Rumah Pintar Dimana-mana
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus memperluas akses dan
layanan untuk masyarakat. Salah satunya melalui Rumah Pintar, sebuah program
pemberdayaan masyarakat yang komprehensif. Program ini memadukan ilmu pengetahuan dengan kesejahteraan.
Mendidik sekaligus mencipta lapangan pekerjaan.
Rumah Pintar bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dengan memberikan bekal keterampilan. Sehingga, masyarakat menjadi terampil dan
mampu bekerja atau berwirausaha. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan budaya membaca.
Pada tahun 2013, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
Melalui aturan ini, pemerintah mengakui keberadaan Rumah Pintar sebagai salah
satu pendidikan nonformal.
Rumah pintar dapat menyelenggarakan sejumlah layanan kepada
masyarakat. Antara lain, layanan pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan
keaksaraan, pengembangan minat baca, dan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan
dengan pengembangan sosial, ekonomi, serta budaya. Sepanjang tahun 2013, pemerintah bersama SIKIB membangun Rumah Pintar di berbagai wilayah. sia Bersatu (SIKIB) meresmikan Rumah Pintar di
sejumlah lokasi, antara lain:
1. Rumah Pintar Pandawa, NTB
Pada hari Kamis, 24 Januari 2013 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA meresmikan Rumah Pintar Pandawa bersama Rumah
Pintar Nur Ilahi yang terletak di Kabupaten Lombok Timur. Pada saat yang
bersamaan, juga diresmikan Rumah Pintar Al-Ma’arif yang terletak di Kabupaten
Sumbawa Besar. Peresmian tersebut dipusatkan di Rumah Pintar Pandawa, Desa
Ungga, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pada peresmian Rumah
Pintar tersebut, pemerintah menyerahkan bantuan laptop, satu buah piano, alat
permainan edukatif, dan sejumlah paket buku bacaan.
Mendikbud mengharapkan rumah pintar dapat menjadi sentra
pendidikan, pemberdayaan masyarakat, sekaligus
untuk membebaskan buta aksara. Rumah pintar dapat dijadikan sebagai bagian dari
Program Kuliah Kerja Nyata. Mahasiswa dapat mendampingi pengelola rumah pintar
untuk kegiatan operasional agar keberadaan rumah pintar terjaga dan terjamin. Koordinator
Indonesia Pintar SIKIB, drg. Laily Mohammad Nuh, menyebutkan rumah pintar
adalah ‘rumah pendidikan’ bagi masyarakat. Program ini melayani semua kelompok
usia, mulai anak usia dini sampai dengan usia lanjut sebagai proses belajar
sepanjang hayat. Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono meresmikan 26 Rumah Pintar sekaligus menyerahkan 3 unit Kapal Pintar,
dan 4 buah Motor Pintar pada tanggal 19 Februari 2013. Kegiatan tersebut dilaksanakan
secara simbolis di Komando Lintas Laut Militer
(Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peresmian tersebut dihadiri oleh
Kepala
Staf
Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio, M.M, Wakil Ketua SIKIB Hj. Herawati
Boediono, Ketua I SIKIB Okke Hatta Radjasa, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dan
sejumlah pejabat Kemdikbud.
Kapal
Pintar merupakan kapal yang didesain sebagai sarana “perpustakaan bergerak”.
Kapal ini dilengkapi buku-buku pengetahuan dan alat peraga yang ditujukan untuk
masyarakat, terutama yang belum terjangkau layanan pendidikan secara optimal. Kapal-Kapal
Pintar tersebut akan menyinggahi pulau-pulau terpencil di wilayah operasi
Lantamal IV Tanjung Pinang, Lantamal VI Makasar,
serta
Lantamal X Jayapura secara reguler dan terjadwal. Terobosan ini diharapkan
dapat memberikan kesempatan
masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dan mengakses informasi yang
dibutuhkan secara berkesinambungan. Selain menyerahkan Kapal Pintar kepada TNI
Angkatan Laut, SIKIB juga menyerahkan 4 unit Mobil Pintar yang diterima oleh
Komandan Korem 012/Teuku Umar Kolonel Inf Daddy Estoe Widodo, Komandan Korem
131/Santiago Brigjen TNI Jhony Lumbang
Tobing,
Komandan Lantamal VII Laksma TNI Dedy Yulianto, dan Komandan Lantamal XI
Brigjen TNI Marinir Heri Setiadi.
