“Bunda PAUD merupakan figur tokoh sentral ‘ibu’ di wilayahnya. Ia adalah orang yang terdekat dengan kepala daerah yang menjadi pelindung dan pengayom anak usia dini,” ujar Dirjen PAUDNI Lydia Freyani Hawadi.
Pengukuhan istri Gubernur Kalimantan Tengah itu merupakan strategi Paudisasi dalam mempercepat layanan PAUD, khususnya di Kalimantan Tengah. Saat ini sudah ada 22 Bunda PAUD tingkat provinsi yang dikukuhkan. Mereka berperan besar dalam meningkat angka partisipasi kasar (APK) PAUD di wilayahnya masing-masing.
Sesuai dengan perjanjian Dakar, pada tahun 2015 ditargetkan ada 75 persen anak usia dini di Indonesia yang terlayani PAUD. Saat ini, angka partisipasi kasar (APK) PAUD Kalteng baru menyentuh angka 34,54 persen.
Peringkat 9 Nasional
Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan APK PAUD di atas rata-rata nasional, yakni 35,79 persen. Bahkan, di ibu kota Kalteng Palangkaraya layanan PAUD sudah mencapai 65,49 persen. Dengan capaian itu, APK PAUD Kalteng berada di peringkat 9 di antara 33 provinsi di Indonesia.
Direktur Pembinaan PAUD Direktorat Jenderal PAUDNI Erman Syamsuddin mengharapkan Kalteng bisa mempertahankan prestasi tersebut. Ia menyatakan provinsi ini memiliki tantangan besar untuk itu.
“Kondisi georafis Kalimantan Tengah itu cukup sulit. Provinsinya sangat luas dan banyak anak usia dini yang tersebar di berbagai pelosok. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,4 persen tidak berdampak signifikan di tengah masyarakat ini. Jika ini tidak diantisipasi dari sekarang, bisa jadi peringkat yang telah dicapai bisa melorot,” kata Erman.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah dan masyarakat bisa bahu-membahu dalam menyukseskan Paudisasi. Kehadiran Bunda PAUD tentunya bisa jadi “amunisi” tambahan dalam menggerakkan program ini. (Dina Julita/HK)
