Ketua dari Komisi I adalah Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI), Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, dan bertindak sebagai koordinator perumus adalah Sekretaris Ditjen PAUDNI, R. Ella Yulaelawati, MA. Ph.D, serta tim perumus adalah para Direktur dan para Kepala Balai Ditjen PAUDNI dengan 74 anggota komisi yang berasal dari Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia yang membidangi PAUDNI.
“Topik bahasan pada sidang komisi adalah pengantar evaluasi pelaksanaan program prioritas PAUDNI. Sub tema, paudisasi dan wacana implementasi wajib belajar Taman Kanak-kanak, implementasi kurikulum PAUD, dan standar pelayanan minimal PAUD dan pendidikan orang dewasa,” ujar Jayeng Baskoro.
Evaluasi pelaksanaan program prioritas PAUDNI yang pertama adalah APK PAUD meningkat menjadi 68,1 persen. peningkatan tersebut mendapat dukungan kebijakan diantaranya dari Perpres No.60 Tahun 2013 tentang PAUD Holistik-Integratif yang diikuti Perda di beberapa kabupaten.
Kedua, angka tuna aksara nasional menjadi 4,02 persen atau turun 60 persen lebih cepat dari target Dakkar sebesar 50 persen di tahun 2015. Terdapat disparitas persentase tuna aksara dewasa di sembilan provinsi yaitu Papua, Papua Barat, NTB, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Bali, dan Jawa Tengah masih diatas rata-rata nasional sebesar 4,02 persen.
Ketiga, target Renstra untuk peningkatan kompetensi PTK PAUDNI sebesar 36,26 persen baru tercapai 18,36 persen dengan kinerja 50,63 persen. Target Renstra pemberian penghargaan dalam tunjangan dan intensif sebesar 19 persen, pencapaian melampaui target sebesar 35 persen dengan kinerja 184,21 persen.
Terakhir jumlah persentase anak lulusan SMP yang tidak melanjutkan dan putus sekolah mendapatkan layanan pendidikan kecakapan hidup (PKH) saat ini mencapai 3,18 persen dari 19,00 persen, dengan kinerja 16,34 persen. “Kedepan akan lebih ditingkatkan lagi kinerja layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal,” tuturnya. (Eva Fatmawati/HK, PIH)
