Ini Pencapaian PUS 2000-2015

Pendidikan untuk Semua (PUS) atau Education for All (EFA) telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah Indonesia sejak pertama kali disepakati pada tahun 2000 melalui Deklarasi Dakkar. Menyikapi kesepakatan tersebut, Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana pelaksanaan program PUS tahun 2000-2015.

 

Setiap tahunnya, kemajuan pelaksanaan PUS di Indonesia dan negara-negara anggota UNESCO terus dimonitoring oleh UNESCO dan hasilnya dilaporkan melalui Education for All Global Monitoring Report (EFA-GMR).

 

Adapun program prioritas tersebut meliputi 6 (enam) program PUS, yaitu program PAUD, program Pendidikan Dasar, program Pendidikan Kecakapan Hidup, program Kesetaraan, program Pengarusutamaan Gender, dan program Peningkatan Mutu Pendidikan.

 

Berikut beberapa pencapaian PUS sebagaimana yang dipaparkan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), Lydia Freyani Hawadi, pada Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Untuk Semua (PUS) tahun 2014 di Kuta, Bali (05/05/2014).

 

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk anak umur 3-6 tahun sampai dengan tahun 2013 adalah 67,4 persen. Ini menandakan adanya perningkatan sebesar 4.39 persen dari tahun 2012, yaitu 63.01 persen. Diharapkan pada 2014 dapat mencapai angka 72 persen.

 

Sedangkan, program Satu Desa Satu PAUD pada 2013 masih terdapat 23.429 ribu dari 77.394 desa di seluruh Indonesia atau 30.27 persen desa yang belum memiliki PAUD. “Hal ini merupakan tantangan berat yang harus menjadi perhatian semua pihak, baik pusat maupun daerah,” jelas Lydia Freyani Hawadi.

Untuk program Pendidikan Dasar, pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun lalu sudah menerapkan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun dengan membebaskan biaya sekolah untuk SD dan SMP. Program ini dinilai berhasil, terlihat dari capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD pada 2013 sebesar 95.71 persen dan APK SMP sebesar 100.16 persen. Termasuk sejak 2013 telah dicanangkan secara resmi Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang turut mendukung program pendidikan berkelanjutan.

 

Namun demikian, menurut Lydia Freyani Hawadi, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan, antara lain rata-rata lama belajar masyarakat Indonesia yang masih minim hanya sekitar 8,8 tahun (tidak tamat SMP). Hal ini tidak lepas dari angka putus sekolah (drop out) yang masih cukup besar.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan capaian Program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Pemerintah sudah melakukan beberapa terobosan seperti memperbesar porsi SMK dibanding SMA. Selain itu pemerintah juga telah mengupayakan adanya program keahlian yang disesuaikan dengan potensi wilayah daerah masing-masing (contoh perikanan dan kelautan), tetapi sayangnya sampai saat ini program keahlian tersebut masih kurang peminat.

Hal lain yang masih menjadi kendala dalam peningkatan capaian PKH adalah belum optimalnya peran lembaga kursus dan pelatihan (LKP). LKP yang ada saat ini belum memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, layanan LKP belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra dimana 50 persen anak putus sekolah dan putus lanjut terlayani oleh PKH.

 

Untuk Literacy education atau pendidikan keaksaraan, Indonesia telah berhasil mencapai target yang ditetapkan 3 tahun lebih cepat, sehingga sampai dengan akhir tahun 2013 jumlah penduduk tuna aksara umur 15-59 tahun sebesar 4,02 persen atau turun sekitar 0.19 persen dari tahun sebelumnya yaitu 4.21 persen. Dengan prestasi dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pemberantasan tuna aksara, pada Bulan September tahun 2012, pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI menerima penghargaan King Sejong Literacy Prize dari UNESCO.

 

Lebih lanjut, untuk pelaksanaan program Pengarusutamaan gender (PUG) khususnya Pendidikan berbasis gender sudah cukup berhasil di Indonesia. Hal ini dapat dilihat beragamnya program PUG yang memadukan pendidikan perempuan dengan PKH serta kewirausahaan.

