Menurut Prof. Reni Hawadi Akbar—sapaan akrab Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia ini, upaya menerapkan satu desa minimal satu PAUD merupakan suatu keharusan. Ia mengharapkan pemerintah daerah dapat mendukung program tersebut.
Pernyataan itu Reni lontarkan seusai penandatangan MoU antara Ditjen PAUDNI, Pemda Kabupaten Sumbawa Barat, dan PT Newmont Nusa Tenggara, belum lama ini.
Kesepakatan kerja sama antara Ditjen PAUDNI, Pemda Kabupaten Sumbawa, dan PT Newmont Nusa Tenggara ini berkaitan dengan peningkatan mutu dan pengembangan program dalam rangka percepatan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
Dalam MoU tersebut disepakati Ditjen PAUDNI bertugas dan bertanggung jawab menetapkan standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan sehingga memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas secara profesional.
Selain itu, Ditjen PAUDNI juga menetapkan standar pembinaan dan pengelolaan lembaga dan melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PAUDNI.
Sementara itu Pemda Kabupaten Sumbawa Barat menyiapkan dan menetapkan pendidik dan tenaga kependidikan seperti guru, tutor, fasilitator, pamong belajar, penilik, dan tenaga administrasi sesuai dengan kebutuhan dan jumlah lembaga, menetapkan lokasi pembangunan dan menyediakan fasilitasi anggaran pembiayaan pendidikan PAUDNI, yang proprosional melalui APBD.
Pemda Sumbawa Barat juga sepakat untuk menetapkan pedoman penyelenggaraan PAUDNI berbasis budaya dan kearifan lokal, serta melaksanakan pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PAUDNI.
Sedangkan PT Newmont Nusa Tenggara menyiapkan sarana dan prasarana serta fasilitas pembelajaran untuk menunjang program PAUDNI melalui dana CSR, menyediakan dukungan untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan mutu dan tenaga kependidikan PAUDNI, serta melakukan publikasi tentang program kerjasama ini kepada masyarakat luas. (Sugito/HK)
