menyiapkan program-program untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
Puncaknya, pada tanggal 6-8 Mei 2013, Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Acara ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan
program 2012 dan menyosialisasikan kebijakan tahun 2013.
Para peserta berasal dari dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, serta unit pelaksana teknis Ditjen (UPT) Direktorat Jenderal PAUDNI di delapan regional. Pada acara
pembukaan tanggal 6 Mei 2013, Direktur Jenderal PAUDNI menegaskan seluruh orang harus bekerja lebih keras agar mencapai target kinerja. Masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan, antara lain membebaskan masyarakat Indonesia dari tuna aksara, meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga kursus, menuntaskan program Satu Desa Satu PAUD, dan menyusun
beragam norma standar prosedur kriteria (NSPK) bidang PAUDNI.
Pada pertemuan yang dihadiri ra-Jakarta Utara, Tanah Abang, Senen, dan Berlan di Jakarta Pusat, Kecamatan Grogol Petamburan dan Rawa Buaya di Jakarta Barat, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.
Aksi solidaritas tersebut merupakan hasil kerja sama Ditjen PAUDNI, UNICEF, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi), Ikatan Guru Taman Kanak-kanak
Indonesia (IGTKI), Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia
(GOPTKI), dan sejumlah organisasi mitra lainnya.
Ditjen PAUDNI juga memberikan satu boks alat permainan edukasi (APE) di setiap posko, buku mewarnai, buku gambar, kertas lipat, pensil warna, puzzle, boneka jari, dan beragam alat tulis
serta alat permainan lainnya. Serangkaian bantuan ini diharapkan dapat membantu anak-anak untuk bermain sambil belajar di tenda darurat. Anak-anak korban banjir di sembilan titik tersebut terlihat riang gembira mengikuti kegiatan yang didampingi oleh para guru. Mereka merasa terhibur dengan
berbagai permainan yang digelar, seperti menggambar, bermain bongkar pasang balok, membaca cerita, mendengarkan dongeng dan lain-lain.
Selain itu, seluruh guru PAUD yang menjadi relawan juga menyisipkan pesan moral kepada anak-anak agar tetap tabah dalam menghadapi bencana banjir. Para relawan juga memotivasi anak-anak usia dini agar tetap bermain dan belajar. Direktorat Jenderal PAUDNI ingin mengembalikan
keceriaan anak-anak, jangan sampai bencana banjir menimbulkan trauma dan menghambat tumbuh kembang intelektualitas mereka.
Berdasarkan data yang dihimpun Himpaudi, terdapat 470 lembaga PAUD yang terkena bencana banjir di DKI Jakarta 2013. Wilayah Jakarta Timur sebanyak 224, di Jakarta Pusat sebanyak 87,
di Jakarta Barat sebanyak 119, di Jakarta Selatan sebanyak 14, dan di Jakarta Utara sebanyak 26 lembaga PAUD. Selain memberikan bantuan alat permainan edukasi dan alat tulis, Ditjen
PAUDNI juga menyalurkan bantuan biskuit, susu kemasan, handuk, pakaian, popok, pasta gigi, sabun mandi, dan berbagai kebutuhan lain untuk anak-anak korban banjir Bencana Gempa Aceh Pada hari Selasa, 2 Juli tahun 2013 sekira pukul 14.40 WIB, Aceh diguncang gempa bumi. Dengan kedalaman mencapai 10 km, gempa berkekuatan 6,2 SR tersebut dirasakan cukup kuat oleh sebagian besar
masyarakat pesisir Aceh, khususnya di Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh Tengah. Utusan peserta tersebut , Direktur Jenderal menyoroti sejumlah provinsi yang masih memiliki angka partisipasi kasar (APK) PAUD di bawah rerata nasional. “Daerah dengan APK PAUD yang masih rendah
harus berbenah diri. Jika tidak, ini sama saja menelantarkan dan menyia-nyiakan anak kita sendiri,” pesannya. Selain itu, Direktur Jenderal juga meminta agar pemerintah daerah meningkatkan kepedulian terhadap pengembangan program pendidikan nonformal dan informal (PNFI). Sebab, masih ada masyarakat yang belum memiliki kesempatan mengenyam pendidikan formal karena himpitan ekonomi, kendala geografis, atau rintangan lain.
Tanggap Bencana Aceh dan Jakarta Di awal tahun 2013, bencana banjir menerjang wilayah DKI Jakarta. Ditjen PAUDNI segera merespon kejadian tersebut mendirikan posko PAUD darurat di sembilan titik di wilayah DKI Jakarta. Di lokasi tersebut, para guru PAUD mengajak anak-anak usia dini untuk bermain sambil belajar di tenda darurat. Upaya ini berhasil menghibur anak-anak, terutama mereka yang PAUD nya terkena dampak banjir.
Sembilan lokasi tersebut adalah Kecamatan Jatinegara dan Pulogadung di Jakarta Timur, kecamatan Penjaringan Akibat gempa tersebut, 40 orang
meninggal dunia, sedangkan luka berat ada 160 orang lebih. Dari segi infrastruktur, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melansir, ada sekitar 16.000 rumah yang rusak karena gempa. Sebagai aksi peduli terhadap korban gempa di Aceh, Direktorat Jenderal PAUDNI menyalurkan sejumlah bantuan. Terdapat 12 set bantuan alat permainan edukasi (APE), makanan, susu, dan obat-obatan yang disalurkan ke Posko Kab. Bener Meriah dan
Posko di Kab. Aceh Tengah.
