Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Purwokerto
dalam waktu dekat akan menjadi salah satu Pusat Kursus dan Pelatihan
Masyarakat (PKPM). Hal ini diawali dengan penandatanganan Nota
Kesepahaman (MoU) antara Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal,
Informal (PAUDNI) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Bupati
Banyumas, Senin (11/6) di Ruang Salon Rumah Dinas Bupati Banyumas.
Dengan ditandatanganinya MoU dan diterimanya dana dari pemerintah pusat sebesar 1 milyar rupiah tahun 2012, Banyumas menjadi satu diantara 2 kabupaten di Indonesia yang akan melaksanakan program yang baru dirintis oleh Kemendikbud melalui Dirjen PAUDNI tersebut. Satu kabupaten lain yang mendapatkan bantuan yang sama adalah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kabid Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Siswoyo dalam laporannya menjelaskan, dipilihnya SKB Purwokerto sebagai pelaksana program PKPM dikarenakan letaknya yang sangat strategis karena berada di Kota Purwokerto, berdampingan dengan kampus UNSOED Purwokerto, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dari segala penjuru dan mudah dikenal oleh semua lapiran masyarakat.
Disamping itu, lanjutnya, peserta didik/siswa di SKB yang saat ini melaksanakan program kegiatan rutin PAUD, program kesetaraan, program kursus, dan program pendidikan masyarakat tersebut sebagian besar (80%) usai produktif sehingga dimungkinkan masih memiliki semangat yang tinggi utuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya karena mereka masih memiliki jangkauan yang panjang.
Siswoyo menambahkan, siswa/peserta didik di SKB Purwokerto dilihat dari status sosial ekonomi sebagian besar berlatar belakang golongan menengah ke bawah (untuk Paket B dan C) sehingga perlu mendapatkan ketrampilan/pembelajaran pendidikan kewirausahaan agar setelah lulus memiliki ketrampilan untuk bermata pencaharian.
Tujuan program PKPM, kata Siswoyo untuk membentuk jiwa kewirausahaan masyarakat dengan membentuk wirausahawan-wirausahawan baru, membekali masyarakat dengan ketrampilan yang layak untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, mendorong dan membimbing masyarakat untuk merintis usaha sebagai pemberdayaan potensi lokal, menekan arus urbanisasi dengan meningkatkan ekonomi masyarakat, dan mengurangi masalah sosial masyarakat.
Tentang alokasi dana dari pemerintah pusat, Siswoyo menuturkan, dana bantuan sebesar 1 milyar akan dimanfaatkan dengan alokasi 60% untuk sarana fisik, dan 40% untuk sarana-prasarana lainnya. Pelaksanaan program PKPM akan dilakukan melalui 3 tahap. Tahap I (tahun 2012) meliputi pengadaan sarana prasarana serta pembangunan ruang kegiatan pembelajaran serta praktek usaha.
Ruang pembelajaran dan praktek usaha yang rencananya akan dibangun meliputi ruang pembelajaran tata kecantikan rambut dan kulit, ruang pembelajaran komputer multi media dan design grafis, ruang pembelajaran teknisi AC, ruang praktek usaha kecantikan rambut dan kulit, ruang praktek usaha grafis/digital advertising, ruang administrasi, dan ruang pendukung lainnya.
Pada tahap II (tahun 2013) program pembelajaran akan dimulai, diawali dengan penyusunan kurikulum, penjaringan nara sumber teknis yang berkompeten, penyiapan perangkat adminstrasi, seleksi calon peserta kursus sampai dimulainya pembelajaran. Kegiatan ini akan dilanjutkan pada tahap III (tahun 2014) hingga seluruh program yang telah direncanakan dapat terealisasi. Disamping itu juga akan dilakukan seleksi terhadap lulusan kursus guna menambah pengalaman dan jam kerja lulusan, untu membentuk tenaga yang kompeten dan berkualitas.
Bupati Banyumas, Drs Mardjoko MM dalam sambutannya mengungkapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kemendikbud terhadap Kabupaten Banyumas, dan berharap ke depan kepercayaan pemerintah ini terus meningkat dalam bentuk-bentuk yang lain. Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai di Kabuapten Banyumas yang telah bekerja sebaik-baiknya untuk semua capaian tersebut.
Sementara Dirjen PAUDNI Kemendikbud RI, Prof Dr Lydia Freyani Hawadi Psi menjelaskan, program PKPM digulirkan dalam rangka meningkatkan peran SKB yang lebih besar, melalui pembinaan dan pelatihan terhadap para pemuda, dengan tujuan utama membantu program pemerintah mengurangi pengangguran. Wujud keseriusan pemerintah pusat ini, katanya, dengan mengalokasikan anggaran sebesar 1,75 triliun melalui kegiatan di Dirjen PAUDNI Kemendikbud.
Lydia juga menyoroti tentang kondisi SKB-SKB di Indonesia. Secara umum, katanya, SKB-SKB belum diberdayakan secara optimal, dan rata-rata masih mengalami persoalan kekurangan SDM. Oleh karenanya Dirjen PAUDNI bertekat untuk terus meningkatkan kinerja SKB, termasuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM SKB. Lydia menyebutkan, sebagai contoh, saat ini di SKB Purwokerto jumlah Pamong Belajar hanya 10 orang, padahal idealnya 50 orang. Ini menurutnya salah satu yang harus terus diupayakan untuk ditingkatkan.
