Sabtu, 27 Oktober 2018

Workshop Sosialisasi Program PAUD se-Indonesia

Pemerintah telah dan akan terus berupaya meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan berupaya melakukan peningkatan kualitas layanan di setiap lembaga PAUD dengan berbagai kebijakan serta strategi yang dijalankan.  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan kepada pemerintah untuk memenuhi  hak-hak anak dalam pertemuan forum pendidikan dunia tahun 2000 di Dakkar, Senegal.  UU tersebut juga mengamanatkan perluasan dan perbaikan keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung.
 
Menyikapi betapa pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai program PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal  PAUDNI menyelenggarakan “Workshop Sosialisasi Program PAUD  Bersama Bunda PAUD se-Indonesia” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta 17-18 Desember 2012.

Sebelum acara pembukaan, saat mengadakan  pertemuan dengan panitia  di Gedung E, Kemdikbud, pada Senin (17/12) pagi, Dirjen PAUDNI,  Lydia Freyani Hawadi mengatakan, program PAUD adalah salah satu program besar dan utama di lingkungan Kemdikbud sehingga  seluruh komponen di lingkungan Kemdikbud  benar-benar  harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Workshop ini  diharapkan bisa menjalin kerja sama antarfigur atau tokoh masyarakat,  seperti  istri gubernur atau bupati/walikota yang dinobatkan sebagai bunda PAUD pada masing-masing daerah. Penobatan tersebut bertujuan agar figur-figur itu dapat menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan anak usia dini serta pemerataan akses layanan dan peningkatan kualitas PAUD.

Mereka yang hadir sebagai narasumber pada workshop ini berasal dari berbagai kalangan kementerian  terkait, Bunda PAUD, pemerintah daerah kabupaten/kota, tim penggerak PKK Pusat dan World Bank Jakarta.
Acara tetap tahunan ini akan dihadiri para peserta Bunda PAUD se-Indonesia. Mereka terdiri dari 530 Bunda PAUD provinsi sebanyak 33 provinsi dan 497 Bunda PAUD kabupaten/kota. (JS)

Pesan Presiden untuk PAUD: Ajarkan Anak-anak Budaya Antri

PELITAKARAWANG.COM-.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah melantik Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-formal dan Informal (PAUDNI) yang baru, yaitu Lydia Freyani Hawadi. Ada banyak tugas yang menanti  Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia tersebut, terutama yang terkait dengan pendidikan anak usia dini (PAUD). Salah satunya adalah pesan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, supaya melatih anak-anak untuk belajar antri. Demikian disampaikan Mendikbud Mohammad Nuh, saat pelantikan di Graha Utama Kemdikbud, Jakarta, (27/1)
Menteri Nuh menjelaskan, setidaknya ada empat hal yang menjadi fokus dalam pendidikan anak usia dini. Pertama, penataan institusi lembaga PAUD. Lembaga PAUD harus memiliki fasilitas dan layanan yang baik. Untuk mengembangkan lembaga PAUD tersebut, salah satu caranya adalah melalui kerjasama dengan lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat.  
“Kedua, persoalan mendasar adalah guru PAUD, atau pembimbing dan pendamping di PAUD. Mereka harus dibekali. Ada pelatihannya,” ujarnya. Mendikbud juga menambahkan, guru PAUD harus memiliki kompetensi, dan harus ada kejelasan status serta kesejahteraan yang cukup untuknya.
Ketiga, kurikulum atau materi pengajaran di PAUD. Hal ketiga ini berhubungan dengan persyaratan masuk sekolah dasar. Menteri Nuh menegaskan, tidak ada persyaratan harus bisa membaca, menulis, dan berhitung bagi anak-anak yang mendaftar ke sekolah dasar. “Kalau masuk SD pake tes, berarti di TK harus ada pelajaran membaca, menulis dan berhitung. Ini yang salah, menyebabkan beban berlebih di dunia pendidikan,” ucapnya. Ia menuturkan, persyaratan masuk SD tidak ada syarat akademik, melainkan hanya syarat administrasi terkait usia anak-anak.
Keempat, sesuai pesan Presiden SBY, anak-anak usia PAUD harus dilatih belajar antri. Hal ini direspon dengan positif oleh Dirjen PAUDNI yang baru, Lydia Freyani Hawadi. “Itu bagus sekali. Itu juga merupakan keluhan kita sejak lama. Benchmark kita orang Indonesia, di Singapura bisa antri, tapi di sini nggak, saling menyerobot dan sebagainya. Titipan presiden tentang budaya antri dan bersih itu kecil namun  sangat mendalam”.  Ia berharap, dengan keyakinan dan kerja sama yang baik, target-target  yang ada di dalam program PAUD bisa tercapai. (DM/AR).