Bantuan tersebut diserahkan oleh tim perwakilan Ditjen PAUDNI yang beranggotakan delapan orang, Sabtu (6/7). Selain memberikan bantuan, tim juga mendata lembaga PAUD yang rusak. Menurut data yang dihimpun, terdapat 134 lembaga PAUD rusak di Kab. Aceh Tengah, dan 14 lembaga PAUD rusak di Kabupaten Bener Meriah. Bencana gempa tersebut menimbulkan
trauma bagi sejumlah anak. Oleh karena itu, telah diselenggarakan trauma
healing (prakarsa menghilangkan trauma) bagi anak-anak korban gempa di tiga titik pengungsian, yakni di dua titik di Aceh Tengah dan satu titik di Bener Meriah Pameran Program PAUDNI Sebagai salah satu upaya memperkenalkan
program kepada khalayak luas, Direktorat Jenderal PAUDNI berperan serta
aktif dalam sejumlah pameran dan even nasional. Sepanjang tahun 2013, Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI mengikuti pameran di berbagai daerah.
Sejumlah produk publikasi turut disajikan dan dibagikan kepada masyarakat.
Antara lain buku-buku, Lembaran Profil Direktorat Jenderal PAUDNI, majalah
Warta PAUDNI, stiker, pembatas buku, kalender 2014. Pada setiap pameran
yang diikuti, stan Direktorat Jenderal PAUDNI selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat.
Mereka sangat antusias untuk mengetahui program PAUDNI dan menanyakan
informasi tentang program maupun bantuan yang dapat mereka akses.
Berikut ini sejumlah pameran berskala nasional yang diikuti oleh Sekretariat
Direktorat Jenderal PAUDNI:
Bazar Buku
Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI ikut berpartisipasi dalam
Pameran dan Bazar Buku Murah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Acara yang merupakan rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2013 itu berlangsung pada 27-29 Juni 2013. Pada kegiatan itu, bersama unit
utama lain di Kemdikbud, seluruh satuan kerja di Ditjen PAUDNI menampilkan
berbagai informasi tentang kebijakan dan program. Mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), kursus, pendidikan masyarakat, hingga kebijakan mengenai
pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI.
Selain itu, unit pelaksana teknis (UPT) dari delapan regional di lingkungan
Ditjen PAUDNI juga hadir menyajikan informasi mengenai model pembelajaran PAUDNI yang telah diuji dan dikembangkan. Semua kegiatan itu bertempat di Plaza Insan Berprestasi dan halaman kompleks Kemdikbud, Jakarta.
Sebagai bentuk apresiasi, Direktur Jenderal PAUDNI, Prof. Dr. Lydia
Freyani Hawadi, Psikolog menghadiri pameran tersebut.Tidak hanya
menyambangi stan pameran Ditjen PAUDNI, Dirjen juga membeli beberapa
buah tangan sebagai tanda dukungan terhadap hasil karya anak bangsa.
Sejumlah penerbit buku terkemuka turut berpartisipasi dengan menjual buku-buku dan alat tulis dengan harga murah. Selain itu, ada berbagai kegiatan seminar dan workshop yang sangat menarik. Sebut saja, seminar kelas kreatif digital, seminar Budaya Betawi oleh Abah Alwi Sahab, lokakarya penulisan
novel oleh Gola Gong, lokakarya kerajinan tangan, animasi, dan masih
banyak lagi.
Hari Aksara Internasional Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI turut memeriahkan pameran yang digelar pada puncak perayaan Hari Aksara Internasional tahun 2013. Pada kegiatan yang diselenggarakan di Gedung A Kemdikbud Jakarta tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI menggelar
pameran foto. Tidak seperti stan lainnya, dinding stan Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI dipenuhi oleh foto-foto yang bertemakan program PAUDNI.
Karya-karya foto tersebut merupakan nominator Lomba Foto PAUDNI 2013.
Sekira 20 foto ditampilkan, mulai dari foto anak-anak hingga foto orang dewasa
yang sedang belajar membaca Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal PAUDNI menyempatkan diri mengunjungi stan tersebut, dan membubuhkan stiker yang menandakan dukungan beliau pada sejumlah foto.
Hari Nusantara Pada perayaan Hari Nusantara Tahun 2013, Direktorat Jenderal PAUDNI berpartisipasi dalam pameran yang diselenggarakan di Palu, Sulawesi Tengah. Stan Direktorat Jenderal PAUDNI menjadi satu dari tiga stan yang didirikan oleh Kemdikbud.
Stan tersebut merupakan wujud partisipasi Kemdikbud pada peringatan
Hari Nusantara yang digelar pada tanggal 10-15 Desember 2013. Stan pameran Kemdikbud ini dijadikan referensi informasi pendidikan bagi para pengunjung.
Rusdi, seorang guru SMK di kota Palu menilai stan pameran Direktorat Jenderal PAUDNI sangat informatif. Ia pun menerima banyak buku-buku dan majalah untuk siswa-siswi, dan putri tunggalnya yang berusia 4 tahun. “Saya juga
minta kalender 2014 ya, kebetulan saya belum punya di rumah. Ini sangat
bermanfaat,” katanya senang.
