“Tanpa dukungan komitmen serta motivasi kuat seluruh elemen masyarakat untuk mengejar ketertinggalan di Papua dan Papua Barat . Saat ini, untuk persoalan buta aksara Papua masih berada pada zone merah,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Dirjen PAUDNI) Lydia Freyani Hawadi di Jayapura, Minggu (10/5).
Menurut Dirjen, hal ini menuntut perhatian pemerintah yang lebih serius dan lebih spesifik untuk tiap daerah karena satu daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya. Jika keterbatasan sarana, prasara, akses, layanan, program dan komitmen tidak segera dijawab maka Papua dan Papua Barat akan terus tertinggal.
Dibutuhkan pendekatan orientasi yang berbeda.:untuk daerah perkotaan dan pedalaman di tanah Papua. Orientasi pendidikan ditujukan pada peningkatan mutu, tetapi untuk daerah terpencil dan jauh akses menuju daerah-daerh ini harus diperluas sehingga pemerataan kesempatan akan pendidikan dapat dicapai.
Berdasarkan pengamatannya, sejumlah pemimpin di daerah kabupaten atau kota di Papua dan Papua Barat masih banyak yang kurang memahami dan mengerti bagaimana dan apa saja program PAUDNI, sehingga persoalan pengentasan tuna aksara dan juga pelaksanaan pendidikan anak usia dini terabaikan. “Ini bisa dipahami karena sejumlah Bupati dan Walikota di pulau Jawa juga tidak mengerti apa saja elemen pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dan informal,” katanya.
Menurut Dirjen, salah satu hal penting dari bentuk komitmen yang dapat diwujudkan dalam percepatan pengentasan pembangunan pendidikan PAUDNI di tanah Papua dapat diwujudkan dengan adanya anggaran pembangunan daerah. “Bentuk komitmen yang paling nyata tentu dari sektor anggaran dan program yang memadai,” katanya. (Eko Dikmas)
