Kembangkan PAUD di Desa 3T

SURABAYA, PAUDNI – Pembangunan PAUD di Indonesia masih perlu ditingkatkan akses dan layanannya. Terutama pada daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Oleh karena itu perlu pengembangan program PAUD di daerah 3T atau desa yang jumlah anak usia dininya terbatas.
Kebijakan Program PAUD dalam perluasan Akses layanan PAUD di daerah 3T, diharapkan tidak hanya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tetapi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Kota.

“Untuk meningkatkan penguatan relevansi dan mutu PAUD, sebuah TK memiliki minimal 50% tenaga Pendidik berijazah S1 (Sarjana), sebab hingga saat ini masih banyak guru TK yang belum S1.” ujar Lydia Freyani Hawadi (Dirjen PAUDNI), saat membuka rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan dan Pelaksanaan Program PAUD Tingkat Nasional 2014, Selasa (18/3).

Selain itu, Dirjen Menekankan pentingnya lembaga PAUD memiliki 30% guru yang mempunyai sertifikat Diklat tingkat dasar. “Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sangat penting untuk membangkitkan generasi emas Indonesia dimasa depan yang lebih berakhlak mulia, berkarakter, cerdas, terampil, mandiri, kreatif, dan profesional.” ujar Dirjen PAUDNI.

Kegitan ini turut dihadiri Direktur PAUD, dan para peserta dari 11 Provinsi yang terdiri dari Kapala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, serta 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari Semarang, Surabaya, Mataram dan Banjarbaru.
(Gunawan Prasetyo/HK).

Dirjen PAUDNI : Demi Peningkatan SDM, Staff Jangan Ragu Meminta Pelatihan

Papua-Ditjen PAUDNI.”Staff jangan ragu-ragu untuk meminta diadakan pelatihan kepada pimpinannya”, ujar Dirjen PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi Psikolog, saat menyampaikan sambutan didepan jajaran pimpinan dan staff Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini BP-PAUDNI Regional VI Papua(25/3), saat melakukan kunjungan kerjanya di Papua.(25/3)
Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah, BP-PAUDNI menurut Dirjen wajib pula memberikan pelatihan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia didalamnya, selain peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidikan (PTK) ataupun lembaga PAUDNI di masyarakat. Karena Dirjen berpendapat bagaimana bisa melakukan pelayanan maksimal bagi masyarakat, jika sumber mutu kompetensi yang dimiliki belum ditingkatkan.

Sedangkan untuk model yang dhasilkan oleh UPT, Dirjen meminta agar hasil pengembangan model di masyarakat diserahkan ke Ditjen PAUDNI. Karena laporan tersebut sangat menentukan langkah dan strategi Kementerian, dalam mengembangkan pendidikan di daerah selanjutnya.

Sambil menutup dialog dan arahannya Dirjen berpesan agar BP-PAUDNI Regional VI Papua terus meningkatkan kinerjanya. Terutama dalam penuntasan angka tuna aksara yang masih tinggi, rendahnya APK PAUD dan meningkatkan jumlah pamong yang ada, serta meningkatkan konektivitas dengan Direktorat terkait model yang dikembangkan.

Selain itu Dirjen meminta segera diselenggarakannya Tempat Uji Kopetensi (TUK), bagi peserta didik lembaga kursus dan pelatihan di Papua dan Papua Barat. Dengan harapan masyarakat di wilayah tersebut bukan hanya sekedar mengikuti kursus, dalam artian memiliki ilmu tapi tidak teruji kopetensinya. (M.Husnul Farizi, S.IP/HK)

Sebanyak 68,1 persen Anak Indonesia Terlayani PAUD

MAKASSAR, PAUDNI. Sebanyak 68,1 persen anak Indonesia sudah terlayani PAUD hingga akhir 2013.  Jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) tersebut dihitung berdasarkan anak usia 0-6 tahun dengan jumlah sebesar 32 juta anak.

“Tren capaian APK PAUD usia 0-6 tahun setiap tahun semakin meningkat,” ujar Direktur Jenderal PAUDNI Lydia Freyani Hawadi Pada pembukaan Workshop Rekonsiliasi Data Guru Taman Kanak-Kanak di Makassar beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal memaparkan potret pemetaan APK PAUD 0-6 tahun di beberapa provinsi sangat beragam. Sebanyak 16 provinsi memiliki APK PAUD di bawah 31 persen, yaitu: Papua, Papua Barat, Maluku, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Malutu Utara, NTT, Aceh, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan Lampung.