3. Rumah Pintar Se-Jawa Timur
Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA meresmikan Rumah
Pintar se-Jawa
Timur pada tanggal 1 Juli 2013. Peresmian tersebut dipusatkan di yayasan Pondok
Pesantren ALAnwar, desa Patereman Kabupaten Bangkalan. rumah pintar tersebut
didirikan untuk meningkatkan minat baca pada masyarakat khususnya anak-anak
usia sekolah, termasuk ibu-ibu dan
kaum
remaja. Mendikbud berharap rumah pintar mampu memfasilitasi kegiatan belajar di
luar sekolah, untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak-anak.
4. Rumah Pintar Sail Komodo
Ibu
Negara Ani Yudhoyono bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
meresmikan empat rumah pintar bertepatan dengan puncak acara Sail Komodo 2013.
Kegiatan tersebut diselenggarakan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa
Tenggara Timur, Sabtu (14/9). Pembangunan
empat rumah pintar menggunakan dana APBN senilai Rp 2,3 miliar. Presiden
berharap rumah pintar dapat membantu meningkatkan kreativitas masyarakat menuju
Nusa Tenggara Timur menjadi destinasi pariwisata dunia. Konstruksi fisik
bangunan dikerjakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat, sedangkan bantuan
rintisan rumah pintar berasal dari Direktorat Jenderal PAUDNI. Bantuan tersebut
digunakan untuk persiapan, peningkatan manajemen lembaga, penguatan sentra,
transpor pengelola, dan pengelolaan kegiatan.
Rumah
pintar memiliki lima sentra. Yaitu sentra buku, sentra bermain, sentra
panggung, sentra komputer, dan sentra kriya. “Rumah Pintar diharapkan dapat
meningkatkan keterampilan anak-anak, remaja, ibu-ibu usia produktif, dan
masyarakat di Labuan Bajo,” ucap Direktur Jenderal PAUDNI.
5. Lima Rumah Pintar di Bali
Ibu
Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono meresmikan lima unit Rumah Pintar di Bali,
Senin 25 November 2013. Peresmian dilakukan secara simbolik di Rumah Pintar
Munti Gunung, Dusun Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten
Karangasem. Empat Rumah Pintar lainnya adalah Rumpin Tunas Muda (Kabupaten
Bangli), Nurul Hidayah (Jembrana), Widya Kumara (Karangasem), dan Pradnyasari
(Tabanan).
Usai
melakukan peresmian, Ibu Negara bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
meninjau fasilitas di dalam Rumpin Munti Gunung. Rumpin ini memiliki beberapa
ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Di Ruang Sentra Bermain terdapat
berbagai mainan anak, baik modern maupun
tradisional. Rumah Pintar tersebut memiliki Sentra Ketahanan Pangan. Di
pekarangan terdapat puluhan pot tanaman buah dan
sayuran, seperti nanas, cabai, dan tomat. Sentra ketahanan pangan ini bertujuan
untuk mempromosikan kegiatan menanam.
6. Rumah Pintar di Puncak Hari Nusantara
Usai menghadiri Peringatan Hari Nusantara 2013 di Anjungan Pantai Talise
Palu, Minggu 15 Desember 2013, Wakil Presiden Prof. Dr. Boediono dan Ibu
Herawati Boediono bersama rombongan mengunjungi Rumah Pintar di Jl. Kedondong, Desa
Donggala Kodi Kota Palu. Di Rumah Pintar itu, Ibu Herawati Boediono
menandatangani dua prasasti yang menandakan diresmikannya Rumah Pintar Najadi
ToPande dan Rumah Pintar Yasmin. Usai meresmikan Rumah Pintar, Ibu Herawati
Boediono bersama Wapres meninjau sentra audio video, sentra buku, sentra kriya,
dan sentra komputer. Di sentra-sentra itu, Ibu Herawati Boediono bersama Wapres
menyapa anak-anak yang sedang belajar. Sebelum meninggalkan Rumah Pintar, Wapres dan Ibu Herawati
Boediono menyaksikan ketrampilan
ibu-ibu rumah tangga menenun tenun ikat di Rumah Tenun dan melihat
buku-buku yang ada di mobil pintar perpustakaan keliling.