Dalam kesempatan tersebut Lydia juga menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para Pamong Pelajar di SKB, salah satunya dengan menaikkan anggaran tunjangan kesejahteraan Pamong Belajar. Tunjangan kesejahteraan yang saat ini diterima oleh para Pamong Belajar rata-rata 2 juta per tahun akan ditingkatkan menjadi paling tidak 3 juta per tahun.
Dengan ditandatanganinya MoU dan diterimanya dana dari pemerintah pusat sebesar 1 milyar rupiah tahun 2012, Banyumas menjadi satu diantara 2 kabupaten di Indonesia yang akan melaksanakan program yang baru dirintis oleh Kemendikbud melalui Dirjen PAUDNI tersebut. Satu kabupaten lain yang mendapatkan bantuan yang sama adalah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kabid Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Siswoyo dalam laporannya menjelaskan, dipilihnya SKB Purwokerto sebagai pelaksana program PKPM dikarenakan letaknya yang sangat strategis karena berada di Kota Purwokerto, berdampingan dengan kampus UNSOED Purwokerto, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dari segala penjuru dan mudah dikenal oleh semua lapiran masyarakat.
Disamping itu, lanjutnya, peserta didik/siswa di SKB yang saat ini melaksanakan program kegiatan rutin PAUD, program kesetaraan, program kursus, dan program pendidikan masyarakat tersebut sebagian besar (80%) usai produktif sehingga dimungkinkan masih memiliki semangat yang tinggi utuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya karena mereka masih memiliki jangkauan yang panjang.
Siswoyo menambahkan, siswa/peserta didik di SKB Purwokerto dilihat dari status sosial ekonomi sebagian besar berlatar belakang golongan menengah ke bawah (untuk Paket B dan C) sehingga perlu mendapatkan ketrampilan/pembelajaran pendidikan kewirausahaan agar setelah lulus memiliki ketrampilan untuk bermata pencaharian.
Tujuan program PKPM, kata Siswoyo untuk membentuk jiwa kewirausahaan masyarakat dengan membentuk wirausahawan-wirausahawan baru, membekali masyarakat dengan ketrampilan yang layak untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, mendorong dan membimbing masyarakat untuk merintis usaha sebagai pemberdayaan potensi lokal, menekan arus urbanisasi dengan meningkatkan ekonomi masyarakat, dan mengurangi masalah sosial masyarakat.
Tentang alokasi dana dari pemerintah pusat, Siswoyo menuturkan, dana bantuan sebesar 1 milyar akan dimanfaatkan dengan alokasi 60% untuk sarana fisik, dan 40% untuk sarana-prasarana lainnya. Pelaksanaan program PKPM akan dilakukan melalui 3 tahap. Tahap I (tahun 2012) meliputi pengadaan sarana prasarana serta pembangunan ruang kegiatan pembelajaran serta praktek usaha.
Ruang pembelajaran dan praktek usaha yang rencananya akan dibangun meliputi ruang pembelajaran tata kecantikan rambut dan kulit, ruang pembelajaran komputer multi media dan design grafis, ruang pembelajaran teknisi AC, ruang praktek usaha kecantikan rambut dan kulit, ruang praktek usaha grafis/digital advertising, ruang administrasi, dan ruang pendukung lainnya.
Pada tahap II (tahun 2013) program pembelajaran akan dimulai, diawali dengan penyusunan kurikulum, penjaringan nara sumber teknis yang berkompeten, penyiapan perangkat adminstrasi, seleksi calon peserta kursus sampai dimulainya pembelajaran. Kegiatan ini akan dilanjutkan pada tahap III (tahun 2014) hingga seluruh program yang telah direncanakan dapat terealisasi. Disamping itu juga akan dilakukan seleksi terhadap lulusan kursus guna menambah pengalaman dan jam kerja lulusan, untu membentuk tenaga yang kompeten dan berkualitas.
Bupati Banyumas, Drs Mardjoko MM dalam sambutannya mengungkapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kemendikbud terhadap Kabupaten Banyumas, dan berharap ke depan kepercayaan pemerintah ini terus meningkat dalam bentuk-bentuk yang lain. Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai di Kabuapten Banyumas yang telah bekerja sebaik-baiknya untuk semua capaian tersebut.
Sementara Dirjen PAUDNI Kemendikbud RI, Prof Dr Lydia Freyani Hawadi Psi menjelaskan, program PKPM digulirkan dalam rangka meningkatkan peran SKB yang lebih besar, melalui pembinaan dan pelatihan terhadap para pemuda, dengan tujuan utama membantu program pemerintah mengurangi pengangguran. Wujud keseriusan pemerintah pusat ini, katanya, dengan mengalokasikan anggaran sebesar 1,75 triliun melalui kegiatan di Dirjen PAUDNI Kemendikbud.
Lydia juga menyoroti tentang kondisi SKB-SKB di Indonesia. Secara umum, katanya, SKB-SKB belum diberdayakan secara optimal, dan rata-rata masih mengalami persoalan kekurangan SDM. Oleh karenanya Dirjen PAUDNI bertekat untuk terus meningkatkan kinerja SKB, termasuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM SKB. Lydia menyebutkan, sebagai contoh, saat ini di SKB Purwokerto jumlah Pamong Belajar hanya 10 orang, padahal idealnya 50 orang. Ini menurutnya salah satu yang harus terus diupayakan untuk ditingkatkan.
Dalam kesempatan tersebut Lydia juga menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para Pamong Pelajar di SKB, salah satunya dengan menaikkan anggaran tunjangan kesejahteraan Pamong Belajar. Tunjangan kesejahteraan yang saat ini diterima oleh para Pamong Belajar rata-rata 2 juta per tahun akan ditingkatkan menjadi paling tidak 3 juta per tahun.
