Sabtu, 27 Oktober 2018

Tahun 2020, Semua Guru TK Ditargetkan Berpendidikan S1

JAKARTA. Tahun 2020, ditargetkan semua guru taman kanak-kanak (TK) berpendidikan sarjana. Diperlukan langkah besar pemerintah untuk membuat kebijakan yang berpihak pada pendidikan anak usia dini (PAUD).

“Saat ini, guru paud formal atau TK berjumlah 267.576 orang. Akan tetapi yang baru berpendidikan sarjana baru 54.888 orang. Jadi masih ada 212.688 guru yang belum sarjana,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog saat menghadiri pertemuan penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2014 dengan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Kamis (11/4).
Dirjen menyatakan, kondisi ini menjadi salah satu tantangan bagi perkembangan PAUD saat ini. Apalagi, sebagai bagian dari warga Asia Pasifik, Indonesia memiliki target bersama untuk menjadikan seluruh guru TK berpendidikan sarjana pada tahun 2020. Peningkatan kualitas guru ini niscaya akan meningkatkan pula kualitas PAUD.
 

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi oleh Ditjen PAUDNI adalah masih ada 30.124 desa yang belum memiliki PAUD. Hal ini menghambat peningkatan angka partisipasi kasar (APK) PAUD yang saat ini masih berkisar 34 persen pada usia 0-6 tahun, dan 63,60 persen pada usia 3-6 tahun. Artinya, Ditjen PAUDNI masih harus mengejar target APK PAUD sebesar 75 persen pada tahun 2015.
Untuk itu, Dirjen yang juga akrab dipanggil Reni Akbar-Hawadi ini berharap, pemerintah daerah dapat turut serta memberikan kepedulian yang besar terhadap PAUD. Sampai saat ini ia menilai, masih banyak daerah yang belum menyediakan anggaran yang cukup untuk membangun PAUD di daerahnya.
Harapan ini terkait dengan minimnya anggaran PAUD dari APBN, dibandingkan dengan kebutuhan. Untuk mencapai target PAUD, dibutuhkan dana sebesar Rp17 triliun. Akan tetapi, tahun ini anggaran Ditjen PAUDNI hanya sejumlah Rp2,4 triliun. Tentunya, anggaran itu tidak hanya diperuntukkan bagi PAUD, tapi masih harus dibagi untuk pendidikan nonformal dan informal.
 

Oleh karena itulah Dirjen PAUDNI tak henti-hentinya menyuarakan penerbitan peraturan daerah (perda) PAUD kepada pemerintah daerah. Dengan itu, maka akan terjadi sinergi antara APBN dengan APBD.
 

“Kami telah bersurat kepada walikota dan gubenur untuk membuat perda PAUD. Perda ini penting, karena banyak yang beranggapan Paud bukanlah prioritas, sehingga anggaran untuk PAUD di banyak daerah masih sedikit sekali,” kata Guru Besar Universitas Indonesia ini.
 

Selain itu, Dirjen juga meminta kepada Bappenas untuk mendorong pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan PAUD pada kegiatan musrengbangnas yang akan dilaksanakan 30 April mendatang.
 

PAUDNI menanggulangi kemiskinan
Sementara itu, pada acara yang sama, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas Dra. Nina Sardjunani, MA menyatakan bahwa pada rapat kabinet terakhir Presiden mempertanyakan mengenai keberhasilan pendidikan dalam menanggulangi kemiskinan.
 

Menurut Nina, PAUDNI adalah jenis pendidikan yang langsung menjawab penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu PAUDNI harus mendapatkan perhatian yang serius.
 

“Dalam Ditjen PAUDNI, terdapat pendidikan keaksaraan dan kursus. Itu merupakan pendidikan yang direct terkait dengan penanggulangan kemiskinan. PAUD juga pada ujung-ujungnya akan berdampak pada pengurangan kemiskinan,” kata Nina.
 

Pendidikan keaksaraan merupakan program untuk mengentaskan buta aksara.Penurunan buta aksara sangat penting karena aksara bukan sekedar rangkaian huruf atau abjad saja, tapi juga merupakan sarana yang menghantarkan cakrawala pengetahuan serta peradaban suatu bangsa.
 