Adicipta Lokatara Utama
Pada tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menganugerahkan Adicipta Lokatara Utama kepada Ibu Negara Ani Yudhoyono.
Penghargaan tersebut disematkan atas gagasan Ibu Negara mendirikan Rumah
Pintar. Penghargaan Adi Cipta Lokatara Utama merupakan penghargaan tertinggi atas
prakarsa, inovasi, dan daya cipta luar biasa yang berdampak nasional dan
internasional.
Penghargaan kepada Ibu Ani itu diserahkan langsung Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam peringatan Hari Anak Nasional 2013
di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (23/7) Ibu Ani mendapat penghargaan tersebut
karena telah berperan dalam mengembangkan rumah pintar di seluruh Indonesia
melalui Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB). Di rumah pintar
ini, berbagai sarana dan prasarana pembelajaran terintegrasi dalam satu tempat.
Ada berbagai sentra belajar dalam rumah pintar, yaitu sentra buku, sentra audio
visual, sentra kriya, sentra komputer,dan sentra bermain.
Sejak 2010, rumah pintar diakui sebagai satuan pendidikan
nonformal sejenis yang diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, pasal 26 ayat 4. Rumah pintar pun te mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak, ASEAN, bahkan
Timor Leste akan mengadaptasi konsep tersebut di negaranya. Sampai saat ini
sudah ada 339 Rumah Pintar yang tersebar diseluruh provinsi. SIKIB menargetkan
seluruh kota/kabupaten di Indonesia memiliki rumah pintar. Setidaknya, tahun
2014, akan ada 500 rumah pintar yang telah didirikan. Rumah Pintar merupakan bagian
program Indonesia Pintar yang diprakarsai SIKIB. Perkumpulan yang dipimpin Ibu
Ani ini berdiri pada tanggal 28 Desember 2004, beberapa hari setelah bencana tsunami
aceh berlangsung. SIKIB
bertujuan untuk membantu mempercepat implementasi target Tujuan
Pembangunan
Milenium atau MDGs di sejumlah bidang, seperti pendidikan, kesehatan, kreativitas,
pemberdayaan perempuan, kepedulian sosial, dan lingkungan. Pada bidang
pendidikan, SIKIB membentuk
program Indonesia Pintar. Program ini kemudian melahirkan rumah pintar sebagai
tempat belajar masyarakat, mulai usia dini hingga lanjut usia. Tidak cukup hanya
di situ, SIKIB juga mencetuskan pula kapal pintar, mobil pintar, dan motor pintar
untuk menjangkau wilayah yang sulit terjangkau.
Hingga awal 2013, SIKIB sudah memprakarsai 150 unit Mobil Pintar, 409 unit
Motor Pintar, dan 6 unit Kapal Pintar.
Menjalin Kemitraan dengan Perusahaan
Penyelenggaraan program pendidikan masyarakat seyogyanya tidak
dianggap semata-mata hanya tugas pemerintah saja. Meskipun pemerintah memang
mempunyai tanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan bagi seluruh warga
negara. Namun, pendanaan pendidikan memerlukan peran serta dari berbagai pihak. Oleh sebab itu,
Direktorat Jenderal PAUDNI berupaya untuk mengembangkan kemitraan dengan
berbagai perusahaan swasta, BUMN, maupun berbagai organisasi sosial masyarakat. Selama tahun 2013, terdapat sejumlah
perusahaan yang turut aktif membantu program pendidikan masyarakat, antara
lain:
1. Program CSR Pendidikan Nonformal
Direktur Jenderal PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi,
Psikolog., di dampingi Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ella
Yulaelawati, M.A., Ph,D., dan Vice President PT. Indominco Mandiri, Drs. Muh.
