PAUD yang sudah memenuhi standar kompetensi baru 20 persen dari jumlah yang ada, sedangkan 80 persenya belum sarjana dan belum pernah mengikuti diklat tingkat dasar. Untuk itu, dibutuhkan peran serta pemerintah daerah untuk memperhatikan guru PAUD.

Hal tersebut dia sampaikan dihadapan para guru PAUD se-Kota Tarakan dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Utara. Menurutnya masih banyak guru PAUD yang memiliki latar belakang pendidikan SMA Sederajat. Untuk meningkatkan kompetensi dibutuhkan perhatian dari pemerintah daerah dengan memberikan anggaran baik yang berasal dari APBD tingkat I maupun II, guna melakukan training atau diklat tingkat dasar, lanjutan hingga mahir.
“Dibutuhkan bantuan kualifikasi untuk mendorong mereka yang belum memenuhi criteria sebagai guru PAUD untuk mendapatkan diklat maupun meneruskan pendidikanya ke S1, dan ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah juga harus ikut campur untuk meningkatkan kompetensi guru PAUD,” terangnya, Jumat (4/4).

Minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap SDM guru PAUD, diakui Lydia karena minimnya anggaran yang dialokasikan, meskipun di beberapa daerah telah mengganggarkan 20 persen dari jumlah APBDnya untuk dunia pendidikan tetapi belum menjamin peningkatan SDM guru PAUD secara signifikan. “Dari 20 persen itu untuk PAUD berapa, rata–rata hanya mendapatkan sebagian kecil dari total 20 persen,” ucapnya.

Di Tarakan, dari 649 guru PAUD baru 97 yang sudah S1 serta telah mengikuti kompetensi, minimnya anggaran untuk meningkatkan kompetensi guru PAUD diakui Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Tarakan, Aswadi. Menurutya belum tercapainya 50 persen guru PAUD memiliki kompetensi diakibatkan mininya dana, meskipun demikian kesejahteraan para guru PAUD sudah menjadi perhatian serius Disdik Tarakan.

“Dari Pemkot telah memberikan insentif sebesar Rp700 ribu perbulan, sedangkan untuk non formal atau kelompok belajar Rp500 ribu, jumlah ini sudah cukup besar dibandingkan dengan daerah lain. Untuk wilayah Kalimantan Utara kita masih unggul untuk pengelolaan PAUD, karena sesuai dengan program nasioanl satu desa / kelurahan satu PAUD tetapi di Tarakan sudah ada 120 lembaga yang tersebar di 20 kelurahan, sehingga satu kelurahan rata rata memiliki enam PAUD,” bebernya.
Sedangkan untuk peningkatan SDM guru PAUD Disdik telah memberikan beasiswa stimulant bagi guru – guru PAUD, namun karena jumlahnya terbatas maka belum semua mendapatkanya. Sedangkan untuk melakukan diklat tidaklah gampang karena harus mengundang instruktur yang sudah berpengalaman dan diakui kompetensinya. “Diklat tidak bias kita lakukan sendiri harus melalui lembaga yang berkompeten, sehingga diklat tidak bias sembarangan kita lakukan,” ungkapnya.

Copyright © Ren Lydia Freyani Hawadi | Guru Besar Universitas Indonesia