Minggu, 01 Oktober 2017

42 Persen Desa di Indonesia Belum Terjangkau PAUD

PURWOKERTO, (PRLM).- Sebanyak 15 ribu desa atau 42 persen desa di Indonesia belum terjangkau pendidikan anak usia dini (PAUD). Dalam dua tahun mendatang, pada 2014 target pembangunan dan pengadaan PAUD diharapkan selesai.

"Hingga 2012 PAUD baru menjangkau 58 persen desa di seluruh Indonesia. Masih ada 15 ribu desa belum memiliki PAUD, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menargetkan hingga 2014 pembangunan dan pengadaan satu desa satu PAUD selesai," kata Direktur Jenderal (Dirjen) PAUD, Non Formal dan Informal Kemendikbud Lydia Freyani Hawadi saat kunjungan kerja di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Purwokerto, Jawa Tengah, Senin (11/6/12). Lydia menambahkan, anggaran untuk 15 ribu PAUD sampai 2014 mencapai Rp7 triliun. Setiap unit PAUD bakal dialokasikan anggaran Rp35 juta. 

Tahun ini anggaran untuk bidang PAUD, Non Formal dan Informal mencapai Rp3,1 triliun. Tahun depan, Kemendigbud meminta alokasi tambahan anggaran PAUD dari Rp3,1 triliun menjadi Rp7 triliun.

"Kami optimis, jika anggaran mencapai Rp7 triliun, maka 15 ribu PAUD sampai tahun 2014 bakal terbangun. Jadi pada tahun 2013 akan dibangun 7.500 unit dan jumlah yang sama akan dibangun pada 2014," jelasnya.

Anggaran masing-masing PAUD sebesar Rp 35 juta tersebut tidak hanya dipakai untuk pengadaan gedung saja, tetapi juga pengadaan SDM. Mengingat alokasi dana bagi para pengajar PAUD dan TK masih banyak belum sesuai standar. "Saat ini satu orang pengajar PAUD dan TK selama setahun dengan nominal Rp1,5 juta baru terjangkau 25%. Inilah yang nantinya kami garap juga,” jelas Dirjen.

Dirinya juga mengakui sebaran PAUD di Indonesia kurang merata dikarenakan masyarakat yang ada di daerah tertentu tidak memiliki akses informasi untuk mendirikan PAUD. Sehingga jatah PAUD untuk daerah tertentu diambil oleh daerah yang sudah siap.

Pada kesempatan tersebut Dirjen mengakui kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap PAUD. Khususnya sejak masa otomomi daerah sepuluh tahun terakhir ini, padahal pemerintah pusat sudah melakukan perhatian intensif bagi kebaradaan SKB. (A-99/A-108)***

Sumber: Pikiran Rakyat

Copyright © Ren Lydia Freyani Hawadi | Guru Besar Universitas Indonesia