“Sebagian besar dana diperuntukan untuk bansos, untuk masyarakat,” ujar Direktur Jenderal PAUDNI Lydia Freyani Hawadi saat menjadi pembicara kunci pada Diskusi Kebijakan PAUD yang diselenggarakan Sekretariat Kabinet, di Yogyakarta (27/3).
Namun Dirjen mengingatkan bahwa jumlah tersebut belum sebanding dengan sasaran yang harus dilayani. Oleh karena itu, ia minta agar pemerintah daerah turut membantu mengalokasikan dana daerah.
Jumlah anggaran PAUD setiap tahun memang terus menciut. Pada tahun 2011, Kemdikbud mengalokasikan sebanyak Rp 1,7 Triliun. Lantas pada tahun 2012 anjlok menjadi Rp 880 miliar, lalu turun menjadi Rp 652 pada tahun 2013.
Pemetaan Bansos
Meskipun angaraan terus mengecil, namun Dirjen tetap meminta agar pengawasannya diperketat. Ia menegaskan agar bansos PAUD diberikan pada lembaga yang layak berdasarkan juknis dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu butuh pemetaan lembaga yang telah menerima dana bansos.
“Jangan diberikan berdasarkan kedekatan dan memo-memo,” ujar Dirjen sembari mengingatkan bahwa tahun ini adalah tahun pemilu, yang mana penyaluran bansos sangat rawan diselewengkan untuk kepentingan politik.
(Yohan Rubiyantoro/HK)