Selain dimeriahkan oleh beragam stan pameran, peringatan Hari Nusantara
juga diwarnai pawai drumband TNI Angkatan Laut, atraksi terjun payung, dan parade kapal. Sejak pagi, kapal-kapal TNI AL merapat ke pantai Talise, Palu, untuk menyapa masyarakat yang berada di pinggir pantai. Acara puncak Hari Nusantara 2013 dibuka oleh Wakil Presiden Boediono, dan berpusat di Anjungan
Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah. Acara ini dihadiri sejumlah menteri, perwakilan dari Kementerian/Lembaga, TNI, Kepolisian, dan sejumlah tamu undangan Menjalin Kemitraan Sepanjang tahun 2013, Direktorat Jenderal PAUDNI menjalin kerja sama dengan sejumlah organisasi dan kementerian/
lembaga dalam rangka pengembangan program PAUDNI. Ini merupakan hal
yang mutlak dilakukan, sebab pemerintah tidak bisa seorang diri. Justru peran serta masyarakat yang mampu mendorong penyebarluasan program PAUDNI. Berikut ini beberapa bentuk kerja sama yang terjalin pada tahun 2013.
Merangkul TNI-Angkatan Laut
Direktorat Jenderal PAUDNI dan Markas Besar TNI-Angkatan Laut bekerja sama
untuk memperluas layanan PAUDNI. TNI-AL akan memfasilitasi masyarakat di daerah pesisir, terpencil, terdepan untuk mendirikan PAUD dan lembaga pendidikan nonformal. Sedangkan Ditjen PAUDNI akan memberikan dukungan
dana dalam bentuk blockgrant. Jalinan kerja sama ini dilatarbelakangi karena masih ada masyarakat di wilayah terpencil dan pesisir yang belum terlayani program PAUDNI. Oleh sebab itu, kerja sama dengan TNI-AL adalah strategi
yang tepat. Karena, mereka memiliki prajurit yang tersebar hingga ke wilayah pesisir.
Pada tahap awal, Direktorat Pembinaan PAUD akan mengalokasikan 10
paket bantuan rintisan PAUD dengan nominal perpaket sebesar Rp 45 juta, dan
pendampingan sebesar Rp 5 juta. Total bantuan yang diberikan sebesar Rp 500
juta. Bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat di wilayah binaan TNI-AL.
Selain kerja sama dalam pengembangan PAUD, TNI-AL juga akan membantu
program perluasan layanan keaksaraan. Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat akan mengalokasikan bantuan untuk menyelenggarakan program
keaksaraan dasar. Tak hanya itu, masyarakat yang dibina oleh TNI-AL juga dapat mengajukan bantuan untuk mendirikan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
Kerja sama antara Direktorat Jenderal
PAUDNI dan TNI AL diwadahi dalam
sebuah Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan
program PAUDNI di Daerah
Tertinggal, Terdepan, dan Terisolir. Naskah
kerja sama tersebut telah ditandatangani
oleh Direktur Jenderal PAUDNI Prof. Dr.
Lydia Freyani Hawadi, Psikolog dan Kadisdikal
TNI AL Dr. Ir. Supartono, M.M, pada
tanggal 15 Juli 2013 di Jakarta Kerja Sama dengan Pramuka
Pada tanggal 22 November 2013,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menjalin Kesepakatan Bersama dengan
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, tentang
Pendidikan Kepramukaan pada Gugus
Depan Berbasis di Satuan Pendidikan
dan Satuan Karya. Naskah kesepakatan
tersebut ditandatangani oleh Mendikbud
dan Ketua Kwartir Nasional Gerakan
Pramuka.
Direktorat Jenderal PAUDNI turut
membantu dan memfasilitasi penyusunan
naskah kesepakatan kerja sama tersebut.
Direktorat Jenderal PAUDNI akan melatih
dan memberdayakan untuk menjadi
pendidik PAUD, kursus, serta pendidikan
masyarakat.
Terdapat sejumlah program yang
dapat disinergikan dengan Pramuka. Antara
lain, Ditjen PAUDNI memiliki program
pelatihan Kursus Mahir Dasar dan
Kursus Mahir Lanjutan yang bisa diakses
oleh pramuka untuk meningkatkan keterampilan
dan pengalaman anggota Gerakan
Pramuka di bidang PAUDNI.
Kerja sama dengan Kwarnas
Pramuka sangat strategis bagi Direktorat
Jenderal PAUDNI. Sebab, pramuka dapat
membantu mengatasi sejumlah tantangan
di bidang PAUDNI. Antara lain, masih
terdapat penyandang buta aksara, APK
PAUD yang masih perlu ditingkatkan.
Pembentukan Saka Widya Bakti
Saka Widya Bhakti adalah Satuan
Karya gerakan Pramuka yang berada dalam
naungan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Nonformal dan
Informal. Saka Widya Bhakti merupakan
pendidikan nonformal dan informal yang
menjadi sarana untuk melaksanakan kegiatan
nyata dan produktif dalam melaksanakan
bakti kepada masyarakat, bangsa,
dan negara serta mendukung tercapainya
tujuan pendidikan dan pembinaan Gerakan
Pramuka.
Krida adalah satuan kecil yang merupakan
bagian dari satuan karya gerakan
pramuka (Saka) sebagai wadah keterampilan
tertentu, yang merupakan bagian
dari kegiatan Saka. Saka Widya Bhakti
memiliki 3 (tiga) krida, yaitu (1) Krida
AUD, (2) Krida Kursus, (3) Krida Dikmas.
