 |
| Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog memberikan plakat tanda mata kepada Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pusat Prof. Nina F. Moeloek saat berkunjung ke Gedung DWP Pusat, Jakarta Utara, Senin (18/2). |
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) membidik seluruh kementerian/lembaga pusat untuk memiliki tempat penitipan anak (TPA). Saat ini,baru 30 dari 65 kementerian/lembaga yang memiliki TPA. Untuk itu, kemitraan dengan Dharma Wanita Persatuan pun semakin dipererat.
“Saat ini semakin banyak ibu yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Sementara anak mereka yang berusia dini butuh mendapatkan pengasuhan dan pendidikan sepanjang waktu. Oleh karena itulah tempat penitipan anak semakin banyak dibutuhkan,” kata Direktur Jenderal PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog saat mengunjungi para pengurus DWP Pusat di Gedung DWP, Jln. Pedurenan Masjid, Jakarta, Senin (18/2).
Untuk itulah Ditjen PAUDNI mendukung aksi DWP yang selama ini sudah berperan mendirikan TPA di tempat-tempat kerja pemerintah, khususnya kementerian, lembaga, dan kedinasan. Ditjen PAUDNI juga mendorong DWP untuk mengakses bantuan sehingga dapat mendirikan TPA baru dan memperkuat TPA yang sudah ada. Diharapkan, setidaknya semua DWP di kementerian/lembaga pusat sudah memiliki TPA dalam waktu dekat.
Lydia, yang juga dikenal sebagai Reni Akbar-Hawadi menyatakan terdapat bantuan dari Ditjen PAUDNI yang bisa diakses oleh masyarakat, termasuk DWP.
“Untuk pendirian rintisan TPA baru, bisa kami berikan maksimal untuk 10 DWP. Sedangkan untuk TPA yang sudah berdiri dapat mengajukan bantuan penguatan PAUD rintisan, alat permainan edukatif, atau taman bacaan masyarakat,” kata Reni.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum DWP Pusat Nila F.Moeloek menyambut baik. Ia memastikan para pengurus DWP akan mengirim proposal bantuan TPA kepada Ditjen PAUDNI. Nila menyatakan, pendirian TPA yang diprakarsai DWP tidak hanya bermanfaat untuk anak-anak para pegawai, tapi juga masyarakat di sekitar.
Selain TPA, Nila juga berharap DWP Pusat juga dapat bekerja sama dengan Ditjen PAUDNI di bidang kursus dan pendidikan masyarakat.
“Selama ini kami sudah melakukan pelatihan untuk perempuan. Dengan adanya bantuan dari Ditjen PAUDNI kami berharap bisa menyentuh banyak tenaga kerja wanita. Kami merasa iba, jika mereka bekerja ke luar negeri tanpa memiliki keterampilan yang memadai,” ujar Nila.
Lomba TPA
TPA merupakan salah satu satuan pendidikan dari pendidikan anak usia dini (PAUD). Pada layanan ini, anak mendapatkan pengasuhan sekaligus pendidikan. Meskipun prioritas anak didik TPA adalah anak berusia 0-2 tahun, akan tetapi hingga anak berusia enam tahun pun dapat mengakses layanan ini. Bagaimanapun, hanya TPA yang bisa memberikan layanan sepanjang hari. Ini tentunya dibutuhkan untuk menjawab keadaan zaman, di mana semakin banyak ibu yang bekerja.
Meski banyak dibutuhkan, jumlah TPA saat ini belum mencukupi. Data tahun 2011 menyatakan, jumlah TPA di Indonesia baru mencapai 2.606 lembaga. Itu pun kebanyakan berada di wilayah perkotaan dan diakses masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Padahal, masyarakat tingkat ekonomi menengah ke bawah pun memerlukan layanan ini. Jumlah ibu bekerja pada kalangan ini juga tidak sedikit, seperti yang ada di pasar, perkebunan, atau keluarga nelayan.
Oleh karena itu, untuk memacu pendirian PAUD termasuk TPA, Ditjen PAUDNI menggelontorkan bantuan untuk rintisan PAUD baru. Besar bantuan jenis ini ialah sebesar Rp45 juta untuk masing-masing 1.491 lembaga. Sementara untuk penguatan PAUD rintisan, bantuan diberikan sebesar Rp25 juta untuk tiap lembaga.
Selain itu, tahun ini juga Ditjen PAUDNI merencanakan untuk menyelenggarakan lomba TPA. Hal ini diharapkan dapat menjadi ajang sosialisasi sekaligus meningkatkan motivasi pendirian dan peningkatan kualitas TPA. (Dina Julita/HK)
