YOGYAKARTA. Pemerataan menjadi
perhatian utama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI) dalam memberikan bantuan kepada
satuan pendidikan nonformal dan lembaga di bidang PAUDNI.
“Bantuan adalah persoalan yang kompleks.
Program ini dapat memperluas layanan akses PAUDNI, tapi tentunya harus
diberikan tepat sasaran secara merata,” kata Direktur Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Prof. Dr. Lydia
Freyani Hawadi, Psikolog saat membuka kegiatan Sosialisasi
Perundang-undangan di Bidang PAUDNI di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis
(18/10).
Dengan dijadikannya pemerataan sebagai
perhatian utama, maka jumlah bantuan yang diterima lembaga dalam setiap
kota/kabupaten akan terdapat kuota. Untuk mewujudkan hal itu, Dirjen
PAUDNI yang juga merupakan Guru Besar Universitas Indonesia ini
menyatakan pendataan perlu dikuatkan.
“Harus ada data yang mudah diakses untuk
melihat berapa jumlah bantuan yang sudah mengalir ke tiap-tiap daerah.
Jangan sampai jumlah bantuan di suatu daerah dibandingkan daerah lain
tidak seimbang,” kata Reni Akbar Hawadi, panggilan akrab Dirjen PAUDNI
Ditekankan dalam memberikan bantuan
Ditjen PAUDNI tidak sekedar menjalankan program, tapi untuk meningkatkan
layanan dan akses PAUDNI.
“Bukan hanya untuk menambah daya serap.
Oleh karena itu perlu dikaji lembaga mana yang benar-benar membutuhkan
bantuan serta memenuhi persyaratan,” ujar Reni.
Dukungan masyarakat
Meski Pemerintah sudah memiliki anggaran
untuk perkembangan PAUDNI, Reni menyatakan dana yang dimiliki Pemerintah
tidak cukup untuk menyentuh semua lapisan masyarakat.
Digambarkan Lydia, untuk menyentuh angka
partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini (PAUD) sebesar 75
persen pada tahun 2015 memerlukan dana Rp17 Triliun, tapi untuk tahun
2013 Ditjen PAUDNI hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp2,4 Triliun.
Sejumlah dana itu pun bukan hanya diperuntukan untuk PAUD, tapi juga
untuk pendidikan nonformal dan informal.
Oleh karena itu, bantuan dari pemerintah
hanya merupakan stimulus bagi masyarakat. Diharapkankan masyarakat kelak
bisa mandiri dalam menjalankan program. “Selama ini, masyarakatlah yang
telah menjadi ujung tombak PAUDNI,” ujar Reni menyatakan apresiasinya.
(Dina Julita/HK)
Sumber : Kemdikbud
