Jakarta - Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan telah melantik Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Non-formal dan Informal (PAUDNI) yang baru, yaitu Lydia Freyani Hawadi.
Ada banyak tugas yang menanti Guru Besar Psikologi Universitas
Indonesia tersebut, terutama yang terkait dengan pendidikan anak usia
dini (PAUD). Salah satunya adalah pesan dari Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, supaya melatih anak-anak untuk belajar antri. Demikian
disampaikan Mendikbud Mohammad Nuh, saat pelantikan di Graha Utama
Kemdikbud, Jakarta, (27/1)
Menteri Nuh menjelaskan, setidaknya ada
empat hal yang menjadi fokus dalam pendidikan anak usia dini. Pertama,
penataan institusi lembaga PAUD. Lembaga PAUD harus memiliki fasilitas
dan layanan yang baik. Untuk mengembangkan lembaga PAUD tersebut, salah
satu caranya adalah melalui kerjasama dengan lembaga keagamaan dan
organisasi masyarakat.
“Kedua, persoalan mendasar adalah guru PAUD, atau pembimbing dan pendamping di PAUD. Mereka harus dibekali. Ada pelatihannya,” ujarnya. Mendikbud juga menambahkan, guru PAUD harus memiliki kompetensi, dan harus ada kejelasan status serta kesejahteraan yang cukup untuknya.
Ketiga, kurikulum atau materi pengajaran di PAUD. Hal ketiga ini berhubungan dengan persyaratan masuk sekolah dasar. Menteri Nuh menegaskan, tidak ada persyaratan harus bisa membaca, menulis, dan berhitung bagi anak-anak yang mendaftar ke sekolah dasar. “Kalau masuk SD pake tes, berarti di TK harus ada pelajaran membaca, menulis dan berhitung. Ini yang salah, menyebabkan beban berlebih di dunia pendidikan,” ucapnya. Ia menuturkan, persyaratan masuk SD tidak ada syarat akademik, melainkan hanya syarat administrasi terkait usia anak-anak.
Keempat, sesuai pesan Presiden SBY, anak-anak usia PAUD harus dilatih belajar antri. Hal ini direspon dengan positif oleh Dirjen PAUDNI yang baru, Lydia Freyani Hawadi. “Itu bagus sekali. Itu juga merupakan keluhan kita sejak lama. Benchmark kita orang Indonesia, di Singapura bisa antri, tapi di sini nggak, saling menyerobot dan sebagainya. Titipan presiden tentang budaya antri dan bersih itu kecil namun sangat mendalam”. Ia berharap, dengan keyakinan dan kerja sama yang baik, target-target yang ada di dalam program PAUD bisa tercapai. (DM/AR)
“Kedua, persoalan mendasar adalah guru PAUD, atau pembimbing dan pendamping di PAUD. Mereka harus dibekali. Ada pelatihannya,” ujarnya. Mendikbud juga menambahkan, guru PAUD harus memiliki kompetensi, dan harus ada kejelasan status serta kesejahteraan yang cukup untuknya.
Ketiga, kurikulum atau materi pengajaran di PAUD. Hal ketiga ini berhubungan dengan persyaratan masuk sekolah dasar. Menteri Nuh menegaskan, tidak ada persyaratan harus bisa membaca, menulis, dan berhitung bagi anak-anak yang mendaftar ke sekolah dasar. “Kalau masuk SD pake tes, berarti di TK harus ada pelajaran membaca, menulis dan berhitung. Ini yang salah, menyebabkan beban berlebih di dunia pendidikan,” ucapnya. Ia menuturkan, persyaratan masuk SD tidak ada syarat akademik, melainkan hanya syarat administrasi terkait usia anak-anak.
Keempat, sesuai pesan Presiden SBY, anak-anak usia PAUD harus dilatih belajar antri. Hal ini direspon dengan positif oleh Dirjen PAUDNI yang baru, Lydia Freyani Hawadi. “Itu bagus sekali. Itu juga merupakan keluhan kita sejak lama. Benchmark kita orang Indonesia, di Singapura bisa antri, tapi di sini nggak, saling menyerobot dan sebagainya. Titipan presiden tentang budaya antri dan bersih itu kecil namun sangat mendalam”. Ia berharap, dengan keyakinan dan kerja sama yang baik, target-target yang ada di dalam program PAUD bisa tercapai. (DM/AR)
kemdiknas