Nasution, MM., meresmikan PKBM Mitra Malahing di Bontang, Jumat (14/6). PKBM
tersebut merupakan lembaga binaan PT. Indominco Mandiri. Sebelum meresmikan PKBM Mitra Malahing, Dirjen memberikan
motivasi kepada seluruh peserta PKBM agar
terus belajar hingga akhir hayat, dan usia bukanlah menjadi batasan. Vice
President PT. Indominco Mandiri, HM. Nasution, mengatakan perusahaannya mencoba
mensinergikan program CSR dengan program pemerintah. Ia melihat masih banyak
warga yang buta aksara di sekeliling perusahaannya. Oleh karena itu mereka tergerak
untuk melakukan CSR dalam hal penuntasan tuna aksara.Melalui kerja sama dengan
PKBM, masyarakat tidak hanya dilatih untuk belajar, tetapi juga membuat produk
lokal, misalnya kerajinan tangan, pengelolaan makanan khas, yang semuanya dari
potensi lokal. Program CSR ini pun akan terus berkelanjutan, dan bagi
masyarakat yang sudah mendapatkan paket C akan dilatih agar bisa bekerja di
perusahaan.
Bahkan,
para peserta PKBM sudah ada yang mengikuti pelatihan operator dan bekerja di
area operasional PT. Indominco Mandiri.. Dalam sambutannya, Dirjen memberikan apresiasi
tinggi kepada PT. Indominco Mandiri. Ini merupakan bentuk sinergi antara
pemerintah dan swasta dalam memberikan layanan prima di bidang pendidikan untuk
membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif.
2. Kemitraan dengan BRI
Bank
BRI turut membantu Pengembangan program PAUDNI. Bank tersebut memberikan
bantuan untuk program Indonesia Pintar. Antara lain memberikan satu unit kapal pintar
bersama dengan Bank BNI dan Bank Mandiri. Selain itu, Bank BRI bersama
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menggelar
program AKRAB. AKRAB merupakan akronim dari Aksara Agar Berdaya, salah satu
program unggulan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI. Program
tersebut merupakan penguatan pendidikan keaksaraan integrase dengan ekonomi
kerakyatan di Provinsi Jawa Tengah.
Kegiatan AKRAB bersama BRI merupakan laku Corporate Social Responsibility (CSR), yakni BRI Peduli Pendidikan. Bertempat di
Sekretariat Boarding School “MebangunDesa” di Jalan Raya
Baturaden Barat Desa Ketenger Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, BRI
Peduli Pendidikan secara simbolik menyerahkan bantuan kepada tiga desa, yakni
Desa Argopenidan, Desa Karang Dhuwur, dan Desa Karang Kemiri Kecamatan Jeruk
Legi Kabupaten Cilacap. Bantuan senilai Rp 100 juta untuk masing-masing desa
diberikan secara simbolik. Melalui bantuan tersebut, desa
penerima bantuan dapat memanfaatkannya untuk memberdayakan masyarakatnya
melalui berbagai program keaksaraan, seperti keaksaraan wirausaha, Keaksaraan Usaha
Mandiri (KUM), atau berbagai program keaksaraan lainnya. Selain itu, BRI Peduli
Pendidikan juga menyerahkan sebanyak 40 rekening bank BRI kepada peserta didik di
desa penerima bantuan
Melek Aksara dengan BatungBingar
Batung Bingar (baca, tulis, hitung, bicara, dengar) merupakan
metode pembelajaran sebagai upaya mengentaskan ketunaaksaraan dalam waktu 48
jam (15 hari). Metode Batung Bingar ini dimulai dengan orientasi tutor, yaitu
membekali tutor kemampuan dalam proses pembelajaran keaksaraan Batung Bingar, melaksanakan kurikulum, menerapkan bahan ajar, dan menilai
hasil pembelajaran keaksaraan Batung Bingar.
Orientasi tutor dilaksanakan minimal 1 hari. Melalui orientasi
ini, tutor mengasah keterampilan melaksanakan metode-metode pembelajaran
keaksaraan dalam model pembelajaran Batung Bingar. Bersama tim pengembang model, tutor mempraktekkan perangkat model
(kurikulum, bahan ajar, alat penilaian) dalam pembelajaran, tidak sekedar
memahami konsepnya.
Perangkat model dibagikan kepada seluruh peserta orientasi.
