Dirjen PAUDNI : "Jangan hilangkan Identitas Kebangsaan Pada Anak Usia Dini"

Jakarta. PAUDNI – “Jangan hilangkan identitas kebangsaan pada anak usia dini”, ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI), Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog.  Jakarta (17/4) Hal tersebut disampaikan Dirjen PAUDNI pada saat melakukan kunjungan kerjanya di TK Budha Tzu Chi, Dirjen  prihatin melihat anak usia dini mempelajari budaya asing namun tidak mengenal budaya negerinya sendiri, padahal mereka tinggal dan besar di Indonesia.

Jangan sampai anak usia dini mengagungkan budaya asing sehingga melunturkan rasa cinta tanah air,oleh sebab itu Dirjen mengingatkan kepada Lembaga PAUD yang memiliki kurikulum internasional, agar komposisinya tidak lebih besar dari standar yang di tentukan kemdikbud.

Tidak hanya mengingatkan penyelenggara PAUD, Dirjen meminta Dinas dan para penilik sekolah, agar memantau kurikulum dipergunakan lembaga PAUD diwilayah kerjanya masing-masing.

Didampingi Dr. Erman Syamsudin (Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia DINI), M,Nuch Rahardjo dan Luluk (subdit Srana dan Prasarana), beserta perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara. Dirjen PAUDNI meninjau sarana dan prasarana, berikut kurikulum dan metode pembelajaran TK Budha Tzu Chi.

Selama meninjau TK Budha Tzu Chi, rombongan Ditjen PAUDNI di terima dan ditemani langsung oleh Kepala Sekolah PAUD, Iing Felicia Joe, Anthony Chen (marketing dan PR) dan Ketua Komite Sekolah Emil Atmadjaya.

Menurut Dirjen fasilitas, metode pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan yang dimiliki TK Budha Tzu Chi sudah cukup baik, sehingga dapat dijadikan salah satu masukkan bagi Direktorat Jenderal, dalam menentukan standar penyelenggaran PAUD terutama berbasis agama Budha.

Selain memberikan pengarahan mengenai pendidikan anak usia dini kepada pengurus lembaga, Dirjen PAUDNI saling bertukar cinderamata dengan pengurus yang dilanjutkan sesi foto bersama. (M.Husnul Farizi, S.IP/HK)

Kejar Paket "Butuh Sentuhan" Ditjen PAUDNI

Jakarta. PAUDNI – Era pasar bebas sudah didepan mata, secara otomatis kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas semakin meningkat. Bukan hanya jenjang akademik saja yang dibutuhkan dunia usaha dan indutri, tetapi juga keahlian dan ketrampilan bekerja.

Oleh sebab itu perlu adanya penguatan kecakapan hidup (life skill) bagi masyarakat yang sedang menempuh jenjang pendidikan, terutama jalur non reguler (kejar paket). Sehingga mereka begitu lulus menjadi tenaga siap pakai, dan memenuhi kriteria jenis pekerjaan yang dibutuhkan pasar.

Menurut Heppi, selaku Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI), “memiliki pengalaman yang mumpuni dan kita butuh sentuhannya”. Jakarta (14/4)
Hal tersebut disampaikan Heppi kepada Dirjen PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi Psikolog. Saat mengawal  sidak Ujian Nasional (UN) Kejar Paket C di SMP 19 dan SMP 11 Jakarta Selatan, bersama Drs. H. Suharyanto Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah (Kasudin Dikmen) Kota Jakarta Selatan.

Kasudin Dikmen Jakarta Selatan menjelaskan, penyelenggaraan UN Paket C tahun 2014 untuk wilayah kerjanya mencapai 1815 peserta, menurun 1110 orang jika dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 2925 dari 54 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
H. Andi Aziz, SE, M.Pd. Kasi PNFI Sudin Dikmen Jakarta Selatan menambahkan, pelaksanaan UN paket C di SMP 19 dan 11 mempergunakan 30 ruangan untuk menampung 1080 peserta, dimana tiap ruangan dijaga oleh dua orang pengawas. (M.Husnul Farizi, S.IP/HK)

Dirjen: Penilik harus Berani Nyemprit

SURABAYA, PAUDNI. Direktur Jenderal PAUDNI menegaskan penilik harus berani bersuara untuk mengontrol kinerja lembaga-lembaga PAUDNI. Sehingga program PAUDNI di wilayah kerja mereka dapat terjamin dan terkendali.

“Penilik harus punya gigi, berani nyemprit kalau kerja lembaga PAUDNI di wilayahnya tidak baik,” ujar Dirjen PAUDNI Lydia Freyani Hawadi saat menyampaikan arahan dalam Sosialisasi Regulasi Jabatan Fungsional Penilik dan Pamong Belajar PTK Dikmas Tahun 2014, di Surabaya, Jumat (11/4).

