Dirjen PAUDNI : Investasi Terbesar Pendidikan Berada Di Usia Dini

Jakarta, Ditjen PAUDNI – Masa depan bangsa sesungguhnya berawal dari pendidikan anak diusia dini, oleh sebab itu sangatlah terlambat jika kita memberikan stimultan di saat mereka berajak dewasa. Hal tersebut sejalan dengan hasil riset saat ini yang menyebutkan investasi terbesar pendidikan berada diusia dini, ujar Dirjen PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, saat menjawab pertanyaan wartawan Televisi Edukasi (TV E) ketika menggelar talk show di sela-sela acara rembuknas Kemdikbud  di Jakarta (5/3).

Trend pendidikan saat ini menurut Dirjen PAUDNI, menunjukkan bahwa masyarakat sudah menyadari betapa pentingnya PAUD bagi anak-anak mereka. Meskipun terlihat masih adanya kesenjangan antara si kaya dengan yang miskin, namun tetap saja antusiasme kedua golongan tersebut akan keberadaan PAUD tetap tinggi, dan itu menjadi komitmen Ditjen PAUDNI untuk menjembataninya. Salah satu caranya menurut Dirjen PAUDNI melalui PAUD Holistik Integratif, yaitu suatu pola pendidikan terhadap anak secara utuh, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013.

Mengenai ketercapaian program satu desa satu PAUD, Dirjen bersyukur Ditjen PAUDNI sudah berhasil mencapai 61% dari 77 ribu desa kini sudah ada paudnya. Dirjen optimis angka partisipasi kasar (APK) PAUD akan terus meningkat setiap tahunnya, dimana saat ini APK PAUD secara Nasional Menyentuh angka 68 %.

Hal tersebut menurut Dirjen PAUDNI sesuai dengan jerih payah lembaganya, yang tiada henti mensosialisasikan PAUD dengan cara menggandeng para istri Kepala Daerah di Provinsi, Kotamadya, Kabupaten, dan juga Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono menjadi Bunda PAUD untuk mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini. (M.Husnul Farizi S.IP/HK)

Alokasi APBD Terhadap Pengembangan PAUD Minim

Makassar.PAUDNI – Alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk membiayai pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) masih sangat minim. Padahal, untuk mewujudkan target satu desa satu PAUD butuh biaya besar, sementara alokasi anggaran dari pusat terbatas.

“Sharing APBD tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota terhadap pengembangan PAUD masih sangat minim,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (Dirjen PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Dr Lydia Freyani Hawadi, Pskolog, saat menjadi nara sumber pada Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif tingkat Regional se Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat,di Hotel Clarion, Makassar, Selasa (4/3/2014), malam.

Untuk menuntaskan target satu desa satu PAUD di seluruh Indonesia, kata Prof Lydia, perlu keterlibatan pemerintah daerah, karena kalau hanya mengandalkan alokasi anggaran dana dari pusat tidak cukup dan butuh waktu lama.

Dikatakan, saat ini, share APBD Provinsi terhadap pengembangan PAUD masih di bawah 4 persen. Bahkan, APBD Kabupaten/ Kota share-nya masih di bawah 2 persen.

Dijelaskan, hingga kini, masih ada sekitar 27.000 desa di seluruh Indonesia yang belum memiliki lembaga PAUD. Jika hanya mengandalkan anggaran dari pusat yang terbatas maka target untuk menuntaskan satu desa satu PAUD butuh waktu sekitar 13 tahun kedepan.

Salah satu strategi yang ditempuh untuk mewujudkan target satu desa satu PAUD adalah menggandeng istri kepala pemerintahan dengan menjadikannya sebagai Bunda PAUD. Dimulai dari istri presiden sebagai Bunda PAUD Nasional. Terus berjenjang ke bawah, istri gubernur, istri bupati/ wali kota hingga istri lurah/ desa.

Cara tersebut dinilai cukup efektif. Saat ini sudah ada beberapa kabupaten yang mampu mewujudkan satu desa satu PAUD.

Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia itu juga menyinggung pentingnya inovasi PAUD sebagai salah satu upaya mencegah buta aksara, serta memberi rasa nyaman bagi anak sehingga bisa menikmati belajar di sekolah dasar. (Rusdy Embas/BP PAUDNI Reg. III Makasar)

Dirjen Kunjungi Lembaga PAUDNI di Medan

MEDAN, PAUDNI – Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Dirjen PAUDNI) Lydia Freyani Hawadi bersama Bunda PAUD Sumatra Utara Hj. Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho, melakukan kunjungan kerja ke Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Medan. Selain itu, mereka juga mengunjungi Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina 1 Medan, TK Cambridge Kota Binjai, Pendidikan Luar Sekolah (PLS) LASARA, dan PKBM Teladan serta PAUD Al Washliyah, Kamis (13/2).