Sedangkan sebanyak 11 provinsi memiliki APK 31-40 persen, yaitu: Jawa Barat, Banten, Jambi, Sulawesi Tengah, NTB, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Bengkulu,  dan Jawa Tengah. Sedangkan 4 provinsi memiliki APK sebesar 41-50% yaitu: Bali, Gorontalo, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung.

“Target tahunan yang tertuang dalam kontrak kinerja Dirjen PAUDNI mencapai 61%, namun realisasinya 68,10%, dengan persentase kinerja  111,64%,” ujarnya. Menurut Dirjen, salah satu strategi Ditjen PAUDNI yang telah berhasil meningkatkan APK PAUD antara lain pemberian BOP PAUD kepada 45.000 lembaga dan Program Satu Desa Satu PAUD.

Namun, Dirjen menegaskan masih adanya kesenjangan APK PAUD di berbagai daerah. Selain itu, masih ada kesenjangan antara siswa dari keluarga sejahtera dan prasejahtera dalam hal layanan PAUD. “Hal ini menjadi tantangan bagi pengembangan PAUD di tahun-tahun mendatang. Saya mengajak seluruh pemerintah daerah agar bersama-sama maningkatkan APK PAUD,” ucapnya.
(Yohan Rubiyantoro/HK)

Dirjen PAUDNI: Tugas Bunda PAUD Harus Sejalan Dengan Visi Misi kemdikbud

Makassar. PAUDNI. – “Bunda PAUD mengemban tugas mulia dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa di masa depan, khususnya mempersiapkan generasi 2045,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Dirjen PAUDNI) Lydia Freyani Hawadi.
Dirjen mengatakan ada beberapa hal yang harus dipahami oleh Bunda PAUD diantaranya yang paling utama adalah Bunda PAUD harus memahami visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Teknis dan Sinkronisasi Bunda PAUD dengan Pelakasanaan Program PAUD di Makassar, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu (25/02)

Reni Akbar Hawadi, sapaan akrab Dirjen PAUDNI mengatakan,Visi Kemdikbud adalah Terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan untuk membentuk insan indonesia yang cerdas dan komprehensif.

Kemudian, Bunda PAUD diharapkan mengerti komponen penting terkait PAUD yang diamanatkan dalam misi Kemdikbud yaitu 5 (K) terdiri dari Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan  Kepastian

Sebut saja misi “Ketersediaan”, Bunda PAUD harus dapat memastikan di daerahnya tersedia layanan PAUD, ketersediaan sarana prasarana, pendidik, maupun peserta didik.

Untuk “Keterjangkauan” dapat diartikan pelaksanaan PAUD terjangkau  bisa dalam arti jarak ataupun biaya.Lebih lanjut, Bunda PAUD berkontribusi dalam meningkatkan “Kualitas” lembaga, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sebagainya. Lidya juga menekankan pentingnya “Kesetaraan” dalam artian semua peserta didik dilayani tanpa memandang perbedaan gender. “Termasuk ada “Kepastian” lembaga PAUD dan juga pasti anak usia dini sekolah semua,” ujar Lidya.

Selain itu Bunda PAUD juga diharapkan mengetahui jumlah populasi anak usia dini di wilayahnya masing-masing, jumlah lembaga, data pendidik dan tenaga kependidikan, data sarana prasarana, besarnya alokasi dana di APBD untuk program PAUD, dan mengetahui program-program di Direktorat Pembinaan PAUD Kemdikbud. (Teguh/HK, Arifah/PIH)

Ditjen PAUDNI Berikan Kesempatan Karier yang Adil untuk Pegawai

JAKARTA. Manusia sangat menentukan maju mundurnya sebuah organisasi, karena itu Ditjen PAUDNI ingin para pegawainya mendapatkan kesempatan karier yang adil.

Hal itu disampaikan Dirjen PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, pada pertemuan dengan Sekretaris Ditjen PAUDNI Dr. Gutama, Kabag Hukum dan Kepegawaian Ir. Agus Pranoto Basuki, M.Pd, dan para Kasubag Tata Usaha (TU) di jajaran Ditjen PAUDNI, Kamis (13/3).
Dirjen PAUDNI mengatakan diperlukan pola yang mengatur peningkatan jenjang karier para pegawai. “Saya ingin karier pegawai naik karena prestasi, karena kita memang ingin menegakkan keadilan dan kejujuran di sini,” katanya.