Lydia mengingatkan, penilik memiliki peran penting sebagai pengendali mutu program PAUDNI. Dia juga meminta penilik mulai melakukan pemetaan jumlah lembaga di wilayah kerja masing-masing, agar penyebarannya merata.

“Jumlah PKBM di tiap kecamatan itu cukup satu, PAUD juga cukup satu di tiap desa. Awasi itu, jangan sampai kelebihan PKBM di satu kecamatan. Kalau lebih, itu yang membuat banyak PKBM hidupnya musiman, buat cari bansos saja,” urai Guru Besar Psikologi UI ini.

Terkait belum idealnya jumlah penilik di Indonesia dengan kebutuhan riil, Lydia berharap kesediaan pemerintah kabupaten/kota menambah jumlah penilik. Dalam catatannya, jumlah penilik di seluruh Indonesia baru hanya sekitar 7.400 orang, dari kebutuhan yang mencapai 21 ribu orang.

“Bayangkan, penilik yang ada baru sepertiga dari kebutuhan ideal. Lalu, bagaimana dengan mutu PAUDNI?  Standar belum tersusun, mutu belum terjaga.  Ya, memang bisa jalan tapi tentu belum optimal,” jelas Lydia.

Hal serupa juga dialami pamong belajar. Dia mengungkapkan, jumlah pamong belajar di Indonesia baru 2.537 orang. Padahal, kebutuhannya mencapai 12.425 orang.  Di seluruh BP PAUDNI, lanjut dia, jumlah pamong belajar hanya 156 dari kebutuhan ideal 420 orang.

Oleh karena itu, dia meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di masing-masing kabupaten/kota untuk ikut berperan dengan memberi masukan kepada Ditjen PAUDNI. Khususnya terkait alur pengadaan formasi penilik.

Di akhir arahannya, Lydia mendorong penilik dan PB rajin ke lapangan untuk memantau pelaksanaan program PAUDNI. “Kalau pamong, saya sudah lihat hasil kerjanya. Beberapa bulan lagi saya akan lihat hasil kerja para penilik,” pungkasnya.

(M. Subchan Sholeh)

Baru 97 Orang Guru PAUD Yang Sudah S1 di Kalimantan Utara

TARAKAN, PAUDNI– Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Lydia Freyani Hawadi mengatakan, guru PAUD yang berpendidikan sarjana atau D3 sesuai yang diisyaratkan dalam regulasi jumlahnya masih minim. Saat ini guru PAUD yang sudah memenuhi standar kompetensi baru 20 persen dari jumlah yang ada, sedangkan 80 persenya belum sarjana dan belum pernah mengikuti diklat tingkat dasar. Untuk itu, dibutuhkan peran serta pemerintah daerah untuk memperhatikan guru PAUD.

Hal tersebut dia sampaikan dihadapan para guru PAUD se-Kota Tarakan dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Utara. Menurutnya masih banyak guru PAUD yang memiliki latar belakang pendidikan SMA Sederajat. Untuk meningkatkan kompetensi dibutuhkan perhatian dari pemerintah daerah dengan memberikan anggaran baik yang berasal dari APBD tingkat I maupun II, guna melakukan training atau diklat tingkat dasar, lanjutan hingga mahir.
“Dibutuhkan bantuan kualifikasi untuk mendorong mereka yang belum memenuhi criteria sebagai guru PAUD untuk mendapatkan diklat maupun meneruskan pendidikanya ke S1, dan ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah juga harus ikut campur untuk meningkatkan kompetensi guru PAUD,” terangnya, Jumat (4/4).

Minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap SDM guru PAUD, diakui Lydia karena minimnya anggaran yang dialokasikan, meskipun di beberapa daerah telah mengganggarkan 20 persen dari jumlah APBDnya untuk dunia pendidikan tetapi belum menjamin peningkatan SDM guru PAUD secara signifikan. “Dari 20 persen itu untuk PAUD berapa, rata–rata hanya mendapatkan sebagian kecil dari total 20 persen,” ucapnya.

Di Tarakan, dari 649 guru PAUD baru 97 yang sudah S1 serta telah mengikuti kompetensi, minimnya anggaran untuk meningkatkan kompetensi guru PAUD diakui Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Tarakan, Aswadi. Menurutya belum tercapainya 50 persen guru PAUD memiliki kompetensi diakibatkan mininya dana, meskipun demikian kesejahteraan para guru PAUD sudah menjadi perhatian serius Disdik Tarakan.

