Sinergi Perluasan Akses Pemberdayaan Masyarakat Papua

JAYAPURA. PAUDNI  – Kondisi tuna aksara di provinsi kepala burung, Papua dan Papua Barat masih memprihatinkan. Di sejumlah kabupaten jumlah populasi penduduk  tuna aksara mencapai lebih 50 persen. Di provinsi Papua, sebanyak 675.253 orang  atau 35,98 persen penduduk usia 15 – 59 tahun masih tuna aksara.

Jika dibandingkan dengan persentase rata-rata nasional penduduk tuna aksara usia 15 – 59 tahun di Indonesia pada tahun 2011 yang berada pada angka 4,43 persen, maka provinsi Papua di urutan pertama.

“Jumlah penduduk tuna aksara di Papua dan Papua Barat jauh dari rata-rata nasional,” ujar Direktur Jenderal Paudni, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog dalam Rapat Koordinasi Sinergi Pendidikan Pemberdayaan Masyarakat Papua dan Papua Barat di Sentani, Jayapura, Rabu (26/3).
Menurut Dirjen, pada tahun 2013 melalui program layanan khusus percepatan pengentasan tuna aksara di Papua dan Papua Barat  jumlah penduduk tuna aksara  berhasil diturunkan menjadi 34,38 persen.

Dikatakan, untuk provinsi Papua Barat, pada tahun 2011 masih terdapat 32.953 orang atau 6,79 persen penduduk di Papua Barat tuna aksara. Jika dibandingkan dengan provinsi Papua, jumlah ini relative kecil atau jauh dibawah provinsi Papua, karena jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat lebih kecil dari provinsi Papua. Pada tahun 2013 jumlah penduduk tuna aksara di provinsi Papua Barat turun menjadi 5,23 persen.

Lebih lanjut Lydia mengatakan, dalam upaya percepatan penuntasan tuna aksara khususnya di kabupaten yang terindikasi sebagai kantong-kantong tuna akasara di Provinsi Papua yaitu di Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Yahukimo, Puncak Jaya, Tolikara, Paniai, Nduga, Pegunungan Bintang, Deiya, Yalimo, Asmat, Dogiyai, Intan Jaya, dan Memberamo Tengah.
Sedangkan di provinsi Papua Barat sejumlah kabupaten yang mendapat perhatian antara lain Manokwari, Teluk Bintuni, Sorong, Sorong Selatan dan Kota Sorong membutuhkan komitmen serius pemerintah pusat dan Daerah.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Dr Wartanto MM menilai secara nasional pemerintah menginginkan tahun 2014 target penuntasan tuna aksara mencapai 3,83 persen. “Apabila jumlah buta aksara rendah, maka indeks pembangunan manusia (IPM)  kita akan naik dan hal ini terkait dengan pengurangan angka kemiskinan,” katanya. (Eko/ Dikmas)

Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Ditjen PAUDNI

JAKARTA. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI), Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog melantik empat orang pejabat eselon III dan IV, hari Jumat (28/3). Pelantikan ini merupakan pengisian jabatan yang kosong di beberapa satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen PAUDNI.

Sebelum  memberikan sambutannya Dirjen terlebih dahulu mengucapkan “selamat” kepada para pejabat yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya.

“Pengangkatan jabatan ini merupakan hasil pembinaan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerja yang dimiliki seorang aparatur negara, sebagai wujud tranparansi pengelolaan dan pembinaan yang memegang teguh etika birokrasi dan prinsip good governance and clean goverment”, kata Lydia saat memberikan sambutan pada acara tersebut.

Para pejabat eselon III & IV Ditjen PAUDNI yang baru dilantik adalah:

1. Nama          : Dr. Agus Salim

    Jabatan       : Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Kursus  dan Pelatihan

2. Nama          : Dra. Sri Ratna Diah G, MM

    Jabatan       : Kepala Seksi Kemitraan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

3. Nama          : Robert, SH., M.H

    Jabatan       : Kepala Seksi Kemitraan Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

4. Nama          : Dra. Riyati Anggoro Peni, M.Pd

    Jabatan       : Kepala Seksi Informasi dan Kerja Sama PP-PAUDNI Regional II Semarang

Manajemen ASN

Terbitnya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), akan membawa perubahan dalam pengelolaan aparatur negara. Untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang menerapkan merit sistem dalam pelaksanaannya.

Menurut Dirjen, manajemen ASN ini berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Terkait dengan penilaian kinerja tahun 2014, Dirjen mengingatkan akan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 tentang penilaian kinerja pegawai yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bobotnya 60% dan Perilaku Kerja 40%.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Reni Akbar-Hawadi—sapaan akrab Dirjen PAUDNI menegaskan kembali bahwa jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya.

“Segeralah menyesuaikan diri agar lebih cepat tanggap dalam memahami tuntutan organisasi serta tantangan yang dihadapi dalam memegang tetap amanah secara profesional dan tanggung jawab,” demikian pesan Reni. (Eva Fatmawati/HK)

Direktorat Salurkan Bansos untuk Kegiatan Pramuka

SEMARANG, PAUDNI.  Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) menyalurkan bantuan untuk mendukung kegiatan kepramukaan. Bantuan tersebut untuk menyelenggarakan diklat kursus mahir tingkat dasar bagi para pamong belajar.

Bantuan tersebut diberikan kepada 18 lembaga PAUDNI, antara lain Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan nilai masing-masing Rp 40 juta. “Bantuan ini untuk melatih pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar,” ucap Direktur PTK PAUDNI Nugaan Yulia Wardhani pada Workshop Pembinaan Kepramukaan, Minggu (6/4).

Setiap paket bantuan tersebut untuk melatih 40 orang pamong belajar tentang kepramukaan. Sehingga para guru pendidikan nonformal tersebut mampu menyebarkan semangat kepramukaan kepada masyarakat.

Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk kepribadian setiap pramuka dan meningkatkan kecakapan hidup. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal PAUDNI. “Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat pembinaan kepramukaan untuk meningkatkan layanan pendidikan di Indonesia, terutama dalam hal pembinaan karakter,” ucap Nugaan.

Direktur Jenderal PAUDNI Lydia Freyani Hawadi berpesan agar pamong belajar membantu mengenalkan Saka Widya Budaya Bakti kepada masyarakat. Sebab, dari sisi nama, saka yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mungkin tidak semenantang Saka Bahari ataupun Saka Dirgantara.

Namun, misi yang diemban Saka Widya Budaya bakti sangatlah luhur karena berupaya meningkatkan layanan pendidikan dan melestarikan kebudayaan di Indonesia. “Saya ajak para pramuka untuk menangani PAUD, kursus, dan memberantas buta aksara,” ucap Dirjen yang juga Wakil Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
(Yohan Rubiyantoro/HK)

Pamong Belajar Dibekali Wawasan Kepramukaan

SEMARANG, PAUDNI. Pemerintah akan membekali para pamong belajar dengan wawasan kepramukaan. Hal ini diharapkan dapat menghidupkan kembali kegiatan pramuka, dan memacu pembangunan karakter bangsa.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Dirjen PAUDNI) Lydia Freyani Hawadi saat membuka Workshop Pembinaan Kepramukaan, Minggu (6/4).

“Kegiatan ini sebagai persiapan dari pembentukan Saka Widya Budaya Bakti Bidang PAUDNI di gugus depan Sanggar Kegiatan Belajar. Oleh karena itu para pamong belajar harus kita latih dari sekarang,” ucap Dirjen yang juga Wakil Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Kegiatan ini juga merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, tentang Saka Widya Budaya Bakti yang telah ditandatangani bulan lalu. Melalui kerja sama tersebut, Kemdikbud akan membentuk beberapa krida.

Antara lain Krida Pendidikan Masyarakat, Anak Usia Dini, Kursus, Bina Sejarah, Bina kesenian, dan Bina Nilai Budaya. Oleh karena itu, para pamong belajar perlu dilatih untuk menguasai program pendidikan dan kebudayaan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka pasal 11 menyebutkan pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal, yang diperkaya dengan pendidikan nilai gerakan pramuka.

Pamong belajar yang telah mendapat wawasan kepramukaan diharapkan dapat membentuk anggota pramuka yang berakhlak mulia, patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup.
(Yohan Rubiyantoro/HK)

Ditjen PAUDNI Alokasikan 3, 1 Milyar Untuk PAUD di Kalimantan Utara

Tarakan. PAUDNI – Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal  (Ditjen PAUDNI) mengalokasikan anggaran untuk program PAUDNI tahun 2014 sebesar 3, 1 Milyar. Bantuan tersebut diperuntukan untuk program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Untuk program paud, kita alokasikan 3,1 Milyar,” ungkap Dirjen PAUDNI saat memberikan materi pada Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Nonformal Se-Kalimantan Utara, di Hotel Dinasty (3/4)

Bantuan tersebut akan dibagi ke 5 (lima) Kabupaten dan kota di Kaltara sesuai dengan kuota masing-masing kabupaten dan kota. Bantuan Paud tersebut untuk 242 lembaga paud dari total 520 lembaga Paud yang ada di Provinsi Kaltara.

Bantuan tersebut terdiri dari Bantuan Alat Permainan Edukatif, Bantuan Organisasi Mitra dan Bantuan gugus PAUD. Kabupaten Nunukan mendapatkan jumlah kuota yang paling besar dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya, sebanyak Rp. 1.347.000.000,00. Sedangkan untuk Kabupaten Malinau mendapatkan alokasi anggaran Rp. 481.000.000,00, Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp. 372.600.000,00 Kabupaten Bulungan sebesar Rp. 657.400.000 ndan Kota Tarakan sebesar Rp. 595.000.000,00.

Dirjen PAUDNI mengatakan bahwa APK PAUD untuk Provinsi Kaltara masih rendah yaitu 55, 36 persen. Angka ini masih dibawah APK PAUD secara Nasional yaitu 68,10 persen. Selain itu untuk persentse ketuntasan program Satu Desa Satu PAUD di Provinsi Kaltara baru mencapai 35, 8 persen. (Teguh Susanto/HK)

Ditjen PAUDNI Berikan Tunjangan Guru Bantu

Yogyakarta. PAUDNI – Tim Verifikator merupakan ujung tombak pemberian seluruh bentuk tunjangan untuk guru PAUD dan TK. Tunjangan yang diterima harus tepat waktu dan tanpa kesalahan.

Berdasarkan pengalaman tahun 2013, masih ada tunjangan yang retur,” Kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, kamis (13/3), di Yogyakarta. Ia mengatakan hal itu dalam Workshop Rekonsiliasi Data Penerima Tunjangan dan Bantuan Bagi Guru Bantu.

Pastikan data yang diiput adalah data yang benar, kata Lydia, karena kesalahan penulisan nama maka penerima bantuan tidak bisa menerima tunjangan tersebut.

Untuk tahun 2014, Ditjen PAUDNI sudah bekerjasama dengan salah satu bank pemerintah dalam hal penyaluran tunjangan guru tersebut. Dan penerima bantuan dapat langsung mengambil tunjangan tersebut tanpa harus memiliki rekening bank. “Cukup dengan menunjukkan Kartu Identitas (KTP),” ujar Reni Akbar Hawadi sapaan akrab Dirjen PAUDNI.

Kegiatan ini dihadiri oleh petugas verifikator dari dinas pendidikan Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. (Teguh Susanto/ HK)