Kunjungan pertama adalah SKB Medan, di SKB ini terdapat PAUD, TBM, Kursus Menjahit/ Bordir,  dan kegiatan keterampilan lainnya. Di SKB ini Dirjen PAUDNI berserta Bunda PAUD melihat – lihat isi SKB Medan ini, terlihat ada atap yang rusak di area PAUD, “Tolong berikan bantuan fisik perbaikan gedung dan APE (Alat Permainan Edukatif),” ujar Reni menginstruksikan kepada Irwan Safii, Kepala Balai Pengembangan PAUDNI Regional I Medan.

Berikutnya Dirjen PAUDNI berkunjung ke TK Negeri Pembina 1 Medan, PAUD ini sudah cukup bagus akan tetapi perlunya peningkatan Kualifikasi untuk Guru PAUD, “Bantuan kualifikasi untuk Guru PAUD TK Negeri Pembina 1 Medan perlu di perhatikan,” tambah Reni (panggilan akrab Dirjen PAUDNI).

Setelah dari TK Negeri Pembina 1 Medan, Dirjen PAUDNI berserta Bunda PAUD mengunjungi TK Cambridge yang disebut PAUD Percontohan. “Guru PAUD diharuskan berpendidikan S1 (Sarjana Muda),” ujar Reni. Ia berharap agar Kepala Bidang Pendidikan Provinsi Sumatra Utara M.Z. Siregar menyelenggarakan Diklat (Pendidikan dan Latihan) Dasar untuk Guru PAUD.

Selanjutnya kunjungan ke Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang diselenggarakan di PLS LASARA, kunjungan kali ini membuat Dirjen PAUDNI sedikit kecewa, karena peserta didiknya yang tidak tepat sasaran. “ Ibu umurnya brp?, wah ibu masih muda ya,” tanya dan komentar Reni. “kamu lulusan SMP atau SMU?,” tanya Reni lagi ke salah satu murid di PLS LASARA, “Saya sudah lulus Kuliah,” jawab murid di PLS LASARA. Padahal, sasaran Peserta didik adalah Anak – anak yang putus sekolah dan Masyarakat yang tidak mampu.

Terakhir kunjungan ke PKBM Teladan serta PAUD Al Washliyah. Dirjen PAUDNI memberi pengarahan kepada Murid di PKBM Teladan, “Kalian harus Optimis untuk mencapai cita – cita dan kalian yang lulus di Paket C bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi,” ujar Reni. Pada PAUD Al Washliyah, Dirjen PAUDNI menginstruksikan kepada Irwan Safii untuk memberikan bantuan berupa APE (Alat Permainan Edukatif).

Kunjungan ini dihadiri oleh Dirjen PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani, Hawadi, Psikolog, Ibu Gubernur Sumatra Utara Hj. Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho (Bunda PAUD Sumatra Utara), Kepala Bidang Pendidikan Provinsi Sumatra Utara M.Z. Siregar, Kepala Balai Pengembangan PAUDNI Regional I Medan Irwan Safii. (Gunawan Prasetyo/HK)

Program PPAUD Tingkatkan Akses Bagi Keluarga Miskin

JAKARTA PAUDNI –  Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal ( Dirjen PAUDNI) Lydia Freyani Hawadi menjelaskan tujuan program PPAUD adalah meningkatkan proporsi anak dari keluarga miskin agarsiap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Program ini diselenggarakan melalui partisipasi dalam program pengembangan anak usia dini yang mudah, efektif dan berkualitas serta memperlancar perkembangan anak usia dini yang holistik dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Dirjen PAUDNI dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Steering Comitee di Hotel Century Senayan Jakarta (20/2). Pada tahun 2000  APK PAUD masih 12,5 % , tahun 2007  setelah masuknya program PPAUD dari World Bank, Hibah dari Kerajaan Belanda dan pendampingan dari Ditjen PAUDNI anak usia dini yang terlayani baru 24,6 %, dengan PPAUD ini diharapkan terjadi akselerasi Peningkatan APK dari anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Saat ini  APK PAUD Nasional telah mencapai 68,1 % .

“ Para Bupati dapat berusaha menaikan APK dengan memberi kepedulian untuk desa desa lainnya”,  ujar Dirjen saat memaparkan tentang Pencapaian Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2013.

Program PPAUD dimulai efektif pada tahun 2007 dengan penandatanganan MoU antara Dirjen PLS (PAUDNI sekarang) dengan Gubernur dan Bupati pada akhir bulan Desember 2006, dan program telah berakhir pada akhir tahun 2013.