Dirjen PAUDNI : Kita Kekurangan 15 Ribu PAUD

Purwokerto (BIB) - Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Lydia Freyani Hawadi, menyatakan Indonesia masih kekurangan 15 ribu PAUD.

"Saat ini, PAUD baru menjangkau 58 persen dari seluruh desa di Indonesia," katanya di sela-sela kunjungan kerja di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (11/6).

Karena itu, kata dia, pemerintah menargetkan pembangunan satu PAUD untuk satu desa. Dengan demikian, lanjutnya, seluruh desa akan terjangkau PAUD pada 2014. Anggaran yang disiapkan untuk mencapai target tersebut, mencapai Rp. 3,1 triliun. "Tahun depan, kami meminta alokasi tambahan anggaran dari Rp. 3,1 triliun menjadi Rp. 7 triliun," katanya.

Menurut dia, penambahan anggaran tersebut diharapkan dapat untuk membangun PAUD di seluruh desa. "Kami optimistis, jika anggaran mencapai Rp. 7 triliun, maka 15 ribu PAUD sampai tahun 2014 bakal terbangun. Jadi pada tahun 2013 akan dibangun 7.500 unit dan jumlah yang sama akan dibangun pada 2014," kata dia menegaskan.

Ia menambahkan, setiap unit PAUD bakal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 35 juta yang digunakan untuk pengadaan gedung dan sumber daya manusia.

Ia mengakui, alokasi dana bagi para pengajar PAUD dan taman kanak-kanak (TK) masih banyak yang belum sesuai standar.  Menurut dia, satu orang pengajar PAUD dan TK selama setahun dengan nominal Rp. 1,5 juta baru terjangkau 25 persen. "Inilah yang nantinya kami garap juga," katanya.
Sumber : Kompas/Warta Kota

Model PAUD Luar Biasa digagas oleh Dirjen PAUDNI

JAKARTA. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Prof.Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog menggagas pembentukan model pendidikan inklusi dan PAUD Luar Biasa berdasarkan tingkat usia anak. Ia berharap unit pelaksana teknis (UPT) dapat menggodok idenya tersebut.
“Sampai saat ini, belum ada klasifikasi model pendidikan di sejumlah sekolah luar biasa (SLB) yang berdasarkan tingkat usia murid,” ujarnya dalam persamuhan Bimbingan Teknis Pendidikan Inklusi dan PAUD Luar Biasa (LB) bagi Guru dan Pembina Sekolah LB, di Makassar akhir pekan lalu.

Prof Reni, sapaan Dirjen PAUDNI menguraikan, sebagian besar guru sekolah inklusi dan sekolah luar biasa dituntut untuk membina semua murid dari berbagai tingkatan. Mulai dari anak usia nol tahun sampai enam tahun, SD Luar Biasa, SMP Luar Biasa, hingga SMA Luar Biasa.

Guru Besar Fakultas Psikologi UI tersebut mengungkapkan belum ada spesifikasi khusus untuk guru yang membina anak didik PAUD Luar Biasa. Padahal, butuh perhatian lebih untuk mengidentifikasi kekurangan dan potensi anak itu. “Jika lebih cepat ditangani, peluang mereka untuk masuk ke sekolah reguler bisa lebih besar,” ujarnya.

Puji Kinerja Balai
Dalam kunjungan kerjanya ke Makassar, Dirjen PAUDNI juga menyambangi Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (BP PAUDNI) Regional III Makassar. Dalam kesempatan tersebut, Prof Reni menyaksikan penandatanganan Akad Kerja Sama Penyelenggaraan Program Percontohan antara Lembaga Mitra.

Lembaga yang dirangkul adalah Universitas Negeri Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, serta Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Makassar. “Ini merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam meningkatkan kapasitas manajerial,” ujar Dirjen.

