Jakarta,(MR)
DIREKTUR Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal, dan Informal (PAUDNI), Lydia Freyani Hawadi mengatakan salah satu
target negara-negara di Asia Pasifik untuk PAUDNI adalah tercapainya
kualifikasi guru PAUD dengan pendidikan minimal S1. Karena itu, untuk mendukung
Kemdikbud mencapai target tersebut, ia menganjurkan perusahaan-perusahaan yang
ingin mengadakan Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang PAUD, untuk memberikan
bantuannya berupa peningkatan kualifikasi guru PAUD.
“Jadi sekarang kalau mau CSR, saya cuma bilang
saya minta tolong bantuan kualifikasi aja. Supaya guru-guru TK itu jadi S1,”
ujarnya usai menghadiri acara pelantikan pejabat Kemdikbud di Graha Utama
Kemdikbud, Rabu, (5/6), Jakarta.
Ia menambahkan, bantuan kualifikasi dari kegiatan
CSR juga bisa berupa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk
guru-guru PAUD. Lulusan S1 dari program studi apapun, katanya, bisa menjadi
guru PAUD, tetapi mereka harus tetap mengikuti diklat PAUD untuk menjadi guru
PAUD.
“Misalnya sarjana hukum, tapi jiwa panggilannya
mengajar PAUD, jadi dia nggak ada konsep tentang PAUD , makanya harus
didiklatkan. Jadi program studi apapun harus tetap ada diklat dasar PAUD itu,”
jelas wanita yang akrab disapa Reni tersebut.
CSR dalam bentuk kualifikasi guru PAUD tersebut
diperlukan untuk membantu Kemdikbud mencapai cita-cita 100 tahun Indonesia
merdeka, yaitu membentuk generasi emas yang cerdas dan kompetitif. Sementara
anggaran untuk PAUD dalam APBN, dikatakannya, masih terbatas.
Lydia menuturkan, saat ini dalam APBN, alokasi
anggaran untuk kualifikasi guru PAUD sebesar 90 juta rupiah. Anggaran tersebut
hanya bisa digunakan untuk diklat 7200 guru. “Bayangin aja, kita hanya mampu
untuk 7200 guru, padahal guru PAUD kita ada 260.000,” katanya. Karena itu, ia
merencanakan penggunaan anggaran ke depannya akan diprioritaskan untuk
peningkatan kualifikasi guru PAUD. >> Nokipa