Krida AUD (Anak Usia Dini) adalah
wadah kegiatan dan pendidikan untuk
memberikan bekal pengetahuan, sikap,
dan keterampilan dalam menyiagakan
dan menggalang kelompok sasaran program
pendidikan anak usia dini .
Krida Kursus adalah wadah kegiatan
dan pendidikan untuk memberikan
bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan
dalam teknik mengajar pada pembelajaran
formal maupun nonformal kepada
anggota gerakan pramuka.
Hal tersebut berfungsi sebagai
bekal untuk menjadi sumber belajar/tutor,
nara sumber teknis, motivator, dan penyelenggara
atau pengelola program pendidikan
dan kelompok belajar masyarakat
serta berbagai macam kecakapan hidup,
khususnya dalam bentuk keterampilan
fungsional.
Krida Dikmas (pendidikan masyarakat)
adalah wadah kegiatan dan pendidikan
untuk memberikan bekal pengetahuan,
sikap, dan keterampilan dalam
teknik mengajar membaca, menulis, dan
berhitung (calistung) kepada anggota gerakan
pramuka, sehingga dapat dijadikan
bekal untuk menjadi sumber belajar/tutor
dan penyelenggara/pengelola dalam penyelenggaraan
dan pelestarian program
pendidikan dan kelompok belajar masyarakat.
Saka Widya Bhakti bersifat terbuka
bagi pemuda calon anggota Gerakan
pramuka, Gerakan pramuka Penegak dan
Pandega; baik putera maupun puteri. Saka
Widya Bhakti bersifat pendidikan non
formal yang disesuaikan dengan minat,
bakat, dan perhatian para pemuda calon
anggota Gerakan pramuka dan Gerakan
pramuka Penegak dan Pandega. Dukung Gerbang Kampung
Direktorat Jenderal Ditjen PAUDNI
mendukung program Gerakan Membangun
Kampung (Gerbang Kampung) yang
dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator
Kesejahteraan Rakyat. Program
tersebut merupakan kerja sama berbagai
kementerian/lembaga dalam membangun
sarana pendidikan, dan pembangunan infrastruktur
lainnya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Program Gerbang Kampung Tahun
2013 dibuka oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan
Rakyat, HR. Agung Laksono
di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Kroya
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat (12/7). Pada peluncuran program tersebut,
Menkokesra menyerahkan bantuan dari
sejumlah kementerian/lembaga kepada
masyarakat, termasuk bantuan dari Ditjen
PAUDNI Kemdikbud.
Direktur Jenderal PAUDNI turut
menyempatkan diri menghadiri kegiatan
penyerahan bantuan di sejumlah daerah.
Menurut Direktur Jenderal, Gerbang
Kampung adalah program yang sangat
bermanfaat. Oleh karena itu, Direktorat
Jenderal berkomitmen untuk terus mendukung
program tersebut.
Menkokesra menegaskan bahwa program
Gerbang Kampung sudah dicanangkan
di beberapa daerah di Indonesia. Manfaatnya kesejahteraan
masyarakat. Melalui program tersebut,
pemerintah membantu masyarakat membangun
rumah layak huni, sekolah, sarana pertanian,
dan lain sebagainya.
Mamat Kalimah, Kuwu (Kepala
Desa) Sumber Mulya Kecamatan Kroya berterima
kasih atas bantuan dari pemerintah
bagi masyarakat dan desanya yang sangat
besar. Ia berharap dengan bantuan tersebut,
masyarakat diwilayahnya bisa mandiri dan
sejahtera. Desa Sumberjaya merupakan
desa yang terpilih dari 317 desa/kelurahan
di Kabupaten Indramayu sebagai lokasi
pembukaan program Gerbang Kampung.
Mendukung Program TNMD
Direktorat Jenderal PAUDNI turut
mendukung salah satu program Tentara
Nasional Indonesia (TNI), yakni TNI
Manunggal Membangun Desa (TMMD).
Sepanjang tahun 2013, kegiatan tersebut
digelar dua kali, yakni di bulan Juni dan
Oktober. Direktorat Jenderal PAUDNI turut
menjadi bagian dari tim pengawas dan
evaluasi (tim wasev) TMMD.
Kegiatan TMMD diprioritaskan untuk
daerah tertinggal, terpencil, perbatasan,
pulau-pulau kecil terdepan, perkotaan
yang belum tersentuh oleh pembangunan
dan kumuh, serta daerah lain yang terkena
Para prajurit TNI-AD menyuguhkan drumband pada pembukaan TMMD, di Asahan (11/6). Ditjen PAUDNI memberikan paket Alat Permainan Edukatif untuk sejumlah titik sasaran TMMD. bencana, dalam konteks kepentingan pembangunan. Kegiatan TMMD dilakukan di 61 kota/kabupaten Indonesia.
Tema Program TMMD tahun 2013 adalah “Melalui TNI Manunggal Membangun
Desa Kita Tingkatkan Integritas Guna Mendukung Percepatan Pembangunan
serta Mewujudkan Kedamaian dan Kesejahteraan Masyarakat”. Seperti
kegiatan sebelumnya, TMMD tahun 2013 masih menyasarpembangunan sasaran
fisik dan nonfisik.
Pembangunan fisik ditujukan pada pembangunan berbagai sarana dan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, drainase, rumah ibadah, sekolah, rumah tidak layak huni (RTLH), balai desa, serta sarana masyarakat lainnya. Sementara sasaran nonfisik diarahkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, peningkatan potensi daerah, kesejahteraan dan kemandirian, serta meningkatkan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme.