 

Lydia Freyani juga memaparkan pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup serius. Banyak pendidik PAUD dan Dikdas yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1. “Untuk itu diperlukan peningkatan kuota program kualifikasi dan kompetensi guru/pendidik tidak hanya menggunakan dana APBN saja, tetapi juga dapat memberdayakan sumber-sumber lainnya, seperti bekerja sama dengan pihak swasta melalui corporate social responsibility (baik itu perusahaan kecil dan besar) dan juga melibatkan kementerian atau lembaga lain,” ujarnya.

 

Sementara itu, Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui program-program peningkatan kualifikasi, kompetensi guru dan sertifikasi guru, pelaksanaan Kurikulum 2013 peningkatan akreditasi sekolah, dan lain sebagainya. “Kita berharap semua pihak, termasuk pusat maupun daerah dapat bersama-sama mengejar pencapaian target 2015 sehingga menjadi keberhasilan Indonesia,” harapnya. (Arifah/PIH)

Dirjen PAUDNI Hadiri National EFA 2015 Reviews In Asia Pacific

BANGKOK. PAUDNI – Kemajuan pelaksanaan Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Indonesia dan negara-negara anggota UNESCO terus dimonitoring oleh UNESCO dan hasilnya dilaporkan melalui Education for All Global Monitoring Report (EFA-GMR). Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (Ditjen PAUDNI), Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog menghadiri  Regional Technical Feedback Workshop: National EFA 2015 Reviews In Asia Pacific di Bangkok (29/4).

Di ajang yang bergengsi itu, Dirjen PAUDNI  Lydia Freyani Hawadi mendapat kesempatan untuk memaparkan  keberhasilannya  dalam memberantas  buta aksara. Maklum, pada 2012 lalu, Indonesia memang mendapat penghargaan dari UNESCO Paris berupa UNESCO King Sejong Award.

Saat menyampaikan paparannya,   Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog  mengungkapkan  pemerintah Indonesia sangat  menaruh perhatian terhadap pemberantasan buta aksara. Bahkan  sejak deklarasi Dakkar tahun 2000 lalu, pemerintah Indonesia telah menetapkan Pendidikan untuk Semua (PUS) atau Education for All (EFA)  menjadi bagian dari kebijakan pemerintah.

Selain itu   lanjut  Lydia Freyani Hawadi pemerintah Indonesia juga  telah menyusun rencana pelaksanaan program PUS tahun 2000-2015. Pelaksaan program PUS terseut  selalu  dimonitoiring UNESCO setiap tahunnya. “Capaian hasilnya dilaporkan melalui Education for All Global Monitoring Report (EFA-GMR),”kata Lydia Freyani Hawadi.

Lydia Freyani Hawadi mengatakan program pendidikan keaksaraan  telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Bahkan pencapaian itu  lebih cepat  tiga  tahun lebih cepat. Dengan begitu hingga akhir  2013 jumlah penduduk tuna aksara umur 15-59 tahun sebesar 4,02 persen  atau turun sekitar 0.19 persen dari tahun sebelumnya yaitu 4.21 persen. “ Dengan prestasi tersebut pada tahun 2012, pemerintah Indonesia menerima penghargaan King Sejong Literacy Prize dari UNESCO,” kata Lydia Freyani Hawadi.

Hadir mendampingi Lydia Freyani Hawadi, Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat  Dr. Wartanto,  tim Teknis Setditjen PAUDNI Dr. Dwi Priyono, M.Ed,  Kasubag Data dan Informasi Bagrenggar Setditjen PAUDNI Cecep Suryana, SE, MPd dan Staf Direktorat Dikmas Cecep Somantri.

