JAKARTA–Mulai tahun depan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) hanya membantu daerah yang memiliki anggaran pendidkan anak usia dini.
“Kita hanya akan membantu daerah yang memiliki anggaran pendidikan anak usia dini. Sementara daerah yang tidak punya anggaran, jangan harap dibantu,” tegas Dirjen PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, di depan 217 peserta Koordinasi dan Sikronisasi Kebijakan dan Pelaksana Program PAUD tingkat Nasional tahun 2013 angkatan III di Jakarta, Rabu (30/5).
Penegasan itu, katanya, dilakukan agar semua daerah, semua pihak, harus lebih serius dalam menangani anak usia dini. “Dan keseriusan itu hendaknya ditangani bersama, tidak dibebani kepada Ditjen PAUDNI saja. Kita harus memikulnya bersama,” tambah Dirjen lagi.
Selama ini, masih ada kabupaten dan kota yang tidak memiliki anggaran pendidikan anak usia dini. Kalau pun ada, jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah anak dan lembaga yang ada. “Prosentasenya sangat kecil dan ini menandakan tingkat keseriusan daerah masih rendah,” kata Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog.
Bahkan, kata Reni Akbar-Hawadi-sapaan akrab Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi–, Psikolog, ada daerah yang tidak berusaha untuk mendirikan PAUD, sedangkan di wilayahnya belum semuanya memiliki lembaga menangani anak dini tersebut.
Saat ini, katanya, ada sekitar 30 ribu desa yang belum ada lembaga PAUD. Sementara tahun ini, Direktorat Pembinaan PAUD hanya punya dana sebesar Rp.670 miliar. Dana itu hanya bisa mendirikan lembaga sebanyak 1.491. “Padahal, tahun 2014, target kita seluruh desa di Indonesia sudah ada lembaga PAUD,” paparnya.
Untuk itu, Dirjen PAUDNI minta kepada provinsi, kabupaten dan kota bisa menggandeng masyarakat maupun pihak-pihak lain untuk bekerjasama dalam upaya mendirikan lembaga PAUD di daerahnya. “Mendirikan PAUD bisa saja menggunakan fasilitas desa, masjid, gereja, dan lain-lain. Yang penting niat itu ada sehingga anak bisa menikmati sekolah,” tandasnya.
Salah satu upaya mendirikan lembaga PAUD di desa itu adalah dalam rangka untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara-negara lain, terutama Malaysia, Singapura, dan Thailand. “Anak-anak itu ada di wilayah Bapak dan Ibu semua. Jadi mari kita bekerjasama untuk membawa mereka ke sekolah,” pintanya.
Namun demikian, Dirjen pun minta jika kelak lembaga PAUD sudah berdiri di seluruh desa di Indonesia, anak yang belajar pun harus bisa digratiskan. Jika bayar, bisa dijangkau.
“Herannya saat ini yang digratiskan anak SD, SMP, SLA, dan mahasiswa saja, kita lupa bahwa PAUD juga merupakan jenjang penting dalam pendidikan dasar anak,” tambah Dirjen lagi.
Ada Komitmen
Sementara itu Kasubdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan PAUD Dr. Sukiman, M.Pd, acara koordinasi dan sikronisasi ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi kebijakan Program PAUD tahun 2013, dan menyusun strategi pelaksanaan Program PAUD, terutama dalam rangka penyaluran dana, serta menyusun jadwal pelaksanaan program PAUD tahun ini.
Sehingga, tambahnya akan ada komitmen pelaksanaan Program PAUD tahun 2013 sesuai kebijakan dan petunjuk teknis yang ada, termasuk komitemn pengelola program di provinsi, kabupaten kota untuk siap berkoordinasi terkait dengan mekanisme penyaluran dana bantuan.
“dari sini akan ada jadwal pelaksanaan kegiatan Program PAUD tahun 2013 yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan,” kata Sukiman. (Sugito/HK)
