Ditjen PAUDNI Meriahkan Pameran dan Bazaar Buku

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog berfoto bersama dengan anak usia dini dan guru PAUD pada pembukaan pameran dan bazaar buku murah di kompleks Kemdikbud, Jakarta, Kamis (27/6).

JAKARTA. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI) ikut berpartisipasi dalam Pameran dan Bazar Buku Murah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Acara yang merupakan rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2013 itu berlangsung pada 27-29 Juni 2013.

Pada kegiatan itu, bersama unit utama lain di Kemdikbud, seluruh satuan kerja di Ditjen PAUDNI menampilkan berbagai informasi tentang kebijakan dan program. Mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), kursus, pendidikan masyarakat, hingga kebijakan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI. Selain itu, unit pelaksana teknis (UPT) dari delapan regional di lingkungan Ditjen PAUDNI juga hadir menyajikan informasi mengenai model pembelajaran PAUDNI yang telah diuji dan dikembangkan.

Sebagai bentuk apresiasi, Direktur Jenderal PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog menghadiri pameran tersebut.Tidak hanya menyambangi stan pameran Ditjen PAUDNI, Dirjen juga membeli beberapa buah tangan sebagai tanda dukungan terhadap hasil karya anak bangsa.

Libatkan banyak pihak

Pameran ini tidak hanya diikuti unit utama Kemdikbud dan peserta didik saja, tapi juga melibatkan berbagai pihak. Terdapat beberapa perusahaan yang peduli pendidikan melalui kegiatan Corporate Social Responsibility ikut memeriahkan stan pameran.

Untuk kegiatan Bazar Buku Murah, turut berpartisipasi penerbit-penerbit buku terkemuka yang akan menjual buku-buku dan alat tulis dengan harga murah. Tidak ketinggalan pementasan seni dan sastra pada panggung gembira setiap hari. Pementasan ini akan dimeriahkan oleh penampilan para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.

Selain itu, ada berbagai kegiatan seminar dan workshop yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Sebut saja, seminar kelas kreatif digital, seminar Budaya Betawi oleh Abah Alwi Sahab, lokakarya penulisan novel oleh Gola Gong, lokakarya kerajinan tangan, animasi, dan masih banyak lagi. Penting pula untuk tidak dilewatkan, ikutilah casting presenter TV Edukasi oleh Pustekkom sebagai salah satu bentuk ajang pengembangan diri/bakat. Semua kegiatan itu bertempat di Plaza Insan Berprestasi dan halaman kompleks  Kemdikbud. (Dina Julita/HK)

 

 

Dirjen PAUDNI: Perbaiki Data Guru Penerima Bantuan dan Tunjangan!

BALI. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog meminta Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kota/Kabupaten mencermati data guru pendidik anak usia dini (PAUD) penerima tunjangan dan bantuan. Data yang tidak akurat menyebabkan sejumlah guru belum menerima tunjangan dan bantuan

BALI. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog meminta Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kota/Kabupaten mencermati data guru pendidik anak usia dini (PAUD) penerima tunjangan dan bantuan. Data yang tidak akurat menyebabkan sejumlah guru belum menerima tunjangan dan bantuan

“Tolong mengenai data ini diperhatikan betul. Banyak yang retur karena datanya salah. Ada yang sudah meninggal tapi masih tercantum, ada yang sudah pensiun, ada juga yang namanya tidak lengkap,” kata Lydia yang akrab dipanggil Reni Akbar-Hawadi ini saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Pengembangan Kebijakan ProgramPAUDNI antar Wilayah Koridor V (Bali dan Nusa Tenggara) Tahun 2013 di Bali, Senin (24/6).

Sebagai penyedia data di daerah masing-masing, Dirjen meminta agar Dinas Pendidikan mengecek kembali data penerima bantuan. Kesalahan data mengakibatkan pihak yang berhak tidak dapat menerima bantuan tersebut.

“Dikarenakan hal ini, Bapak Mendikbud banyak mendapat komplain dari para guru di daerah karena tunjangan tidak on time. Padahal ini adalah kesalahan data yang diterima dari Dinas Pendidikan,” kata Dirjen.

Anggaran tunjangan

Tahun ini, terdapat anggaran Rp698 miliar yang diperuntukkan untuk tunjangan dan bantuan guru TK. Sementara itu, anggaran bantuan insentif untuk guru PAUD jalur nonformal (kelompok bermain/ tempat penitipan anak/satuan PAUD sejenis) sejumlah Rp76,27 miliar.

“Teramat disayangkan, bila anggaran yang telah dialokasikan miliaran rupiah ini tidak dapat tersalurkan seluruhnya,” ujar Dirjen.

Pada triwulan pertama tahun ini, tunjangan profesi baru terserap sekitar 16 persen, tunjangan fungsional masih 30 persen, tunjangan khusus sekitar 43 persen, dan tunjangan kualifikasi  sekitar 44 persen. (Dina Julita/HK)

Daerah dengan APK PAUD Dekati 75%, Diprioritaskan Mendapatkan Bantuan

BALI. Daerah dengan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini (PAUD) mendekati atau
telah mencapai 75 persen dipastikan akan mendapat bantuan tahun depan. Mereka akan menjadi
sasaran prioritas.