Terkait keberlanjutan program PPAUD, Lidya mengingatkan Pengelola PPAUD untuk melakukan kontrol kepada para Bupati agar membuat perda PAUD.  “Mengingat minimnya anggaran PAUD, mesti ada swadana masyarakat walaupun nilainya kecil, selain menjalin kerjasama dengan perusahaan agar mengalirkan CSR kepada program paud.” ujar Lidya

Selain itu Dirjen mengingatkan juga kepada pengelola PPAUD untuk meminta pemerintah provinsi yang  telah menerima dana bantuan dari Bank Dunia  segera menuntaskan komitmen yang telah disepakati.

Pada rapat tersebut  peserta yang hadir  berjumlah 46 orang termasuk diantaranya Perwakilan Kedutaan Belanda Mr. Marten Van den Bosch, Wakil dari World Bank Mr. Christopher Perwakilan dari World Bank Mr Cristopher, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Bupati Mamuju Ir Bustamin Bausat , Bupati Sukabumi Drs. H. Sukmawijaya, MM, Kepala BKKBN Prof.Dr. Fasli Jalal,   Perwakilan dari Balitbang dan Itjen, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenkokesra, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak Kemenkokesra, Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan BAPPENAS, Deputi Tumbuh Kembang Anak KPPPA (Rica Noverina & Mhusnul Farizi/HK)

PAUD RAMA Sebagai PAUD Percontohan di Kota Makasar

Makasar. PAUDNI – “Saya menunjuk PAUD RAMA sebagai PAUD Percontohan di Kota Makasar,” ujar Dirjen saat melakukan kunjungan kerja di Kota Makasar beberapa waktu lalu (26/2)

“Saya bangga kepada lembaga PAUD Rama sudah berdiri tahun 1998, dimana pemerintah belum secara resmi adanya Direktorat PAUD,” tutur Dirjen mengawali sambutannya di PAUD RAMA.

Dalam Kunjungan ke PAUD RAMA, Dirjen PAUDNI di sambut tarian lokal oleh anak-anak PAUD tersebut. Setelah itu Dirjen meninjau ruang kelas dan berinteraksi dengan anak- paud.

Reni Akbar Hawadi sapaan akrab Dirjen PAUDNI menyampaikan kepada ketua Yayasan  Drs. H.A Malik B. Masry M.Si bahwa SPP untuk PAUD RAMA yang cukup tinggi yaitu tiga ratus lima puluh ribu rupiah.”Saya berharap ada subsidi untuk anak-anak yang kurang mampu di lingkungan PAUD RAMA,”  ujar Dirjen.

Menyelenggarakan Diklat Dasar

Setelah ditunjuk sebagai PAUD Percontohan, Paud Rama mempunyai kewajiban menyelenggarakan diklat dasar. “Silahkan membuka diklat dasar, sumber dananya swadaya ,” imbuh Dirjen. “Waktu pelaksanaan diklat selama 48 jam termasuk magang,” tambahnya.

Lydia mengatakan untuk guru TK wajib lulusan Strata 1 (S1), jika ada yg belum S1 yayasan wajib menyekolahkan guru TK menjadi S1. “Semua guru TK harus S1,” tegas Dirjen. Diakhir pengarahannya, Lydia berharap PAUD RAMA  menjadi pusat paud center untuk kota Makasar.

Sementara itu Ketua Yayasan Drs. H.A Malik B. Masry M.Si mengatakan, 40 persen anak PAUD yang ada di lembaganya berasal dari keluarga tidak mampu. “Untuk anak tidak mampu, biayanya dari subsidi silang anak yang mampu,” ungkap Malik. (Teguh Susanto/HK)

Dirjen PAUDNI: Peraturan Hendaknya Mudah dimengerti

Jakarta (17/2).PAUDNI – Peraturan hendaklah mudah dimengerti, tidak membingungkan masyarakat. Sehingga pelaksanaannya berjalan lancar, ujar Dirjen PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog. Saat memimpin  rapat penyusunan rancangan peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan. Tentang, pendirian satuan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Oleh sebab itu, Dirjen PAUDNI meminta agar peraturan disusun secara sistematis, bahasanya mudah dipahami, dan memiliki landasan teori yang kuat. Mengenai perubahan nama, bentuk, penyelenggara dan lokasi lembaga. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal. Muslikh, SH, berpendapat agar penyelenggara lembaga PAUD, baik itu formal maupun informal, mampu menjamin kelengkapan yang dokumen yang dimiliki.

Bagi lembaga yang sudah tidak aktif, menurut Direktur Kursus dan Pembinaan. Selain meyerahkan dokumen kepada Kepala Dinas Pendidikan setempat, lembaga juga menyerahkannya ke pengelola arsip statis pemerintah daerah, atau  Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).Sehingga data peserta didik, terjamin keberadaannya.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Dirjen PAUDNI, selain dihadiri Direktur, perwakilan  Direktorat dan Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Setditjen PAUDNI. Turut pula perwakilan dari Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.(M.Husnul Farizi/HK)