“Dari Pemkot telah memberikan insentif sebesar Rp700 ribu perbulan, sedangkan untuk non formal atau kelompok belajar Rp500 ribu, jumlah ini sudah cukup besar dibandingkan dengan daerah lain. Untuk wilayah Kalimantan Utara kita masih unggul untuk pengelolaan PAUD, karena sesuai dengan program nasioanl satu desa / kelurahan satu PAUD tetapi di Tarakan sudah ada 120 lembaga yang tersebar di 20 kelurahan, sehingga satu kelurahan rata rata memiliki enam PAUD,” bebernya.
Sedangkan untuk peningkatan SDM guru PAUD Disdik telah memberikan beasiswa stimulant bagi guru – guru PAUD, namun karena jumlahnya terbatas maka belum semua mendapatkanya. Sedangkan untuk melakukan diklat tidaklah gampang karena harus mengundang instruktur yang sudah berpengalaman dan diakui kompetensinya. “Diklat tidak bias kita lakukan sendiri harus melalui lembaga yang berkompeten, sehingga diklat tidak bias sembarangan kita lakukan,” ungkapnya.

Kunjungan Kerja Dirjen PAUDNI di Semarang

Semarang. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Dr Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, mengunjungi Taman Kanak Kanak Negeri Pembina, SKB Kota Semarang, Desa Vokasi Gemawang, Kampung Literasi Bergas Provinsi Jawa Tengah.  Jum’at (28/2/2014).

Kunjungan  tersebut dilakukan Dirjen PAUDNI usai mengikuti Rapat koordinasi penyusunan program kerja tahunan di PP PAUDNI Regional II Semarang. Saat kunjungan Prof Lydia didampingi Istri Gubernur Jawa Tengah Siti Atikoh Suprianti, Kepala PP PAUDNI Regional II Dr Ade Kusmiadi, Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Pejabat lain dilingkungan PP PAUDNI Regional II Semarang Serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Pada kunjungan pertama Dirjen PAUDNI mengunjungi TK Negeri Pembina yang  terletak di dekat Kampus Universitas Negeri Semarang tersebut. Rombongan Dirjen PAUDNI disambut  senyum manis  murid TK, Guru besar Fakultas Psikologi UI itu pun menyambut dengan sangat antusias sambil berdialog dan sesekali bertanya kepada murid TK sambil bernyanyi.

Dirjen PAUDNI menyampaikan pesan-pesan moral kepada murid TK tersebut. Anak TK yang mengenakan seragam hijau tersebut menyanyikan sejumlah lagu sebagai ungkapan terima kasih atas kunjungan dirjen ke sekolah mereka dilanjutkan foto bersama. Kemudian meninjau ruang belajar.

Dari taman kanak-kanak binaan tersebut, Prof Lydia melakukan kunjungan ke Sanggar Kegiatan Belajar Kota Semarang. Di SKB tersebut Prof Lydia berdialog dengan para pamong belajar dan meninjau sejumlah ruang belajar. Dilanjutkan dengan kunjungan ke Desa Vokasi Gemawang.  (Dedy H/ Informasi/P2PAUDNI Reg II Semarang)

Kebijakan PAUDNI 2014

JAKARTA, PAUDNI –  Pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas komprehensif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan.

“Terselenggaranya layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI)  untuk mewujudkan insan Indonesia yang berakhlak  mulia, berkarakter, cerdas, terampil, mandiri, kreatif, dan profesional.” Ujar Lydia Freyani Hawadi (Direktur Jenderal PAUDNI) saat memimpin rapat Komisi 1 Rembuknas (6/3).

Pembangunan Pendidikan memfokuskan lima program yaitu Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Penuntasan pendidikan dasar sembilan tahun; Percepatan peningkatan kualifikasi akademik guru ke S1/ D4, sertifikasi, dan rintisan pendidikan profesi guru; Peningkatan akses mutu dan Pendidikan vokasi; Percepatan peningkatan jumlah Dosen S3 dan daya saing Perguruan Tinggi (PT).

Untuk peningkatan akses dan mutu PAUD diharapkan 50%  TK minimal memiliki 1 orang pendidik berijazah S1 yang memiliki kulifikasi guru; Di setiap 1 Program PAUD minimal memiliki 1 Pendidik PAUD yang bersertifikat PAUD Tingkat Dasar; Di setiap Kab/Kota memiliki  minimal 1  lembaga PAUD yang ideal; Di setiap Kab/Kota minimal memiliki 1 Tempat Uji Kompetensi (TUK); Di setiap Kab/Kota memiliki  1 kelompok Program Pendidikan Orang Dewasa (POD) berbasis Education for Sustainable Development (ESD).
(Gunawan Prasetyo/HK).
Semua Berita 

LAKIP

Aplikasi sPAUD-DIKMAS

Medsos PAUD-DIKMAS