BALI. Daerah dengan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini (PAUD) mendekati atau telah mencapai 75 persen dipastikan akan mendapat bantuan tahun depan. Mereka akan menjadi sasaran prioritas.

“Kami berikan dorongan penuh pada daerah yang sedikit lagi mencapai APK PAUD 75 persen untuk mencapai angka tersebut. Sehingga nanti bisa dilaporkan kepada Pak Menteri (Mendikbud Mohammad Nuh) bahwa dari 497 kota/kabupaten, sudah ada peningkatan sekian persen daerah yang telah mencapai APK PAUD 75 persen,” kata Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog di depan para peserta Rapat Koordinasi Pengembangan Kebijakan Program antar Wilayah Koridor V (Bali dan Nusa Tenggara) Tahun 2013 di Bali, Senin (24/6).

Prioritas pemberian bantuan untuk daerah dengan tingkat APK PAUD tinggi itu, dikatakan Dirjen merupakan suatu reward (penghargaan) atas kepedulian dan kerja keras pemerintah daerah untuk memperluas layanan PAUD di wilayahnya masing-masing.

Tak hanya itu, penghargaan juga akan diberikan kepada kepala daerah yang telah mencapai APK PAUD 75 persen. Terdapat pula penghargaan kepada Bunda PAUD yang APK PAUD dan anggaran PAUD di daerahnya meningkat signifikan.Apresiasi dari Direktorat Jenderal PAUD itu akan diberikan pada acara Gebyar PAUD Nasional 2013 yang akan diselenggarakan tidak lama lagi.

Tanggung jawab bersama

Pada kesempatan yang sama, Dirjen menekankan bahwa PAUD merupakan salah satu program utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sesuai dengan perjanjian Dakar, pada tahun 2015 ditargetkan ada 75 persen anak usia dini di Indonesia yang terlayani PAUD. Saat ini, rata-rata APK PAUD di Indonesia baru menyentuh angka 34,54 persen.

Untuk itu, dibutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam mencapai target nasional tersebut. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Tidak cukup jika hanya mengandalkan anggaran pusat (APBN). Dibutuhkan pula alokasi anggaran dari APBD 1 dan APBD 2. Jangan pernah bilang tidak ada uang, ini hanya persoalan kepedulian dan kemauan,” kata Dirjen yang memiliki panggilan akrab Reni Akbar-Hawadi ini.

Terkait hal ini, Dirjen meminta kepala bidang PAUDNI/PNFI/PLS untuk memperjuangkan alokasi anggaran PAUD kepada Kepala Dinas Pendidikan. “Nah, kepala dinas ini yang saya harap bisa memperjuangkan dan menyakinkan bupati atau gubernur untuk mengajukakan alokasi anggaran kepada dewan,” ucap Dirjen lagi. (Dina Julita/HK)

NTT Diminta Beralih dari Zona Merah APK PAUD

BALI. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog meminta Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperbaiki pencapaian angka partisipasi kasar (APK) PAUD di daerahnya, yang berada di bawah rata-rata nasional.

BALI. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog meminta Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperbaiki pencapaian angka partisipasi kasar (APK) PAUD di daerahnya, yang berada di bawah rata-rata nasional.

“Masih ada waktu dalam satu tahun ini untuk mengejar APK PAUD. Kasihan anak-anak kita. Jangan sampai NTT menjadi daerah yang tertinggal. Jadikan anak-anak NTT hebat seperti Frans Seda (mantan menteri dan tokoh agama). Harus diwujudkan banyak Frans Seda-Frans Seda lain di NTT,” kata Dirjen yang akrab dipanggil Reni Akbar-Hawadi ini saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Pengembangan Kebijakan Program antar Wilayah Koridor V (Bali dan Nusa Tenggara) Tahun 2013 di Bali, Senin (24/6).

APK PAUD di NTT masih berada pada angka 24,64 persen. Capaian ini masih lebih rendah dibandingkan capaian APK PAUD nasional yang sebesar 34,54 persen. Bersama NTT, masih ada 15 provinsi lainya yang memiliki APK PAUD di bawah 31 persen, atau yang disebut berada di zona merah. Yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Kaltim, Kalbar, Maluku Utara, Aceh, Riau, Sulsel, Sumut, Sulut, Sumsel, Sulbar, Kalsel, dan Lampung.

Capaian APK PAUD NTT juga paling rendah jika dibandingkan dengan dua provinsi lainnya yang ada di koridor V. Provinsi Bali sudah mencapai APK PAUD sebesar 40,22 persen. Bahkan, pada kegiatan rapat itu, Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali, Drs. I Wayan Sudarsana melaporkan data terbaru bahwa Bali telah mencapai APK PAUD sebesar 67,98 persen. Sementara itu, Nusa Tenggara Barat sudah mencapai 33,44 persen, mendekati APK rata-rata nasional.