Kepala BP PAUDNI Regional III Makassar Muhammad Hasbi mengungkapkan, selain menggandeng berbagai mitra, ia juga mendorong agar UPT Daerah yakni SKB dan BPKB untuk turut serta mengembangkan program PAUDNI di Makassar. (Yohan Rubiyantoro/HK)

Ditjen PAUDNI Tingkatkan Kesejahteraan Guru TK

JAKARTA. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) akan terus berupaya keras meningkatkan kesejahteraan para guru TK dan tenaga kependidikan PAUDNI. Hal tersebut ditegaskan oleh Direkur Jenderal PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Semiloka Nasional Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Dalam acara yang dihelat di Putri Duyung Cottage Ancol tersebut, Prof. Reni, sapaan Dirjen PAUDNI, menjanjikan tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan bagi guru TK yang berstatus PNS, namun juga yang non PNS. ”Saya akan perjuangkan itu,” tegasnya disambut tepukan riuh dari peserta.
Pada acara yang dihadiri 367 peserta dari seluruh Indonesia tersebut, Guru Besar Fakultas Psikologi UI itu juga menegaskan, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada PTK PAUDNI yang mengabdikan diri di daerah perbatasan dan Tertinggal, Terdepan, serta Terluar (3T).

Sedangkan Ketua Umum IGTKI Hj. Farida Yusuf M.Pd menyatakan akan terus menjadi mitra strategis Ditjen PAUDNI. Ia bersama para pengurus juga terus berupaya meningkatkan kualitas dan aktualisasi para guru TK. ”Kami tak pernah berhenti menyiapkan SDM yang andal dan kreatif,” ucapnya.

DPR Setujui Penambahan Anggaran  
Dirjen PAUDNI, Prof. Reni mengakui saat ini daya dukung APBN terhadap peningkatan kesejahteraan PTK PAUDNI belum optimal. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah belum sanggup memenuhi tunjangan bagi seluruh guru TK di Indonesia.

Namun, bagi guru yang telah memenuhi syarat untuk menerima tunjangan profesi, pemerintah menjamin akan memenuhi hak mereka. Hingga Januari 2012, guru TK yang berhak mendapat tunjangan profesi berjumlah 10.602 orang. Sedangkan dalam DIPA Ditjen PAUDNI 2012 baru tersedia anggaran untuk 8.728 orang (82%), atau terdapat kekurangan alokasi untuk 1.874 orang.
Ditjen PAUDNI pun mengupayakan penambahan anggaran untuk menutup kekurangan tersebut, yakni melalui APBN-P tahun 2012. 

”Alhamdulilah usulan untuk memenuhi kekurangan itu telah disetujui Komisi X DPR RI pada tanggal 23 Mei 2012 yang lalu,” ungkap Prof. Reni.   (Yohan Rubiyantoro/HK)

Dirjen PAUDNI Bangun 126 PAUD Terpadu

Bima, NTB [SAPULIDI News] - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) akan menggelontorkan dana bantuan untuk membangun 126 Unit Gedung Baru PAUD pada pengujung tahun ini.
Masing-masing lembaga akan memperoleh bantuan rerata Rp 300 juta. Pembiayaan untuk membangun PAUD Terpadu tersebut bersumber dari APBN-Perubahan 2012.

Direktur Jenderal PAUDNI Lydia Freyani Hawadi menyebutkan, dari total dana APBN-Perubahan yang dikantongi Ditjen PAUDNI, sebagian akan digunakan untuk membangun PAUD Terpadu serta program peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI.

“Namun dana yang kami miliki ini belum sebanding dengan target sasaran yang harus dilayani, sebab itu kami butuh dukungan pemerintah daerah,” ucapnya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten dan Kota Bima, awal pekan ini.
Bima merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan alokasi bantuan PAUD Terpadu. Selain itu, Kabupaten Dompu NTB juga mendapat bantuan serupa.

Namun, Dirjen PAUDNI menegaskan bantuan ini akan dihapuskan tahun depan. Alokasi dana yang sedianya digunakan untuk membangun PAUD Terpadu akan dialihkan untuk memperbanyak bantuan rintisan PAUD sebesar Rp 35 juta perlembaga.

“Masih banyak PAUD yang belum terlayani,” ujar Dirjen PAUDNI.

Bupati Bima Ferry Zulkarnain merinci di wilayahnya terdapat 209 lembaga PAUD dan 268 Taman Kanak-kanak swasta.

Dari 18 kecamatan yang ada di kabupaten Bima, terdapat 20 TK Negeri.
Meskipun PAD kabupaten Bima masih sekitar Rp 50 miliar, namun pemerintah kabupaten mengucurkan insentif untuk guru PAUD sebesar Rp 150 ribu perbulan.

“Kami sangat peduli pada pendidikan anak usia dini,” ucap Bupati. (kemdikbud)

Copyright © Ren Lydia Freyani Hawadi | Guru Besar Universitas Indonesia