Workshop yang digelar  di Imperial  Queen’s Park Hotel, 199 Sukhumvit Soi, Bangkok 10110, Thailand  pada 29  hingga 30 April   dikuti oleh 40 negara di  Asia Pasific.  Selain itu juga dihadiri  dari lembaga sosial masyarakat peduli pendidikan, UNICEF EAPRO, ASPBAE, dan UIS.

Kunjungan Kerja Perdana Pemerintah di TK Hindu Bali

Jakarta. PAUDNI – Kunjungan kerja (kunker)Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI), Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog. “Merupakan Kunjungan Kerja perdana dari pemerintah” semenjak lembaga ini berdiri di tahun 2003, ujar pertiwi Selaku Kepala Sekolah  TK Hindu Bali Pertiwi Abhilasa. Jakarta(17/4)

Hal tersebut disampaikan Pertiwi saat menerima kunjungan kerja Dirjen PAUDNI di Lembaganya, oleh sebab itu segenap pengurus  TK Hindu Bali Pertiwi Abhilasa memberikan apresiasi luar biasa, karena Ditjen PAUDNI mau pelopori kunker Pemerintah pada TK Hindu  satu-satunya berciri khas bali di Jakarta.

Kedatangan Dirjen PAUDNI didampingi oleh Dr. Erman Syamsudin Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, beserta Nuch Rahardjo Kasubdit Sarana dan Prasarana  dan luluk Kepala Seksi Prasarana. Rombongan disambut langsung oleh Pertiwi, Kepala Taman Bermain (TB) – Taman Kanak – Kanak (TK) beserta tenaga pendidik dan siswa-siswa.

Kunjungan kerja ini merupakan rangkaian kunjungan terakhir Dirjen PAUDNI di lembaga PAUD berbasis agama, di mana sebelumnya TK Istiqal, Tk Kristen Katolik Ursula, dan TK Budha Tzu Chi. Dirjen mengapresiasikan baik terhadap pengelola TK Pertiwi Abhilasa, karena mau menanamkan budaya asli Indonesia kepada peserta didiknya.

Selain memberikan tiga bantuan berupa, bantuan Alat Permainan Edukati (APE), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUDNI, dan penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Dirjen PAUDNI saling bertukar cinderamata dengan lembaga, sekaligus foto bersama dengan pengurus lembaga dan siswa TK Pertiwi Abhilasa.(M.Husnul Farizi, S.IP/HK)

Pengembangan Karir PNS Melalui Diklat Teknis Protokol dan Mc

BANDUNG. PAUDNI “Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Protokol dan MC upaya meningkatan kemampuan profesionalisme SDM Ditjen PAUDNI dibidang peyelenggaraan acara”, tegas Dirjen PAUDNI. Hal tersebut disampaikan pada acara Diklat Protokol dam MC di lingkungan Direktorat Jenderal PAUDNI tanggal 15 April 2014, yang berlangsung di Hotel Grand Serela, Jl Hegarmanah No. 9-15 Setiabudi Bandung.

Protokol merupakan kunci dasar pelaksanaan berbagai kegiatan seremonial, juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari setiap aktifitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Mengingat sangat luasnya cakupan aktifitas yang diemban, maka protokol dituntut memiliki kemampuan untuk membangun komunikasi dan kerja sama yang baik, demi suksesnya suatu acara. Untuk itu Dirjen PAUDNI menyambut baik atas dilaksanakannya Diklat Protokol dan MC tersebut.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 9 Tahun 2010, yang merupakan Paradigma Baru Dalam Keprotokolan di Indonesia, khususnya berkenaan dengan bagaimana penggunaan Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebanggsaan Indonesia Raya, Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan, yang sangat perlu diketahui khususnya oleh para staf yang bertugas di bidang humas dan penyelenggara acara-acara resmi.