Guru Besar Universitas Indonesia itu berharap para Kasubbag TU dapat bekerja sama dengan Bagian Hukum dan Kepegawaian guna menganalisa karier pegawai, seperti merumuskan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) berkaitan dengan bobot, kompetensi, integritas dan lain-lain yang bisa jadi pegangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat).

Sehingga, kata Dirjen PAUDNI yang akrab dipanggil Reni Hawadi-Akbar ini, saat pegawai ada yang ingin ikut diklat seperti Diklat PIM 4, diberi hak untuk ikut seleksi. “Kalau mereka sudah memenuhi syarat, berikan akses untuk mengikuti karena itu memang hak mereka, toh dari situ akan ada seleksi alam,” tambahnya.
Selain itu, ke depan Dirjen PAUDNI berharap agar satu orang pegawai idealnya mendapat pelatihan minimal 10 jam per tahun. Hal ini berkaitan dengan adanya pesan dari Sekretaris Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tasdiq Kinanto yang meminta agar para pegawai di jajaran Ditjen PAUDNI dapat meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan sesuai dengan potensinya.
“Jangan sampai selama jadi pegawai mereka hanya sekali ikut diklat yaitu prajabatan. Tahun depan tolong para Kasubag TU merancang anggaran untuk ini, dan ini pasti akan besar,” tambah Dirjen PAUDNI.
Tour of duty
Dirjen juga berharap jangan ada penolakan resistensi dari direktorat jika kelak dilakukan pergeseran di jajarannya hal ini berkaitan dengan upaya Ditjen PAUDNI untuk mematangkan para pegawainya.
“Cara itu dilakukan untuk memperkaya wawasan, walaupun di satu sisi tidak semua dari mereka compatible dengan lingkungan yang baru. Perputaran posisi ini juga kelak akan dilakukan pada pegawai tertentu yang memiliki kepribadian kreatif, terutama bagi mereka yang mampu menerima tantangan,” ujar Reni. (Sugito/Fariz/HK)

Ditjen PAUDNI Gelar Lomba Artikel, Foto, dan Desain Perangko

JAKARTA. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar lomba artikel, foto, dan desain perangko untuk masyarakat, termasuk rekan-rekan jurnalis. Lomba tersebut berhadiah total Rp 167,5 Juta.

Lomba yang memiliki tema umum: “PAUDNI Memberikan Layanan Pendidikan Sepanjang Hayat” tersebut terdiri dari empat jenis lomba. Pertama adalah Lomba Foto, kedua Lomba Publikasi Keaksaraan, ketiga lomba artikel tentang PAUD, dan keempat adalah Lomba Desain Perangko.

“Semua kategori dapat diikuti oleh seluruh masyarakat, baik wartawan, pelajar, mahasiswa, guru, dan lainnya,” ujar Direktur Jenderal PAUDNI, Lydia Freyani Hawadi, di Jakarta, Kamis  (25/7).
Dirjen PAUDNI, memaparkan penyelenggaraan lomba tersebut bertujuan untuk mengenalkan program-program PAUDNI kepada masyarakat luas. Ia berharap, dengan lomba ini, masyarakat dapat tertarik untuk memahami program-program yang ada. “Selama ini harus kita akui bahwa masyarakat belum banyak mengenal program-program pendidikan nonformal dan informal,” ungkapnya.

Ia menambahkan, masyarakat dan banyak pemangku kepentingan menganggap bahwa Ditjen PAUDNI adalah unit utama di Kemdikbud yang membina PAUD saja. Padahal, Ditjen PAUDNI juga melakukan pembinaan terhadap pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).

Sejumlah program PNFI yang dibina oleh Ditjen PAUDNI adalah program kursus dan pelatihan, pemberantasan buta aksara, pemberdayaan perempuan, kewirausahaan, desa vokasi, dan banyak program lainnya. “PNFI merupakan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan yang bisa dinikmati seluruh masyarakat hingga usia senja mereka,” imbuh Dirjen.

Oleh sebab itu, ia sangat berharap agar masyarakat dapat mengikuti Lomba Foto, Artikel, dan Desain Perangko PAUDNI 2013, sambil mempelajari program-porgram PAUDNI yang ada. Masing-masing kategori lomba memiliki jadwal, kriteria, dan persyaratan yang berbeda sesuai dengan tema yang ada. Informasi selengkapnya tentang Lomba Foto, Artikel, dan Desain Perangko PAUDNI 2013 silakan mengunjungi www.paudni.kemdikbud.go.id, pada sisi kanan atas. (Yohan Rubiyantoro/HK)