Peserta orientasi adalah tutor keaksaraan yang memiliki pengalaman menjadi
tutor minimal 1 tahun, diutamakan yang berijazah Sarjana, dan memiliki komitmen
tinggi terhadap pembelajaran keaksaraan. Pada akhir kegiatan orientasi, tim
pengembang harus memastikan bahwa peserta orientasi telah menguasai
keterampilan pembelajaran batung bingar melalui uji kompetensi. Batung Bingar
merupakan model yang dikembangkan oleh Balai Pengembangan PAUDNI Regional II
Surabaya.
Model ini berupaya memecahkan masalah krusial dalam pelaksanaan
pendidikan keaksaraan, yakni lemahnya kemampuan penyimpanan memori/daya ingat
warga belajar atas materi yang didapat. Oleh karena itu, model Batung Bingar memperpendek
proses dengan mendekatkan waktu pembelajaran. Hal ini ternyata efektif dalam
rangka memperpanjang masa tangkapan atas materi yang diterima warga belajar.
Sehingga, memudahkan proses belajar yang lebih efektif.
Memadukan berbagai metode perolehan bahasa, meminimalisir jeda
waktu pembelajaran, Hal penting lain dalam proses pembelajaran adalah jadwal
pembelajaran. Selama ini pertemuan tutor dengan warga belajar sebanyak 2-3 kali
per minggu. Jeda waktu antarpertemuan, menurut warga belajar, membuat mereka
lupa kembali dengan materi ajar sebelumnya. Tidak heran, program keaksaraan
selama 6 bulan, hanya bisa menuntaskan 50% sasaran buta aksara. Oleh sebab itu,
model Batung Bingar mampu menjadi terobosan. Setelah orientasi, para tutor
melaksanakan proses pembelajaran
keaksaraan Batung Bingar. Jumlah warga belajar tiap kelompok adalah 10 orang,
sebagaimana hasil seleksi calon warga belajar.
Proses pembelajaran dilaksanakan selama 48 jam secara intensif
(tiap hari dan terus menerus) dengan menggunakan bahan ajar yang mengacu pada
SKKD (Standar Kompetensi Keaksaraan Dasar). Model pembelajaran ini memiliki 4 (empat)
bahan ajar, yaitu Bahan Ajar Batung Bingar seri 1: Berbicara dan Mendengar,
Bahan Ajar Batung Bingar seri 2: Membaca, Bahan Ajar Batung Bingar seri 3:
Menulis, danBahan Ajar Batung Bingar seri 4: Berhitung dan Pemantapan Batung Bingar.
Hasil pembelajaran ini diharapkan warga belajar memiliki kompetensi mem-baca, me-nulis, berhitung, ber-bicara, dan men-dengar (batung binger
Program Penuntasan Keaksaraan di Papua
Direktorat Jenderal PAUDNI membuat program percepatan peningkatan
keaksaraan di Papua dan Papua Barat karena persentase tuna aksara di kedua
provinsi tersebut mencapai 34% atau sekitar 650 ribu jiwa penduduk. “Berdasarkan penelitian, suatu Negara atau
suatu wilayah yang keaksaraanya lebih dari 30% itu rawan konflik,” kata Direktur Pembinaan
Pendidikan Masyarakat, Ella Yulaelawati Ph.D. Saat ini ada enam kabupaten di
Papua dan Papua Barat yang akan disasar penuntasan keaksaraannya yaitu
Kabupaten Paniai, Yakuhimo, Jayawijaya, Puncak, Tolikara dan Jayapura. Untuk
menuntaskan tuna aksara di Provinsi Papua diperlukan gerakan nasional dan
sinergi lintas sektor. Namun, upaya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan tuna
aksara di Papua tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pemerintah tanpa kerja
sama kemitraan dan ketersediaan lembaga masyarakat yang memadai.
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Papua, sebanyak 91 persen
penduduk yang tuna aksara tersebut terkonsentrasi di 15 kabupaten, yaitu
Puncak, Nduga, Intan Jaya, Memberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya,
Yalimo, Tolikara, Deiyai, Puncak Jaya, Yahukimo, Asmat, Jayawijaya, Paniai, dan
Dogiyai. Bahkan dua kabupaten diantaranya di atas 85%, yaitu Kabupaten Puncak
86,47% dan Kabupaten Nduga 85,59%. Upaya percepatan penuntasan tuna aksara di
kabupaten-kabupaten tersebut, membutuhkan komitmen pemerintah pusat dan daerah
bersama pemangku kepentingan lainnya melalui sinergi program pemberdayaan
masyarakat.
