Acara yang diselenggarakan di halaman kantor Gubernur Sulut dihadiri oleh Gubernur Sulut, Dr. S.H.S. Sarundajang, para Bunda PAUD Kabupaten dan Kota yang akan dinobatkan, para pimpinan satker perangkat daerah, pengurus TP-PKK Provinsi Sulut, dan perwakilan para pendidik beserta anak usia dini Se-Provinsi Sulsel. Kamis (31/10).
Dalam sambutannya Direktur Jenderal PAUDNI menegaskan dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif, menuntut adanya kerja sama semua pihak yaitu pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, serta seluruh komponen masyarakat termasuk Bunda PAUD.
Disampaikan pula oleh Reni Akbar Hawadi, sapaan akrab Dirjen PAUDNI tentang pentingnya pendidikan anak usia dini dalam rangka pembentukan generasi muda yang berkualitas, sehingga pemerintah menetapkan berbagai kebijakan yang meliputi perluasan akses layanan pendidikan, perbaikan gizi, dan pelayanan kesehatan kepada anak usia dini.
“Kebijakan tersebut sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan anak selanjutnya” ujar Guru Besar Psikolog Universitas Indonesia.
Dukungan Dana
Sejak tahun 2006 sampai tahun 2013, Ditjen PAUDNI telah memberikan bantuan dana melalui Bank Dunia dan Kerajaan Belanda sebesar 21.600.000.000 (Dua puluh satu milyar enam ratus juta rupiah) yang dialokasikan untuk dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kep.Sangihe dan Kabupaten Kep. Talaud.
Di samping itu, dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah direalisasikan untuk kegiatan rintisan PAUD Baru, Penguatan Lembaga PAUD, Bantuan Alat Permainan Edukatif (APE), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), serta Insentif tenaga pendidik PAUD.
Secara umum kondisi program PAUD di Provinsi Sulut telah mencapai 66,72% untuk angka partisipasi kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun. Dari 1658 desa yang ada di provinsi Sulut, masih 425 desa yang belum ada PAUD nya atau sekitar 77,23% desa yang sudah ada PAUD. (Eva Fatmawati/HK)