Direktorat Jenderal PAUDNI memberikan sejumlah bantuan untuk desadesa
yang menjadi lokasi sasaran TMMD, yakni alat permainan edukatif, alat olah
raga dan buku cerita anak-anak. Menjalin Kemitraan dengan Perusahaan
Pada tahun 2013, Sekretariat Ditjen PAUDNI memfasilitasi program Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan / CSR dari beberapa perusahaan swasta. Antara lain,
PT Bank CIMB Niaga, Ancora Foundation, Tanoto Foundation, PT Bumitama Gunajaya Agro, PT Indocement, Nestle, Frisian
Flag, dan sejumlah perusahaan lain.
Ancora Foundation turut membantu pengembangan program pendidikan
anak usia dini (PAUD) di Indonesia. Yayasan yang terafiliasi dengan Ancora
Capital, perusahaan private equity ini te-Lomba Foto dan Desain Perangko
Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI pada tahun 2013 menggelar dan
mengkoordinasikan lomba artikel, foto, dan desain perangko untuk masyarakat. Lomba tersebut berhadiah total Rp 167,5 Juta.
Lomba yang memiliki tema umum: “PAUDNI Memberikan Layanan Pendidikan
Sepanjang Hayat” tersebut terdiri dari empat jenis lomba. Pertama adalah Lomba Foto, kedua Lomba Publikasi Keaksaraan, ketiga lomba artikel tentang PAUD, dan keempat adalah Lomba Desain Perangko. Penyelenggaraan lomba tersebut bertujuan untuk mengenalkan programprogram PAUDNI kepada masyarakat luas. Dengan lomba ini, masyarakat diharapkan tertarik untuk memahami program-program yang ada.
Hingga saat ini, masih banyak masyarakat dan banyak pemangku kepentingan
menganggap bahwa Ditjen lah membantu lebih dari 350 lembaga PAUD. Ancora memberikan bantuan sarana prasarana, dan pelatihan untuk guruguru
PAUD. Ancora Foundation memiliki target mengembangkan 1.000 PAUD yang diberi nama program Sekolah Rakyat Ancora. Program tersebut berupaya memberikan layanan PAUD kepada 20 ribu anak pertahun. Direktur Jenderal PAUDNI menyambut baik kepedulian perusahaan swasta dan BUMN dalam membantu program PAUD di Indonesia. Menurutnya, pengembangan PAUD tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran serta swasta dan masyarakat justru yang lebih penting.
Lukman Moeslich, Manager CSR Tanoto Foundation menilai sebagian besar
perusahaan telah memahami pentingnya pendidikan anak usia dini. Tanoto
Foundation pun telah melaksanakan CSR PAUD di sejumlah provinsi. “Tinggal bagaimana upaya pemerintah melakukan pendekatan secara intensif kepada perusahaan- perusahaan,” ucapnya. Pada tahun lalu, Direktorat Jenderal
PAUDNI telah menyosialisasikan program PAUD kepada sekira 40 perusahaan, di Jakarta. Selain itu, Direktorat PAUD juga telah menginformasikan cara mengakses dana CSR kepada pengurus lembaga PAUD.PAUDNI adalah unit utama di Kemdikbud yang membina PAUD saja. Padahal, Ditjen PAUDNI juga melakukan pembinaan terhadap pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).
Sejumlah program PNFI yang dibina oleh Ditjen PAUDNI adalah program
kursus dan pelatihan, pemberantasan buta aksara, pemberdayaan perempuan,
kewirausahaan, desa vokasi, dan banyak program lainnya. Oleh sebab itu, melalui lomba ini yang diselenggarakan di bulan Agustus ini masyarakat dapat mempelajari programporgram PAUDNI yang ada. Masing-masing kategori lomba memiliki jadwal, kriteria, dan persyaratan yang berbeda sesuai dengan tema yang ada.
Komitmen Pendidikan Untuk Semua Direktorat Jenderal PAUDNI sebagai Sekretariat Forum Koordinasi Nasional Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau Education For All menyelenggarakan beberapa kegiatan di tahun 2013 untuk mendukung program tersebut. Hasil penerapan PUS di Indonesia sudah lebih baik. Hal ini terlihat pada beberapa indikator, seperti indikator pendidikan
dasar universal. Pada tahun 2012, angka partisipasi murni (APM) SD/MI mencapai 95,55 persen dan APM SMP/MTS adalah 77,71 persen.
Keberhasilan yang menyolok terjadi pada pendidikan keaksaraan. Terdapat
penurunan jumlah tuna aksara orang dewasa yaitu sebesar 5,12 persen. Pada tahun 2005 jumlahnya masih mencapai 9,55 persen, namun tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 4,43 persen. Sementara untuk PAUD, tahun
2012 telah mencapai 54,64 persen. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan kategori anak usia dini usia tiga sampai dengan enam tahun. PAUD menjadi salah satu prioritas program PUS pada tahun 2013.
Ketua Forum Koordinasi Nasional PUS, Prof. Agus Sartono menekankan agar
seluruh pemangku kepentingan memperhatikan program PAUD. Investasi untuk program tersebut terus dipacu. Sebab di tahun 2045, atau pada 100 tahun usia kemerdekaan, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Pada periode tersebut, Indonesia akan memiliki banyak pemuda-pemudi yang penuh potensi. “Calon-calom pemimpin di tahun 2045 adalah anak-anak PAUD saat ini,” ucapnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional PUS Tahun 2013 di Solo, Rabu (22/5).