Sementara pada bidang kursus dan pelatihan, Ditjen PAUDNI tetap memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Program ini merupakan upaya nyata untuk melatih masyarakat agar menguasai bidang-bidang keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja untuk berwirausaha. Warga miskin dan putus sekolah merupakan sasaran utama pada program ini. Oleh karena itulah, PKH merupakan salah satu aspek yang sangat strategis dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. (Dina Julita/HK)

Jumat, 26 Oktober 2018

PAUD Terpadu Solusi Pemenuhan Jam Mengajar Guru TK

JAKARTA, (PRLM).-Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Dirjen PAUDNI) Lydia Freyani Hawadi menuturkan, pendirian atau keberadaaan PAUD Terpadu bisa menjadi salah satu solusi untuk memenuhi persyaratan jam mengajar guru Taman Kanak-Kanak (TK).

“PAUD Terpadu, supaya jam mengajar guru terpenuhi,” ujarnya dalam keterangan kepada wartawan seusai uji publik draf Permendikbud tentang penyelenggaraan PAUD, berlangsung di Gedung Kemdikbud Senayan Jakarta, Rabu (8/8). Turut mendampingi, Direktur Pembinaan PAUD Kemdikbud Erman Syamsuddin.

Menurut catatan, secara umum, guru TK hanya mengajar 15 jam dalam seminggu, padahal salah satu syarat memperoleh sertifikasi dan tunjangan profesi adalah harus mengajar minimal 24 jam dalam seminggu.

Dijelaskan Lydia, TK ini tidak bisa disamakan dengan SD atau SMP. Keterbatasan jam mengajar di jenjang TK biasanya disebabkan faktor peserta didik yang berbeda dengan peserta didik di jenjang lanjutannya.

Dia mengatakan, agar di sebuah lingkungan TK misalnya akan menjadi PAUD Terpadu, bisa melengkapi dengan Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Berdasarkan data, pada 2011 terdapat lebih kurang 500 PAUD Terpadu. Dan, targetnya pada 2012 ini jumlahnya menjadi 1.000 PAUD Terpadu.
Pada bagian lain, Dirjen PAUDNI menekankan, pada setiap kabupaten harus ada PAUD unggulan. “Pun, setiap kecamatan memiliki PAUD unggulan,” katanya.
Selanjutnya, dalam rangka memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, dilakukan penganugerahan “Award” kepada provinsi dan kabupaten yang pro PAUD.

Sementara itu, menyinggung soal draf Permendikbud tentang penyelenggaraan PAUD, Lydia menuturkan, hal ini melengkapi peraturan yang sudah ada, yaitu Permendikbud No. 058/2009 tentang Standar PAUD.
 

“Nanti semua penyelenggaraan PAUD harus mengacu pada Permendikbud ini," katanya.

Diperoleh keterangan, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD saat ini baru mencapai 34 persen lebih. Ke depan, diharapkan, angka itu dapat meningkat secara signifikan.(A-94/A-89)***

Didorong, Satu Desa Satu TK Negeri

Kompas, halaman 12
Setiap desa ideal jika memiliki satu lembaga taman kanak-kanak negeri yang masuk dalam pendidikan anak usia dini, atau PAUD, formal. Kini, dari 174.000 lembaga PAUD dan 74.487 TK, hanya ada 437 TK negeri di Indonesia.
TK negeri hanya ada di kabupaten/kota dan kecamatan. Kebutuhan akan TK negeri tinggi mengingat jumlah anak usia 0-6 tahun mencapai 32 juta orang, yang sebagian besar masuk TK tanpa kesamaan standar kualitas. Dengan TK negeri, harapannya, bisa ditetapkan standar kualitas, baik guru, sarana prasarana, maupun kurikulum.

Direktur Jenderal Anak Usia Dini, Non-formal , dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lydia Freyani Hawadi mengatakan, karena milik pemerintah, operasional TK negeri ini memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pemerintah agar ada standar jelas minimal di sarana prasarana dan kurikulum. Selama ini, kata Lydia, belum ada standarnya.

Upaya mendorong “satu desa satu TK negeri” itu diharapkan terwujud setelah ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sesuai undang-undang, setiap desa akan memperolah alokasi anggaran Rp 750 juta – 1 miliar per tahun. Harapannya, desa dapat mengalokasikan anggaran untuk pendidikan, termasuk membangun TK negeri.

Data Ditjen PAUDNI 2013, tingkat kebutuhan lembaga pendidikan anak usia dini mencapai 551.779 lembaga. Saat ini baru ada 174.367 lembaga, terdiri dari 74.487 TK, 70.477 kelompok bermain, dan 3.134 tempat penitipan anak. Artinya, ada kekurangan 377.412 lembaga. Padahal, kata Lydia, kapasitas APBN 2014 hanya bisa membantu 2.000 rintisan lembaga PAUD.

