Program BP PAUDNI Jangan Berbenturan Dengan Dinas Pendidikan

BANJARMASIN, PAUDNI.  Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Dirjen PAUDNI) meminta agar program Balai Pengembangan PAUDNI tidak saling berbenturan dengan UPT Dinas Pendidikan. Sehingga anggaran pemerintah lebih efektif dan efisien.

Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kegiatan dan Anggaran BP-PAUDNI Regional IV Tahun 2014. Kegiatan tersebut berlangsung dari tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2014 di Banjarmasin,Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut dikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten/Kota, Kepala BPKB,  Kabid PAUDNI Kabupaten/ Kota, Kabid PAUDNI Provinsi dan Pamong Belajar BP-PAUDNI.

Kepala BP-PAUDNI Regional IV Dr. Samto menjelaskan bahwa kegiatan yang ia selenggarakan bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program PAUDNI yang telah dilaksanakan oleh UPTD Provinsi dan Kabupaten/Kota, baik yang berasal dari bantuan BP-PAUDNI Regional IV maupun dari sumber yang lain selama tahun 2013. “Selain itu sebagai momentum untuk mensosialisasikan program BP-PAUDNI Regional IV Tahun 2014,” ujarnya (14/3).

Dirjen PAUDNI menegaskan agar kegiatan tersebut di ikuti oleh seluruh unsur.  Yaitu  dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, serta UPTD  yang terkait. “Kegiatan ini harus mampu mengharmonisasikan penyelenggaraan program PAUDNI yang dilaksanakan oleh UPTD PAUDNI Provinsi dan Kabupaten/ Kota,” pesannya kepada seluruh peserta.

Selain itu, terkait pengembangan program PAUD, Dirjen juga meminta agar BP PAUDNI melibatkan dinas sosial, dinas kesehatan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Bappeda dan dinas pendidikan dari provinsi lain. “Untuk menyukseskan program PAUD Holistik Integratif butuh peran serta dari seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen juga menyempatkan diri berkunjung ke Rumah Pintar di Taman Kota Banjarmasin. Dirjen didampingi Istri Gubernur Kalsel ibu Hj.Hayatun Fardah Rudi Arifin dan istri Walikota Banjarmasin Hj.Fathul Jannah Muhidin, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Dr.Ngadimun.
(Achmad Mauluddin/ Editor: Yohan Rubiyantoro)

Pentingnya Standar Nasional Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal

“Apakah Ditjen PAUDNI sudah on the track?,”tanya Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) mengawali arahan pada Rapat Koordinasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Senin (17/3) di Yogyakarta.

Pentingnya memahami regulasi dengan mengerti peraturan atau undang-undang yang memayungi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal misalnya PP no 17 tahun 2010.
Dirjen PAUDNI mengatakan, satuan pendidikan di ditjen PAUDNI dapat berupa kelompok belajar, LKP, PKBM, majlis taklim dan PAUD non formal. Saat ini PAUD Non Formal berkembang dengan cukup pesat, terbukti dengan adanya program satu desa satu PAUD, tetapi majlis taklim sebagai satuan pendidikan belum tergarap oleh Ditjen PAUDNI.

Selain itu, Reni Akbar – Hawadi sapaan akrab Dirjen PAUDNI mengingatkan Ditbindikmas selain menangani program pemberantasan buta aksara juga mesti berupaya melaksanakan pendidikan nonformal lainnya seperti pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan bagi peserta didik dewasa.

Direktorat Dikmas perlu memiliki 8 (delapan) standar nasional pendidikan. “Program-program Direktorat Dikmas harus distandarisasi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP),” kata Lydia.

Dirjen PAUDNI mencontohkan, warga belajar yang ingin mendapatkan SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara) dalam program pendidikan Keaksaraan Dasar belum pernah memperoleh uji kompetensi, sehingga terkesan program Keaksaraan dilaksanakan ini apa adanya.

Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan, Pejaminan mutu akhir pendidikan  keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi. Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan mendapat SUKMA. “Tetapi selama ini peserta didik yang belum melalui uji kompetensi diberikan SUKMA,” ujar Dirjen. (Teguh Susanto/HK)

Dirjen: LKP yang Sarana dan Prasananya tidak Standar, akan tertinggal dan tidak diminati masyarakat

SEMARANG. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog menutup secara resmi kegiatan uji publik standar sarana dan prasarana kursus dan pelatihan, hari Jumat (14/3). Kegiatan ini terselenggara selama tiga hari mulai tanggal 12 s.d 14 Maret 2014.

Ada delapan Standar Nasional Pendidikan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar tersebut terdiri dari Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK), Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

Dalam paparannya, Dirjen mengkritik karena belum ada satu pun kursus yang memiliki delapan standar tersebut. Apalagi tahun 2015 kita akan menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), hal ini berarti tenaga kerja Indonesia harus mampu bersaing dengan tenaga kerja asing dari negara-negara ASEAN. Sehingga untuk meningkatkan profesionalisme, peserta didik kursus dan pelatihan harus ikut serta uji kompetensi guna mengetahui tingkat keterampilan yang dimiliki.

“Jadi setiap jenis kursus harus memenuhi delapan standar tersebut, termasuk didalamnya standar sarana dan prasana,” Tegas Reni sapaan akrab Dirjen.

Sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran era kini dipertegas oleh semakin berkembangnya teknologi pada peralatan-peralatan yang digunakan oleh dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Hal ini menuntut kompetensi sumber daya manusia untuk mampu memanfaatkan, mengoperasikan, dan bahkan untuk mengembangkan teknologi tersebut.

Kegiatan ini diikuti 80 orang peserta dari sejumlah organisasi masyarakat. Antara lain para praktisi, pendidik, penguji, pengamat, ahli, akademisi, penyelenggara kursus dan asosiasi profesi/organisasi mitra kursus dan pelatihan. Sedangkan nara sumber yang di hadirkan selain dari unsur Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, hadir pula dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Di akhir sambutan penutupan, Dirjen berpesan kepada peserta yang hadir selaku penyelenggara kursus, khususnya bagi yang menerima BOP dari pusat agar membuat spanduk yang isinya bahwa bantuan yang terima oleh peserta didik melalui LKP tersebut adalah berasal dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lemahnya Standar Sarana dan Prasarana LKP

Tujuan pembelajaran kursus adalah penyerapan lulusan di dunia usaha dan dunia industri (DUDI), karenanya lembaga kursus dan pelatihan (LKP) harus mempunyai standar sarana dan prasana agar dapat memenuhi tantangan yang dipersyaratkan oleh DUDI dan era global di masa kini dan masa mendatang.

Fakta yang terjadi adalah sebagian besar LKP memiliki banyak keterbatasan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas, yang salah satunya adalah keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga 83,3% LKP berkinerja C dan D. Dengan adanya kegiatan ini, peserta yang hadir dapat memberikan tanggapan, kritik dan masukan sehingga dapat menyempurnakan draft standar sarana dan prasarana sebagai bahan validasi.

“Hingga tahun 2013, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah menyusun 30 draft standar sarana dan prasarana dari 30 jenis keterampilan, dan smuanya diprioritaskan untuk keterampilan yang telah memiliki standar kompetensi lulusan (SKL) dan banyak diminati oleh masyarakat,” Ujar Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan,  Muslikh, SH.

Diharapkan pada tahun 2014, ada tambahan lima jenis keterampilan yang akan masuk hingga tahap uji publik, validasi, dan finalisasi, yaitu : baby sitter, tata kecantikan rambut, tata rias pengantin, tata boga, dan perhotelan. (Eva Fatmawati/HK)

Hasil RNPK 2014 KOMISI 1: Gerakan Nasional PAUD dan Persiapan WAJAR PAUD Usia 4-6 Tahun

JAKARTA. Pada hari terakhir acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK), jumat (7/3), Komisi I yang diketuai oleh  Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI), Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, psikolog melaporkan hasil sidang komisi kepada Mendikbud dan seluruh peserta yang hadir. Pembacaan hasil sidang diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan PAUDNI Regional I Bandung, Jayeng Baskoro, dengan menyampaikan tiga isu strategis, rencana aksi dan komitmen gerakan nasional PAUD dan persiapan WAJAR PAUD 4-6 tahun.