Prof. Agus Sartono yang merupakan Deputi Bidang Pendidikan dan Agama,
Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat mengapresiasi berbagai program yang digelar Direktorat Jenderal PAUDNI dalam memperluas akses layanan PAUD. Namun, upaya peningkatan mutu layanan harus terus ditingkatkan. Unggul di Asia Pasifik Direktur Jenderal PAUDNI mengakui
masih banyak anak-anak usia nol sampai enam tahun yang belum menikmati
layanan PAUD. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran untuk program PAUD. “Jangan bergantung dengan dana dari APBN,” ucapnya di hadapan peserta yang hadir dari berbagai daerah.
Dalam Education for All Global Monitoring Report, Indeks Pembangunan
PUS Indonesia meningkat. Pada tahun 2011, Indonesia berada di peringkat 69
dari 127 negara. Pada tahun 2012, posisi tersebut naik tipis ke posisi 64 dari 120 negara. “Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Pasifik, Indonesia lebihunggul,” ucap Prof. Agus Sartono.
Enam Rakor Koridor Salah satu terobosan yang dilakukan Direktorat
Jenderal PAUDNI dalam menyelaraskan program PAUDNI adalah Koordinasi Pengembangan Kebijakan Program antar 6 Koridor. Koridor tersebut merupakan bagian dari Masterplan Percepatan, Perluasan, dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kegiatan tersebut penting diselenggarakan sebab kenyataan di lapangan, pelaksanaan program-PAUDNI tidak dapat berjalan maksimal, karena masih ditemui beberapa kendala antara lain:
1. Tidak sinkronnya antara Rencana Stragegis (Renstra) daerah dengan
Renstra Kemdikbud, sehingga menyebabkan sulitnya mencapai indikator
kinerja kegiatan (IKK).
2. Tidak berimbangnya alokasi APBN, APBD Provinsi, dan APBD kabupaten/
kota untuk mendukung pelaksanaan program PAUDNI dalam rangka mencapai target Renstra.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat
daerah, tidak mengatur secara spesifik SKPD yang minimal harus
ada tetapi memberikan keleluasaan bagi kepala daerah untuk melembagakan
dinas daerah untuk melaksanakan tugas teknis di daerahnya masing-masing. Hal ini menyebabkan terjadinya variasi/kesimpangsiuran nomenklatur dan tugas fungsi antara pusat, dinas pendidikan daerah, dan BPKB/SKB.
Oleh karena itu perlu dilakukan Rapat Koordinasi untuk menyelaraskan tugas
dan fungsi antara seluruh pemangku kepentingan, sehingga seluruh program
PAUDNI dapat memberdayakan masyarakat dan membangkitkan potensi ekonomi di seluruh daerah.
Pertemuan Koordinasi Pengembangan Kebijakan Program antar 6 Koridor
menghasilkan sejumlah data yang menarik. Antara lain, nomenklatur organisasi
yang mengatur bidang PAUDNI cukup bervariasi, ada yang masih bernama
bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pendidikan Nonformal dan Informal
(PNFI). Namun tedapat juga beberapa provinsi atau kab/kota yang telah menyesuaikan dengan nomenklatur pusatMengenalkan PAUDNI di Luar Negeri
Selain mengembangkan program di dalam negeri, Direktorat Jenderal
PAUDNI juga berupaya untuk mengenalkan program-program PAUDNI di luar
negeri. Hal ini untuk mengenalkan rasa cinta tanah air dan meningkatkan semangat nasionalisme warga negara Indonesia yang ada di luar negeri.
Salah satu upaya Direktur Jenderal PAUDNI untuk menyosialisasikan
program PAUDNI di luar negeri adalah dengan memberikan pembekalan kepada
para atase pendidikan dan kebudayaan (atdikbud) sebelum ditempatkan di luar
negeri.
Pada tanggal 4 Maret 2013, Dirjen PAUDNI menemui para Atdikbud yang
akan bertugas, yaitu Roni Rahman Nur untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Canberra, Australia; Basyuni (Riyadh, Arab Saudi), Bambang Hari Wibisono (Den Haag, Belanda), dan Fahmi Lukman (Kairo, Mesir). Dirjen berpesan agar para atase meningkatkan rasa nasionalisme peserta didik PAUD di luar negeri. Sebab, dari hasil kunjungan kerja ke sejumlah negara, banyak WNI yang tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bahkan, ada anak-anak yang tidak mampu menjawab pertanyaan siapa Presiden Republik Indonesia
Untuk itu, Dirjen berharap agar para Atdikbud dapat melakukan pembinaan
para guru di Sekolah Indonesia Luar Negeri sehingga peserta didik dapat lebih
mengenal Indonesia. Atdikbud untuk Australia Roni Rahman Nur mengakui pembekalan dari Dirjen PAUDNI memacunya untuk mengembangkan PAUD, khususnya pada peningkatan kualitas guru PAUD yang ada di Sekolah Indonesia Luar Negeri. Pada pembekalan tersebut, Dirjen PAUDNI juga menerangkan perihal program, visi dan misi, tugas tiap satuan kerja, unit pelaksana teknis, program, sasaran dan arah kebijakan Ditjen PAUDNI. Pusat PAUD Asia Tenggara
Dirjen PAUDNI pada beberapa kesempatan kunjungan ke luar negeri juga
mengusulkan agar Indonesia menjadi pusat PAUD di Asia Tenggara. Salah satunya saat berkunjung ke Sekolah Indonesia di Bangkok, Thailand, di sela-sela mengikuti Pertemuan Regional Koordinator Nasional Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Bangkok, Thailand, Rabu (27/2).