Selain jumlah lembaga PAUD yang terbatas, kompetisi tenaga pendidiknya pun terbatas. Direktur Pembinaan PAUD Erman Syamsuddin mengatakan, alokasi anggaran Rp 608 miliar tahun ini tak mencukupi, baik untuk peningkatan kualitas sarana prasarana maupun tenaga pendidik.

Pendidik PAUD tercatat ada 352.464 orang, yakni 267.576 di PAUD formal dan 84.888 di PAUD non-formal. Untuk tenaga pendidik di PAUD formal (TK), 197.978 orang belum berlatar belakang pendidikan S-1. Kempetisi tenaga pendidik di PAUD non-formal lebih rendah, 55.117 orang berijazah SMA atau setingkat SMA. Sisanya belum lulus SMA.

Dadang Naser Dapat Penghargaan dari Kemendikbud

SOREANG, (PRLM).- Bupati Bandung H. Dadang Mochamad Naser, mendapatkan penghargaan “Anugerah Pengabdi Kursus dan Pelatihan” dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang diserahkan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal damn Informal (PAUDNI) Kemendikbud, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi Psi. di Harmono Nagoya-Batam, baru-baru ini. 

“Penghargaan ini bagi saya merupakan cambuk untuk meningkatkan sistim pendidikan kursus dan pelatihan yang selama ini sudah berjalan di Kabupaten Bandung. Saya menilai sistim kursus dan pelatihan ini, merupakan langkah strategis untuk memperoleh tenaga terampil secara cepat dan dibutuhkan oleh dunia kerja," kata Dadang Naser, di komplek Pemkab Bandung, Kamis (10/10/2013).

Menurut Dadang, jenis kursus yang kini banyak diminati oleh peserta sebagian besar berupa pendidikan penggunaan teknologi informasi (TI) dan otomotif. "Hal itu merupakan langkah bagus, mengingat teknologi informasi sekarang ini sudah tidak bisa dilepaskan dari dunia kerja, bai k dikalangan pemerintah maupun swasta," ujarnya.

Namun, dia meminta kepada para pengelola kursus di Kabupaten Bandung untuk berusaha meningkatkan ragam materi kursus seperti pelatihan pengelolaan limbah kertas, kain atau plastik. Industri di Kabupaten Bandung sangat beragam mulai dari tekstil, kimia, kertas, kulit dan agro industri sehingga banyak limbah kertas, plastik, atau kain yang bisa didaur ulang menjadi barang-barang bernilai ekonomi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bandung Drs. H. Juhana, M.Mpd menyebutkan, kepedulian Pemkab Bandung untuk meningkatkan anggaran dalam pembinaan kursus dan pelatihan, telah menjadi kriteria penilaian penghargaan. "Selama tiga tahun ini, anggaran dari APBD Kab. Bandung untuk pembinaan kursus di Kabupaten Bandung terus meningkat." ungkapnya.

Data yang disodorkan Kabid Pendidikan Non formal dan Informasi Dikbud Kabupaten Bandung Drs. H. Asep Hendia M.Mpd. mencatat jumlah pendidikan vokasional sebanyak 129 buah, non vokasional 39 buah ditambah 84 lembaga pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang tersebar di 31 kecamatan.
"Jumlah pendidikan kursus keterampilan di masa mendatang akan terus bertambah, seiring dengan kian bertambahnya jumlah lulusan sekolah yang tidak sempat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Bagi mereka yang kurang memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolah keperguruan tinggi, biasanya lari ke jenjang pendidikan keterampilan dengan harapan sebagai modal untuk meraih pekerjaan di dunia industri," ucap Asep Hendia.(A-71/A-147)***

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Tiga Kabupaten di Sulawesi

Kendari-PAUDNI. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI), Sulawesi Tenggara Tahun 2013 sebelum terjadi pemekaran kabupaten. Konawe, Konawe Selatan dan Konawe  Utara, merupakan tiga kabupaten dengan APK PAUD terendah. Jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya, dan yang lebih mengkawatirkan lagi pada kabupaten Konawe Utara, hanya 25,3%. Meskipun demikian, APK PAUD Sultra berada di sepuluh besar terbaik Nasional.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog saat menyampaikan sambutan, pada acara penobatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Sulawesi Tenggara 7 Desember 2013. Pada acara tersebut dihadiri kurang lebih 1000 orang, terdiri atas Gubernur beserta istri, Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tenggara, Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI) , Ketua Persit Kartika Candra Kodam VII Wirabuana serta masyarakat umum.