“Diklat tersebut dapat meningkatkan kompetensi SDM aparatur yang meliputi pengetahuan, (knowledge), Keterampilan (skill), dan perilaku (attitude)”, ungkap Dirjen. Untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan dalam jabatan serta pengembangan karir PNS agar sejalan dengan perkembangan organisasi. Untuk mencapai kinerja tinggi dalam melayani masyarakat dan selalu bertindak efisien, rasional, transfaran dan akuntabel. Sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara professional.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dirjen PAUDNI meminta kepada seluruh peserta, agar mengikuti Diklat tersebut dengan sungguh-sungguh dan disiplin yang tinggi, supaya hasilnya dapat memuaskan dan membanggakan semua pihak. Sebab kemampuan dalam bidang keprotokolan dan MC ini, bukan hanya berguna bagi diri sendiri, akan tetapi juga berguna bagi aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Diklat ini dilaksanakan selama 4 hari, tanggal 14-17 April 2014, dengan pemateri/narasumber dari Cerdas Training Centre bersama praktisi TVRI. Diiuti oleh 31 orang peserta dari seluruh unit kerja di lingkungan Diretorat Jenderal PAUDNI. Mereka adalah para sekretaris pimpinan dan PNS yang diberi tugas atau yang biasa menangani keprotokolan dan MC.

Dirjen PAUDNI : Momentum Tepat Benahi Sekolah Internasional

Jakarta. PAUDNI – Terkait kasus pelecehan seksual yang terjadi di Jakarta Internasional School (JIS), Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI), Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog.

Kasus JIS “Merupakan momentum yang tepat untuk membenahi keberadaan Sekolah Internasional”, ujar Dirjen saat mendampingi Musliar Kasim. Wakil Menteri Pendidikan Bidang Pendidikan, pada acara Indonesia Lawyer Club yang diselenggarakan salah satu media televisi swasta Indonesia. Jakarta (22/4)

Kita bangga dengan keberadaan 111 sekolah bertaraf Internasional di Indonesia, 41 diantaranya menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini. Akan tetapi hanya enam penyelenggara PAUD bertaraf internasional, tidak tertib memberikan laporan kegiatan belajar mengajar serta mengurus perijinannya.

Selain itu Dirjen menyampaikan pentingnya peran Komite Sekolah, baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal sebagai masukkan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan.

Terutama kritera kinerja, kriteria tenaga pendidik, kriteria kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dilembaga pendidikan tersebut. (M.Husnul Farizi S.IP/HK)

Dirjen PAUDNI : Perlu Peraturan Pemerintah Keselamatan Kerja Di Sekolah

Jakarta. PAUDNI – Direktur Jenderal Pendidikan Anak USia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI), Prof.Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog. Menyampaikan, “perlu adanya peraturan yang membahas  mengenai keselamatan kerja di bidang pendidikan”.

Selama ini kita mengenal Undang-Undang (UU) dan peraturan pemerintah mengenai keselamatan kerja, namun peraturan tersebut hanya membahas keselamatan aktifitas  seseorang di sebuah Perusahaan, bukan di Lembaga pendidikan seperti Sekolah,Taman Kanak-kanak, dll.

Karena belum ada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tentang itu, Hal tersebut di sampaikan oleh Dirjen PAUDNI saat bersama Erlinda Sekjen Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebelum acara dialog langsung di studio Metro TV Jakarta Jum’at lalu. (14/4)

Selain Dirjen PAUDNI dan Sekjen KPAI sebagai narasumber Eight Eleven” Metro TV, turut mengundang Reza Indragiri selaku Tim Forensik kasus JIS. Pada acara tersebut, ketiga nara sumber membahas mengenai peristiwa kejahatan seksual di JIS.

Mulai dari perijinan dan penyelenggaraan pendidikan JIS yang disampaikan oleh dirjen PAUDNI, perlu adanya sanksi tambahan bagi pelaku kejahatan seksual pada anak menurut Reza, hingga pemulihan kondisi korban oleh Erlinda.

Mengakhiri acara tersebut, ketiga pembicara pada acara Eight Eleven secara tidak langsung menyepakati. Bahwa kejahatan Seksual pada anak merupakan kejahatan berat dan perlu penangan secara khusus, terutama bagi korban. (M.Husnul Farizi, S.IP/HK)