Menurut Dirjen, Indonesia merupakan negara yang tepat untuk menjadi
Pusat PAUD, karena negara ini berpenduduk keempat terbesar di dunia. Kita
punya banyak sumber daya manusia dan memiliki banyak pula anak usia dini yang membutuhkan layanan pendidikan.
Pusat PAUD di Indonesia akan bermanfaat sebagai pusat penelitian dan
pengembangan PAUD, sekaligus meningkatkan mutu pendidik PAUD. Namun, tidak hanya Indonesia yang berminat untuk menjadi Pusat PAUD tersebut, tapi juga Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Oleh karena itulah, untuk mewujudkan
hal itu Ditjen PAUDNI membutuhkan dukungan dari kementerian/lembaga
yang terkait dengan PAUD, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian
Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
dan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana NasionalPenyusunan Laporan Keuangan
yang Akuntabel
Kabinet bersatu II telah berkomitmen
bahwa pada tahun 2012 Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) harus
mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP). Hal ini telah direspon dalam
Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dengan sasaran strategis mewujudkan
laporan keuangan Kemendikbud
mendapat Opini WTP mulai tahun 2012.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
mendapatkan Opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK
atas pemeriksaan laporan keungan Tahun
2012, diharapkan pada tahun 2013
Laporan Keuangan Kemendikbud mendapatkan
opini WTP sesuai dengan target
renstra. Beberapa indikator BPK-RI dalam
memberikan Opini atas laporan Kementerian/
Lembaga antara lain:
1. Kesesuaian penyusunan laporan keuangan
dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP);
2. Keandalan Sistem Pengendalian Internal
(SPI) yang dilaksanakan Kementerian/
Lembaga;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan;
4. Kecukupan pengungkapan terhadap
laporan keuangan itu sendiri yang
diruangkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).
Penyusunan laporan keuangan
Ditjen PAUDNI selaku Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Eselon
Satu (UAPPA-E1), merupakan langkah
dan kebijakan Direktur Jenderal PAUDNI
untuk memenuhi amanah undang-undang
yang dituangkan dalam peraturan
pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan,
bahwa penyusunan laporan
keuangan harus dilakukan secara berjenjang.
Laporan Keuangan UAPPA-E1
Ditjen PAUDNI disusun dengan menggabungkan
laporan keuangan 46 satuan
kerja, terdiri dari 5 satker Kantor Pusat
(KP), 8 satker Kantor Daerah (KD) dan 33
satker Kantor Dekonsentrasi (DK).
Penyusunan laporan keuangan
yang dilakukan saat ini adalah laporan keuangan
Ditjen PAUDNI Tahun 2013 yang
disampaikan secera berjenjang kepada
Kementerin Pendidikan dan Kebudayaan
selaku Unit Akuntansi Pengguan Anggaran
(UAPA). Melalui penyusunan laporan
yang dilakukan oleh 46 satuan kerja
di bawah Ditjen PAUDNI diharapkan dapat
menghasilkan laporan keuangan UAPPA-
E1 Ditjen PAUDNI yang andal.
Laporan keuangan terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Neraca
dan CaLK. Laporan keuangan UAPPA-E1
Ditjen PAUDNI yang andal adalah laporan
keuangan yang disusun secara berjenjang
dan telah menerapkan Sistem pengendalian
internal yang memadai, patuh terhadap
peraturan perundang-undangan dan
kecukupan pengungkapan setiap aspek
yang terjadi dalam setiap aspek LRA dan
Neraca.
Dengan melakukan penyusunan
laporan keuangan secara bersama ini akan
diperoleh informasi setiap permasalahan
dan kendala yang dihadapi masing-masing
satuan kerja, disamping untuk mengetahui
apakah laporan keuangan masing-
masing satuan kerja telah disusun
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
(SAP).
Dengan demikian laporan keuangan
Ditjen PAUDNI selaku UAPPA-E1
dapat memberikan sumbangan terhadap
laporan keuangan tahun 2013 Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dalam
mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) sesuai target renstraMenghidupkan SKB
di Seluruh Negeri
Sebagian besar masyarakat masih merasa
asing dengan Sanggar Kegiatan Belajar
(SKB). Padahal, lembaga tersebut memiliki
peran yang sangat vital dan strategis
dalam memberikan layanan pendidikan
nonformal. Antara lain berkontribusi
pada penuntasan wajib belajar pendidikan
dasar sembilan tahun melalui program kesetaraan
Paket A (setara SD), dan paket B
(setara SMP) bagi anak-anak putus sekolah,
dan kurang beruntung lainnya.
SKB juga memberikan layanan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar
anak-anak dari kelompok marjinal dapat
mempunyai kesiapan bersekolah. Juga
memberikan pendidikan keaksaraan bagi
orang dewasa, termasuk diintergrasikan
dengan kecakapan berusaha mandiri agar
mereka lebih berdaya dan memperoleh penambahan
penghasilan. SKB juga berperan
memberikan kecakapan hidup kepada
remaja dan pemuda rentan agar mereka
dapat terampil dan bekerja/berwirausaha.