Dalam pidatonya, selain berbicara mengenai APK PAUD. Dirjen banyak menyoroti mengenai   struktur organisasi pada Dinas Pendidikan di tingkat Provinsi,  Kabupaten dan Kotamadya yang masih tidak mengikuti Nomenklatur Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI). Dimana banyak dinas masih menggunakan nama Pendidikan Luar Sekolah (PLS), dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).

Hal itu menurut Dirjen, berdampak terhadap berdampak besar terhadap roda organisasi. Sebagai Contoh, apabila ada sosialisasi dari Pemerintah Pusat/ Kementerian. Dinas pendidikan daerah dengan nomenklatur yang lama, seringkali tidak mendiposisikan ke bagian yang tidak tepat. Seperti, pemahaman PAUD Formal dan Nonformal.

Dengan keberadaan Bunda PAUD, Dirjen berharap program satu desa satu PAUD bisa dituntaskan. Kepada gubernur,bupati dan walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah, Dirjen menyampaikan APBN dengan APBD I dan II seharusnya selaras nyambung, dengan cara peraturan Gubernur, Bupati dan Walikota berisi tentang PAUD dan lebih baik lagi jika ada di peraturan daerah (M.Husnul Farizi/HK)

Guru TK TerusTingkatkan Kompetensi

KOTA- Para guru Taman Kanak-kanak (TK) di Jawa Tengah akan terus berusaha meningkatkan kompetensi. Ada empat kompetensi yang harus dimiliki seorang guru TK, yakni pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.

Di Jateng saat ini terdapat 16.000 TK. Salah satu usaha yang dilakukan guna meningkatkan kompetensi adalah dengan menggelar lomba Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) untuk guru TK se-Jateng, di Islamic Center Manyaran, Semarang. Setidaknya ada empat cabang yang akan dilombakan, yakni lomba membuat tari kreasi baru, sandiwara boneka dan bercerita tanpa alat, serta Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ).

Hal itu dikemukakan Ketua Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI) Provinsi Jateng Suliyem SPd AUD saat ditemui di acara Pertemuan Paguyuban TK Negeri, Negeri Pembina dan Pembina Swasta se-Jateng, yang digelar di TK Negeri Pembina Tasikmadu, Karanganyar, Selasa (26/6). Pertemuan dihadiri 104 TK pembina dari seluruh Jateng.

”Porseni sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran guru TK, selain berbagai penataran dan pelatihan yang rutin kami laksanakan setiap tahun,” kata Suliyem didampingi Kepala TK Negeri Pembina Tasikmadu Siti Amanah SPd MPd.

Selain itu, November mendatang juga akan digelar penataran, pembelajaran, dan evaluasi bagi para guru TK se-Jateng. Suliyem menandaskan, tidak mudah menjadi guru TK yang baik dan bagus. ”Modalnya antara lain kita harus bisa senyum, ikhlas, kreatif, serta sayang anak,” ungkapnya.

Sentilan

Dia mengemukakan, peningkatan kompetensi harus senantiasa dilakukan, apalagi baru-baru ini mereka mendapat sentilan dari Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam sebuah acara di Jakarta.

Saat itu Dirjen PAUDNI Prof Dr Lydia Freyani Hawadi mengemukakan bahwa guru TK banyak yang tidak memahami pembelajaran PAUD, padahal TK itu bagian dari PAUD. ”Kami ingin menunjukkan bahwa tidak seperti itu. Karena itu, kami terus meningkatkan kompetensi,” tandasnya.

Apalagi organisasi IGTKI sudah berdiri sejak tahun 1950. Wanita yang sudah 32 tahun menjadi guru TK itu mengungkapkan, meski TK bagian dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kompetensi mereka berbeda dengan PAUD, Kelompok Bermain (KB) atau satuan PAUD sejenis (SPS). Anak usia 0-2 tahun, pembelajaran mereka di Tempat Penitipan Anak (TPA), posyandu, atau pos PAUD. Umur 2-4 tahun pembelajaran di KB dan umur 4-6 tahun pembelajaran di TK.

Siti Amanah menambahkan, di Kabupaten Karanganyar saat ini terdapat 577 TK dengan jumlah pengajar sekitar 1.800 orang. Siti Amanah yang juga Ketua IGTKI Karanganyar itu menandaskan, sampai saat ini minat untuk menjadi guru TK mengalami kenaikan.

Copyright © Ren Lydia Freyani Hawadi | Guru Besar Universitas Indonesia