"APK PAUD baru mencapai 34 persen, sehingga
perlu kerja keras untuk mencapai target tersebut. Karena itu, Kami
terus mendorong pemerintah daerah, khususnya bupati dan wali kota untuk
mempercepat pengembangan lembaga PAUD sehingga tiap desa satu PAUD,"
kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat menyampaikan pemaparan dalam
Forum Wartawan pendidikan di Bogor, Minggu (17/6/2012).
Lebih lanjut dikatakannya layanan pendidikan anak usia dini berusia
0-6 tahun, saat ini baru mampu menjangkau sebanyak 15 juta anak usia
dini dari jumlah 30 juta anak. "Setengah lainnya belum bisa mengakses
pendidikan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan daerah,"
katanya.
Ia mengatakan tidak mudah untuk mencapai target angka partisipasi
kasar pendidikan anak usia dini 75 persen pada 2014, karena membutuhkan
sarana dan prasarana memadai bagi pendidikan anak usia dini.
Permasalahan guru PAUD juga menjadi kendala tersendiri.
"Guru PAUD yang sudah S1 saat ini belum
banyak. Sementara pengasuh untuk tempat penitipan anak dan pembimbing di
kelompok bermain umumnya hanya berijazah SMA. Padahal untuk pengasuh dan pembimbing harus ditambah dengan pendidikan PAUD tingkat dasar minimal," tuturnya.
Ditjen PAUDNI terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru TK dan tenaga kependidikan PAUDNI dengan memberikan perhatian khusus kepada PTK PAUDNI yang mengabdikan diri di daerah perbatasan dan Tertinggal, Terdepan, serta Terluar (3T).
Reni mengatakan saat ini daya dukung APBN terhadap peningkatan kesejahteraan Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) PAUDNI belum optimal. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah belum sanggup memenuhi tunjangan bagi seluruh guru TK di Indonesia.
Namun, bagi guru yang telah memenuhi syarat untuk menerima tunjangan
profesi, pemerintah menjamin akan memenuhi hak mereka. Hingga Januari
2012, guru TK yang berhak mendapat tunjangan profesi berjumlah 10.602
orang. Sedangkan dalam DIPA Ditjen PAUDNI 2012 baru tersedia anggaran untuk 8.728 orang (82 persen).
Selain itu, pemerintah memiliki kepedulian untuk menargetkan satu desa satu PAUD, maka pada 2014 mendatang target pembangunan satu PAUD diharapkan tercapai. Untuk itu, Kemdikbud akan mendorong pemda mengembangkan lembaga PAUDNI pada tahun 2012 ini melalui alokasi anggaran sebesar Rp 3,1 triliun.
Dikatakannya, pihaknya akan mengusulkan ke DPR agar
tahun depan diberikan alokasi tambahan anggaran dari Rp 3,1 triliun
menjadi Rp 7 triliun. Penambahan anggaran tersebut diharapkan dapat
untuk membangun PAUD di seluruh desa.
Ia menyatakan rasa optimistis, jika anggaran mencapai Rp 7 triliun, maka 15.000 PAUD sampai
tahun 2014 bakal terbangun. "Jadi pada tahun 2013 akan dibangun 7.500
unit dan jumlah yang sama akan dibangun pada 2014," katanya.
Setiap unit PAUD bakal mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp 35 juta yang digunakan untuk pengadaan gedung dan
sumber daya manusia. Alokasi dana bagi para pengajar PAUD dan taman kanak-kanak (TK) masih banyak yang belum sesuai standar, tambahnya.
Reni mengatakan, pendidikan anak bukan hanya tanggung jawab guru semata maka orangtua juga perlu mendapatkan materi tentang PAUD ini. Ditjen PAUDNI pun
berupaya dan akan mengeluarkan prrogram pendidikan untuk keluarga.
Pendidikan keluarga ini meliputi pendidikan pra nikah, ibu hamil dan
pendidikan untuk orangtua.
"Pendidikan keluarga ini sedang di godok di dapurnya PAUDNI yaitu di Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal," tambah Reni.
Sumber: Kompas