Nasib SKB kini seolah berada di
tubir jurang. Pasca pelaksanaan otonomi
daerah, SKB yang merupakan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan
kabupaten/kota seolah-olah kehilangan
induk. Lembaga tersebut belum
memperoleh alokasi anggaran secara memadai.
Walaupun demikian, sebetulnya
SKB dapat menjadi lembaga pendidikan
yang efektif untuk memberdayakan masyarakat
di daerah. Lembaga tersebut
memiliki sejumlah sarana dan prasarana
yang relatif lebih memadai dibandingkan
satuan pendidikan nonformal lainnya. Sebab,
memiliki pamong belajar yang berstatus
pegawai negeri, bangunan yang lebih
permanen, dan berada langsung di bawah
pembinaan dinas pendidikan kabupaten/
kota.
SKB dapat membantu mencapai
target pendidikan anak usia dini dan pendidikan
orang dewasa secara nonformal,
terutama bagi daerah yang kekurangan
sumber daya manusia pada kelembagaan
pendidikan nonformal yang dibangun
oleh masyarakat. Oleh sebab itu, sangat
diperlukan dukungan anggaran untuk pengembangan
program yang dilaksanakan
SKB, baik dari pemerintah, pemerintah
daerah, swasta, BUMN/D, dan masyarakat.
Layanan yang diberikan SKB, seperti
misalnya pendidikan keaksaraan
dapat membebaskan mayarakat dari jerat
buta aksara. Program kursus dan pelatihan
yang diselenggarakan SKB dapat
mengajari masyarakat untuk mandiri dan
mampu mencari penghasilan yang layak.
Alhasil, masyarakat mampu meningkatkan
kesejahteraan mereka, dan pertumbuhan
ekonomi daerah akan terdongkrak.
Ini tentu akan menjadi nilai plus bagi para
bupati/walikota.
“Saya masih menemui banyak kepala
daerah yang belum mengenal SKB.
Bahkan, mereka tidak tahu kalau di
daerahnya ada SKB. Ironis memang. Padahal
para bupati/walikota dapat memanfaatkan
UPTD tersebut untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat,” urai
Direktur Jenderal PAUDNI Lydia Freyani
Hawadi.
Direktur Jenderal PAUDNI mengapreasiasi
sejumlah kepala SKB yang
mampu menyakinkan kepala daerah
untuk mengembangan SKB. Salah satunya
adalah Kepala SKB Jepara. Lembaga
yang dipimpin oleh Dian Sekarsari
Utami tersebut sangat gigih berjuang
mengenalkan SKB kepada jajaran pemerintah
daerah.
Ia mempublikasikan setiap kegiatan
melalui radio dan media cetak lokal.
Sehingga lama kelamaan SKB Jepara
mendapatkan tempat di hati pemerintah
kabupaten, dan berhasil memperoleh kucuran
dana yang cukup besar. Alhasil SKB
tersebut dipercaya menyelenggarakan
berbagai layanan program pendidikan
nonformal untuk masyarakat, terutama
kecakapan hidup. Bahkan, SKB Jepara
kini menjadi pusat pelatihan kerajinan
ukiran kayu di Indonesia.Pergantian Sekretaris
Pada bulan September tahun 2013, R. Ella
Yulaelawati MA., Ph.D diangkat sebagai
Sekretaris Direktorat Jenderal PAUDNI
berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud
nomor 337/MPK.A4/KP/2013 tertanggal
20 September 2013.
Sebelumnya, beliau menjabat sebagai
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,
Direktorat Jenderal PAUDNI.
Mutasi jabatan tersebut untuk mengisi
kekosongan kursi Sekretaris, setelah Dr.
Gutama -Sekretaris Direktorat Jenderal
PAUDNI sebelumnya- mengakhiri masa
jabatan karena pensiun.
Pada saat serah terima jabatan,
R. Ella Yulaelawati MA., Ph.D menyampaikan
sejumlah pesan Direktur Pembinaan
Pendidikan Masyarakat yang baru,
Dr. Wartanto agar apat menata kelembagaan
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM). “Jumlah PKBM sudah melampaui
target, tetapi distribusinya perlu
dibenahi karena ada penumpukan di beberapa
daerah,” pesannya.
Selain itu, ia juga berharap Dr.
Wartanto dapat meningkatkan mutu Taman
Bacaan Masyarakat (TBM) serta perbedaan
mendasar dengan PKBM. Program pengarusutamaan
gender, peningkatan budaya
baca dan peningkatan kecakapan anak-anak
juga perlu diperhatikan oleh Direktur Pembinaan
Pendidikan Masyarakat yang baru.
Selama menjabat sebagai Direktur
Pembinaan Pendidikan Masyarakat sangat
banyak prestasi yang diraih oleh R.
Ella Yulaelawati MA., Ph.D. Salah satunya,
beliau berhasil membawa Indonesia
memperoleh penghargaan King Sejong
Literacy Prize dari UNESCO pada tahun
2012. Penghargaan tersebut karena Indonesia
dinilai dunia berhasil mencapai target
penuntasan tuna aksara.
Sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal
PAUDNI yang baru, R. Ella Yulaelawati
MA., Ph.D akan berusaha meningkatkan
hal-hal baik yang telah dilakukan sekretaris
sebelumnya. Beliau juga berupaya untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat,
antara lain melalui pembenahan layanan
perizinan di bidang PAUDNI.