Isu strategis pertama adalah perluasan akses. Meningkatkan akses layanan PAUD di desa dengan keberpihakan pada daerah 3T (tertinggal, terpencil dan terluar) dan keterbatasan jumlah Bantuan Operasional PAUD (BOP). Melihat isu strategis itu, Jayeng mengatakan rencana aksi dan komitmen yang dibuat sebagai solusinya adalah meningkatkan anggaran penyelenggaraan PAUD tidak hanya dari APBN tetapi juga didukung dari APBD I dan APBD II, dan mendorong diterbitkannya Perda, Pergub, Perko/Perwako untuk penyelenggaraan PAUD di kabupaten/kota khususnya daerah yang belum ada Perda, serta menyelenggarakan PAUD kunjung untuk daerah 3T atau desa yang jumlah PAUDnya terbatas.

“Standar pelayanan minimal PAUD melalui perluasan akses, diantaranya 80 persen desa/kelurahan di setiap kabupaten/kota sudah memiliki program PAUD,” tuturnya. Berikutnya 80 persen di setiap kabupaten/kota sudah memiliki PAUD HI dan pendidikan keorangtuaan, dan 25 persen kecamatan di setiap kabupaten/kota memiliki Taman Kanak-kanak (TK) Negeri.

Selanjutnya isu strategis kedua, mutu dan relevansi. Terdiri dari kualitas gedung PAUD  ada yang masih kurang baik, tunjangan guru PAUD nonformal yang belum setara dengan guru PAUD, dan pemberian apresiasi kepada desa Ramah Anak. Dengan isu trategis itu maka rencana strategis dan komitmen yang dibuat sebagai solusinya adalah mengadakan bantuan rehab ruang PAUD dari APBN dan APBD, bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), renovasi sarana dan prasarana PAUD nonformal, dan meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD Nonformal.

Standar pelayanan minimal mutu dan relevansi PAUD, Ia menjelaskan  50 persen TK minimal memiliki satu orang pendidik berijazah S1 yang memiliki kualifikasi guru, satuan PAUDNI sudah memulai menerapkan standar satuan pendidikan anak usia dini, di setiap kabupaten/kota memiliki satu program PAUD minimal memiliki satu pendidikan PAUD yang bersertifikat PAUD tingkat dasar sekurang-kurannya 30 persen, dan di setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu lembaga PAUD yang ideal yaitu satu anak tiga meter persegi.

Terakhir tentang  tata kelola, yaitu kebijakan pelaksanaan persiapan WAJAR PAUD umur 4-6 tahun. Rencana aksi yang dibuat yaitu menyusun naskah akademik WAJAR PAUD, termasuk peta jalan penuntasan PAUD, meningkatkan mutu PTK PAUD dan pemenuhan standar sarana dan prasarana, advokasi persiapan implementasi Wajar PAUD umur 4-6 tahun. “Pengoptimalisasi peran Bunda PAUD disetiap tingkatan pemerintahan perlu diintensifkan, dan menyempurnakan Standar Pelayanan Minimal PAUD,” tuturnya. (Eva fatmawati/HK, PIH)

Kebijakan PAUDNI: Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas PAUDNI

JAKARTA. Kepala Pusat Pengembangan PAUDNI Regional I Bandung, Jayeng Baskoro membacakan laporan hasil sidang komisi I yang membahas tentang Kebijakan PAUDNI sebelum acara penutupan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2014, pada hari Jumat (07/03/2014).

Ketua dari Komisi I adalah Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI), Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, dan bertindak sebagai koordinator perumus adalah Sekretaris Ditjen PAUDNI, R. Ella Yulaelawati, MA. Ph.D, serta tim perumus adalah para Direktur dan para Kepala Balai Ditjen PAUDNI dengan 74 anggota komisi yang berasal dari Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia yang membidangi PAUDNI.

