 |
| Dirjen PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog sedang menerima Perwakilan Bank Dunia, dengan didampingi Direktur Pembinaan Kursus, Muslich, SH, Drs. Abdoellah, M.Pd (Kasubdit Jardik) dan Dr. Yusuf Muhyiddin, M.Pd (Kasubdit Kelembagaan dan Kemitraan), Senin (3/2) di Jakarta. (M.Husnul Farizi) |
Jakarta – Ditjen PAUDNI. Dengan maraknya bantuan pemerintah, kepada masyarakat dalam bidang pelatihan dan ketrampilan, yang notabene merupakan lembaga kursus dan pelatihan (LKP). Menurut Dirjen PAUDNI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog. Seringkali kita menapikkan keberadaan lembaga yang dikelola oleh pemerintah, seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) masyarakat.
Sehingga keberadaan mereka jauh tertinggal, jika dibandingkan dengan (LKP) milik swasta. Pemerintah Pusat, dalam hal ini Ditjen Pendidikan Anak Usia dini, Nonformal dan Informal. Terus berupaya agar SKB tetap berjalan melayani masyarakat, ujar Dirjen PAUDNI. Namun, sebagaimana yang diketahui, kemampuan kita sangatlah terbatas, sehingga sangat diperlukan peran serta dari pemerintah daerah.
Oleh sebab itu, acapkali ketika Dirjen melakukan kunjungan kerja ke SKB dibeberapa daerah. Kondisi mereka beraneka ragam, ada yang maju, dan ada pula yang kembang kempis. Semua tergantung, bagaimana peran pemerintah daerahnya masing masing membantu, ujar Dirjen PAUDNI.
Keadaan SKB yang bermacam-macam itulah yang menimbulkan keprihatinan, terutama pada SKB yang berada di titik nadir. Tahun 2009 – 2010 Ditjen PAUDNI, melalui Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan telah berupaya keras membangun kembali SKB. Dengan cara memberikan Bantuan Sosial sebesar 100-200 juta, kepada beberapa lembaga SKB yang membutuhkan.
Namun, dengan adanya peraturan Kementerian Keuangan nomor 81 tahun 2012. Tentang belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara, atau Lembaga negara. Seringkali membuat kami sulit bergerak membantu SKB, ujar Dirjen saat menggambarkan kondisi SKB saat ini. Dirjen mengingatkan agar Bank Dunia tidak hanya terfokus pada lembaga kursus dan pelatihan milik masyarakat saja, tetapi juga SKB yang dikelola oleh pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Dirjen PAUDNI, didampingi Muslich, SH, Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, beserta Drs. Abdoellah M.Pd (Kasubdit Jardik), dan Dr. Yusuf Muhyiddin (Kasubdit lembaga & Kemitraan). Saat menerima audiensi perwakilan dari Bank Dunia. Mr. Pedro, Sriwafe Negara, dan Ari Perdana, Senin pagi (3/2).
Selain membahas mengenai pelatihan dan ketrampilan di dunia pendidikan Nonformal, dan Informal. Bank Dunia turut mengundang Dirjen PAUDNI, menjadi salah satu pembicara utama. Selain nara sumber tiga negara yang berasal dari, Korea selatan, Chili dan Australia.
Kegiatan tersebut rencananya akan dilaksanakan Bank Dunia pada 19 Febuari, dengan bekerjasama PMP2K dan BAPENAS. Dimana kegiatan tersebut akan dihadiri 100 peserta dari dalam negeri, guna membahas sistem pelatihan dan ketrampilan Indonesia kedepan.(M.Husnul Farizi/HK)