Salah satu upaya Direktorat Jenderal PAUDNI pada tahun 2013 dalam menuntaskan
tuna aksara di Papua dan Papua Barat adalah menyelenggarakan layanan keaksaraan
dasar. Secara keseluruhan, sasaran keaksaraan pada tahun 2013 berjumlah 332.340 orang
termasuk di dalamnya sasaran layanan khusus 58.000 orang dan 33 kabupaten
terpadat niraksara 64.500 orang.
Dari jumlah tersebut sebanyak 42.750 orang sasaran dialokasikan
untuk Papua dan Papua Barat. Untuk mempercepat penuntasan niraksara di kedua
provinsi tersebut Kemdikbud bersinergi dengan Unit Percepatan Pembangunan
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B).
Tuan Rumah Forum Keaksaraan Internasional
UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) memilih Indonesia
sebagai tuan rumah pertemuan Forum Kebijakan Internasional Pendidikan
Keaksaraan dan Kecakapan Hidup Orang Dewasa. Indonesia dinilai sebagai negara
yang berhasil menjadi role model penuntasan tuna aksara. Forum yang diikuti 60 peserta dari Indonesia, dan 50 peserta dari
19 negara di kawasan Asia dan Afrika tersebut berlangsung 20-22 Agustus 2013 di
Jakarta.
Kegiatan yang diikuti oleh kalangan pendidik, organisasi
masyarakat, mitra swasta, dan pengelola PKBM itu diselenggarakan oleh
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Forum tersebut merupakan kerja sama
antara UNSECO Bangkok dan Jakarta, UIL, Pemerintah Indonesia, dan the Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education
(ASPBAE). Kegiatan itu menghadirkan pembicara dari Australia dan Jepang sebagai
negara maju yang berhasil memberikan layanan pendidikan dan kecakapan hidup
bagi remaja. Adapun beberapa negara yang turut serta antara lain Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar,
Filipina, Thailand, Timor Leste, Vietnam, Bangladesh, India, Nepal, Ethiopia,
dan Sudan Selatan. Forum ini merupakan kelanjutan dari dua forum regional serupa, yang sebelumnya dilaksanakan di Bamako
tahun 2010 dan Kairo tahun 2011. Forum ini bertujuan meningkatkan kesempatan
belajar bagi remaja rentan, serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Melalui
forum ini, Indonesia saling berbagi kebijakan dan praktik terbaik cara
meningkatkan keaksaraan dan kecakapan hidup remaja melalui
aktivitas PKBM. Pada kesempatan tersebut juga diluncurkan Second Global Report on Adult Learning and
Education (GRALE II), yang
merupakan laporan dunia tentang kondisi dan tantangan pendidikan orang dewasa Forum
Kebijakan Internasional tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan (Wamendikbud)
Bidang Pendidikan Prof. Dr. Musliar Kasim, dan dihadiri oleh
Direktur UNESCO Regional Science Bureau for Asia and the Pacific and UNESCO
Representative to Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, the Philippines and
Timor Leste, dan sejumlah pejabat Kemdikbud
Peringatan Hari AksaraInternasional ke-48
Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal PAUDNI menggelar puncak
peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-48. Puncak peringatan HAI
dipusatkan di Plasa Insan Berprestasi Gedung A, Kemdikbud, Senayan Jakarta. Tema
yang diangkat pada peringatan HAI ke-48 tahun ini adalah “Keaksaraan Abad 21
Membangun Karakter dan Keunggulan Bangsa”, dengan subtema “Melalui Peringatan Hari Aksara Internasional ke- 48, Kita Tingkatkan
Keberaksaraan Masyarakat Abad 21 untuk Membangun Karakter Keunggulan Bangsa.”
