Senin, 16 Oktober 2017

Dinas Pendidikan dan Bunda PAUD Harus Pro-aktif

JAKARTADinas Pendidikan dan Bunda PAUD harus pro-aktif mengajak masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sehingga Angkat Partisipasi Kasar (APK) PAUD di wilayahnya bisa ditingkatkan.
Hal ini ditegaskan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Dirjen PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, saat menerima kunjungan Kepala Dinas Pendidikan dan Bunda PAUD Kabupaten Cirebon Sri Heviyana Supardi, di Jakarta, Kamis (4/4).
Menurut  Dirjen, peran serta masyarakat sangat penting karena hal tersebut adalah salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan APK PAUD di Indonesia. “Meskipun bantuan pemerintah pusat selalu digelontorkan buat daerah, namun itu sifatnya hanya untuk menstimulus program-program di provinsi. Sepenuhnya semua program tergantung gerakan di daerah,” katanya.
Seperti diketahui, Kabupaten Cirebon yang  berpenduduk 2,2 juta tersebut tersebar di  40 kecamatan dan 412 desa. Dari 176 ribu anak, baru 30 ribu yang terlayan Program Pendidikan Anak Usia Dini atau sekitar 19 persen. “Kendala yang dihadapi selama ini akibat terbatasnya anggaran dan sarana prasarana,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Drs.Erus Rusmana,M.Si.
Untuk itu, katanya, Kabupaten Cirebon berharap perhatian dan dukungan pemerintah pusat dalam rangka untuk meningkatkan APK PAUD di daerahnya. “Tahun ini target kami bisa mencapai angka 25 persen,” tambahnya.
Sementara itu Bunda PAUD Kabupaten Cirebon menambahkan salah satu cara upaya meningkatkan APK PAUD di daerahnya adalah  membentuk Bunda PAUD kecamatan dan desa dan memprakarsai pembentukan PAUD Holistik Integratif. “Selain itu kami berupaya untuk menambah jumlah guru PAUD karena jumlah yang ada sekarang sebanyak 3.600 orang masih dirasakan kurang,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Dirjen PAUDNI memberikan dukungan dengan menyampaikan informasi bantuan dari Ditjen PAUDNI kepada rombongan Bunda PAUD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Informasi tersebut berupa Bansos program diklat bagi tutor keaksaraan dasar, Bansos Desa Vokasi, Bansos Program Penyelenggaraan Rintisan PAUD, dan Bansos Program Keaksaraan Dasar. Dirjen memastikan bantuan itu bisa diakses bagi perkembangan PAUD di Cirebon, asalkan proposal dan persyaratan telah dipenuhi sesuai petunjuk teknis (juknis)
“Mudah-mudahan bantuan ini bisa mengatasi persoalan yang dihadapi Kabupaten Cirebon,” kata Guru Besar Psikologi Anak di Universitas Indonesia itu.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal PAUDNI Dr. Gutama sangat mengapresiasi upaya Kabupaten Cirebon yang akan menobatkan Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan desa. “Kalau bisa Kabupaten Cirebon menjadi pelopor di Pulau Jawa dan pada saat penobatan itu mengundang Disdik Provinsi Jawa Barat dan Himpaudi Jawa Barat,” katanya. (Teguh Susanto/HK)

Copyright © Ren Lydia Freyani Hawadi | Guru Besar Universitas Indonesia