“NTT harus segera berubah warna (beralih dari zona merah). Jika tidak, maka ini sama saja dengan menelantarkan dan menyia-nyiakan anak-anak kita sendiri,” ujar Dirjen PAUDNI yang juga dikenal dengan sebutan Reni Akbar-Hawadi ini.

Untuk itu, Dirjen berharap pemerintah daerah NTT dapat memberikan kepedulian yang besar terhadap PAUD, salah satunya dengan menyediakan anggaran yang cukup untuk mengembangkan PAUD. Perda mengenai PAUD bisa menjadi solusi untuk menguatkan posisi tawar program PAUD dalam penentuan alokasi anggaran daerah. (Dina Julita/HK)

Dirjen Minta Lembaga Kursus Layani Masyarakat Miskin

Peserta didik lembaga kursus Bugs Training Center Yogyakarta sedang belajar. Dirjen PAUDNI meminta agar lembaga kursus melayani masyarakat miskin sebagai peserta didik. (dok. bugs training center)

SURABAYA. Direktur Jenderal PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog meminta agar pengelola lembaga kursus melayani masyarakat miskin. Sebab, warga dari golongan ekonomi lemah juga memiliki hak yang sama untuk menjadi peserta didik kursus.

Hal tersebut ditegaskan Dirjen saat membuka Orientasi Teknis Calon Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Lembaga Kursus dan Pelatihan tahun 2013 di Surabaya, (17/6). “Biaya kursus harus terjangkau oleh peserta didik, karena pendidikan nonformal juga hadir untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung,” ujarnya.

Direktur Jenderal mengingatkan bahwa keberadaan Direktorat Jenderal PAUDNI, yang sebelumnya bernama Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI),

dilatarbelakangi karena  tidak semua orang dapat mengakses pendidikan formal. Salah satu penyebab utamanya adalah karena keterbatasan ekonomi. “Melalui kursus, masyarakat bisa terampil.  Dengan keterampilan, mereka bisa mencari mata pencaharian,” urainya.

Kepala Subdirektorat Pembelajaran dan Peserta Didik, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Abdoellah menegaskan agar lembaga kursus yang memperoleh bantuan, melayani peserta didik yang membutuhkan. Selain itu, bantuan dari pemerintah harus dikelola agar bermanfaat bagi masyarakat.

Proposal Telah Melebihi Kuota

Kasubdit menjelaskan, sampai dengan akhir Mei 2013, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah menerima 402 proposal pengajuan dana BOP LKP dari seluruh Indonesia. “Padahal kuota anggaran yang disediakan hanya untuk 120 LKP,” ujarnya. Oleh karena itu, direktorat telah melakukan seleksi dan verifikasi administrasi dan substansi atas proposal yang masuk.

Direktorat memberikan orientasi kepada para pimpinan lembaga kursus dan pelatihan yang telah ditetapkan sebagai penerima BOP LKP tahun 2013 sebanyak 93 orang. Mereka berasal dari 23 provinsi. “Orientasi bertujuan memberikan bekal bagi pengelola kursus calon penerima BOP LKP dalam mengelola dana bantuan agar efektif dan efisien,” ucapnya. (Yohan Rubiyantoro/HK)

Pengelola Kursus Harus Jeli Melihat Potensi Pasar

MAKASSAR. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI), Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog mengingatkan agar pengelola lembaga kursus dan pelatihan (LKP) jeli melihat potensi pasar. Mereka juga harus paham kebutuhan warga.

MAKASSAR. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI), Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog mengingatkan agar pengelola lembaga kursus dan pelatihan (LKP) jeli melihat potensi pasar. Mereka juga harus paham kebutuhan warga.

“Jangan latah membuka kursus, tetapi lihat potensinya. Lebih baik lagi jika keahlian yang ditawarkan adalah yang belum bisa didapatkan di sekolah,” ucapnya saat menutup Orientasi Teknis (Ortek) Manajemen Kelembagaan LKP di Balai Pengembangan PAUDNI  Regional III, Makassar, Sabtu (22/6).

Dalam arahannya, Direktur Jenderal mengingatkan para pengelola LKP agar terus berbenah diri, dan meningkatkan kinerja lembaga. Lembaga yang berkategori C dan D misalnya, harus berupaya untuk meningkat menjadi kategori B atau kategori A.

Saat berdialog dengan peserta Ortek, Dirjen mendapati masih ada pengelola LKP yang sudah tujuh tahun menyelenggarakan kursus dan pelatihan, namun masih tetap berkategori C. Bahkan, ada yang sudah berjalan 10 tahun, tetapi kinerjanya pun masih kategori C.

“Perlu kesungguhan dan kerja keras untuk meningkatkan kategori kinerja LKP masing-masing,” kata Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia itu mengingatkan.

Dirjen juga berpesan agar LKP tidak hanya mengandalkan bantuan pendanaan dari pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD. Tetapi sebaiknya bekerja keras meningkatkan kinerjanya agar dapat memenuhi biaya operasional lembaga.

Jika LKP bekerja secara professional dan bisa terus meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik. Maka hasilnya akan terlihat pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga kursus dan pelatihan bersangkutan. (Rusdy/Yohan)