“Masih ada 30.124 desa di Indonesia yang belum memiliki PAUD,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog saat melakukan pertemuan dengan pihak Bank Dunia, di kantor PNPM Support Facilities (PSF) Bank Dunia, Jakarta, Jumat (25/1).
Ditegaskan oleh Lydia, yang juga akrab dipanggil Reni Akbar-Hawadi, PAUD merupakan persoalan yang masif. Dari seluruh anak usia 3-6 tahun di Indonesia, baru 60,33 persen yang sudah mengakses PAUD. Di sisi lain, angka kelahiran yang tinggi membuat kebutuhan masyarakat akan perluasan akses PAUD semakin mendesak.
“Setiap tahun, ada 3,4 juta bayi baru lahir di Indonesia. Sangat banyak,” kata Reni.
Diungkapkan pula oleh Reni, bahwa dana yang dimiliki PAUDNI untuk PAUD sangatlah terbatas. Tahun ini saja, anggaran untuk seluruh program PAUDNI dari APBN saja, hanya sebesar Rp2,4 triliun. Padahal, untuk mencapai target angka partisipasi kasar (APK) PAUD sebesar 75 persen pada tahun 2015, dibutuhkan dana Rp17 triliun.
Hal inilah yang membuat banyak persoalan mengenai PAUD belum terselesaikan. Salah satunya, kata Reni, adalah kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) PAUD. Pendidik PAUD yang belum berpendidikan sarjana jumlahnya masih mendominasi. Menghadapi hal itu, Pemerintah pun telah mengupayakan pelatihan bagi PTK, akan tetapi jumlahnya tidak banyak. Saat ini masih ada sekitar 84 persen PTK PAUD yang belum mendapatkan pelatihan.
Oleh karena itulah, Ditjen PAUDNI mengharapkan PNPM Generasi yang didukung oleh Kementrian Dalam Negeri serta difasilitasi PSF Bank Dunia ini dapat memasukkan PAUD sebagai salah satu indikator yang menjadi prioritas. Dengan demikian, bertambahlah mitra Ditjen PAUDNI dalam mengembangkan PAUD.
Menanggapi hal itu, Social Development Sector Manager PSF Bank Dunia Jan Weetjens, menyambut baik. Ia menyatakan sangat mendukung hal ini. Ditimpali pula Social Development Specialist PSF Bank Dunia Robert Wrobel, bahwa angka partisipasi kasar (APK) pendidikan dasar di Indonesia sudah jauh lebih dibandingkan dengan APK PAUD. Ia pun sepakat, bahwa PAUD memerlukan dukungan untuk jauh lebih berkembang.
Untuk itu, Bank Dunia mendorong Ditjen PAUDNI untuk duduk bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta institusi-institusi lainnya yang terlibat dalam kebijakan PNPM untuk mendiskusikan hal ini.
“Saya pikir ada baiknya Kemdikbud bersama Bappenas, Kemdagri, Kementerian Keuangan untuk turun langsung ke lapangan melihat kondisi PAUD, kemudian membicarakan hal ini (memasukkan PAUD sebagai salah satu indikator PNPM Generasi-red),” kata Jan.
PNPM Generasi dan PAUD
PNPM Generasi Sehat dan Cerdas, yang juga disebut sebagai PNPM Generasi merupakan bagian dari PNPM Mandiri, yakni program nasional yang dilaksanakan sejak tahun 2007-2015. PNPM Generasi menjadi program pendukung PNPM Mandiri Perdesaan untuk mempercepat pencapaian millennium development goals (MDG), terutama terkait dengan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan pendidikan dasar.
Sebenarnya, memasuki tahun 2012, Pemerintah tengah mengujicobakan kegiatan PAUD dalam program PNPM Generasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Boalemo, Gorontalo dan Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
Tujuan dari program ini adalah untuk membuka kesempatan bagi seluruh anak usia 0-6 tahun dalam mendapatkan layanan program PAUD melalui program PNPM Generasi. Uji coba ini diselenggarakan karena laporan lapangan menunjukkan tuntutan masyarakat untuk layanan PAUD semakin besar.
Meskipun demikian, hingga saat ini PNPM Generasi belum dirancang hingga mencakup PAUD sebagai salah satu indikator kebutuhan prioritas. Terkait pendidikan, program ini baru memfokuskan pada wajib belajar. Akan tetapi, atas dasar permintaan serta kebutuhan masyarakat, sudah ada 1.872 lembaga PAUD yang terbantukan oleh program PNPM.
Demikian pula dengan Bank Dunia, juga sudah memberikan bantuan kepada 120 PAUD yang letaknya tersebar di 51 kota/kabupaten di Indonesia. Jumlah bantuan diberikan sebesar Rp90 juta per lembaga. Bantuan itu diberikan bertahap selama tiga tahun. Program yang telah dimulai sejak tahun 2006 tersebut akan berakhir tahun ini. (Dina Julita/HK)
Sumber: http://www.paudni.kemdikbud.go.id/ditjen-paudni-lirik-pnpm-generasi-sebagai-mitra/