Dengan tema tersebut diharapkan dapat mengingatkan kembali dan
memberi inspirasi tentang kesungguhan usaha untuk meningkatkan kualitas upaya
penyelenggaraan pendidikan keaksaraan. Pendidikan keasksaraan adalah pondasi
gerakan pemberdayaan masyarakat dan bukan sekedar pengentasan ketunaaksaraan
semata. Dalam peringatan HAI tahun ini, digelar juga Festival Taman Bacaan
Masyarakat (TBM). Festival ini digelar di halaman Kemdikbud Senayan Jakarta,
dari tanggal 10 hingga 12 Oktober 2013. Sejumlah taman bacaan
masyarakat dari berbagai penjuru tanah air memeriahkan festival yang terbuka
untuk umum tersebut. Indonesia telah menunjukkan capaian signifikan dalam hal keaksaraan orang dewasa dengan
menurunnya angka niraksara dewasa secara konsisten dan pesat. Atas pencapaian
ini UNESCO memberikan penghargaan King Sejong Literacy Prize pada tahun 2012
kepada pemerintah Indonesia.
Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-48, diawali dengan
peresmian 12 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan 5 Rumah Pintar
(Rumpin) yang ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh. Sejak
tanggal 8 September 2013 telah dilaksanakan serangkaian acara peringatan HAI ke
48, kegiatan-kegiatan ini antara lain lomba dan pemberian penghargaan peserta didik
keaksaraan, lomba publikasi bagi wartawan, penghargaan keaksaraan bagi pimpinan
daerah, penilaian PKBM berprestasi, dan penilaian taman bacaan kreatif dan
rekreatif.
82 Subgugus Tugas Trafficking
Direktorat Jenderal PAUDNI pada tahun 2013 telah menginisiasi atau
mendorong pembangunan 82 Subgugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO). Unit kerja tersebut tersebar di 82kabupaten/kota yang rentan
terhadap perdagangan orang. TPPO merupakan kejahatan yang terorganisasi dengan jaringan lintas Negara. Kejahatan ini
merupakan bisnis illegal dengan beragam cara perekrutan tenaga kerja disertai
iming iming upah yang menggiurkan.
Biasanya korbannya adalah anak perempuan. Para korban ini terpaksa
harus pergi mencari pekerjaan sampai ke luar negeri atau ke luar daerah, karena
tuntutan keluarga atau orangtua. Perdagangan orang merupakan salah satu
persoalan kemanusiaan Kejahatan ini juga merupakan satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang paling
berat dengan menjadikan manusia layaknya sebuah komoditas
barang. Modus ini dilakukan secara rapi dan terorganisasi, sehingga para korban
awalnya tidak
menyadari bahwa dirinya sedang masuk pada lingkaran perdagangan orang. Sindikat
perdagangan manusia melihat adanya kelemahan dan kekurangtahuan masyarakat/wanita
Indonesia yang akan bekerja di luar daerah maupun negeri. Kalau hal ini
dibiarkan, dapat diperkirakanbahwa korban
Tindak pidana perdagangan akan semakin meningkat, khususnya dari Indonesia.
Korban
perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak juga rentan menjadi korban
eksploitasi seks dan pengguna obat terlarang/NAPZA. Sekarang saatnya pemerintah
dan masyarakat Indonesia harus
bekerja sama memerangi masalah masalah ini serta menccegah sedini mungkin
melalui pendidikan. Oleh karena itu Presiden menunjuk Kemdikbud sebagai
kementerian yang mengetuai Subgugus Tugas TPPO. Kemdikbud merupakan kementerian
yang ditunjuk Presiden sebagai Ketua Subgugus Tugas TPPO. Faktor utama penyebab
tindak perdagangan orang adalah kemiskinan. Karena kesulitan hidup, mereka
tergiur untuk bekerja di luar negeri. Akhirnya terjebak dalam kasus
perdagangan orang. Selain itu, faktor rendahnya pendidikan dan hubungan keluarga
yang tidak harmonis turut menambah deretan kasus tindak perdagangan orang.
Untuk
mencegah perdagangan orang, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat telah
menjalankan sejumlah program. Antara lain memberikan bekal keterampilan dan
kecakapan hidup kepada masyarakat di wilayah yang rentan. Program ini
diharapkan dapat menekan angka kemiskinan. Sehingga masyarakat tidak terjebak
tindak perdagangan orang. Selain itu, Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat juga aktif mengajak masyarakat untuk menjadi pegiat pencegahan perdagangan
orang (trafficking). Pada tanggal 13 November, telah diselenggarakan Sosialisasi
Pencegahan perdagangan orang. Kegiatan tersebut dihadiri sekira 80 orang dari
berbagai organisasi masyarakat.
