Medan, (Analisa). Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Dirjen PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lydia Freyani Hawadi, menyatakan, dibutuhkan kesatuan (integrasi) program untuk pemberdayaan desa guna mencapai hasil optimal penyelenggaraan pendidikan PAUDNI di Indonesia.
Ketiga program yang direkomendasi untuk dikembangkan itu adalah desa ramah anak, desa literasi dan desa vokasi.
Dirjen PAUDNI Kemendikbud menyampaikan hal itu dalam paparannya pada “Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kegiatan Program PAUDNI 2014” di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), 12-14 Mei 2014. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Balai Pengembangan (BP) PAUDNI Regional I Medan.
Lydia Frewani memaparkan, pengembangan “Desa Ramah Anak” meliputi program satu desa satu PAUD, satu parenting (pendidikan keorangtuaan), PAUD HI (holistik integratif), dan satu PAUD terpadu serta satu gugus PAUD.
Sementara, pengembangan “Desa Literasi” mencakup pendidikan keaksaraan, kesetaraan orang dewasa, keaksaraan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan bahasa ASEAN, serta pemberdayaan perempuan. Sementara, pengembangan “Desa Vokasi” meliputi desa vokasi, KUM, aksara kewirausahaan, program keluarga harapan (PKH) dan program keluarga mandiri (PKM).
Di bagian lain paparannya, Dirjen PAUDNI antara lain mengungkapkan dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi untuk pengembangan program PAUDNI.
Sinkronisasi anggaran
Jumlah dana yang dialokasikan oleh Koridor I-IV untuk bidang pendidikan di dinas pendidikan provinsi, dari total dana yang dialokasikan, kontribusi untuk bidang PAUDNI sekitar 4,09 persen. Dalam koridor dan tahun yang sama, alokasi dana untuk dinas pendidikan kabupaten/kota member kontribusi untuk bidang PAUDNI sekitar 1,79 persen.
Kondisi faktual lainnya, lanjutnya, pihaknya memperkirakan pencapaian angka partisipasi kasar (APK) PAUD di Indonesia pada 2013 baru mencapai 68,10 persen. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan APK pada tahun sebelumnya yang sebesar 63,01 persen.
Diakuinya, pertumbuhan APK PAUD nasional lamban. Kemudian, diperkirakan 36 persen anak Indonesia akan mengalami hambatan layanan PAUD pada 2015. Artinya, masih ada satu dari tiga anak Indonesia yang belum mendapatkan layanan PAUD. Pada 2013, jumlah anak usia 3-6 tahun di negara ini mencapai 18,5 juta lebih.
Untuk mengejar APK itulah, dia mengimbau pemda mengalokasikan anggaran untuk PAAUD rintisan dan biaya operasional pendidikan (BOP) PAUD dan tidak semata mengharapkan dana dari pemerintah pusat. “Harus ada sinkronisasi antara anggaran pemerintah pusat dan daerah,” katanya.
Kepala BP PAUDNI Regional I Medan, Drs Irwan Safii MPd, melalui Kasi Informasi dan Kemitraan yang sekaligus Penanggung Jawab Rakor dan Sinkronisasi Rencana Kegiatan Program PAUDNI 2014, H Angku Indrajaya SH, menjelaskan, kegiatan ini diikuti sekitar 124 peserta dari tujuh provinsi yang menjadi wilayah kerja pihaknya, yaitu Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, dan Kepri.
Para peserta adalah terdiri atas kabid PNFI provinsi, kabid PNFI kabupaten/kota, kepala BPKB, kepala SKB, dan staf BP PAUDNI Regional I Medan sendiri.
Selain Dirjen PAUDNI Kemdikbud, Lydia Frewani Hawadi, tampil sebagai narasumber dalam kegiatan yang berlangsung tiga hari tersebut ialah Kepala Dinas Pendidikan Kepri dan Kepala BP PAUDNI Regional I Medan. Sementara, dari Ditjen PAUD masing-masing Direktur Pembinaan PAUD dan Direktur Pembinaan Pendidikan Pendidikan Masyarakat.
Angku Indrajaya menjelaskan, rakor dan sinkronisasi program ini dilakukan untuk mendapatkan program yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya serta memenuhi kebutuhan sasaran PAUDNI.
Kegiatan ini dapat menjadi media efektif menyosialisasikan, menyinkronkan, mengordinasikan dan menemukan berbagai langkah terobosan guna meningkatkan mutu pelaksanaan program PAUDNI di wilayah Regional I Medan secara merata dan menyeluruh.
Dia juga berharap rakor ini bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan itu antara lain menyamakan persepsi dan langkah tentang kebijakan Ditjen PAUDNI, mempercepat realisasi pelaksanaan program PAUDNI dan membuat kesepakatan tentang penguatan program yang perlu ditindaklanjuti. “Semuanya untuk tahun 2014 ini,” demikian Angku Indrajaya. (gas)