“Topik bahasan pada sidang komisi adalah pengantar evaluasi pelaksanaan program prioritas PAUDNI. Sub tema, paudisasi dan wacana implementasi wajib belajar Taman Kanak-kanak, implementasi kurikulum PAUD, dan standar pelayanan minimal PAUD dan pendidikan orang dewasa,” ujar Jayeng Baskoro.

Evaluasi pelaksanaan program prioritas PAUDNI yang pertama adalah APK PAUD meningkat menjadi 68,1 persen. peningkatan tersebut mendapat dukungan kebijakan diantaranya dari Perpres No.60 Tahun 2013 tentang PAUD Holistik-Integratif yang diikuti Perda di beberapa kabupaten.

Kedua, angka tuna aksara nasional menjadi 4,02 persen atau turun 60 persen lebih cepat dari target Dakkar sebesar 50 persen di tahun 2015. Terdapat disparitas persentase tuna aksara dewasa di sembilan provinsi yaitu Papua, Papua Barat, NTB, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Bali, dan Jawa Tengah masih diatas rata-rata nasional sebesar 4,02 persen.

Ketiga, target Renstra untuk peningkatan kompetensi PTK PAUDNI sebesar 36,26 persen baru tercapai 18,36 persen dengan kinerja 50,63 persen. Target Renstra pemberian penghargaan dalam tunjangan dan intensif sebesar 19 persen, pencapaian melampaui target sebesar 35 persen dengan kinerja 184,21 persen.

Terakhir jumlah persentase anak lulusan SMP yang tidak melanjutkan dan putus sekolah mendapatkan layanan pendidikan kecakapan hidup (PKH) saat ini mencapai 3,18 persen dari 19,00 persen, dengan kinerja 16,34 persen. “Kedepan akan lebih ditingkatkan lagi kinerja layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal,” tuturnya. (Eva Fatmawati/HK, PIH)

Dirjen PAUDNI : Suksesnya PAUD di Daerah Ada Ditangan Kepala Seksi (KASI) PAUD

Tanggerang, Ditjen PAUDNI – Sesungguhnya keberhasilan PAUD di daerah ada di tangan anda para Kepala Seksi (KASI) PAUD, ujar Dirjen PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, saat menyampaikan sambutannya di depan peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan dan pelaksanaan Program PAUD Tingkat Nasional Tahun  2014, untuk angkatan  ke II di Tanggerang Banten (9/3).

Menurut Dirjen PAUDNI para KASI di daerah memiliki peran penting dalam pembangunan PAUD di lapangan, karena jika mereka aktif, mau mendorong, dan memiliki data yang akurat serta valid maka program PAUD akan berhasil. Namun jika sebaliknya yang terjadi semua tidak akan berjan dengan

baik. Oleh sebab itu, ada peraturan emas (Golden Rule) yang harus dilaksanakan para kasi di daerah.

Peraturan tersebut menurut Dirjen PAUDNI jika dilaksanakan dengan baik maka akan menunjang keberhasilan PAUD di daerah yaitu, pertama memahami visi misi PAUD Indonesia yang diusung Kemendikbud minimal sampai dengan Tahun 2015, Kedua para KASI PAUD memahami gol pembangunan PAUD Indonesia, Ketiga memastikan nomenklatur Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan, sebab banyak Dinas yang masih menggunakan nomenklatur yang lama.

Ke empat masing-masing seksi memiliki data yang akurat mengenai jumlah anak usia dini, sesuai dengan pengelompokkan usia diwilayah kerjanya. Lima mengetahui jumlah lembaga PAUD yang dibutuhkan, enam para kasi mengetahui target capaian PAUD. Ke tujuh mengetahui strategi pengembangan PAUD, delapan memiliki data pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

Sembilan mengenal hasil Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2014 PAUDNI, sepuluh mengetahui kontribusi APBD 1 dan APBD 2 terhadap PAUD. Sebelas sebagai butir aturan yang terakhir, para KASI didaerah hendaklah mengenal siapa mengerjakan apa di Direktorat Pembinaan PAUD. Sehingga dapat diketahui informasi dan ketertujuan program dengan baik, ujar Dirjen PAUDNI sambil menutup arahannya. (M. Husnul Farizi/HK)