Kebijakan Program PAUD dalam perluasan Akses layanan PAUD di daerah 3T, diharapkan tidak hanya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tetapi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Kota.
“Untuk meningkatkan penguatan relevansi dan mutu PAUD, sebuah TK memiliki minimal 50% tenaga Pendidik berijazah S1 (Sarjana), sebab hingga saat ini masih banyak guru TK yang belum S1.” ujar Lydia Freyani Hawadi (Dirjen PAUDNI), saat membuka rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan dan Pelaksanaan Program PAUD Tingkat Nasional 2014, Selasa (18/3).
Selain itu, Dirjen Menekankan pentingnya lembaga PAUD memiliki 30% guru yang mempunyai sertifikat Diklat tingkat dasar. “Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sangat penting untuk membangkitkan generasi emas Indonesia dimasa depan yang lebih berakhlak mulia, berkarakter, cerdas, terampil, mandiri, kreatif, dan profesional.” ujar Dirjen PAUDNI.
Kegitan ini turut dihadiri Direktur PAUD, dan para peserta dari 11 Provinsi yang terdiri dari Kapala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, serta 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari Semarang, Surabaya, Mataram dan Banjarbaru.
(Gunawan Prasetyo/HK).