Selaku
Ketua Subgugus Tugas TPPO, Kemdikbud bertugas melakukan pemetaan kasus,
pengembangan model pencegahan, mendidik masyarakat tentang ketahanan keluarga,
serta menfasilitasi partisipasi anak dalam pencegahan TPPO. Sejumlah layanan
telah dilakukan Kemdikbud
untuk mencegah TPPO. Antara lain, menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup
yang berorientasi pemberdayaan perempuan dan keluarga.
Program
pencegahan perdagangan orang juga diintegrasikan dengan program pendidikan
kecakapan keorangtuaan. Ruang lingkup program ini antara lain pendidikan
karakter dalam keluarga, pencegahan risiko kematian ibu melahirkan dan bayi,
termasuk pendidikan untuk pengelolaan
ekonomi keluarga. Sejak tahun 2011 layanan ini telah menjangkau 113 kabupaten /
kota. Jumlah ini sudah melebihi target capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun
2012, yaitu
20%
dari kabupaten/kota yang ada.
Pelatihan Pendidikan Keorangtuaan
Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal PAUDNI telah menyelenggarakan
workshop pendidikan kecakapan keorangtuaan pada tanggal
21 Oktober 2013 hingga 24 Oktober 2013. Kegiatan tersebut di ikuti 90 orang
peserta dari sejumlah organisasi masyarakat. Antara lain PKK, Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan beberapa organisasi perempuan
dan keagamaan.
Direktur Jenderal PAUDNI meminta agar pemerintah daerah, dan para lembaga
mitra Direktorat Jenderal PAUDNI turut menyelenggarakan program pendidikan kecakapan
keorangtuaan. Dirjen menuturkan pentingnya kecakapan keorangtuaan (parenting). Sebab keluarga merupakan pilar terkecil dalam masyarakat, dan
orangtua adalah pendidik pertama dan utama bagi pembentukan pribadi dan karakter seseorang.
Oleh sebab itu, setiap orangtua diharapkan mampu mendidik anak
sejak dalam kandungan, hingga putra-putri mereka mampu hidup mandiri. “Workshop parenting ini kami selenggarakan untuk meningkatkan
wawasan dan kemampuan peserta tentang pendidikan kecakapan keorangtuaan,”
ucapnya. Selain itu, pada kegiatan yang diselenggarakan di Bandung tersebut,
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat juga
menyosialisasikan sejumlah panduan parenting, berupa brosur, leaflet,
dan poster hasil kerja sama dengan
UNESCO Jakarta. Pada pelatihan tersebut, panitia juga membekali para peserta
dengan pelatihan mengajar (micro
teaching). Sebanyak 100 orang ibu rumah tangga dan kader posyandu
dari Bandung dan Sumedang berlatih mengajar pendidikan keorangtuaan.
Mereka
yang dibagi dalam tiga kelas mengajar dengan berbagai metode, dan media
pembelajaran yang dibuat sendiri. Ada yang menggunakan powerpoint, gambar,
drama, lagu, dan media pembelajaran lainnya.
Julaekha, peserta yang berusia paling lanjut menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat.
Wanita 73 tahun asal Gorontalo tersebut berharap pengetahuan yang ia peroleh
tentang pendidikan keorangtuaan dapat ditularkan kepada masyarakat di
daerahnya. “Banyak ilmu
dan
informasi yang saya peroleh untuk bekal melakukan pendampingan terhadap
masyarakat,”
ucapnya.
Pada
workshop tersebut, panitia memperkaya wawasan peserta dengan sejumlah materi.
Antara lain Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Keorangtuaan di Masyarakat
oleh Dr.Elih Sudia Permana,
Pengajar Universitas Pendidikan Indonesia. Pola Asuh Anak dengan Gizi dan
Jajanan Sehat oleh Prof. Sudarto, Guru Besar Universitas Indonesia. Tumbuh Kembang
Anak Usia Dini oleh Dr.Uum Suminar, M.Pd, dari Pusat Pengembangan PAUDNI
Regional Bandung, dan Pencegahan
Tindak
Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Anak oleh Ninik Srirahayu dari Komisi
Nasional Perempuan.